ANALISIS PERAN RUMAH POTONG HEWAN DALAM PENJARINGAN TERNAK PRODUKTIF BERDASARKAN UU NAKESWAN No.18 Tahun 2009.

Presentasi berjudul: "    ANALISIS PERAN RUMAH POTONG HEWAN DALAM PENJARINGAN TERNAK PRODUKTIF BERDASARKAN UU NAKESWAN No.18 Tahun 2009."— Transcript presentasi:

1     ANALISIS PERAN RUMAH POTONG HEWAN DALAM PENJARINGAN TERNAK PRODUKTIF BERDASARKAN UU NAKESWAN No.18 Tahun 2009

2 Pendahuluan

3 Latar Belakang Tantangan dalam mewujudkan program swasembada daging 2014 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nakeswan) : ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih Peran Rumah Potong Hewan dalam penjaminan produk hewan yang ASUH dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif

4 Tujuan dan Target Luaran
Rumusan Masalah Peran RPH dalam penjaringan ternak betina produktif sebagai implementasi UU Nakeswan No. 18/2009 belum pernah dilakukan Tujuan dan Target Luaran Mentransformasikan iptek kedokteran hewan menjadi iptek tepat guna Menganalisis besarnya peran RPH dalam penjaringan ternak ruminansia produktif dengan mengetahui persentase penyediaan daging di RPH. Menghasilkan gambaran prospektif kesiapan kelembagaan dan partisipasi stakeholders dalam mengimplementasikan Pasal 18 UU Nakeswan No.18 tahun 2009.

5 Metoda Kegiatan

6 Metode Pelaksanaan Waktu : 11 Februari s.d. 19 April 2010
Tempat : RPH Cibinong, RPH Bubulak, Dinas Peternakan Kab. Bogor Obyek penelitian adalah sapi, petugas RPH, dan pemilik ternak ruminansia.

7 Metode Pelaksanaan (lanjutan)
Prosedur teknik Penerapan teknologi tepat guna dengan pemeriksaan ternak ruminansia betina reproduktif Analisis peran RPH dalam penjaringan ruminansia betina produktif. Wawancara kesiapan kelembagaan RPH dan kesadaran pemilik ternak dengan metode kuesioner

8 Hasil Kegiatan

9

10 Data hasil Penelitian Sapi yang dipotong di RPH Cibinong dan RPH Bubulak 98% import Persentase sapi betina potong dari seluruh pemotongan 33,80% Persentase fetus ditemukan dari sapi betina yang dipotong 4,17%

11 Data Hasil Kuesioner

12

13

14

15

16 Data Hasil Kuesioner RPH Cibinong RPH Bubulak
Pekerja tetap/ditentukan RPH Waktu pemotongan WIB Dominan tenaga manusia Menghimbau peternak agar dipelihara dahulu apabila ternak bunting Tahu tentang UU Nakeswan No. 18 tahun 2009 tetapi tidak ada dana pelaksanaan Pekerja ditentukan oleh pedagang Waktu pemotongan WIB Dominan tenaga mesin Tidak menyediakan tempat pemeliharaan ternak bunting Tahu tentang UU Nakeswan No. 18 tahun 2009 tetapi tidak ada dana dan tempat pelaksanaan

17 Data produksi dan konsumsi daging masyarakat Kab. Bogor

18 Besarnya produksi daging di Kabupaten Bogor tahun 2005 sebesar kg, tahun 2006 sebesar kg,tahun 2007 sebesar kg, tahun 2008 sebesar kg, dan tahun 2009 sebesar kg. Untuk produksi daging terbanyak terjadi pada tahun 2009, sedangkan produksi daging paling rendah terjadi pada tahun 2006.

19 Karena mengikuti kebijakan pemerintah provinsi Neraca Bahan Makanan baru diterapkan pada tahun Pada Neraca Bahan Makanan di kabupaten Bogor penyedian kotor daging daging merupakan total dari sapi dari daerah, luar daerah, dan impor. Pada tahun 2007 penyedian kotor daging daging sebesar kg, tahun 2008 sebesar kg, tahun 2009 sebesar kg. Pemasukan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dan yang paling rendah pada tahun 2009.

20 Yang dimaksud daging yang tercecer disini adalah daging yang digunakan selain untuk dikonsumsi. Pada data Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Bogor daging yang tercecer pada tahun 2007 sebesar kg, tahun 2008 sebesar kg, tahun 2009 sebesar kg. Daging yang tercecer paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dan yang paling rendah pada tahun 2007.

21 Pada data Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Bogor daging yang dikonsumsi pada tahun 2007 sebesar kg, tahun 2008 sebesar kg, tahun 2009 sebesar kg. Konsumsi daging paling tinggi terjadi pada tahun 2008 dan yang paling rendah pada tahun 2007.

22 DATA PENYEDIAAN DAGING OLEH RPH
Tingkat kebutuhan daging yang mampu dipenuhi oleh RPH Cibinong sebesar 68% dari kebutuhan total masyarakat kabupaten Bogor yang besarnya kg. Sedangkan sisanya sebesar 32 % berasal dari luar RPH Cibinong. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kebutuhan daging yang tidak terduga yang mungkin pada akhirnya tidak dapat dipenuhi RPH Cibinong.

23 Pada tahun 2008 hanya sebesar 53 % kebutuhan daging masyarakat Kabupaten Cibinong ynag mampu dipenuhi RPH sedangkan sebesar 43 % berasal dari luar RPH. Angka ini jauh menurun dibanding tahun sebelumnya walau terjadi peningkatan jumlah konsumsi dari tahun 2007 sebesar kg menjadi kg

24 Pada tahun 2009 terjadi penurunan terhadap jumlah konsumsi daging dari kg pada tahun 2008 menjadi kg. Namun terjadi peningkatan pada jumlah pemenuhan daging oleh RPH Cibinong yakni 87 %. Walau masih ada sebesar 13 % daging yang berasal dari luar RPH.

25 Kesimpulan

26 Ketercapaian Target Luaran (kesimpulan)
Kegiatan PKM telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tim telah memperoleh gambaran teknologi tepat guna yang perlu diterapkan dalam penjaringan ternak ruminansia betina produktif. Telah dilakukan analisis untuk mengetahui persentase peran RPH dalam penyediaan daging masyarakat Kabupaten Bogor maupun ,dalam penjaringan ternak ruminansia betina produktif. Pengolahan kuesioner terhadap pekerja RPH Cibinong dan pemilik ternak di RPH Cibinong pada saat ini sedang dilakukan.

27 Evaluasi Pelakasanaan Kegiatan

28 Kendala yang Dihadapi Administratif
Memperoleh data untuk mendapatkan gambaran kebutuhan dan ketersediaan daging tidak semudah yang dibayangkan, terutama data yang sifatnya lengkap dan merupakan rekapitulasi perbulan selama 3 tahun terakhir.  Teknis Sapi yang dipotong 98% import, sehingga dipertanyakan sah tidaknya implementasi UU Nakeswan No. 18 tahun 2009 untuk dilaksanakan

29 Kendala yang Dihadapi (lanjutan)
Kendala dalam kesiapan stakeholder : Pemilik ternak tidak tahu tentang kebuntingan dan UU Nakeswan No. 18 tahun 2009 Petugas RPH tidak dapat melaksanakan fungsi sebagai penyaring ternak produktif karena tidak tersedianya dana dan tempat

30 Alternatif Solusi

31 Pemecahan Kendala Administrasi
Kesulitan yang dihadapi dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan lebih baik. Pemerintah (Dinas Peternakan)hendaknya dapat mengelola data dengan baik Teknis Pemerintah Indonesia mengharapkan, meskipun sapi impor tersebut dapat menghasilkan anak daripada tidak sama sekali.

32 Pemecahan Kendala (lanjutan)
2. Mengatasi kendala permodelan dinamika populasi : Pemerintah (Dinas Peternakan)hendaknya dapat mengelola data dengan baik Konsultasi lebih lanjut dengan dosen statistik mengenai pengolahan data

33 Pemecahan Kendala (lanjutan)
Mengatasi kendala kesiapan RPH dan Pemilik ternak terhadap pelaksanaan UU Nakeswan No. 18 tahun 2009 Pemerintah menyediakan dana pemeliharaan ternak bunting untuk RPH Pemerintah menyediakan dana pengganti bagi pemilik ternak terhadap ternak bunting Dilakukan penyuluhan lebih lanjut terhadap para pemilik ternak tentang pentingnya UU Nakeswan No 18 tahun 2009

34 Dokumentasi Kegiatan

35 Survey lapang di RPH Cibinong Perizinan di Dinas Peternakan Kab. Bogor
Pemeriksaan Ovarium Penemuan Fetus

36 Foto bersama pekerja RPH Cibinong
Proses Kuesioner Ovarium tidak normal Penjagalan sapi Foto bersama pekerja RPH Cibinong