PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT

Presentasi berjudul: "PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT"— Transcript presentasi:

1 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
10/10/2017 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT _ Drs. AKRAL, MM Kepala Bagian Telematika Biro Humas Setda. Prov. Sumbar

2 MATERI Peraturan Perundangan Terkait eGov Strategi & Implementasi eGov
Contoh Penerapan eGov

3 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT eGOVERNMENT
Pokok pembicaraan : Sekilas eGovernment UUD 45 pasal 28 F INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54 pasal UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64 pasal

4 KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM IMPLEMENTASI eGOVERNMENT
1. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Penamaan Situs Web SKPD Menggunakan Sub Domain di depan Nama Domain Pemeritah Provinsi Sumatera Barat 2. Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2007 Tentang Penetapan Kepemilikan Domain 3. Instruksi Gubernur Nomor Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Teknologi Informasi untuk Mendukung Program Pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

5 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT eGOVERNMENT
4. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 5/INST/1357/GSB/2011 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

6 DEFINISI eGOVERNMENT Menurut Pemerintah Indonesia :
“E-Government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.”

7 MANFAAT eGOVERNMENT E-Government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas transparansi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

8 PARADIGMA BIROKRATIS VS eGOV
ASPEK BIROKRATIS eGOV orientasi Efisiensi biaya produksi Fleksibel, pengawasan dan kepuasan pengguna (customer). Proses organisasi Merasionalisasikan peranan, pembagian tugas dan pengawasan hirarki vertikal Hirarki horisontal, jaringan organisasi dan tukar informasi Cara penyampaian pelayanan Dokumen dan interaksi antar personal Pertukaran elektronik dan interaksi non face-to-face.

9 MANFAAT eGOV Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari hari.

10 MANFAAT eGOV (cont.) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

11 UUD 45 PASAL 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

12 INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov
Instruksi ditujukan kepada : Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota.

13 Motivasi kebijakan eGov Tujuan pengembangan eGov
INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGov (cont.) KERANGKA INPRES NO.3 Th.2008: Motivasi kebijakan eGov Tujuan pengembangan eGov Kesiapan memanfaatkan TI Inisiatif pengembangan eGov sebelum dikeluarkannya INPRES Strategi pengembangan eGov Langkah pelaksanaan

14 INPRES No.3 Th.2003 Motivasi kebijakan eGov
Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis untuk mengembalikan kepentingan rakyat pada posisi sentral. Setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Sehingga pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan berbagai pihak agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

15 INPRES No.3 Th.2003 Motivasi kebijakan eGov (cont.)
Apa yang dilaksanakan pemerintah tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Adanya kecenderungan global menuju era masyarakat informasi. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

16 INPRES No.3 Th.2003 Motivasi kebijakan eGov (cont.)
Dua modalitas tuntutan masyarakat : Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.

17 INPRES No.3 Th.2003 Motivasi kebijakan eGov (cont.)
Kondisi pemerintah saat ini: Selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan pihak lain. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarkiyang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan.

18 INPRES No.3 Th.2003 Motivasi kebijakan eGov (cont.)
Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

19 INPRES No.3 Th.2003 Tujuan pengembangan eGov
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

20 INPRES No.3 Th.2003 Tujuan pengembangan eGov (cont.)
Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

21 INPRES No.3 Th.2003 Kesiapan memanfaatkan TI
Pemanfaatan teknologi informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut : E-Leadership; berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Infrastruktur Jaringan Informasi (kualitas,lingkup,biaya) Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas (akurat, tepat waktu, relevan) dan keamanan informasi. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Berbagai studi banding yang dilakukan oleh organisasi internasional menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih rendah dan untuk memperbaikinya diperlukan inisiatif dan dorongan yang kuat dari pemerintah.

22 INPRES No.3 Th.2003 Inisiatif pengembangan eGov sebelum INPRES
Beberapa kelemahan yang menonjol adalah : pelayanan melalui situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government pada masing-masing instansi

23 INPRES No.3 Th.2003 Inisiatif pengembangan eGov sebelum INPRES(cont.)
Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri sehingga kurang memperhatikan sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, interoperabilitas antar situs untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja ke dalam pelayanan publik yang terpadu. Belum mampu mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

24 INPRES No.3 Th.2003 Strategi pengembangan eGov
Pencapaian tujuan egovernment perlu dilaksanakan melalui 6 strategi yang berkaitan erat, yaitu: Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

25 INPRES No.3 Th.2003 Strategi pengembangan eGov(cont.)
Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan (informasi, interaksi, transaksi, integrasi) yang realistik dan terukur.

26