KEBIJAKAN MONETER (MONETARY POLICY)

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN MONETER (MONETARY POLICY)"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN MONETER (MONETARY POLICY)
MODUL 13 KEBIJAKAN MONETER (MONETARY POLICY)  Kebijakan Moneter (Monetary Policy) Adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (Bank Sentral) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui pengawasan jumlah uang beredar atau suku bunga atau kombinasi keduanya. Kebijakan moneter secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 : 1) Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif 2) Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui tindakan-tindakan tertentu dalam rangka memperbaiki kinerja ekonomi. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan: 1) Operasi pasar terbuka 2) Mengubah ubah suku bunga dan tingkat diskonto 3) Mengubah cadangan minimal 1) Operasi Pasar Terbuka Operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank sentral adalah tindakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui jual beli surat-surat berharga. Jika Bank sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar dimasyarakat maka Bank sentral akan membeli surat-surat berharga dari Bank-bank umum dan dari masyarakat. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada dimasyarakat maka bank sentral akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat. ‘12 Teori Ekonomi Drs. Hasanuddin Pasiama, MS. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana 1

2 kegiatan produksi dalam perekonomian terjadi kenaikan penyerapan tenaga
kerja dan kenaikan produksi / pendapatan nasional.  Yaktual akan naik mendekati / sama dengan YFE resesi berkurang / hilang  Operasi pasar terbuka jika perekonomian dalam kondisi inflasi (over employment) Kondisi inflasi/naiknya harga-harga umum dapat terjadi apabila kapasitas produksi perusahaan telah digunakan secara penuh tapi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa terus meningkat, sehingga pendapatan nasional aktual lebih besar dari pendapatan nasional full employment. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan menurunkan / mengurangi jumlah uang beredar yang ada dimasyarakat melalui penjualan surat-surat berharga oleh bank sentral kepada bank-bank umum. Dengan adanya penjualan surat-surat berhargaini maka tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dimiliki oleh bank umum akan berkurang yang berarti jumlah uang beredar didalam perekonomian juga berkurang, pada gilirannya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga berkurang. Jika permintaan berkurang (ceteris paribus) maka hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan harga barang-barang dan jasa (inflasi berkurang). AD (Aggregat Demand) Y=AD ADAktual Inflationary gap (jurang inflasi) ADFE Dilakukanpengurangan jml uang beredar u/ menurunkan Yaktual YFE Y 450 YFE Yaktual Income inflationary gap

3 menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan
3) Mengubah tingkat cadangan minimal Bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang beredar dapat juga dilakukan dengan mengubah-ubah ketetapan tingkat cadangan minimal (recerve requirement) yang harus dimiliki oleh bank-bank. Jika bank sentral ingin mengurani jumlah uang beredar maka bank sentral akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikan tingkat cadangan minimalnya, dan dengan meningkatnya cadangan minimal ini akan dapat mengurangi tabungan giral yang dapat diciptakan oleh bank- bank dengan sendirinya akan menurunkan jumlah uang beredar dan sebaliknya. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan moneter melalui pengawasan pinjaman secara selektif dan pembujukan moral. 1) Pengawasan pinjaman secara selektif dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan mana yang harus dikembangkan. 2) Pembujukan moral yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank-bank umum untuk meminta bank- bank umum melakukan langkah-langkah tertentu, yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) Adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran (spending) dan perpajakan (taxation) atau kombinasi keduanya.