KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
Oleh Dr. Erman Syamsuddin Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS TAHUN 2017

2 EVALUASI CAPAIAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PIP KELEMBAGAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN

3 Evaluasi Pelaksanaan Program Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun 2016 2

4 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2016 APBNP
3 4

5 DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKASARAAN DAN KESETARAAN APBNP
98,47% Setelah selfblocking 4

6 Pendidikan Keaksaraan dan Budaya Baca
5

7 3,43% Sebaran PERSENTASE Buta Aksara 2015
Aceh (17) 1.96% Sumut (26) 1.50% Riau (30) 1.17% Gorontalo (14) 2.65% Sulut (33) 0.42% Kep. Riau (29) 1.20% Kaltara (15) 2.42% Jambi (18) 1.90% Kalbar (7) 5.23% Kaltim (32) 0.50% Sulteng (12) 3.11% Sumbar (25) 1.53% Papua Barat (11) 4.05% Kep. Babel (16) 2.02% Kalteng (13) 2.83% Maluku Utara (27) 1.36% Bengkulu (20) 1.82% Sulbar (3) 7.30% Sumsel (24) 1.71% Kalsel (39) 0.39% Papua (1) 21.22% Lampung (22) 1.80% Sulsel (4) 6.91% Sultra (10) 4.24% Jakarta (31) 0.66% Jatim (6) 5.63% Maluku (28) 1.36% Banten (23) 1.80% Bali (8) 4.86% Jateng (9) 4.30% Jabar (19) 1.88% Jogja (21) 1.80% NTT (5) 5.98% NTB (2) 10.32% 3,43% Persentase Buta Aksara Tahun Nasional Tahun 2015 6 Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2015 Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud

8 Sebaran Angka Penduduk Tuna Aksara usia 15-59 tahun
Tiap Provinsi Tahun 2015 Sumber: PDSPK Kemdikbud 2015 7

9 Grafik Kabupaten Terpadat Tuna Aksara Usia 15-59 tahun, Tahun 2015
8 Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2015

10 Permasalahan Literasi
Buta Aksara 3,40%: 5,6 Jiwa (Data 2015) Indeks Minat Baca 0,001 (dari penduduk, hanya satu orang yang membaca): Unesco 2012 Indeks Minat Baca Siswa DKI: Rendah (2,24): Forum TBM DKI Tingkat Literasi Indonesia Indonesia peringkat ke-60 dari 61 negara PISA Global School Rangking: Indonesia Peringkat ke-64 dari 76 Negara Matematika naik 11 poin, Sains naik 21 peringkat, Membaca hanya naik 1 peringkat 6 Literasi Dasar : Literasi Baca Tulis Literasi Berhitung Literasi Sains Literasi TIK Literasi Keuangan Literasi Budaya dan Kwarganegaraan

11 3,40% “Gerakan Indonesia Membaca (GIM) TAHUN 2016” Untuk Apa GIM?
Data BPS 2006, Tingkat Minat Baca Masyarakat: Penduduk Indonesia >15 tahun 55,11% membaca Koran 29,22% Membaca Majalah 16,72% Membaca Buku Cerita 44,28% Membaca Buku Pelajaran Sekolah 21,07% Membaca lainnya Penduduk Usia Tahun orang yang masih buta aksara sebanyak orang 3,40% Untuk Apa GIM? PUBLIKASI GIM PEYUSUNAN RENCANA AKSI BUDAYA BACA LOMBA DAN APRESIASI LITERASI PAMERAN BUKU DONASI BUKU SARASEHAN GIM Meningkatkan Minat Baca Masyarakat (31 Provinsi dan 31 Kabupaten/Kota) PELIBATAN PUBLIK: Melibatkan Pegiat literasi, TBM, Forum TBM, 13 Ormit Bindiktara, Organasisasi Kemasyarakatan, Swasta Gerakan Indonesia Membaca di 31 Kab/Kota Kegiatan Pendukungnya Kampung Literasi Bantuan Sarana TBM

12 “Rintisan Kampung Literasi”
Data statistik UNESCO pada 2012 menyebutkan indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001. Artinya, dari penduduk, hanya satu warga yang tertarik untuk membaca. ) masih buta aksara sebanyak orang Mengapa Kampung Literasi? Peningkatan yang siginifkan dalam penrurunan jumlah masyarakat tuna aksara harus dibarengi dengan kegiatan melestarikan keberaksarawan 31 Lokasi GIM/ Kampung Literasi 2016 Aceh Utara Samosir Kota Padang Bangka Kota Bengkulu Bandar Lampung Kota Jambi Pekan Baru Palembang Lebak Ciamis Banyumas Gunung Kidul Pamekasan Karangasem Lombok Barat Nunukan Singkawang Palangkaraya Banjarbaru Kota Samarinda Kupang Gorontalo Manado Polewali Mandar Kota Kendari Gowa Ambon Ternate Lanny Jaya Manokwari Penuntasan tuna aksara masyarakat merupakan tanggung jawab semua yang diwujudkan dalam gerakan bersama seluruh ekosistem pendidikan Program Pendidikan Keaksaraan yang telah dilakukan perlu terus diperkuat dengan berbagai terobosan program, termasuk Kampung Literasi Membangun budaya literasi masyarakat guna meningkatkan aktivitas mereka menggunakan bahan ajar dan bacaan dalam penghidupannya, merupakan hal penting dalam KAMPUNG LITRASI Tahun 2016 dirintis 31 lokasi KAMPUNG LITERASI pada Lokasi Gerakan Indonesia Membaca (GIM) DIT. BINDIKTARA

13 DATA CAPAIAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA TH 2016
Layanan pendidikan keaksaraan difokuskan pada Kabupaten terpadat tuna aksara, 3T dan Papua-Papua Barat, dan Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KAT). Persentase angka melek aksara usia dewasa tahun sebesar 96,57% Pemberian biaya operasional pada peserta didik keaksaraan sebanyak : orang Gerakan Indonesia Membaca di 31 Kab/Kota Rintisan Kampung Literasi di 31 kab/kota Pemberian bantuan TBM sebanyak 80 TBM 9

14 Pendidikan Kesetaraan
10

15 Data Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan
Tingkat Nasional Tahun 2015/2016 SD Jumlah Siswa Putus Sekolah = Persentase Siswa Putus Sekolah = 0,62% SMP Jumlah Siswa Putus Sekolah = Persentase Siswa Putus Sekolah = 0,52% SMA Jumlah Siswa Putus Sekolah = Persentase Siswa Putus Sekolah = 0,96% SMK Jumlah Siswa Putus Sekolah = Persentase Siswa Putus Sekolah = 1,85% Jumlah Total Jumlah Siswa Putus Sekolah = Persentase Siswa Putus Sekolah = 0,53% 11

16 KEBIJAKAN PROGRAM KESETARAAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017
1. PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN Memberikan perhatian yang lebih besar (afirmasi) di bidang fasilitasi layanan Pendidikan Kesetaraan pada daerah pinggiran (konteks implementasi Nawacita); Inovasi strategi implementasi pembelajaran Pendidikan Kesetaraan berbasis daring (online); Penyempurnaan kurikulum pendidikan kesetaraan berbasis kompetensi; Optimalisasi pemanfaatan Dapodik Dikmas sebagai pangkalan data tunggal penyelenggaraan layanan Pendidikan Kesetaraan; Mensinergikan manfaat KIP untuk peserta didik kesetaraan. 12

17 KEBIJAKAN PROGRAM KESETARAAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2017
2. PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN Memberikan perhatian yang lebih besar (afirmasi) di bidang fasilitasi layanan Pendidikan Berkelanjutan pada daerah pinggiran (konteks implementasi Nawacita); Mensinergikan program GP3M, Desa Vokasi dan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan; Mensinergikan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dengan PTPPO dlm rangka meningkatkan ketahanan keluarga. 13

18 Kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Dasar Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 POS UN tahun 2017 Draft POS Ujian PK Penyelenggara Satuan Pendidikan Terakreditasi (SKB dan PKBM) Satuan pendidikan yang belum terakreditasi dapat bergabung dengan satuan pendidikan terakreditasi baik formal maupun nonformal dengan radius 5km Bentuk UNPK-BK bagi yang memungkinkan Menggunakan kertas bagi yang non UNPK-BK UNPK-BK untuk semua mata pelajaran (7 Mata Pelajaran) Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Waktu Pendaftaran UN Pendaftaran UN ditutup tanggal 25 Januari 2017 Pendaftaran melalui Dapodik PAUD dan Dikmas 14

19 Kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Lanjutan . . . Kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Waktu Pelaksanaan UN Akan dilaksanakan pada hari Sabtu/Minggu (Hari Libur) Akan ditetapkan jadwal pelaksanaannya Panitia Penyelengara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Jumlah Peserta UN per 26 Januari 2017 Paket A sebesar orang Paket B sebesar orang Paket C sebesar orang 15

20 PEMBELAJARAN ONLINE PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C
16

21 Dasar Pijakan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam PP 32 tahun 2013 dan PP 13 tahun 2015 Standar proses pendidikan kesetaraan tidak harus sama dengan pendidikan formal Keberagaman peserta didik dari segi usia, kondisi sosial dan letak geografis Kesempatan waktu belajar yang terbatas Terbatasnya sumber belajar di satuan pendidikan Kesempatan belajar mandiri terbuka lebar 17

22 Pembelajaran online Paket C
Telah di-launching tanggal 20 Oktober 2016 di Palu, Sulteng Alamat web: kesetaraan.kemdikbud.go.id Menggunakan sistem modular Penilaian hasil belajar ditentukan oleh kesiapan warga belajar (tidak harus sama) Dapat menggunakan fasilitas HP/Laptop/PC Belajar dapat dilakukan dimana saja tanpa mengenal waktu dan batas/fleksibel Aplikasi ini dapat digunakan di setiap satuan pendidikan di Indonesia Efisiensi dari segi biaya dan waktu 18

23 Pendukung pendidikan kesetaraan
Sedang dipersiapkan: Permendikbud Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pedoman Placement Test Pedoman Pembelajaran Online Modul-modul pembelajaran Ujian Berstandar Nasional Berbasis Komputer 19

24 Peran dan Fungsi dalam Pelaksanaan PIP
KEMENDIKBUD DISDIK PROV/KAB/KOTA SEKOLAH/ LEMBAGA LEMBAGA PENYALUR Menetapkan Juknis. Sosialisasi dan koordinasi Identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data Menetapkan SK penerima Menetapkan lembaga penyalur Menginformasikan SK penerima. Melayani pengaduan Pemantauan dan Pelaporan Sosialisasikan dan koordinasikan Mengesahkan calon penerima Menyampaikan usulan dari sekolah/lembaga Pemantauan Melayani pengaduan Menseleksi dan mengusukan Siswa/peserta melalui Dapodik Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta Membuat surat keterangan untuk pengambilan dana Pemantauan dan pengarahan Menerima pendaftaran anak usia sekolah yang tidak bersekolah Menyampaikan informasi pencairan kepada siswa /peserta melalui dinas/sekolah Menyalurkan dana manfaat Pelaporan penyaluran Pertanggungjawaban penyaluran 20

25 DATA CAPAIAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN PIP TH 2016
Jumlah remaja orang dewasa memperoleh layanan pendidikan kesetaraan orang ~ Paket A orang ~ Paket B orang ~ Paket C orang ~ Paket C Vokasi orang 2. Sebanyak diusulkan untuk menerima PIP 3. Bantuan revitalisasi kepada 520 satuan pendidikan masyarakat (PKBM:259 lbg, pembangunan SKB:34 lbg, Sarana SKB:100 lbg, TIK utk SKB 47 lbg, TBM:80) 21

26 Rekap PIP Tahun 2016 No Provinsi Paket A Paket B Paket C Total
Total Ber-KIP 1 Aceh 47 66 115 228 2 Bali 49 74 158 281 8 3 Banten 89 283 498 870 344 4 Bengkulu 44 105 191 340 65 5 DI Yogyakarta 154 106 97 357 126 6 DKI Jakarta 10 55 114 7 Jambi Jawa Barat 1319 5603 10221 17143 7985 9 Jawa Tengah 543 2499 6559 9601 2818 Jawa Timur 391 1824 3019 5234 1949 11 Kalimantan Barat 370 628 657 1655 1562 12 Kalimantan Selatan 13 80 168 261 Kalimantan Tengah 169 253 496 177 14 Kalimantan Timur 61 91 164 125 15 Kepulauan Riau 39 16 Lampung 146 462 482 1090 681 22

27 Rekap PIP Tahun 2016 No Provinsi Paket A Paket B Paket C Total
Total Ber-KIP 17 NTB 2.901 2.293 11.197 16.391 18 NTT 51 103 28 182 10 19 Papua 692 499 696 1887 282 20 Papua Barat 7 14 40 21 Riau 56 164 141 361 114 22 Sulawesi Barat 50 97 48 195 47 23 Sulawesi Selatan 462 448 689 1599 95 24 Sulawesi Tengah 280 377 287 944 693 25 Sulawesi Tenggara 5 13 26 Sumatera Barat 72 27 Sumatera Selatan 116 120 283 Sumatera Utara 289 1.306 1.643 3.238 941 8.208 17.494 37.509 63.211 34.442 23

28 PENERIMA PIP SUDAH DIURUS OLEH SEKOLAH SD, SMP, SMA, SMK
13,8 JUTA ANAK SEKOLAH PENERIMA PIP 17,9 JUTA ANAK CALON PENERIMA PIP 4,1 JUTA ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH (ATS) Urusan pendidikan nonformal Sudah disebarkan data ATS ke Kab/Kota sebanyak 2,9 juta Dicari dan upayakan masuk : a) masuk sekolah kembali, b) masuk kesetaraan atau c) masuk kursus dan pelatihan Masukkan ke Dapodik Masukkan ke satuan pendidikan yang terdekat Usulkan BOP dan PIP 1 2 24

29 Rencana Pelaksanaan PIP Tahun 2017
Menyediakan KIP bagi seluruh Peserta didik Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C sekitar 2,9 Juta ; Setiap kartu memiliki sejumlah nilai bantuan pendidikan bagi semua peserta didik yang bersumber dari dana BOP, setelah berkonsultasi dan disepakati bersama Komisi X DPR-RI; Penerima KIP dari keluarga miskin mendapat dana PIP ditambah bantuan pendidikan dari dana BOP; Melakukan rintisan KIP dalam bentuk smartcard/Simpanan Pelajar/ Tabunganku secara bertahap di kabupaten/kota yang mempuyai infrastruktur perbankan yang mendukung; Penyaluran dana KIP dilakukan melalui konsorsium bank untuk memperlancar layanan di seluruh Indonesia; Memperkuat fungsi UPT untuk mengawal pemanfaatan dana PIP oleh peserta didik hanya untuk kepentingan pendidikan. 25

30 Kelembagaan PNF 26

31 PKBM POLA PENDATAAN PKBM BERBASIS DAPODIK
PDSPK DITJEN PAUD-DIKMAS Setiap PKBM harus memiliki NPSN agar terdata secara nasional. Setiap peserta didik harus memiliki NISN sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Nasional NPSN DAPODIK (NISN) KK-DATADIK KAB/KOTA DITBINDIKTARA AKSES PROGRAM PKBM Data dikelola satu pintu dalam jaringan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Disdik kab/Kota 27

32 PKBM RINTISAN DI PEDESAAN
JUMLAH DESA 74.092 RINTISAN PKBM Pembina PKBM 11.500 RINTISAN PKBM RINTISAN PKBM RINTISAN PKBM RINTISAN PKBM RINTISAN PKBM 28

33 Capaian 2016 Jumlah PKBM yang mendapatkan bantuan sarana sebanyak 259 lembaga dan bantuan TBM 80 lembaga; Jumlah PKBM yang terakreditasi sebanyak 841 PKBM (8,01%) dari PKBM yang sudah memiliki NPSN; Jumlah PKBM yang telah mengajukan borang akreditasi per 20 Desember 2016 sebanyak 896 PKBM; 29

34 Bantuan Penyelenggaraan Program Bindiktara Tahun 2017
30

35 Bantuan Penyelenggaraan Program Bindiktara Tahun 2017
No. Jenis Bantuan Program Volume Harga Satuan Unit Cost Jumlah 1 BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Suku Terasing/ Komunitas Adat Terpencil 2,500 ORG 1,000,000 2,500,000,000 2 BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar 36,200 450,000 16,290,000,000 3 BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua dan 3 T 15,000 750,000 11,250,000,000 4 BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 41,400 600,000 24,840,000,000 5 BOP Multikeaksaraan 5,000 3,000,000,000 6 BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A 6,000 970,000 5,820,000,000 7 BOP Pendidikan Kesetaraan Paket B 67,120 1,400,000 93,968,000,000 8 BOP Pendidikan Kesetaraan Paket C 99,500 1,700,000 169,150,000,000 9 Bantuan Pendidikan Vokasional (untuk paket C) 10,000 17,000,000,000 10 Bantuan Prasarana SKB 25 LBG 1,000,000,000 25,000,000,000 31

36 Bantuan Penyelenggaraan Program Bindiktara Tahun 2017
No. Jenis Bantuan Program Volume Harga Satuan Unit Cost Jumlah 11 Bantuan Sarana SKB 79 PKT 100,000,000 7,900,000,000 12 Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM 161 LBG 50,000,000 8,050,000,000 13 Bantuan Kerja sama dengan Organisasi Mitra 30 1,500,000,000 14 Bantuan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal (Sarasehan GP3M) 28 75,000,000 2,100,000,000 15 Bantuan Desa Vokasi DESA 2,800,000,000 16 BOP Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan 5,730 ORG 1,000,000 5,730,000,000 17 Bantuan Sarana TBM 36 30,000,000 1,080,000,000 18 Kampung Literasi 35 3,500,000,000 19 Gerakan Indonesia Membaca 25 2,500,000,000 20 BOP Kampung Literasi 25,000,000 625,000,000 21 Bantuan Pasca Bencana 10 500,000,000 32

37 Terima kasih