KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN

Presentasi berjudul: "KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN"— Transcript presentasi:

1 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah Maluku dan Papua Ambon, Desember 2014

2 KEDAULATAN PANGAN

3 KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan
KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”

4 Kedaulatan Pangan ARAH KEBIJAKAN:
INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 70,6 82,0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19,1 24,1 - Kedelai (Juta Ton) 0,92 1,92 - Gula (Juta Ton) 2,6 3,8 - Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1 - Produksi perikanan (juta ton) 24,9 40-50 KKP Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8,9 9,89 Kemen PU dan Pera - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,71 3,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75 304,75 Pembangunan waduk - 49 ARAH KEBIJAKAN: Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan desa berdaulat benih dan desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras . Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Slide - 4

5 UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA)
PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar Perluasan (di luar Jawa-Bali): Sawah baru 1 juta ha Lahan pertanian kering 1 juta ha SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK 1.000 Desa Mandiri Benih Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Sistem Inovasi Nasional 1.000 Desa Pertanian Organik Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah Pelibatan aktif perempuan petani KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemberantasan Mafia Impor Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan

6 Komoditi Target 2019 Padi 473.235 Jagung 65.405 Kedelai 14.487 Daging
10.950 Keterangan: Di kawasan Maluku – Papua, komoditi padi terutama ditargetkan di Papua dan Maluku. Jagung terutama di Maluku Utara dan Maluku. Kedelai terutama di Papua. Daging sapi dan kerbau merata di Papua, Paua Barat dan Maluku. Gula tidak ditargetkan untuk diproduki di kawasan ini.

7 Dukungan Budidaya (ha)
Provinsi Dukungan Budidaya (ha) Sistem Perbenihan Padi Kedelai Desa Mandiri benih Penangkar Benih (ha) Balai Benih MALUKU - PAPUA 40.975 72 23.488 6 31 Maluku 32.934 9.641 16 5.106 - 32 Maluku Utara 41.167 4.820 19 6.127 3 33 Papua Barat 27.445 7.231 13 4.085 1 34 Papua 19.283 25 8.170 2

8 Science (BPTP) dan Techno Park (unit) BPP (unit) Tenaga Penyuluh
Provinsi Rehabilitasi Irigasi (ha) Cetak Sawah Perluasan Areal Tebu Penyuluhan Science (BPTP) dan Techno Park (unit) BPP (unit) Tenaga Penyuluh (orang) Existing (Laboratorium Lapangan Inovasi Pertanian) Lab Baru Kws Kom Unggulan MALUKU - PAPUA 44.610 78.650 - 191 2.534 4 12 31 Maluku 11.786 23.500 52 522 1 3 32 Maluku Utara 11.493 14.100 47 525 33 Papua Barat 8.571 12.950 21 496 34 Papua 12.760 28.100 71 991

9 KEMARITIMAN

10 SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait
1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB 13.466 17.504 KKP, Kemendagri, Kemlu Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 2. Pemberantasan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52% 87% KKP, Kemenhan 3. Membangun Konektivitas Nasional: Membangun/mengembangkan pelabuhan - 24 Kemenhub Pengembangan pelabuhan penyeberangan 60 Peningkatan SDM transportasi 1 juta orang 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50 KKP Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 15 unit 75 unit Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) 15,7 juta ha 20 juta ha Slide - 10

11 ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jati diri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: Penguatan lembaga pengawasan laut; Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11

12 ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan):
3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: Muara Kamal, Buleleng, Takalar, Sukamandi, Subang, Depok (Ikan Hias), Bantul Gunung Kidul, Bungus, Sleman (budidaya air tawar), Muara Baru, Boalemo, Pemakasan, Palembang, Wakatobi, Jembarana Perancak, Sidoarjo Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12

13 PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN
Sumber: No WILAYAH PPS PPN 1. Sumatera 2 PP. Belawan; PP. Bungus 3 PP. Sibolga; PP. Sungailiat; PP. Tanjung Pandan 2. Jawa PP. Cilacap; PP. Nizam Zachman Jakarta 6 PP. Pekalongan; PP. Palabuhan Ratu; PP. Kejawanan; PP. Karangantu PP. Brondong; PP. Prigi 3. Bali-Nusa Tenggara - 1 PP. Pengambengan 4. Kalimantan PP. Pemangkat 5. Sulawesi PP. Bitung; PP. Kendari PP. Kwandang 6. Maluku-Papua PP. Ambon; PP. Tual; PP. Ternate TOTAL 15

14 Potensi Pengembangan wisata bahari
2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 2 Gili Matra, NTB 2.954 3 Laut Banda, Maluku 2.500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39.900 5 Padaido, Papua 6 Kapoposang, Sulsel 50.000 7 Aru Tenggara, Maluku 8 Raja Ampat, Papua Barat 60.000 9 Waigeo, Papua Barat 10 Anambas, Kepri ,2 10 8 9 5 4 6 3 7 2 1 KAWASAN LUAS (ribu ha) KKPN (KKP) 5.507,8 KKLD/KKPD 5.581,4 K.Kons.(Kemenhut) 4.694,9 TOTAL 15.784,1 Potensi Pengembangan wisata bahari Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati

15 UPT PELABUHAN PERIKANAN DJPT 2015-2019
No WILAYAH PPS Nama Pelabuhan PPN 1 Maluku-Papua - 3 PP. Ambon; PP. Tual; PP. Ternate TOTAL

16 (DI WILAYAH PERBATASAN) No Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Provinsi
BANTUAN KAPAL 30 GT 2015 (DI WILAYAH PERBATASAN) No Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Provinsi Rencana Alokasi (unit) 1 Morotai Maluku Utara 2 Ternate 3 Maluku Barat Daya Maluku 4 Maluku Tenggara Barat 5 Kepulauan Aru 6 Biak Papua 7 Merauke JUMLAH 11

17 SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR 2015-2019
No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Papua-Maluku PPI Merauke; PPI Sorong; PPI Klaligi; PPI Piru Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan

18 SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2015
NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 MALUKU UTARA 300 2 MALUKU 3 PAPUA BARAT - 4 PAPUA JUMLAH 600

19 SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 2015-2019
MALUKU - PAPUA Lokus (Provinsi) Kegiatan PAPUA BARAT Technopark berbasis penangkapan dan konservasi (Sorong) MALUKU Technopark berbasis sosial ekonomi KP (Ambon, budidaya laut)

20 TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 20