COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Presentasi berjudul: "COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH"— Transcript presentasi:

1 COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Agus Sjafari

2 PENDAHULUAN Tujuan pembangunan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara terencana, gradual, bertahap, komprehensif, holistik, sistematik, bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta seluruh elemen warga bangsa dimaksud.

3 lanjutan Sinergitas yang tinggi antara pemerintah, sektor privat dan masyarakat menjadi daktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa pada zamannya. Era otonomi daerah sekarang ini, tentunya menjadi momentum pemberdayaan masyarakat lokal, yang mana selama masa era senteralisasi ternyata belum menciptakan masyarakat daerah yang lebih berdaya.

4 lanjutan Otonomi daerah saat ini sangat menjamin masyarakat di daerah untuk memberdayakan dirinya. Masyarakat di daerah sangat mengerti, memahami dan merasakan kebutuhan lokal yang diinginkan. Dengan demikian, mulai dari proses formulasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, sampai dengan tahap evaluasi kebijakan pembangunan di daerah sangatlah ditentukan oleh sejauhmana masyarakat di daerah tersebut.

5 lanjutan Kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah bukan merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Faktor utama tersebut tidak lain adalah keberdayaan sumber daya manusianya. Melalui keberdayaan masyarakat di daerah, masyarakat sangat mengetahui kemana pembangunan daerah itu akan diarahkan, serta masyarakat juga tahu bagaimana melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan daerahnya tersebut.

6 lanjutan Dengan demikian dalam praktek otonomi daerah, pada dasarnya tidak hanya dikaitkan kepada pembangunan yang ada di daerah, melainkan bahwa praktek otonomi daerah lebih ditekankan kepada pembangunan masyarakat di daerah. Artinya bahwa otonomi daerah lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat, untuk peduli, tumbuh, berkembang serta hidup dengan lebih baik di daerahnya. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dalam tulisan ini rumusan masalah yang akan ditampilkan adalah: “Bagaimanakah model community development dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ?”.

7 MODEL PEMBANGUNAN MASYARAKAT/KOMUNITAS
Pembangunan masyarakat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh sejauhmana efektivitas model pembangunan masyarakat tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam melihat proses pembangunan masyarakat terdapat beberapa model, salah satu model pembangunan masyarakat yang digunakan sebagai alat analisis dalam tulisan ini adalah model konseptual.

8 lanjutan Menurut Ndraha (1990 : 99) bahwa model konseptual menggambarkan pembangunan masyarakat menurut konsep strukturalnya. Secara lebih tegas, model konseptual dalam pembangunan masyarakat dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

9 Penjelasan : Berdasarkan gambar dalam model di atas, sangatlah jelas bahwa antara peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat memiliki porsi yang sangat besar dalam membangun masyarakat yang ideal. Partisipasi yang dimaksud dalam tulisan ini ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalamm hubungan mana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut, atau klien (Dawam Rahardjo, 1983 : 78).

10 Lanjutan Disebut sebagai partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemempuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

11 lanjutan Secara lebih rinci, peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat memposisikan diri sebagai policy maker, stabilisator, mediator, regulator, evaluator dari semua kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan. Menurut Ndraha (1990 : 103), bentk (tahap) partisipasi masyarakat antara lain: Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

12 Partisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan.
lanjutan Partisipasi dalam perncanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan. Partisipasi dalam menerima, memelihara dalam mengembangkan hasil pembangunan atau dikenal dengan “participation in benefits”. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

13 lanjutan Beberapa bentuk partisipasi masyarakat tersebut, tentunya merupakan modal masyarakat (social capital) yang sangat berharga di dalam menjamin keberhasilan sebuah proyek otonomi. Adanya kombinasi peran yang saling menopang antara peranan pemerintah dengan partisipasi masyarakat akan memberikan “nilai tambah” (added value) dalam pembangunan daerah tersebut.

14 Terdapat beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:
TAHAP POLITIK TAHAP ORGANISASI TAHAP SDM INDIVIDUAL

15 Penjelasan : Tahapan Politik Yaitu pemberdayaan secara perlahan melekat sebagai mekanisme bantuan diri untuk manusia lain – Mechanism of self – help for people. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan diganti dengan ketergantungan pada diri sendiri secara nasional, dalam sistem ekonomi, pendidikan, kebudayaan, efisiensi, dan efektivitas, sumber daya dan persaingan.

16 Tahapan Sumber Daya Manusia Individual
lanjutan Tahapan Organisasi Yaitu konsep modern yang mendorong organisasi, seperti total quality management, habitual improvement, performance management, self –directed team work, internal customers, competance management etc. Banyak faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan tergantung pada nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi. Tahapan Sumber Daya Manusia Individual Pada tingkat atau tahapan individual, perubahan dari sumber daya manusia yang sebelumnya kurang percaya diri selalu penurut dan patuh serta dikendalikan oleh kekuasaan, keterampilan, status dan bayangan pribadi, meningkat kepada hal-hal dan imbalan yang lebih besar.

17 OTONOMI DAERAH = OTONOMI MASYARAKAT
Problematika pembangunan nasional dan pembangunan daerah di Indonesia selama ini adalah terkait dengan implementasi otonomi itu sendiri. Khusus di Indonesia, otonomi pembangunan selama ini lebih melekat pada diri pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maksudnya adalah bahwa mulai dari kehendak, keinginan, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dari proses pembangunan. Artunya bahwa inisiatif pembangunan selalu berasal dari pemerintah. Penerapan dari model tersebut, akhirnya diterjemahkan dengan pola pembangunan yang senteralistis. Top down, terpusat dan sebagainya yang intinya muaranya berada di tangan pemerintah.

18 Bagaimanakah dengan otonomi daerah yang ideal sekarang?.
Implementasi otonomi daerah yang sekarang sedang berlangsung, tetap harus dikritisi serta perlu direkonstruksi dalam implementasi. Apabila inisiatif pembangunan tetap bermuara pada pemerintah, maka hasil pembangunannya dapat disimpulkan akan mampu memberdayakan masyarakat. Hal tersebut pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan model-model pembangunan yang sebelumnya. Dalam konsep pembangunan masyarakat, penekanannya adalah bagaimana inisiatif pembangunan tersebut berada pada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dari pembangunan itu sendiri.

19 lanjutan Dari konsep tersebut, sangatlah jelas bahwa kebijakan dan perencanaan terhadap pembangunan atau perubahan struktur dan kelembagaan masyarakat harus memberikan akses terhadap sumber daya – sumber daya serta kesempatan berpartisipasi dari masyarakat setempat. Dalam praktek otonomi daerah, prinsip dasar pemberdayaan masyarakat di daerah perlu mendapatkan penekanan yang maksimal. Guna memaksimalkan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut sangatlah diperlukan adanya mediator, motivator, bagi partisipasi masyarakat.

20 PARTISIPASI MASYARAKAT
Secara lebih gamblang bahwa penerapan pembangunan melalui otonomi daerah sangatlah menekankan kepada kerjasama tiga pilar utama dalam pembangunan yaitu : 1) peranan pemerintah; 2) peranan swasta; dan 3) partisipasi masyarakat. PERAN PEMERINTAH PERAN SWASTA PARTISIPASI MASYARAKAT

21 Penjelasan: Peranan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator, regulator, mediator yang mampu membuat rule of the game yang demokratis yang mampu menjamin dan memberikan peluang bagi keterlibatan masyarakat dan swasta di daerah. Peran swasta adalah lebih memposisikan diri sebagai fungsi supporting dalam bentuk investasi pembangunan. Pihak swasta dapat menyediakan sumber-sumber keuangan serta tenaga-tenaga expert dalam menunjang pembangunan di daerah. Masyarakat sebagai inisiator pembangunan di daerah, sangatlah dituntut untuk memberdayakan dirinya melalui penguatan kelembagaan yang mampu mendesign, terlibat aktif dalam pembangunan, serta mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai dari pembangunan di daerah.

22 TERIMA KASIH