RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018

Presentasi berjudul: "RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018"— Transcript presentasi:

1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
Dr. drg. Sigit Wardojo, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

2 OUTLINE Latar Belakang Kebijakan Daerah Rencana T.a 2018

3 HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
DINAS KESEHATAN HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN CAPAIAN TARGET RPJMD INDIKATOR KESEHATAN DARI KACAMATA NASIONAL HARMONISASI ARAHAN PUSAT  RPJMN/KEMENKES AMANAT OTONOMI DAERAH Latar Belakang

4 POTRET MERAH KESEHATAN BANTEN
DINAS KESEHATAN PERMASALAHAN POKOK Kesehatan Nasional RPJMD 1. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang : 17,16% 2. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan  66,60% 3. Cakupan Imunisasi Lengkap  58,40% 4. Prevalensi diare (Balita) 12,92% , Prevalensi ISPA 5. Proporsi perilaku BAB dengan Benar  83,27% (TKPK) 6. Prevalensi Obesitas  26,03%, Prevalensi hiperrtensi  21,53% 7. Proporsi kecamatan yang mempunyai kecukupan dokter per penduduk = R:1,90% 8. AKI dan AKB Banten masih tinggi di Indonesia 9. Masih adanya kasus Frambusia dan belum eliminasi malaria Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) : T : 82% / R : 80,6% 2. Ibu bersalin yg ditolong Nakes terlatih : T : 91,5 / R : 65,69% 3. Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap : T : 100% / R: 90,20% 4. kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan : T : 91% / R : 49 % 5. Akses air minum berkualitas : T : 78% / R : 63% 6. Puskesmas yg melaksanakan SIKDA : T : 188 Pkm / R : 121 Pkm Kualitas tenaga kesehatan Gizi buruk dan imunisasi Kesehatan lingkungan/PHBS Peningkatan PTM Penyakit menular belum tuntas Penyakit yang terabaikan Distribusi tenaga kesehatan Latar Belakang

5 Latar Belakang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
AMANAH PERUNDANGAN DINAS KESEHATAN UU Nomor 18 tahun  KESEHATAN JIWA Pasal 52 ayat (2)  Pemerintah daerah provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN T.A 2018 UU 23 tahun 2014 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, pokmas, LSM dan dunia usaha tkt provinsi. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP daerah provinsi Penertiban pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK). Penertiban izin usaha kecil obat tradisional (UKOT) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah Provinsi / lintas Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan UKM Daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah Provinsi/lintas Daerah Kabupaten/Kota. Penertiban izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Provinsi. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak INDONESIA SEHAT Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” PENDEKATAN KELUARGA SEHAT Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UU 36 tahun 2009 Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah dialo-kasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji  SE Mendagri No. 900/2239/KEUDA, tgl 15 september 2015. Latar Belakang

6 RANCANGAN TEMA pembangunan tahun 2018
DINAS KESEHATAN MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN RKP 2018 RKPD Banten 2018 Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Meningkatkan pemenuhan hak dasar masayarakat dalam Layanan kesehatan ( Infrastruktur, bantuan Biaya kesehatan dan tenaga Medis dan paramedis ) Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak Kebijakan Daerah

7 PERGUB NO 83 TAHUN 2016 TTG SOTK OPD
Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan; Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; membawahkan: Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan. Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Kepala Sub Bag Program, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Keuangan PERGUB NO 83 TAHUN 2016 TTG SOTK OPD Dinkes Klasifikasi Type A PERGUB NO 86 TAHUN 2016 TTG SOTK UPTD BKKM BALAI LABKESDA RSU BANTEN RSU MALINGPING Kebijakan Daerah

8 INDIKATOR KINERJA PROGRAM
RANCANGAN TEKNOKRATIS INDIKATOR KESEHATAN TAHUN Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM UU NO 23 TAHUN 2014 Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya memberikan pelayanan sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang min 75% Puskesmasnya memberikan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem rujukan sesuai standar Jumlah RSUD yang terkareditasi Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah yang terakreditasi Persentase Penduduk Miskin / tidak mampu (Non Kuota PBI) yang didaftarkan dan dibayarkan jaminan Kesehatan oleh pemerintah Provinsi Banten Jumlah masyarakat miskin/tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis oleh Pemerintah Provinsi RPJMN Pelayanan Kesehatan PERMENKES MEMPEDOMANI Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan penyakit menular Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya pencegahan penyakit tidak menular Presentase Kab/Kota yang memiliki 80% Puskesmas melaksanakan pengamatan penyakit berpotensi wabah (KLB) secara periodik dan berkesinambungan Persentase Puskemas dan Rumah Sakit Pemerintah Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase sarana Distribusi dan Produksi kefarmasian yang dibina Persentase sarana Pengolahan Pangan sesuai Standar Persentase Ketersediaan obat buffer stock dan perbekalan kesehatan di Provinsi serta penggunaan obat rasional fasilitas kesehatan milik pemerintah Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan keluarga dan gizi Persentase Kab/Kota yang melaksanakan "Gerakan masyarakat Sehat" (GERMAS) Persentase Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan lingkungan Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan kerja sesuai standar Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan upaya kesehatan olah raga Bina Kesehatan Masyarakat Kebijakan Daerah

9 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T.A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Perbaikan Gizi Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bina Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Penyehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Anak Rencana T.a 2018

10 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T.A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Surveilance, Imunisasi dan Kesehatan Krisis Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Upaya Kesehatan Jiwa Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tdk Menular Langsung

11 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T.A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pengawasan Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

12 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T.A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

13 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN T.A 2018 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Dilingkungan Kerja Pengendalian Mutu Labkesda Pelayanan Kesehatan Pada BKKM & Balai Labkes Pelayanan Labkesda Promosi Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Kerja

14 DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Jln. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Website : dinkes.bantenprov.go.id