RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS

RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS

BAGIAN I

FGD menghasilkan rekomendasi pada aspek:
I. PENGUATAN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN II. REKOMENDASI UNTUK REVISI ISI DRAFT STANDAR III TINDAK LANJUT 3

A. PENGUATAN KOMITMEN PEMANGKU KEPENTINGAN
1. kebutuhan terhadap Standar Akademi Komunitas(AK) sangat diperlukan di masyarakat untuk memperluas akses pendidikan, sehingga terjadi peningkatan APK Pendidikan Tinggi, Lapangan pekerjaan, pemberdayaan daerah, dan meningkatkan kualitas pendidikan, oleh karena itu draft Standar AK perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Menteri. 4

2. Kebutuhan terhadap standar AK didasarkan pada kearifan lokal dan kebutuhan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dan atau nasional. 3. Keberadaan AK perlu disertai dengan kemitraan yang kuat dari dunia usaha dan industri(DUDI) dan pemerintah daerah. 5

4. Sertivikasi kompetensi lulusan AK dilakukan bekerjasama dengan asosiasi profesi yang relevan. 5. Pendirian AK perlu memperhatikan keberlangsungan dan transformasi kebudayaan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat 6

Standar AK sangat diperlukan untuk dasar berbagai peraturan tentang perijinan dan mekanisme pendirian bagi AK yang belum ada, Standar AK dapat dijadikan pedoman bagi politeknik-politeknik yang mendapat mandat untuk membina ‘calon’ AK, dan Standar AK merupakan pedoman dalam pengelolaan/operasionalisasi AK yang sudah berdiri. 7

Standar AK sudah lama ditunggu kehadirannya guna memayungi institusi yang sudah menyelenggarakan Akademi Komunitas Pendidikan yang sangat khusus untuk kebutuhan pelayanan/ibadah agama yang selama ini pada jenjang D1 atau D2 (dalam pembinaan Direktorat Pendidikan Agama Kristen, Kementrian Agama) dapat menjadi AK 8

BAGIAN B

B. REKOMENDASI UNTUK REVISI DRAFT STANDAR AK
LANDASAN HUKUM Standar AK merupakan lex specialis dari SN dikti. Penulisan dasar hukum yang dirujuk perlu ditata kembali (misal UUD 45 tidak perlu dicantumkan karena secara otomatis sudah menjadi dasar hukum bagi seluruh undang-undang). Isi peraturan menteri dipastikan selaras dengan Permen tentang SN Dikti KETENTUAN UMUM pengertian kebutuhan khusus bukan hanya dibatasi kebutuhan daerah, melainkan juga perlu menakomodasi kebutuhan nasional

SKL Standar Kompetensi Lulusan diselaraskan dengan SKL jenjang D1 dan D2 pada SN-Dikti. Berdasarkan KKNI, SKL pada jenjang diploma 1 dan diploma 2 belum mencapai kompetensi kreatif dan inovatif, sehingga SKL untuk AK juga harus menyesuaikan dengan SN Dikti dan KKNI. Penjelasan tentang leading to higher learning perlu lebih dipertegas. Penekanan kompetensi Learning Outcomes sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran 11

STANDAR ISI Pada jenjang diploma 1, keterampilan operasional "lengkap", sebaiknya dikuantifikasikan dengan menyebutkan jumlah keterampilan. Beban belajar program D1 (36 sks) dan D2 (72 sks) perlu mempertimbangkan empat mata kuliah wajib berdasarkan UU (agama, bahasa indonesia, PPKN, bahasa inggris). Standar isi sebaiknya menggunakan rasio bukan proporsi 12

PENILAIAN .Uji kompetensi oleh asosiasi profesi atau lembaga sertifikasi yang relevan sebagai salah satu bentuk penilaian dalam penentuan kelulusan juga harus dimasukkan. perlu diberikan peluang pemberian sertifikasi dengan nama atau gelar sesuai dengan bidang keahlian. 13

PENILAIAN .Standar penilaian, hanya mengatur mekanisme prosedur dan prinsip belum ada penjelasan yang jelas dan masih bercampur antar mekanisme, prosedur, dan prindip sehingga perlu disinkronkan 14

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Perlu ada mekanisme penyetaraan kualifikasi untuk memenuhi standar tenaga pendidik. Perumusan standar tenaga pendidik perlu diperbaiki terutama ketentuan mengenai linearitas bidang keahlian. Pada standar pendidik ada klausul yang tertukar antara dosen dan instruktur. 15

STANDAR SARANA PRASARANA PERLU KONSISTENSI, APABILA DI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DISYARATKAN ADANYA PENGELOLA, MAKA DALAM SARANA PRASARANA JUGA HARUS MENYESUAIKAN, BUKAN HANYA LAHAN, RUANG KELAS, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM, DAN TEMPAT MAGANG YANG HARUS ADA NAMUN PERLU DITAMBAHKAN RUANG MANAJEMEN 16

STANDAR PENGELOLAAN SISTEMATIKA HARUS KONSISTEN, BILA ADA SUB JUDUL "STANDAR KELMEBAGAAN" MAKA HARUS ADA SUB JUDUL "STANDAR PENGELOLAAN". Perlu dirumuskan kriteria pada standar untuk menjaga keberlanjutan pendidikan pada institusi AK. perlu diatur mengenai Sustainability dan transformasi. + kerjasama dengan mitra harus dipertegas dalam MoU. + tempat magang harus bermitra 17

STANDAR BIAYA Perlu adanya keseimbangan setiap standar, ada yang detail, tetapi ada yang hanya berupa pedoman, untuk standar biaya harus terukur. 18

STANDAR BIAYA REDAKSI MASIH BERSIFAT DEFINISI, PERLU DIRUMUSKAN SECARA LEBIH SPESIFIK AGAR DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA 19

STANDAR BIAYA RUMUSAN SEBAIKNYA BERSIFAT NORMATIF YANG PENTING TERJANGKAU DARI SEGI KEPATUTAN LEARNING OUT COMES 20

BAGIAN C

A. TINDAK LANJUT 1. Perlu dilakukan revisi draft standar ak sebelum direkomendasikan kepada menteri untuk ditetapkan menjadi peraturan menteri 2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya ak. 3. Standar pembiayaan ak ditetapkan dengan mempertimbangkan program keahlian, capaian pembelajaran, dan indeks kemahalan daerah. 4. Standar pendidik ak sebaiknya menggunakan istilah "pada bidang yang relevan dengan bidang keahlian sebagai pengganti "pada bidang kompetensi sebidang" 5. Dalam pengembangan kemitraan di daerah perlu diberdayakan kembali peranan dan fungsi balai latihan kerja(blk) 22

RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RUMUSAN REKOMENDASI STANDAR AKADEMI KOMUNITAS"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan