R K P D MUSRENBANG Rancangan Awal PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2009

Presentasi berjudul: "R K P D MUSRENBANG Rancangan Awal PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2009"— Transcript presentasi:

1 R K P D MUSRENBANG Rancangan Awal PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2009
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR Rancangan Awal R K P D MUSRENBANG PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2009

2 KINERJA PEMBANGUNAN

3 PDRB Per Kapita Jawa Timur Rp. 16,76 Juta
PERTUMBUHAN EKONOMI Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 5,90 % PDRB Per Kapita Jawa Timur Rp. 16,76 Juta

4 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

5 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

6 KESENJANGAN ANTAR WILAYAH
Tahun Indeks Vw Perubahan 2004 114,54 1,12121 2005 116,25 1,49293 2006 116,00 -0,21505 2007*) 115,38 -0,53448 2008**) 115,61 0,19934 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Keterangan: * ) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

7 KEMISKINAN Sumber : BPS, 2009

8 VISI dan MISI RPJMD JATIM

9 Visi : Misi : Strategi : RPJMD JATIM
Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi : Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat Strategi : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor). 3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/agrobisnis.

10 TERHADAP KEBIJAKAN UMUM APBD 2010
IMPLIKASI STRATEGIS VISI & MISI RPJMD TERHADAP KEBIJAKAN UMUM APBD 2010 Perubahan Performance Belanja ( Reguler  visioner pro-rakyat). Optimalisasi Cash Transfer Pembangunan  Penanganan Kemiskinan pada 14 variabel : GEMA SEJAHTERA ( target group orientation  paket2 bantuan teknis ke desa/kelurahan) Kemasyarakatan  orientasi pada IPOLEKSOSBUD TRAMTIBNAS. Penanganan isu-isu strategis ( RTLH -KODAM, Narkoba –POLDA, Penanganan illegal Fishing-ARMATIM, Penaburan benih Penghijauan – TNI –AU, dll). Public Investment Scheme Partnership ( sharing kab/kota)  Pendidikan Gratis (60-40), Kesehatan Gratis (40-60) Public - Private Partnership ( CSR )  terstruktur dalam jangka menengah  RESI GUDANG, Program Sektoral, dll. Dukungan Percepatan Pembangunan di Kabupaten /Kota & Desa/Kelurahan ( BK ke Kab/Kota – Desa/Kelurahan  semacam DAK & DAU Prov ke Desa).

11 Program2 Cash Transfer ke Masy. & Desa
Program2Sosio-Kemasyarakatan Gubernur Tupoksi DPRD sbg Wakil Rakyat Program2 Pembangunan Gubernur Gemma Sejahtera (ex. Gerdutaskin) Percepatan Pemb. Perdesaan Penggalakan Inovasi Teknologi Tepat Guna Agro Industri Pemberdayaan UMKM Misi: Ipoleksosbud LH & trantibmas; (Prakarsa Masy.) Percepatan PenangananIssue2 strategis Jasmas DPRD Bantuan2 Paket Prog. Taskin ke Desa2 dan Masy. Miskin Bantuan2 Paket Keuangan (DAK) ke Desa2 Bantuan2Paket Bantek, kredit, peralatan dsb Bantuan2 Kemasyarakatan ke Pokmas2/Lembaga2 Masy Bantuan2 R TLH + KB, bibir sumbing, pelestarian MA, kepulauan, terumbu krng dll Bantuan2 R & D Inovatif SKPD…?? Dinas-Dinas Bappemas Balitbangda Biro-Biro Kemitraan BK BH BSu BH BH BS BH UPK/Pokmaskin Lemb. Keu. Desa PemDes Pokmas/Lemb. Inovator UMKM Pokmas/Lemb. Related Target Group Pokmas/Lemb. Usaha mikro baru (informal/semi-formal) Prasarana-Sarana Desa DAK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 

12 Kompleksitas Penatausahaan Anggaran
UU 33/2004 BPeg Provinsi (terbatas) Anggaran Cukup Besar BL BBJ Dekonsentrasi BM Kab./Kota (luas) Anggaran Terbatas PP 38/2007 Pembagian Kewenangan UU Pem Desa Desentralisasi Belanja BPeg BK BH Tugas Pembantuan BBH Desa (terbatas) Anggaran Terbatas BTL BSos BSub Sharing Bbung BTT P-P-P Pembiayaan Priv/ compen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 

13 Mekanisme Musrenbang dan Penyusunan APBD

14 BK KHUSUS “DAK” ( PUBLIC GOOD / USULAN POKMAS
Re-orientasi MUSRENBANG DESA/KELURAHAN Reguler Khusus JANUARI APRIL BK KHUSUS “DAK” ( PUBLIC GOOD / USULAN POKMAS BK UMUM “DAU”  PEMDES DESA/KELURAHAN BAKORWIL BAKORWIL BAKORWIL BAKORWIL FORUM BAKORWIL ( camat, kades/lurah, pendamping/LSM  Pembahasan usulan khusus desa/pokmas)

15 Bagan Alir RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010
BAB II Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah BAB I Pendahuluan BAB IV Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 Agenda : Ekonomi Makro : Pertumbuhan Ekonomi tahun 2008 = 5,9 % (th 2007 = 6,11%) Leading Sector : Perdagangan (29,36 %), Industri (28,49 %) dan Pertanian (16,47%) Target Pertumbuhan ekonomi th.2009: 4,0 – 4,5% PDRB/cap 2008: Rp.16,76 Jt 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin Pertumbuhan Ekonomi RKPD Jatim 2010 - merupakan penjabaran RPJMD Jatim dan RKP - Visi : Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka NKRI - Misi : Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat - Muatan RKPD : evaluasi pelaksanaan Pembangunan periode yang lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas dae-rah - Dasar: UU 25/2004, UU 32/2004, UU 33/2005 dan PP 58/2005, PP 08/2008 & Permendagri 13/2006 2.Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat 3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengemb. Agro-industri/agrobisnis, serta pemb. dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan. 4. Memelihara kualitas dan fungsi lingk. hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang. Prediksi Pendapatan Daerah/Sumber Pendapatan APBD : PAD diperrkirakan mencapai Rp. 3,970 Triliun Dana Perimbangan diperki- rakan Rp. 2,378 Triliun Pendapatan Lain2 yg syah diperkirakan Rp. 16 Triliun Strategi 5.Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik. Indeks Disparitas 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) 6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial. 18 Program Prioritas Pembangunan Sektoral & Prioritas Spasial di Kawasan Strategis 7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasy. olahraga. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor) Isue Strategis : Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Tingkat Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pengangguran Rendahnya Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Rendahnya kualitas Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Tata Ruang Wilayah Kurang Optimalnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Terbatasnya Sumber Pembiayaan Pembangunan Tantangan : Penanggulangan kemiskinan Peningkatan penanganan pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Stabilitas Sosial dan Politik (penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat) Penanganan Bencana Alam. 3. Pengarusutamaan gender 8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. 4. Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui, pengembangan agroindustri/ agrobisnis 9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Asumsi Proyeksi Makro Ekonomi Ekternal Internal (Nasional & Provinsi) RPJP tahun Visi : Jatim sbg Pusat Agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan

16 Pembangunan Kewilayahan
Upaya perwujudan program pembangunan yang lebih berorientasi pada keruangan (spasial/kawasan/kelompok antar daerah) Integrasi antar sektor antar wilayah (tidak terbatas hanya pada 1 wilayah adimistrasi saja) Biasa disebut Regionaliosasi Di Jawa Timur antara lain : SWP, GKS, Ratubangnegoro, Kawismawirogo, Pawonsari, Wilis, Madura dll RTRWP Jatim Induk Dokumen Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kawasan Strategis  sebagai Prioritas Pembangunan

17 KS E : Agropolitan Regional

18 KS E : Andalan Wisata

19 Indikator Kinerja Utama