E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS

Presentasi berjudul: "E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS"— Transcript presentasi:

1 E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 22 HARI/TGL : RABU, 25 NOVEMBER 15 PERINTAH A. PELAJARI MODUL INI DENGAN SEKSAMA B. CARILAH ARTIKEL TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK, CETAK DAN DIKUMPULKAN PADA KULIAH BERIKUTNYA.

2 V PEMERIKSAAN PAJAK

3 Adalah HAK*) MELAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK bagi DIREKTUR JENDERAL PAJAK
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan *) Hak ini bersifat terbatas dengan nama KEWENANGAN

4 PENGERTIAN, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 1 angka 25 UU KUP PENGERTIAN PEMERIKSAAN adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan. (Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007) TUJUAN PEMERIKSAAN untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007 stdd PMK No. 82/PMK.03/2011 Ruang Lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

5 KEWENANGAN dan TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
(Pasal 29 ayat 1 UU KUP) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK (Pasal 31 UU KUP) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 1 Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 2 Peraturan Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007 stdd PMK No. 82/PMK.03/2011

6 HARUS DILAKUKAN DAPAT DILAKUKAN
Kriteria dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP HARUS DILAKUKAN DAPAT DILAKUKAN dalam hal WP dalam hal WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; menyampaikan SPT yang menyatakan rugi; tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan. Surat Ketetapan Pajak harus diterbitkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, kecuali sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

7 Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007 JENIS PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KANTOR PEMERIKSAAN LAPANGAN Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yg dihitung sejak tanggal WP datang memnuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor s/d tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yg dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan s/d tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Apabila ditemukan transfer pricing /transaksi khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa, pemeriksaan diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan Apabila ditemukan transfer pricing /transaksi khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun Dalam hal pemeriksaan terhadap permohonan lebih bayar (Pasal 17B) maka harus memperhatikan jangka waktu penerbitan skp

8 KEWENANGAN PEMERIKSAAN
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007 KEWENANGAN PEMERIKSAAN Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang: Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

9 KEWENANGAN PEMERIKSAAN
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007 KEWENANGAN PEMERIKSAAN Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang: Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa: menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

10 KEWENANGAN PEMERIKSAAN
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007 KEWENANGAN PEMERIKSAAN Dalam PEMERIKSAAN KANTOR untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang: Memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan; Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui WP; dan Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

11 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Pasal 29 UU KUP Wajib Pajak yang diperiksa wajib: memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan. Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Dalam hal WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

12 Pemeriksaan untuk tujuan lain
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007 Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Dilakukan dengan kriteria antara lain: pemberian NPWP secara jabatan; Penghapusan NPWP; Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP; WP mengajukan keberatan; Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; Pencocokan data dan/atau alat keterangan; Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil; Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

13 Produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan
Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPKB KETETAPAN Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPLB Produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPN Ada data baru & utang pajak SKPKBT STP Sanksi adm. BUKTI PERMULAAN

14 SANKSI ADMINISTRASI BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN
1 apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) atas jumlah kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: a. 50% (dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau c. 100% dari PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)

15 SANKSI WP MENOLAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN
2 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang sengaja Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Atas pajak yang kurang bayar, dikenakan SANKSI PIDANA SANKSI ADMINISTRASI Pasal 39 UU KUP berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3)} dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan.

16 Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
3 WP TIDAK MEMPERLIHATKAN/MEMINJAMKAN BUKU sengaja sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan. SANKSI PIDANA Atas pajak yang kurang bayar Pasal 39 UU KUP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP} Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

17 Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
4 memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu sengaja sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan. SANKSI PIDANA Atas pajak yang kurang bayar Pasal 39 UU KUP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 (3) UU KUP} Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

18 Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
5 WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan Atas pajak yang kurang bayar SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. {Pasal 13 ayat 3 UU KUP} Dapat juga meminta bantuan polisi setelah dilakukan penyegelan.

19 Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika dilakukan pemeriksaan
6 WP tidak memberikan keterangan yang diperlukan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan Atas pajak yang kurang bayar SANKSI ADMINISTRASI berupa kenaikan sebesar : 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak; 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang disetorkan; 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.