Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, [91

Presentasi berjudul: "Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, [91"— Transcript presentasi:

1 Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, [91
Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, [91.2] dan bulan apabila mengiringinya, [91.3] dan siang apabila menampakkannya, [91.4] dan malam apabila menutupinya, [91.5] dan langit serta pembinaannya, [91.6] dan bumi serta penghamparannya, [91.7] dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), [91.8] maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, [91.10] dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. والشمس وضحاها(1) والقمر إذا تلاها(2) والنهار إذا جلاها(3) والليل إذا يغشاها(4) والسماء وما بناها(5) والأرض وما طحاها(6) ونفس وما سواها(7) فألهمها فجورها وتقواها(8) قد أفلح من زكاها(9) وقد خاب من دساها(10) كذبت ثمود بطغواها(11) إذ انبعث أشقاها(12) فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها(13) فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها(14) ولا يخاف عقباها(15)

2 HYMNE WAWASAN NUSANTARA Di antara dua benua yang menghubungkan dua samudra, aku berpijak, aku menatap, keagungan karya ciptaanNya Dan di sana aku dilahirkan, mengarungi jalan kehidupan aku berdoa, aku bekerja mengisi kemerdekaan bangsa Tentram ku rasa di pangkuanmu, Oh Ibu Pertiwi trimalah karya baktiku Kan ku pertahankan wilayah negeriku Bumi Nusantara Indonesia Raya

3

4 WAWASAN NUSANTARA (Lemhanas, 1999)
CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA MENGENAL DIRI DAN LINGKUNGANNYA YANG SERBA BERAGAM DAN BERNILAI STRATEGIS DENGAN MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN WILAYAH DALAM PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL

5 GEOPOLITIK DIARTIKAN SBG SISTEM POLITIK ATAU PERATURAN2 DALAM WUJUD KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG DIDORONG ASPIRASI NASIONAL GEOGRAFIK (KEPENTINGAN YANG TITIK BERATNYA TERLETAK PADA PERTIMBANGAN GEOGRAFI, WILAYAH ATAU TERITORIAL DALAM ARTI LUAS) SUATU NEGARA, YANG JIKA DILAKSANAKAN DAN BERHASIL AKAN BERDAMPAK LGSG ATAU TDK KEPA SISTEM POLITIK SUATU NEGARA

6 SEBALIKNYA, POLITIK NEGARA TSB SECARA LANGSUNG AKAN BERDAMPAK KPD GEOGRAFI NEGARA YBS
GEOPOLITK BERTUMPU KPD GEOGRAFI SOSIAL (HUKUM GEOGRAFI) MENGENAI SITUASI, KONDISI, ATAU KONSTELASI GEOGRAFI DAN SEGALA SESUATU YANG DIANGGAP RELEVAN DGN KARAKTERISTIK GEOGRAFI SUATU NEGARA

7 MANUSIA DLM MELAKSNKAN TGS & KEG. HIDUPNYA BERGERAK DLM BID.
UNIVERSAL FILOSOFIS (bersifat TRANSENDEN & IDEALISTIK: aspirasi sbg dasar wawasan nasional dlm kaitannya dgn wil.Nusantara, pedoman hidup, pandangan hidup bangsa) SOSIAS POLITIS (bersifat IMANEN & REALISTIS: aturan hukum dlm berbangsa & bernegara sbg produk politik termasuk UUD 1945 yang mengatur proses Pemb.Nas)

8 WANUS adalah GEOPOLITIK INDONESIA
WAWAS: Pandangan, Tinjauan, Penglihatan Inderawi (MAWAS: ME, WAWASAN: CARA) NUSANTARA: NUSA (Pulau2), ANTARA (Diapit)

9 WAWASAN NASIONAL CARA PANDANG SUATU BANGSA TTG DIRI DAN LINGKUNGANNYA YG DIJABARKAN DR DASAR FALSAFAH DAN SEJARAH BANGSA ITU SESUAI DGN POSISI DAN KONDISI GEOGRAFI NEGARANYA U. MENCAPAI TUJUAN ATAU CITA2 NASIONALNYA

10 WAWASAN NUSANTARA CARA PANDANG BANGSA INDONESIA TTG DIRI DAN LINGKUNGANNYA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 SERTA SESUAI DGN GEOGRAFI WIL. NUSANTARA YG MENJIWAI KEHID. BANGSA DLM MENCAPAI TUJUAN ATAU CITA2 NASIONALNYA *SBG PEMBIMBING & RAMBU2 DLM PERJUANGAN MENGISI KEMERDEKAAN *MENGEJARKAN PENTINGNYA MEMBINA PERSATUAN DAN KESATUAN DLM SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA & BERNEGARA

11 FAKTOR2 YG BERPENGARUH WILAYAH (GEOGRAFI): a. ARCHIPELAGIC PRINCIPLE b. KEPULAUAN INDONESIA (Indonesia oleh JR Logan “Journal of The Indian Arcipelago and East Asia W.E. Maxwell ahli hukum yang gemar pelajari rumpun melayu, Adolf Bastian etnolog “Indonesian order die inseln des malaysichen Archipels ( )

12 c. KONSEPSI TTG WILAYAH LAUTAN (Res Nullius tak ada memiliki, Res Cimmunis milik masy., Mare Liberum bebas u.semua bangsa, Mare Clausum the right & dominion of the sea hanya laut sepanjang pantai saja dpt dimiliki 3 mil, archipelagic state principle sbg dasar kovensi PBB ttg Hukum Laut)

13 d. KARAKTERISTIK WIL. NUSANTARA (jarak jk diproyeksikan BT = London-Ankara, pantai barat-timur AS e. GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI

14 GEOPOLITIK (Geographical Politic)
Ix oleh FREDERICH RATZEL ( ), “ Negara adalah mirip organisme” , bangsa dan negara terikat oleh hukum, maka jk mau eksis berkembang hrs menerapkan hukum ekspansi dikembangkan oleh sarjana politik Swedia RUDOLF KJELLEN ( ) “Negara adalah organisme yg hrs memiliki intelektual, negara merupakan sistem politik yg mencakup geopolitik, ekonomi politik, kratopolitik, & sosiopolitik. Shg perlu ruang hidup (Power Politic atau Theory of Power) DAN Jerman KARL HAUSHOFER ( ) “Geopolitik adalah perbatasan, landasan ilmiah bagi tindakan politik. Jerman Unggul, rasialis & fasisme, Jepang dgn ajaran Hako Ichiu, militerisme”

15 17.508 pulau 6.004 bernama U: + 6o 08’ LU S: + 110 15’ LS
B: ’ BT T: ’ BT U-S : km B-T : km Laut: km2 Darat: km2 15

16 Bgn wil. Indische Archipel yg dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oost Indische Archipelago. Hindia Timur MULTATULI menyebutnya Insulinde. Indonesia, Hindia Belanda Bhs Yunani: Indo (India) dan Nesos (Pulau). Indonesia Ciptaan Ilmuwan J.R. LOGAN dlm Journal of the Indian Archipelago and East Asia (1850) SIR W.E. MAXWELL ahli hukum thn 1882 terbitkan Buku Penuntun Bahasa Rumpun Melayu yg kata Pembukaannya memakai “Indonesia” ADOLF BASTIAN etnolog “Indonesien order die inseln des Malaysichen Archipels” ( )

17 RISALAH SIDANG BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)
SUPOMO (31 Mei) “TTG SYARAT LAIN2NYA , PERTAMA TTG DAERAH, SY MUFAKAT DGN PENDAPAT YG MENGATAKAN BHW PADA DASARNYA INDONESIA YG MELIPUTI BATAS HINDIA BELANDA (SETNEG RI, TT, 25)” MUH. YAMIN (31 Mei) “BHW NUSANTARA TERANG MELIPUTI SUMATERA, JAWA, MADURA, SUNDA KECIL, BORNEO, SELEBES, MALUKU AMBON, DAN SEMENANJUNG MALAYA, TIMOR, DAN PAPUA. DAERAH KEDAULATAN NEGARA RI IALAH DAERAH DELAPAN YG MENJADI WILAYAH PUSAKA BANGSA INDONESIA (SETNEG RI, TT, 49)

18 3. Soekarno “…ORG DAN TEMPAT TDK DPT DIPISAHKAN. TDK DPT DIPISAHKAN RAKYAT DR BUMI YG ADA DI BAWAH KAKINYA… TEMPATITU YAITU TANAH AIR . TANAH AIR ITU SATU KESATUAN. ALLAH SWT MEMBUAT PETA DUNIA, MENYUSUN PETA DUNIA. KALAU KITA MELIHAT PETA DUNIA, KITA DPT MENUNJUKKAN DI MANA ‘KESATUAN2 ITU’. SEORG ANAK KECIL PUN , JIKALAU IA MELIHAT DUNIA, IA DPT MENUNJUKKAN BHW KEPULAUAN INDONESIA MERUP. SATU KESATUAN…” (SETNEG RI, TT, 66). MENGAPA BATAS NEGARA TDK MASUK DLM UUD 1945? MENURUT KETUA PPKI BUNG KARNO, BHW DLM UUD MODERN, DAERAH (WILAYAH) TDK MASUK DALAM UUD (SETNEG RI, T, 347)

19 PERKEMBANGAN WILAYAH NKRI
SEJAK sd berdasarkan Staatblad no. 422 ttg Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie th 1939 ttg Batas Wilayah Laut Teritorial Indonesia (3 mil dr garis pantai ketika surut, dgn asas pulau demi pulau secara terpisah Dari DEKLARASI JUANDA ( sd , yang dikukuhkan dgn UU No. 4/Prp/1960 tgl 18 Februari ttg Perairan Indonesia (Laut teritorial diukur sejauh 12 mil dr titik2 pulau terluar yang saling dihubungkan shg dari 2 juta km2 menjadi 5 juta km2 lebih. PP 8/1962 ttg lalulintas damai di perairan pedalaman Indonesia, untuk jaga NKRI

20 TUJUAN DEKLARASI JUANDA
a. PERWUJUDAN BENTUK WILAYAH NKRI YANG UTUH & BULAT b. PENENTUAN BATAS2 WILAYAH NEGARA INDONESIA DISESUAIKAN DGN ASAS NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLES c. PERATURAN LALU LINTAS DAMAI PELAYARAN YANG LEBIH MENJAMIN KESELAMATAN DAN KEAMANAN NKRI

21 3. Dari 17-2-1969 (DEKLARASI LANDAS KONTINEN) - Sekarang
SBG UPAYA SAHKAN WANUS & WUJUDKAN PASAL 33 (3) UUD 1945 (KONSEKUENSINYA BHW SUMBER KEKAYAAN ALAM DLM LANDAS KONTINEN INDONESIA ADALAH MILIK EKSKLUSIF NEGARA RI UU No 1/1973 ttg LANDAS KONTINEN INDONESIA, SBG DASAR PENGATURAN EKSPLORASI SERTA PENYELIDIKAN ILMIAH ATAS KEKAYAAN ALAM

22 ASAS POKOK LANDAS KONTINEN
SEGALA SUMBER KEKAYAAN ALAM YG TERDPT DLM LANDAS KONTINEN INDONESIA ADALAH MILIK EKSLUSIF NEGARA RI PEMERINTAH INDO. BERSEDIA MENYELESAIKAN SOAL GRS BATS LANDAS KONTINEN DGN NEGARA2 TETANGGA MELALUI PERUNDINGAN JIKA TDK ADA GRS BATAS, MAKA LANDAS KONTINEN ADALAH GRS YG DITARIK DI TENGAH2 ANTARA PULAU TERLUAR INDONESIA DGN WILAYAH TERLUAR NEGARA TETANGGA CLAIM TSB TDK MEMPENGARUHI SIFAT SERTA STATUS DR PERAIRAN DI ATAS LANDAS KONTINEN INDONESIA MAUPUN UDARA DI ATASNYA

23 4. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
DIUMUMKAN TGL 21 MARET 1980, BATAS SELEBAR 200 MIL YG DIHITUNG DR GRS DASAR LAUT WILAYAH INDONESIA. ALASAN PEMERINTAH: PERSEDIAAN IKAN YG SEMAKIN TERBATAS KEBUTUHAN U. PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA ZEE MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM INTERNASIONAL AKHIRNYA, KONFERENSI PBB ttg HUKUM LAUT II DI NEW YORK 30 APRIL 1982 menerima UNCLOS (THE UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA, yg kemudian DITTD 10 DESEMBER 1982 DI MONTEGO BAY, JAMAICA OLEH 117 NEGARA. UU 5/1983 ttg ZEE, UU 17/1985 TTG RATIFIKASI UNCLOS (SEJAK 3 FEBRUARI 1986 INDONESIA TERMASUK 25 NEGARA YANG MERATIFIKASI

24 UNSUR2 DASAR WANUS WADAH (WUJUD WILAYAH: secara vertikal merupakan suatu bentuk kerucutb terbuka ke atas dgn titik puncak kerucut di pusat bumi, TATA INTI ORGANISASI: didasarkan pd UUD 1945 yg menyangkut bentuk & kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan , sistem pemerintahan & sistem perwakilan, TATA KELENGKAPAN ORGANISASI: kesadaran politik & bernegara seluruh rakyat mencakup parpol, gol & organisasi masya, kalangan pers serta seluruh aparatur negara )

25 ISI WAWASAN NUSANTARA 1. CITA2 BANGSA INDONESIA YG TERTUANG DI DLM PEMBUKAAN UUD 1945: a. NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL & MAKMUR, b. RAKYAT INDONESIA YG BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YG BEBAS, c. PEMERINTAH NEGARA INDONESIA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESAI & SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA & UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, & IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL

26 2. ASAS KETERPADUAN SEMUA ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL BERCIRI MANUNGAL, UTUH MENYELURUH
SATU KESATUAN WILAYAH NUSANTARA YG MENCAKUP DARATAN, PERAIRAN, & DIRGANTARA SECARA TERPADU SATU KESATUAN POLITIK, DLM ARTI SATU UUD & POLITIK PELAKSANAANNYA SERTA SATU IDEOLOGI & IDENTITAS NASIONAL SATU KESATUAN SOSBUD DLM ARTI SATU PERWUJUDAN MASYARAKAT INDONESIA ATAS DASAR BHINNEKA TUNGGAL IKA, SATU TERTIB SOSIAL SATU TERTIB HUKUM

27 d. SATU KESATUAN EKONOMI DGN BERDASARKAN ATAS ASAS USAHA BERSAMA & ASAS KEKELUARGAAN DLM SATU SISTEM EKONOMI KERAKYATAN e. SATU KESATUAN PERTAHANAN & KEAMANAN DLM SATU SISHANKAMRATA f.SATU KESATUAN KEBIJAKAN NASIONAL DLM ARTI PEMERATAAN PEMBANGUNAN & HASIL2NYA YG MENCAKUP ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL

28 WASANTARA \1. FUNGSI: SBG PEDOMAN, MOTIBVASI, DORONGAN, SERTA RAMBU2 DLM MENENTUKAN SEGALA KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, TINDAKAN, & PERBUATAN BG PENYELENGGARA NEGARA DI TKT PUSAT & DAERAH MAUPUN BG SELURUH RAKYAT INDONESIA DLM KEHID. BERMASYA. BERBANGSA, DAN BERNEGARA 2. TUJUAN: MEWUJUDKAN NASIONALISME YG TINGGI DI SEGALA ASPEK KEHID. RAKYAT INDONESIA DLM SEGALA BID, KEHIDUPAN 3. BENTUK: SBG KONSEPSI TANNAS, PEMB. NAS., HANKAM, DAN KEWILAYAHAN

29 PP 5/2005 TTG RPJMN Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;

30 TATA LAKU WANUS MENCAKUP DUA SEGI:
BATINIAH (SIKAP MENTAL: CIPTA, RASA & KARSA SECARA TERPADU) LAHIRIAH: KEMANUNGGALAN KATA & KARYA, KETERPADUAN PEMBICARAAN & PERBUATAN. WANUS DIWUJUDKAN DLM SATU SISTEM ORGANISASI: PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN

31 IMPLEMENTASI WANUS WANUS SBG PANCARAN FALSAFAH PANCASILA (KONSEP DASAR BAGI KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL) WANUS DLM PEMBANGUNAN NASIONAL (SATU KESATUAN: POLEKSOSBUDHANKAM) PENERAPAN WANUS (WILAYAH, PALAPA, PENDI.) HUB. WANUS & TANNAS (WANUS sbg PEDOMAN, TANNAS merup. KONDISI yg disesuaikan dgn karakteristik bangsa Indonesia. KEDUANYA MERUPAKAN KONSEPSI DASAR YG SALING MENDUKUNG SBG PEDOMAN BG PENYELENGGARAAN KEHIDUP. BERBANGSA BERNEGARA AGAR TETAP JAYA & BERKEMBANG SELAMANYA

32 BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, dan berupa negara kepulauan yang luas dan terdiri dari belasan ribu pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis. Letaknya yang berada di antara dua lempeng yaitu lempeng Australia dan Eurasia juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan akan bencana.

33 Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi antarwilayah seperti keberagaman dalam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kondisi geografi dan demografi, agama, serta kehidupan sosial budaya dan ekonomi, sehingga dalam penyelenggaraan pembanguna nasional harus memperhatikan dimensi kewilayahan tersebut. Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005— 2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan

34 Pancasila Rumah Kita Syair: Franky Sahilatua dan A
Pancasila Rumah Kita Syair: Franky Sahilatua dan A.Dulmanan Lagu : Franky Sahilatua Pancasila rumah kita rumah untuk kita semua Nilai dasar Indonesia Rumah kita selamanya…. Untuk semua puji nama-Nya Untuk semua cinta sesama Untuk semua keluarga menyatu Untuk semua bersambung rasa Untuk semua saling membagi Pada setiap INSAN Sama dapat sama rasa OOOHH…INDONESIAKU Ooohh... Indonesia (1 Juni 2006)

35 Peraturan Pemerintah (PP)
No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

36 PERSEBARAN JENIS KOTA DI INDONESIA
Sumber : BPS 2007 (Data diolah) Kota Besar/Metropolitan : 29 Kota Kota Menengah : 59 Kota Kota Kecil : 9 kota “Pulau-kota” (pemusatan lokasi kota)

37 Selain itu, dalam pelayanan air minum, hanya 42,4 persen rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses kepada air minum leding dan kemasan (Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2007). Dalam pelayanan drainase, hanya 52,83 persen rumah tangga yang memiliki saluran drainase yang mengalir lancar, sebanyak 14,29 persen rumah tangga memiliki saluran drainase mengalir lambat/tergenang, dan 32,68 persen rumah tangga tidak memiliki saluran drainase (BPS, 2007). Berdasarkan Susenas tahun 2007, penduduk perkotaan yang memiliki akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi setempat (on-site) yang aman (tangki septik) baru 71,06 persen dan penduduk perkotaan yang terlayani sanitasi terpusat (sewerage dan wastewater treatment plant /IPAL) baru mencapai 2,33 persen. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup 2008 (Kemen LH) dengan jumlah penduduk yang lebih besar, kota-kota metro menghasilkan sampah yang lebih besar jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Medan, Palembang, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung,Surabaya, Semarang dan Makasar.

38