Manj Perpjk (Vero D SE., MSi Ak)

Presentasi berjudul: "Manj Perpjk (Vero D SE., MSi Ak)"— Transcript presentasi:

1 Manj Perpjk (Vero D SE., MSi Ak)
MANAJEMEN PERPAJAKAN

2 D E F I N I S I P A J A K………. PENGALIHAN SUMBER DARI SEKTOR SWASTA
KE SEKTOR PEMERINTAH, BUKAN AKIBAT PELANGGARAN HUKUM, NAMUN WAJIB DILAKSANAKAN, BERDASARKAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN LEBIH DAHULU, TANPA MENERIMA IMBALAN LANGSUNG SECARA PROPOSIONAL, AGAR DAPAT MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN

3 Definisi Manajemen Pajak
Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

4 Tujuan Manajemen Pajak
Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan Menunda pengakuan penghasilan Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain

5 Tujuan Manajemen Pajak
Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru Menghindari pengenaan pajak berganda Menghindari bentuk penghasilan yang ber- sifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengu- rangan pajak

6 INCOME TAXATION GLOBAL INCOME TAXATION
Manj Perpjk (Vero D SE., MSi Ak) INCOME TAXATION GLOBAL INCOME TAXATION UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS SELURUH PENGHASILAN DARI SETIAP NEGARA DI SELURUH DUNIA (WORLD-WIDE INCOME) TERITORIAL INCOME TAXATION UU PAJAK PENGHASILAN MENGENAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DALAM DAERAH YURISDIKSINYA (REGIONAL INCOME)

7 JENIS PUNGUTAN……. ENTITAS BISNIS PAJAK PENGHASILAN PPN & PPnBM PBB
BEA MATERAI BEA MASUK CUKAI ENTITAS BISNIS RETRIBUSI PAJAK DAERAH

8 PAJAK DAERAH…….

9 RETRIBUSI DAERAH…..

10 RETRIBUSI DAERAH…..

11 RETRIBUSI DAERAH…..

12 EMOTIONAL PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BERUSAHA MEMBAYAR
PAJAK SEKECIL MUNGKIN TAX DISCIMINATION TAX COMPLIENCE TIDAK TEGAS PRAKTIK TAX EVASION

13 MANAJEMEN PAJAK SARANA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
DENGAN BENAR TETAPI JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN UNTUK MEMPEROLEH LABA DAN LIKUIDITAS YANG DIHARAPKAN (Lumbantoruan,1994) TUJUAN : PENERAPAN KETENTUAN PERPAJAKAN SECARA BENAR EFISIENSI LABA DARI SEKTOR PAJAK

14 SELF-ASSESMENT SYSTEM
Menghitung Tarip x DPP Pajak Terutang Memperhitungkan Pelunasan Pajak Kredit Pajak WP PT - KP Membayar PT > KP PT = KP PT < KP Melaporkan SKPKB SKPN SKPLB SPT SKPKBT

15 TAX AVOIDANCE

16 TAX SAVING USAHA MEMINIMALISASI JUMLAH UTANG PAJAK YANG
TIDAK TERMASUK DALAM LINGKUP PERPAJAKAN MENGHINDARI UTANG PAJAK DENGAN TIDAK MEMBELI ATAU MENJUAL YANG ADA PPN ATAU MENGURANGI JAM KERJA

17 TAX HEAVENS FASILITAS PAJAK YANG DAPAT DINIKMATI DENGAN
ADANYA KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU JUSTIFIKASI : DOMISILI TIDAK ADA PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT PAJAK HANYA DIPUNGUT UNTUK INTERNATIONAL TAXABLE EVENT PERLAKUAN KHUSUS, MIS TAX HOLIDAYS EKSPANSI PASAR MELALUI PENDIRIAN KANTOR

18 TAX EVASION MANIPULASI SECARA ILEGAL ATAS PENGHASILANNYA
UNTUK MEMPERKECIL JUMLAH PAJAK TERUTANG PENYELUNDUPAN PAJAK YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG PAJAK Termasuk……………..

19 KATEGORI TAX EVASION... IGNORANCE ( KETIDAKTAHUAN )
ERROR ( KESALAHAN ) NEGLIGENCE ( KEALPAAN ) MISSUNDERSTANDING ( KESALAHPAHAMAN )

20 TAX PLANNING TINDAKAN LEGAL PENGENDALIAN TRANSAKSI
TERKAIT DENGAN KONSEKUENSI POTENSI PAJAK PAJAK YANG DAPAT MENGEFISIENSIKAN JUMLAH PAJAK YANG DITRANSFER KE PEMERINTAH. TRANSAKSI TERKENA PAJAK DIUPAYAKAN DIKURANGI JUMLAH PAJAK ATAU DITUNDA SECARA LEGAL ASPEK FORMAL DAN ADMININISTRATIF HUKUM PAJAK FORMIL NPWP DAN NPPKP, PEMBUKUAN, MEMBAYAR PAJAK SELF ASSESMENT SYSTEM PAYMENT SYSTEM ASPEK MATERIIL : OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DANA MANAJEMEN AGAR PEMBAYARAN PAJAK EFEKTIF

21 TAX PLANNING HAL YANG PENTING : TIDAK MELANGGAR KETENTUAN PERPAJAKAN
SECARA BISNIS MASUK AKAL BUKTI PENDUKUNG MEMADAI (MIS. PERJANJIAN; FAKTUR; KEBIJAKAN AKUNTANSI) PENGENDALIAN PAJAK (TAX CONTROL) PERSYARATAN FORMAL DAN MARIIL PENGENDALIAN PEMBAYARAN PAJAK DOING THING RIGHT, DOING THE RIGHT THING AND WORK SMART

22 HUKUM PAJAK ENTITAS BISNIS UU PERPAJAKAN PERATURAN PEMERINTAH
Manj Perpjk (Vero D SE., MSi Ak) HUKUM PAJAK UU PERPAJAKAN PERATURAN PEMERINTAH ENTITAS BISNIS KEP. / SE DIRJEN PAJAK KEP. MENKEU

23 STRUKTUR TAX PLANNING TAX PLANNING SISTIM PERPAJAKAN ENTITAS BISNIS
POLICY TAX LAW TAX ADMNST SISTIM PERPAJAKAN

24 TAX POLICY PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN
PAJAK CAPITAL GAINS WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst) PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK PAJAK UNDIAN / HADIAH CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES SIAPA SUBJEK PAJAK BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM

25 TAX LAW UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN
TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU ANALISIS CELAH (LOOPHOLES) PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES) PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE) KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK

26 TAX ADMINISTRATION PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK
MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI & PIDANA PENGISIAN SPT DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGAWASAN IMPLEMENTASI TAX PLANNING

27 1. OPTIMALISASI PERLAKUAN KHUSUS ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN LAINNYA
DAPAT DIKURANGKAN DI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN MEMILIKI SIFAT WAJIB DIBAYARKAN KE LEMBAGA YANG DIAKUI PEMERINTAH WALAUPUN BUKAN BIAYA DAPAT DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

28 OPTIMALISASI PERLAKUAN KHUSUS ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN LAINNYA
WP MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN MAUPUN WP MENYELENGGARAKAN PENCATATAN

29 2. UPAYAKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
WP OP BERPENGHASILAN BRUTO KURANG DARI 4,8 MILIAR BEBAS MEMILIH : PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN PEMBUKUAN : BIAYA SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO KOMPENSASI KERUGIAN JIKA MENGALAMI KERUGIAN TEKNIK PERENCANAAN PAJAK LEBIH OPTIMAL TERUTAMA BERHUBUNGAN DENGAN BIAYA JUGA KONDISI KERUGIAN FISKAL UU NO. 36 TAHUN 2008 PASAL 6 (2)  CONTOH

30 UPAYAKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
PENCATATAN : TIDAK DAPAT MENGURANGKAN BIAYA-BIAYA PENGHASILAN NETO DIHITUNG DENGAN NORMA NORMA SEBESAR PERSENTASE TERTENTU PRESENTASE TERTENTU DARI PENERIMAAN BRUTO TIDAK MUNGKIN MENGALAMI KERUGIAN FISKAL

31 3. PEMILIHAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN PERBEDAAN NORMA
MEMILIKI SIFAT WAJIB DIBAYARKAN KE LEMBAGA YANG DIAKUI PEMERINTAH WALAUPUN BUKAN BIAYA DAPAT DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

32 TERIMA KASIH