RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK
12/10/2017

2 Audit Proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi utuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi dan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak berkepentingan 12/10/2017

3 Definisi Audit Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan kata “auderee” yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang diikuti dengan respon yang terprogram Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (SPKN dan UU no 15 tahun 2004)

4 Definisi Audit (Arens dan Loebbecke) mendefinisikan auditing sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dari informasi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, auditing lebih dikenal sebagai suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan

5 Esensi Audit Terdiri dari beberapa kegiatan;
Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya; Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; Pihak yang berkepentingan menindaklanjutinya.

6

7 Freeman dan Shoulder menekankan tiga hal:
Auditan merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kejadiankejadian, aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi, dan membuat asersi tentang pertanggungjawaban hal-hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Auditor membandingkan asersi auditan terhadap kriteria yang ditetapkan – dengan mengikuti proses-proses dan standar-standar audit yang sesuai – dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaan dengan hasil audit. Auditor ini dapat merupakan auditor eksternal atau internal. Pengguna laporan memperoleh informasi dari auditan (dalam hal asersi) dan auditor (dalam hal pendapat atau pertimbangan) untuk digunakan dalam membuat evaluasi-evaluasi atau pengambilan keputusan berkenaan dengan pertanggungjawaban auditan.

8 Hubungan Pengendalian, Pengawasan dan Audit
Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan. Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi Selama aktivitas/kegiatan berlangsung, fungsi pengendalian manajemen tetaplah dibutuhkan. Contoh dari jenis pengendalian ini adalah pengawasan manajemen (management control/oversight), pengawasan atasan langsung (melekat) dan penyeliaan (supervision). Pemeriksaan oleh akuntan (audit) yang bertanggung jawab dibawah manajemen akan disebut sebagai pemeriksaan intern yang dilakukan oleh aparat pemeriksa intern sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen.

9 AKUNTABILITAS Pengertian pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara mencakup akuntabilitas yang harus diterapkan semua entitas oleh pihak yang melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut.

10 JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

11 Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

12 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

13 Audit Sektor Publik Subjek Organisasi pemerintahan yang
bersifat nir laba, seperti Pemda, BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan Aktiva dan kekayaan negara 12/10/2017

14 Karakteristik Audit Sektor Publik
Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit DSektor Publik Uraian Audit Sektor Privat Audit Sektor Publik Pelaksanaan audit Pelaksanaan audit KAP Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah Objek Audit Perusahaaan/Entitas swasta Entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 12/10/2017

15 Karakteristik Audit Sektor Publik
Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit DSektor Publik Uraian Audit Sektor Privat Audit Sektor Publik Standar audit yang digunakan SPAP yang dikeluarkan oleh IAI Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Tidak terlalu dominan dalam audit Merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan 12/10/2017

16 Tujuan Audit Sektor Publik
Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya diperlukan audit pada sektor publik Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal (entitas yang diaudit) untuk melaksanakan perbaikan internal. 12/10/2017

17 Tujuan Audit Sektor Publik
Hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal (di luar entitas yang diaudit) untuk mengevaluasi apakah Sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, dan Pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan. 12/10/2017 17

18 UU No. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan berfungsi untuk
mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12/10/2017

19 Jenis Jenis Audit Sektor Publik
Pemeriksaan Laporan Keuangan Prinsip Akuntansi Keuangan Pemeriksaan Kinerja E f i s i e n s i E f e k t i v i t a s E k o n o m i s Pemeriksaan Investigatif Kerugian Negara Unsur Pidana 12/10/2017 19

20 Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja
Objek audit: laporan keuangan Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan Lebih bersifat kuantitatif – keuangan Lebih bersifat kualitatif Tidak terlalu analitis Sangat analitis Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja Membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja 12/10/2017

21 Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja
Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi) Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (post event) Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja Tidak terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit Terdapat rekomendasi audit dan follow-up audit 12/10/2017

22 Audit Keuangan Segmen laporan keuangan (pendapatan dan
Pengendalian internal atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku – tender, akuntansi, pelaporan bantuan, pengadaan pembayaran, penagihan Segmen laporan keuangan (pendapatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran kas, aktiva tetap), permintaan anggaran, selisih realisasi dan anggaran Pengendalian dan pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, Pengendalian, pengawasan sistem berbasis komputer Ketaatan terhadap perundangan yang berlaku dengan dugaan kecurangan 12/10/2017

23 Audit Kinerja Pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program kegiatan pemerintah yang diaudit 12/10/2017

24 Karateristik Audit Kinerja
Ekonomi Audit Manajemen Efisiensi Audit Kinerja/ Value for Money Audit 3 E Audit Program Efektivitas 12/10/2017

25 Audit Ekonomi dan Efisiensi
Tujuan, menentukan: Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien Apa yang menjadi penyebab pemborosan dan inefisiensi Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi 12/10/2017

26 Pertimbangan dalam Audit Ekonomi dan Efisiensi
Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan dengan biaya wajar Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau yang kurang jelas tujuannya Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan 12/10/2017

27 Pertimbangan dalam Audit Ekonomi dan Efisiensi
Menggunakan prosedur kerja yang efisien Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) secara optimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta tepat waktu Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkanm, serta memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penghematan dan efisiensi 12/10/2017

28 Audit terhadap Program
Tujuan: Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan 12/10/2017

29 Audit terhadap Program
Contoh: Menilai tujuan program, baik yang baru maupuh yang telah berjalan untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah memadai dan relevan Menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan Menilai efektivitas program dan/atau unsur program secara sendiri-sendiri Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif-alternatif lain untuk melaksanakan program tersebut yang mungkin dapat memberikan hasil lebih baik dengan biaya lebih rendah 12/10/2017

30 Audit terhadap Program
Contoh: Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain terkait Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik Menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk program tersebut Menilai apakah sistem pengendalian manajemen telah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program 12/10/2017

31 Audit Investigasi Kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, spesifik pada bidang-bidang pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang 12/10/2017

32 Audit Investigasi Hasil berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada tingkat penyimpangan wewenang yang ditemukan Biasanya merupakan pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya Membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat Adanya permintaan dari dewan komisaris atau legislatif misalnya karena adanya penyelewengan 12/10/2017

33 Hasil dari audit investigasi
Apa yang dilaporkan oleh masyarakat tidak terbukti Apa yang diadukan terbukti, misal terjadi penyimpangan dari suatu aturan atau ketentuan yang berlaku namun tidak merugikan negara atau perusahaan Terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan Terjadi kekurangan kas atau persediaan barang milik negara, dan bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian bendaharawan Terjadi kerugian negara sebagai akibat terjadinya wanprestasi atau kerugian dari perikatan yang lahir dari undang-undang Terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dan tindak pidana lain 12/10/2017