PELAYANAN DI PUSKESMAS

Presentasi berjudul: "PELAYANAN DI PUSKESMAS"— Transcript presentasi:

1 PELAYANAN DI PUSKESMAS
OLEH ; RESPATI WULANDARI, M.KES

2 SEJARAH PUSKESMAS Puskesmas, adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja UPT. Kota semarang memiliki 37 puskesmas induk dan 33 puskesmas pembantu. Tugas : menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Pembangunan Kesehatan. Yaitu penyelenggara upaya kesehatan seperti : melaksanakan  penyuluhan pencegahan dan penanganan kasus-kasus  penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

3 SEJARAH PUSKESMAS abad ke-16, tahun 1927 dan 1937 terjadi wabah kolera eltor di Indonesia. Kemudian pada tahun 1948 cacar masuk ke Indonesia yang memberikan efek sangat mengkhawatirkan. Berawal dari wabah kolera tersebut, pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat.

4 SEJARAH PUSKESMAS September 1959, wabah malaria masuk ke Malang. Dengan tekad yang kuat, malaria ditargetkan terberantas pada tahun 1970.  Puskesmas telah menjadi tonggak periode perjalanan sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten di Indonesia. Konsep Puskesmas sendiri diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. 

5 SEJARAH PUSKESMAS Sebelum konsep Puskesmas diterapkan, dibangunlah Balai Pengobatan (BP), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Unit tersebut berdiri sendiri tidak saling berhubungan dan langsung melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan, umumnya unit tersebut dipimpin oleh seorang Mantri (perawat) senior yang pendidikannya bisa Pembantu Perawat atau Perawat.

6 SEJARAH PUSKESMAS 1969, dibangun Puskesmas di beberapa wilayah yang dipimpin oleh seorang Dokter Wilayah (Dokwil) yang membawahi beberapa Kecamatan, sedang di tingkat kabupaten ada Dokter Kabupaten (Dukabu) yang membawahi Dokwil. Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas tersebut menyeluruh (komprehensif) meliputi pelayanan: -pengobatan (kuratif), - pencegahan (preventif), -peningkatan kesehatan (promotif) -pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

7 VISI MISI PUSKESMAS visi Puskesmas Indikator Kecamatan Sehat:
Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat Indikator Kecamatan Sehat: (1) lingkungan sehat, (2) perilaku sehat, (3) cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu (4) derajat kesehatan penduduk kecamatan        

8 TUJUAN MENDUKUNG TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL YAKNI MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG YANG BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

9 ORGANISASI • Struktur organisasi – Kepala Puskesmas – Unit Tata Usaha – Unit Pelaksana Teknis Fungsional Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan perorangan – Jaringan Pelayanan Puskesmas Puskesmas pembantu Puskesmas Keliling Bidan di Desa/Komunitas

10 organisasi Dipimpin oleh kepala puskesmas, seorang
di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Unit Tata Usaha Struktur: tergantung jenis kegiatan dan beban kerja Jaringan pelayanan: Puskesmas pembantu Puskesmas keliling Bidan desa/komunitas Unit Pelaksanaan Teknis Fungsional: upaya kes perorangan upaya kes masyarakat

11 Tata kerja 1. Dengan kantor kec: berkordinasi 2. Bertanggung jawab kpd Dinkes kab/kota 3. Bermitra dengan sarana yankes tk pertama lainnya 4. Menjalin kerjasama yg erat dg fasilitas rujukan 5. Dengan Lintas sektor: berkordinasi 6. Dengan masyarakat: bermitra dg BPP (Organisasi yg menghimpun tokoh masy yg peduli kes masyarakat)

12 Upaya puskesmas Upaya kesehatan wajib puskesmas : 1. Upaya promosi kesehatan 2. Upaya kesehatan lingkungan 3. Upaya perbaikan gizi 4. Upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular 5. Upaya kesehatan ibu, anak & kb 6. Upaya pengobatan dasar

13 Upaya promosi kesehatan
Tujuan : Tercapainya perubahan prilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam membina dan memelihara prilaku sehat, serta berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

14 Upaya kesehatan lingkungan
Tujuan Umum Kegiatan peningkatan kesehatan lingkungan bertujuan terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih sehat agar dapat melindungi masyarakat dari segala kemungkinan resiko kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya kesehatan menuju derajat kesehatan keluarga dan masyarakat yang lebih baik.

15 Upaya perbaikan gizi Tujuan Umum
Menanggulangi masalah gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat kegiatan ; Program Upaya Perbaikan Gizi Puskesmas meliputi: 1. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) 2. Upaya Perbaikan Gizi Institusi (UPGI) 3. Upaya Penanggulangan Kelainan Gizi Yang Terdiri Dari:

16 Upaya perbaikan gizi (lanjutan)
Dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Pencegahan Dan Penanggulangan Anemia Besi (AGB) Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Kalori Energi Protein (KEP) Dan Kurang Energi Kronis (KEK) Pencegahan Dan Penaggulangan Kekurangan Vitamin A (KVA) Pencegahan Dan Penaggulangan Masalah Kekurangan Gizi Mikro Lain Pencegahan Dan Penaggulangan Masalah Gizi Lebih Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (SKPG)

17 Kesehatan ibu dan anak Tujuan Umum Meningkatkan kesadaran kemandirian wanita dan keluarganya dalam mengatur biologik keluarga termasuk fungsi reproduksinya serta berperan serta aktif dalam mencegah dan menyelesaikan masalah kesehatan keluarga serta meningkatkan kualitas hidup keluarga

18 Kesehatan ibu dan anak (lanjutan)
Indikator keberhasilan program di wilayah kerja dinilai dari: 1. Angka Kematian Bayi 2. Angka Kematian Ibu 3. Prosentase Ibu Hamil Yang Mempunyai Berat Badan Dan Tinggi Yang Normal 4. Prosentase Ibu Hamil Dengan Anemia 5. Prosentase Balita Dengan Berat Badan Dan Tinggi Sesuai Umur

19 Upaya puskesmas - Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang ada dan kemampuan Puskesmas. Bila ada masalah kesehatan, tetapi pusk tidak mampu menangani,pelaksanaan dilakukan oleh dinkes kab/Kota. - Upaya Lab (medis dan kes masy) dan Perkesmas serta Pencatatan Pelaporan merupakan kegiatan penunjang dari tiap upaya wajib atau pengembangan.

20 Azaz penyelenggaraan puskesmas
1.Azas pertanggungjawaban wilayah 2. Azas pemberdayaan masyarakat 3. Azas keterpaduan  Lintas program  Lintas sektoral 4. Azas rujukan  Rujukan medis  Rujukan kesehatan masyarakat

21 Azas pertanggungjawaban wilayah
1. Pusk bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya 2. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung 3. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling

22 PRINSIP MANAJEMEN PUSKESMAS
PERENCANAAN : P1 • Rencana Usulan Kegiatan (R.U.K) : • RUK sama dengan plan of action (POA) atau rencana kerja yang biasanya disusun menjelang pergantian tahun anggaran kegiatan baru • Rencana Kerja dan Anggaran (RKA): • RKA, merupakann pengembangan dari RUK setelah ada perbaikan. tata cara pembuatan anggaran kegiatan dalam setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

23 PERENCANAAN Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) :
• Setelah disusun rencana kegiatan kemudian dibuatkan strategi pelaksanaan secara terpadu • Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) • DPA merupakan kelanjutan dari RKA yang telah disetujui sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan

24 PENGATURAN PENGATURAN : P2
•Penggerakan : Mini Lokakarya Lintas Program Mini Lokakarya(MinLok) ini dilaksanakan puskesmas setiap sebulan sekali, untuk mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan

25 PENGATURAN Pelaksanaan : Mini Lokakarya Lintas Sektoral
•Minlok Ini dilaksanakan puskesmas setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan instansi terkait seperti dinkes, diknas, kecamatan, kelurahan, dan lainnya, sesuai porsi kegiatan puskesmas.

26 PENILAIAN PENILAIAN : P3 • Pengawasan : Monitoring
• Kegiatan pelayanan harus terus diawasi pelaksanaannya agar mencapai target yang telah ditetapkan • Pengendalian : Controlling • Pelayanan yang sudah optimal tetap perlu dikendalikan arahnya agar tidak menyimpang dari tujuan kegitan

27 PENILAIAN Penilaian : Evaluation
• Setiap hasil kegiatan harus dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi terhadap publik dan pemerintah daeraH