BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012

Presentasi berjudul: "BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012"— Transcript presentasi:

1 BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH TGL. 5 JUNI 2012

2 1. SASARAN PKH RTSM ( Rumah Tangga Sangat Miskin ) Sejumlah Dari Data BPS Melaui PPLS 2008 Memenuhi Kriteria: Ada Ibu hamil Ada Balita Ada anak usia SD dan SMP

3 2. Skenario Bantuan Skenario Bantuan Bantuan per RTM per tahun (Rp)
Bantuan tetap Bantuan Kesehatan : Anak Usia Balita dan atau Ibu Hamil/Menyusui Bantuan Pendidikan : Anak Usia SD/MI Anak Usia SMP/MTs Rata-rata bantuan per RTSM Bantuan minimum per RTSM Bantuan maksimum per RTSM

4 3. KEWAJIBAN PESERTA PKH Anak usia 0 – 6 tahun dan ibu hamil / nifas wajib mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Anak usia 6 – 15 tahun wajib didaftarkan dan disekolahkan ke SD / MI atau SLTP / MTS dan hadir di kelas minimal 85 % dalam sebulan. Anak usia 15 – 18 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil sekolah kesetaraan.

5 4.1 SANKSI BAGI PESERTA PKH
Pemotongan Bantuan jika peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 1 tahap pembayaran. Dalam satu bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp Dalam dua bulan bantuan akan berkurang sebesar Rp Dalam tiga bulan bantuan akan bekurang sebesar Rp Apabila tiga bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran Keterangan : Ketentuan sanksi berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima PKH

6 4.2 Penangguhan sementara
tidak penuhi persyaratan yg ditentukan untuk 1x siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut) tidak mengambil pembayaran untuk 1x siklus pembayaran (3 bulan berturut-turut). Apabila RTSM ingin menjadi peserta kembali harus daftar kembali untuk melanjutkan keikutsertaannya.

7 5. TENAGA PENDUKUNG PKH SRAGEN
A. PENDAMPING DAN OPERATOR PKH merupakan ujung tombak keberhasilan pelaksanaan PKH di KABUPATEN SRAGEN. B. Pendamping PKH bisa menuntun RTSM, memberikan advokasi informasi kepada RTSM untuk mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan. C. Operator PKH membantu pelaksanaan PKH antara lain mulai dari entry hasil validasi, verifikasi, pemutakhiran data serta pengaduan masyarakat. C. Sragen terdiri dari 4 orang Operator dan 30 orang Pendamping 7

8 6. Data Final Closing dan Pembayaran Pada Tiap Tahapan
No Komponen Tahap 1 2011 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 2012 1 Jumlah Ibu Hamil 269 264 177 188 165 2 Jumlah Balita 4436 4523 3867 3880 3856 3 Jumlah Anak SD 6866 6854 6524 6510 6459 4 Jumlah Anak SMP 2650 2647 2933 2907 2840 5 Data Eligible 7547 7521 7292 7259 7175 6 Jumlah Bantuan 7 Jumlah yang tidak mencairkan 21 33 23 11 8 Jumlah uang yang tidak dicairkan 9 Prosentase pencairan 99.74% 99.64% 99.88% 99.89%

9 7.1 Permasalahan Pencairan
Dari sekian ribu peserta PKH ada beberapa yang tidak mengambil bantuan yang disebabkan karena si penerima bantuan sedang merantau keluar daerah sehingga tidak dapat cair 100% Sisa Jumlah Uang yang tidak dibayarkan Masih tersisa di rek giro online pos dan menunggu proses pengembalian ke kas negara.

10 7.2 Permasalahan Verifikasi
Masih banyak Bidan dan pengelola Faskes dan fasdik yang mempertanyakan insentif dan teknis pelaksanaan Verifikasi. RTSM Enggan membawa Anak usia pra sekolah ke posyandu karena malu (dikira mau minta gizi tambahan) sehingga banyak yang belum terverifikasi Sehingga bantuanya terpotong. Perlu adanya Timbang anak ke TK dan PAUD sehingga anak usia pra sekolah dapat terverifikasi.

11 PEMOTONGAN DARI VERIFIKASI KOMITMEN TAHUN 2012
TAHAPAN PEMOTONGAN KESEHATAN PEMOTONGAN PENDIDIKAN TOTAL PEMOTONGAN TAHAP 1 TAHAP 2

12 7.3 Permasalahan Lintas Sektoral
Belum maksimalnya pemahaman bersama Dinas Pendidikan (terutama penggunaan dana PKH bagi anak sekolah). Penggunaan dana Bantuan PKH Lebih diperuntukan sebagai penguatan ekonomi keluarga. Sehingga anak peserta PKH masih berhak mendapatkan bantuan lainya

13 7.4 Permasalahan tentang BSM
BSM adalah Bantuan untuk Siswa Miskin sedangkan peserta PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sehingga Anak peserta PKH berhak mendapatkan BSM Anggaran BSM itu dari Diknas

14 7.5 MASALAH KEPESERTAAN JAMKESMAS BAGI PESERTA PKH
Memastikan peserta PKH dijamin sama dengan jamkesmas (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat) Mengusulkan penerbitan surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten tentang kepesertaan Jamkesmas bagi peserta PKH

15 Perhatian Perlu sinergitas program dan kegiatan lintas sektor yang mendukung PKH pada semua tingkatan. Optimalisasi Pengelolaan dan Koordinasi Perlunya sistem yang dapat digunakan untuk melihat capaian kinerja PKH secara jelas dan terukur Komitmen untuk melaksanakan Program /Kegiatan yang mendukung PKH SESUAI sistem perencanaan dan penganggaran Daerah

16 TERIMAKASIH ANAKKU.. HARAPAN BANGSAKU..