DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Presentasi berjudul: "DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Semarang, 20 – 21 April 2016 DIREKTORAT ADVOKASI DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH II DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2 DASAR PELAKSANAAN DAFTAR HITAM
Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 Pasal 134 Perpres 70/2012 Pasal 93 ayat (2) Perpres 70/2012 DASAR PELAKSANAAN DAFTAR HITAM Pasal 95 ayat (9) Perpres 70/2012 Pasal 124 Perpres 70/2012 Pasal 118 ayat (2) Perpres 70/2012

3 LATAR BELAKANG PERKA DAFTAR HITAM
Tidak adanya kesempatan bagi penyedia untuk melakukan pembelaan sebelum dikenakan sanksi Daftar Hitam Tidak tersedianya template surat surat yang berkaitan dengan penetapan Daftar Hitam yang menyebabkan bentuk penetapan sanksi Daftar Hitam sangat bervariasi Belum diaturnya mekanisme pembatalan sanksi Daftar Hitam Belum Diaturnya Penerapan Daftar Hitam pada perusahaan Konsorsium

4 TUJUAN Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melakukan klarifikasi Memperjelas aturan tentang pelaksanaan Daftar Hitam untuk perusahaan induk, perusahaan cabang, dan Meminimalisir terjadnya sengketa hukum Memastikan semua proses penetapan, dan pencabutan sesuai regulasi

5 DATA JUMLAH PERUSAHAAN DIKENAKAN DAFTAR HITAM
JUMLAH PENYEDIA YANG DI BLACK LIST NO. TAHUN JUMLAH PENYEDIA DI BLACK LIST 1 <2013 690 2 2013 284 3 2014 581 TOTAL 1.555

6 FASE PENETAPAN DAFTAR HITAM 2014
FASE LELANG FASE KONTRAK Terbukti KKN Terbukti melakukan KKN 1 Memopengaruhi ULP dalam penyusunan Dokumen Pengadaan Menolak menandatangani BAST Pekerjaan Mempengaruhi ULP guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur Mempengaruhi PPK Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain 4 Melakukan pemalsuan dokumen Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar utk memenuhi persyaratan pengadaan 27 Melakukan perbuatan lalai/cidera janji 493 Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak Meninggalkan pekerjaan Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar 2 Memutuskan kontrak secara sepihak 28 Mengundurkan diri pada masa penawarannya Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak berwenang Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan Tidak Mencairkan Jaminan 5 Mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang pada saat pembuktian kualifikasi Mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang pada saat klarifikasi dan negosiasi Memalsukan data tentang TKDN Mengundurkan diri bagi pemenang pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa 3 Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak TOTAL 49 532

7 PENYEDIA YANG DIKENAKAN DAFTAR HITAM BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2014
NO. TAHUN JUMLAH PENYEDIA DI BLACK LIST 1 Jawa Timur 97 2 Jawa Tengah 72 3 Sumbar 43 4 Bengkulu 30 5 Riau 6 Banten 28 7 Jawa Barat 25 8 Kalsel 23 9 Sulbar 19 10 Aceh 17 11 Kep. Riau 14 12 Kalteng 13 Sumsel NTT

8 Tindaklanjut Surat Masuk Daftar Hitam Tahun 2015

9 REKAPITULASI DATA DAFTAR HITAM NASIONAL Tahun 2015
Jumlah Penayangan Sanksi Daftar Hitam : 252* Jumlah Pencabutan Tayangan Sanksi Daftar Hitam : 7*

10 SEBARAN DATA PEMBERI SANKSI DAFTAR HITAM

11 Jumlah Sanksi Daftar Hitam Yang Ditetapkan K/L/I Tahun 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7 Badan Pengawas Obat dan Makanan 5 Kementerian Kesehatan 4 Kementerian Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Agama 3 KKP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2 Kementerian Pertanian Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 1 Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kejaksaan Agung Kementerian Komunikasi dan Informatika PPATK TOTAL 46

12 SEBARAN DATA PEMBERI SANKSI DAFTAR HITAM (2)
Detil

13 Jumlah Sanksi Daftar Hitam Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Jml Kabupaten Bengkulu Selatan 16 Kabupaten Banyuwangi 2 Kabupaten Asahan 1 Kabupaten Pesisir Selatan Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bogor Kabupaten Badung Kabupaten Ponorogo Provinsi Sumatera Barat 12 Kabupaten Cianjur Kabupaten Banjar Kabupaten Pringsewu Kota Surabaya 10 Kabupaten Grobogan Kabupaten Boyolali Kabupaten Purbalingga Kabupaten Pasaman Barat 8 Kabupaten Karanganyar Kabupaten Buleleng Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Karangasem 7 Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Bulungan Kabupaten Sumenep Kabupaten Indragiri Hulu 6 Kabupaten Klaten Kabupaten Gresik Kota Bandung Kabupaten Serang Kabupaten Sanggau Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kota Denpasar Kota Semarang Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Humbang Hasundutan Kota Mojokerto Kabupaten Nias Utara 5 Kota Jambi Kabupaten Karimun Kota Sukabumi Provinsi DKI Jakarta Kota Madiun Kabupaten Kebumen Provinsi Bengkulu Kabupaten Sleman 4 Kota Sawahlunto Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Selatan Kota Bukittinggi Kota Surakarta Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Tengah Kota Pariaman Kota Tangerang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Kota Probolinggo Kota Tegal Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Blitar 3 Pemerintah Aceh Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Bali Kabupaten Natuna Kabupaten Sijunjung Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Nganjuk Kota Aceh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pasaman Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Paser Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Agam Kabupaten Pekalongan Total = 206

14 Tindaklanjut Surat Masuk Daftar Hitam Tahun 2016
Total Surat Masuk : 109 Pengkategorian arsip dilakukan terhadap semua surat masuk mengenai Daftar Hitam baik dari KLDI, penyedia, maupun pihak terkait. Terdapat penayangan dan pencabutan tayangan sanksi Daftar Hitam pada tahun 2016 yang didasarkan pada surat masuk arsip tahun 2015.

15 REKAPITULASI DATA DAFTAR HITAM NASIONAL Tahun 2016 (s. d
REKAPITULASI DATA DAFTAR HITAM NASIONAL Tahun 2016 (s.d. 11 Februari 2016) Jumlah Penayangan Sanksi Daftar Hitam : 25* Jumlah Pencabutan Tayangan Sanksi Daftar Hitam : 2*

16 SEBARAN DATA PEMBERI SANKSI DAFTAR HITAM (3)
K/L/I Jml Kementerian Keuangan 2 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian ESDM 1 Kementerian Pertanian Total 6

17 SEBARAN DATA PEMBERI SANKSI DAFTAR HITAM (4)
Detil

18 Jumlah Sanksi Daftar Hitam Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Tahun 2016
K/L/I Jumlah Kabupaten Sumenep 3 Kabupaten Bangli 2 Kabupaten Grobogan Kota Surabaya DI Yogyakarta 1 Kabupaten Buleleng Kabupaten Jember Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tasikmalaya Kota Makassar Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Provinsi Kalimantan Tengah TOTAL 19

19 Permasalahan Administrasi Pelayanan Sanksi Daftar Hitam
No. Deskripsi Permasalahan 1 Banyak K/L/D/I yang mengirimkan kelengkapan dokumen (Pasal 15) berupa photocopy saja. Apakah photocopy dokumen-dokumen terbut cukup dijadikan dasar penayangan sanksi Daftar Hitam oleh LKPP? 2 Pihak yang berwenang menetapkan sanksi Daftar Hitam adalah PA/KPA, apabila terdapat selain PA/KPA yang menetapkan sanksi Daftar Hitam atas Penyedia Barang/Jasa (diambil alih oleh Bupati) apakah hal tersebut termasuk dalam Daftar Hitam? Kemudian wajibkah LKPP menayangkan Daftar Hitam tersebut? 3 Banyak K/L/D/I dalam menetapkan sanksi Daftar Hitam menggunakan rekomendasi dari BPK maupun BPKP, apakah hal tersebut diperbolehkan? 4 Terdapat beberapa K/L/D/I mencabut sementara atau menangguhkan sanksi Daftar Hitam atas Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Putusan Sela sedangkan Pasal 19 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencabutan sanksi Daftar Hitam berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang seharusnya dilakukan LKPP khususnya D.2.1 dalam menanggapi permintaan penangguhan/pencabutan sementara sanksi Daftar Hitam atas dasar putusan sela?

20 Perbedaan antara Perka LKPP 7 th 2011 dan perka 18 th 2014 tentang Daftar Hitam dalam PBJ
Fase Perka 7 tahun 2011 Perka 18 Tahun 2014 Pengusulan ULP/PPK dapat mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam ULP/PPK mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam yang dituangkan dalam BAP Pemberitahuan Tidak ada kewajiban memberitahukan usulan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Penyedia harus diinformasiikan melalui tembusan usulan Penetapan sanksi Daftar Hitam Keberatan Tidak ada mekanisme penyempaian keberatan Penyedia dapat menyampaikan keberatan kepada PA/KPA Pemeriksaan Usulan Tidak ada proses permintaan rekomenasi dari APIP Atas usulan ULP/PPK, PA/KPA meminta APIP agar melakukan pemeriksaan usulan Penetapan PA/KPA dapat langsung menerbitkan SK Penetapan Daftar Hitam Atas rekomendasi APIP PA/KPA kemudian menerbitkan surat Perlakuan terhadap Perusahaan Cabang dll Belum diatur secara jelas Sudah diatur Pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional Yang dikenakan sanksi Daftar Hitam adalah Perusahaan dan Individu Penandatangan Kontrak Yang dikenakan sanksi Daftar Hitam adalah Perusahaan Pembatalan Tidak diatur secara jelas Pembatalan hanya dapat melalui Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

21 TATA CARA PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM
Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Penetapan Pemeriksaan Usulan Permintaan rekomendasi Keberatan Pemberitahuan Pengusulan Pasal 6 Perka 18/2014

22 URUTAN PENETAPAN DAFTAR HITAM
PENGUSULAN PEMBERITAHUAN KEBERATAN PERMINTAAN REKOMENDASI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM NASIONAL PENCANTUMAN DAFTAR HITAM PENETAPAN PEMERIKSAAN USULAN PPK/ ULP PPK/ULP PA/ KPA PA/ KPA PPK/ULP mengusulkan kepada PA/KPA PPK/ULP juga menembuskan surat usulan tsb. ke Penyedia Penyedia setelah mendapatkan surat usulan tsb. Dapat menyamapikan keberatan ke PA/KPA Meminta rekomendasi APIP PA/ KPA PA/ KPA APIP LKPP PA/KPA Mencatumkan penyedia yang dikenakan sanksi tsb ke Daftar Hitam dan mengirimkannya ke LKPP Atas dasar rekomendasi APIP, PA/KPA kemudian mengeluarkan surat keputusan APIP melakukan pemeriksanaan dengan mengundang Penyedia LKPP mencantumkan Penyedia tsb dalam Daftar Hitam Nasional

23 PENGUSULAN PEMBERITAHUAN
Tembusan Surat Usulan sanksi DH ke PA/KPA Penelitian dokumen Klarifikasi dengan pihak terkait Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Surat Usulan sanksi DH ke PA/KPA PPK/Pokja ULP/ Pej. Pengadaan PPK/Pokja ULP/ Pej. Pengadaan Penyedia B/J PA / KPA Pasal 7 Perka 18/2014 Pasal 8 Perka 18/2014

24 PERMINTAAN REKOMENDASI
KEBERATAN Surat penyampaian keberatan sanksi DH Disertai bukti pendukung Usulan sanksi DH Keberatan Penyedia PA/KPA Penyedia B/J Penyedia B/J Tidak dapat mengajukan keberatan jika APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi Keberatan tidak berlaku bila keberatan Penyedia B/J diterima pada saat APIP sedang memeriksa/ klarifikasi PA / KPA APIP Pasal 10 Perka 18/2014 Pasal 9 Perka 18/2014

25 PEMERIKSAAN USULAN PENETAPAN APIP APIP PA/KPA Penyedia B/J
Pemeriksaan dan klarifikasi Hasil Rekomendasi : (dikenain sanksi / tidak dikenain sanksi) Surat Keputusan penetapan sanksi DH atau penolakan atas usulan DH Format SK APIP APIP PA/KPA Penyedia B/J PPK / Pokja / Pej Pengadaan PA / KPA APIP Pasal 11 Perka 18/2014 Pasal 12 Perka 18/2014

26 Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional
APIP Penelitian SK Penetapan DH dan Data pendukung Data pendukung berupa : surat usulan DH dari PPK/Pokja/Pej Pengadaan surat keberatan dari Penyedia surat rekomendasi dari APIP PA/KPA Menyampaikan surat untuk dicantumkan dalam Portal Pengadaan Nasional Melampirkan SK Penetapan sanksi DH LKPP Daftar Hitam Daftar Hitam Nasional APIP LKPP Pasal 14 Perka 18/2014 Pasal 15 Perka 18/2014

27 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM
Lanjutan …… berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang; melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya; membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar; mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran; mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak; tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;

28 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM
Lanjutan …… berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri; ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan; dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK; tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima; terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan; ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat; Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

29 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM
Lanjutan …… menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan; hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data; menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku; menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan; tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu; tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit; terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran

30 BERLAKUNYA SANKSI DAFTAR HITAM
Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dimaksud dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; Sanksi yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan Sanksi yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan; Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan; Sanksi yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

31 BEBERAPA KETENTUAN DAFTAR HITAM
Kurun Waktu Daftar Hitam 2 Tahun Penyedia B/J yang tergabung Konsorsoium Kantor Pusat berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan Kantor cabang/perwakilan berlaku juga untuk kantor pusat Perusahaan Induk tidak berlaku untuk anak perusahaan Anak Perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan Induk

32 PENCANTUMAN/ PEMASUKAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL
LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang terbukti melakukan tindakan persekongkolan, penipuan, pemalsuan, Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme di bidang Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan penyampaian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan/atau PA/KPA Pasal 16 Perka 18/2014

33 PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM
Setelah diklarifikasi LKPP menghapus pencantuman DH PA/KPA menyampaikan kpd LKPP untuk menghapus pencantuman DH PA/KPA menerbitkan SK pembatalan penetapan sanksi DH Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

34 KETERLAMBATAN PENAYANGAN DAFTAR HITAM
PA/KPA PPK POKJA ULP PEJABAT PENGADAAN APIP Dalam hal jangka waktu ketentuan proses sanksi DH terlampaui Dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

35 TERIMA KASIH