KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK: TANTANGAN LIMA TAHUN KE DEPAN DR. WAHYU HARTOMO, M.Sc SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDNUNGAN ANAK

2 HAK SETIAP WARGA NEGARA
UNTUK MENIKMATI DAN BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG

3 AGENDA MENINGKATKAN PERANAN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN MELINDUNGI ANAK, PEREMPUAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT MARJINAL

4 NAWACITA N.2 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. N.4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal.

5 KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
ISU STRATEGIS KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN; PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN, TERMASUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO); PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUG DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN

6 ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN ANAK
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK; MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA; MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK

7 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

8 UPAYA PEMERINTAH PUG PUHA
Mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan PUG Pengintegrasian komitmen dan sumberdaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak PUHA

9 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERAN PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KOMITMEN TENTANG PENTINGNYA PUG PENERAPAN PPRG DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN, ; PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN DAN HASIL PUG

10 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN, TERMASUK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO); HARMONISASI DAN PENYUSUNAN ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENINGKATAN UPAYA PENCEGAHAN KTP, TERMASUK TPPO MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA TERKAIT

11 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PUG DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI BERBAGAI TINDAK KEKERASAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM DI K/L DAN PEMDA PENGUATAAN JEJARING PUG (PERGURUAN TINGGI PSW/G DAN ORGANISASI MASYARAKAT) PENINGKATAN KOORDINASI PELEMBAGAAN DATA TERPILAH DAN DATA KtP

12 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK
HAK IDENTITAS ANAK MELALUI AKTA KELAHIRAN STATUS KESEHATAN, PARTISIPASI PENDIDIKAN PENGASUHAN YANG BAIK LINGKUNGAN RAMAH ANAK

13 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
PENINGKATAN PENCEGAHAN, PELAYANAN, DAN REHABILITASI MENCEGAH PERKAWINAN DI USIA ANAK PENINGKATAN KUALITAS PENGASUHAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK RENTAN ADVOKASI DAN SOSIALISI TERHADAP PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

14 MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
HARMONISASI PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAK PENINGKATAN KOORDINASI, SISTEM MANAJEMEN DAN PEMANFAAATAN DATA/INFORMASI PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAAN YANG RENSPONSIF ANAK PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

15 PENCAPAIAN

16 KESETARAN GENDER DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN
STRATEGI NASIONAL PPRG PANDUAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF, PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN PPRG DI DAERAH ; PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PEDOMAN PELAKSANAAN PUG/PPRG DI BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN

17 KESETARAN GENDER DAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN
DATA DAN INFORMASI GENDER ADVOKASI, SOSIALISASI, FASILITASI, DAN PELATIHAN ANALISIS GENDER , PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM BERBAGAI BIDANG TERBENTUKNYA UNIT-UNIT LAYANAN TEKNIS PEREMPUAN DAN ANAK DI DAERAH, YAITU P2TP2A ANAK PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

18 PERLINDUNGAN ANAK TERLAKSANANYA SURVEI KEKERASAN ANAK TAHUN 2013
72,02% ANAK INDONESIA TELAH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN;, TERSEDIANYA LAYANAN ADUAN TELEPON SAHABAT ANAK (TESA) 129 INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG GERAKAN NASIONAL ANTI KEJAHATAN SEKSUAL ANAK (GNAKSA) SISTEM PIDANA PERADILAN ANAK YANG MEMUAT PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI

19 PERLINDUNGAN ANAK PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI) MODEL SEKOLAH RAMAH ANAK DI 6 PROVINSI; FORUM ANAK DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA; KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK KEBIJAKAN INTERNASIONAL TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PERUMUSAN HAK ANAK

20 TANTANGAN KE DEPAN

21 KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MENINGKATKAN KAPASITAS LEMBAGA KOORDINATOR TERKAIT PUG/PPRG MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH, PERGURUAN TINGGI, DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PPRG MELEMBAGAKAN PENYEDIAAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PEMANFAATAN DATA TERPILAH HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

22 PERLINDUNGAN ANAK MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN
MENINGKATKAN BERBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK. KEJELASAN MANDAT DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA- LEMBAGA HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN

23