PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
TEMUAN TIGA SEKTOR PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL FITRA JAWA TENGAH ARAK KLATEN

2 Temuan umum Prosentase belanja tdk langsung APBD ,9 % dan belanja langsung 13, 1 % Program pendidikan dasar dan pendidikan menengah di dominasi DAK, SILPA DAK dan 2P02A

3 Tren belanja rendah di murni, naik di perubahan dan turun kembali di realisasi.

4 Alokasi belanja langsung dinas pendidikan sudah memenuhi standar
Alokasi belanja langsung dinas pendidikan sudah memenuhi standar. Besar belanja modal dari pada pegawai dan barang jasa.

5 Sektor Pendidikan Alokasi Belanja Sektor pendidikan belum sesuai dgn Mandat UU Amanah UU Sisdiknas : Pasal 49 ayat 1 “ Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari APBN pada sektor pendidikan. Dan minimal 20 % dari APBD” Total Belanja Dinas pendidikan antara 25 – 28 % Pada kenyataanya alokasi untuk belanja langsung dinas pendidikan beru mencapai 4 % dari total APBD

6 Belanja Dinas Pendidikan Bergantung pada Pusat dan Provinsi
DAK Silpa DAK 2P0A Pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk belanja dinas pendidikan Sifat dana transfer yang tidak fleksibel

7 Alokasi belanja program wajar 9 tahun hanya terkonsentrasi pada infrastruktur dasar

8 Sementara berdasarkan data, APM semakin menurun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi  masih terdapat permasalahan pada akses pendidikan Tidak ada anggaran program retrival atau memasukkan kembali anak yang putus sekolah URAIAN 2012 Lk Pr Total Angka Partisipasi Murni (APM) berikut terpilah laki-laki dan perempuan SD+MI 106,53% 104,98% 105,79% SMP+MTs 65,82% 40,45% 68,10% SMA+MA 50,76% 52,79% 52,87%

9 KESEHATAN DINAS KESEHATAN 2012 M 2012 P 2012 R 2013 M 2013 P PENDAPATAN DAERAH DAK Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Lain -lain PAD yang sah - Pendapatan Dinas Kesehatan masih di dominasi retribusi pelayanan kesehatan

10 Alokasi belanja URAIAN 2012 M 2012 P 2012 R 2013 M 2013 P
TOTAL BELANJA DINAS KESEHATAN Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

11 Problem urusan Kesehatan Klaten
Sumbangan terbesar Retribusi Kab. Klaten dari masyarakat yang sakit Hasil retribusi kesehatan 12 Milyar > < Kemitraan Pelayanan masyarakat miskin 8 Milyar Tidak ada program dan kegiatan SKPD pada urusan kesehatan; yang pro masyarakat Kegiatan posyandu habis utk belanja pegawai dan perjalanan dinas (Bapermas) Pendataan dan Upaya Peningkatan Tertib Administrasi Posyandu Penguatan POKJANAL POSYANDU Evaluasi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ( Lomba Desa/Kelurahan Tk. Kabupaten )

12 Tabel menunjukan alokasi belanja dinas kesehatan pada Perubahan APBD 2013 hanya 5,5 % dari total APBD Klaten tahun Hal ini kurang dari Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sesuai UU NO 36 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pembiayaan Kesehatan harus dialokasikan 10 % dari total APBD di luar gaji pegawai.

13 Kategori Belanja APARATUR Perubahan 2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan MASYARAKAT Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Peningkatan Derajat kesehatan masyarakat

14 Output dan impact program tidak sesuai dengan peruntukannya.
Program perbaikan gizi masyarakat (Upaya perbaikan gizi keluarga 10 jt = honor pegawai, alat tulis, makan minum dan perjalanan dinas) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (500 milyar ; sebaran alokasi lebih banyak dipakai honor pegawai, barang jasa dan perjalanan dinas.

15 Tebel Penyakit menular
URAIAN 2012 2013 (Semester I) Lk PR Total Angka Kesakitan (Morbidityrate) Angka Insidens TB Paru 60 44 52,28 Angka kematian akibat TB Paru 3 1 1,98 Angka Penemuan Kasus TB Paru (CDR) 328 297 686 Success Rate TB Paru 79,35% 86,14% 82,57% Jumlah Kasus Baru HIV 8 9 17 13 6 19 Jumlah Kasus Baru AIDS 14 4 18 5 2 7 Jumlah Infeksi Menular Seksual Lainnya 43 62 Jumlah Kematian karena AIDS Donor darah diskrining positif HIV 0,10% 0,08% Jumlah Kasus Hepatitis B

16 DUKCAPIL

17 DINAS DUKCAPIL Belanja dinas dukcapil naik
Tren BTL naik di perubahan. BL turun drastis di realisasi Tren pendapatan retribusi stagnan di murni dan perubahan. Turun drastis di relaisasi

18 Tren belanja rendah di murni, naik di perubahan dan turun kembali di realisasi.

19 Tren komposisi yang fluktuatif
Sebagai dinas pelayanan. Dukcapil layak dapat gaji yang sesuai. Asal pelayanan memuaskan

20 TIDAK KONSISTEN DENGAN RPJMD
INDIKATOR DAN CAPAIAN KERJA RPJMD No Bidang Urusan Kinerja Awal RPJMD Target dan Capain setiap tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,97 0,98 0,99 2 Jumlah bayi berakte kelahiran 48.438 56.942 62.445 67.948 73.450 78.954 3 Jml Akte Pernikahan per tahun 14.542 15.089 15.637 16.184 16.732 17.279 4 Kepemilikan KTP 5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 37,05 43,43 47,51 51,56 55,99 59,6

21 Inkonsistensi RPJMD - RKPD
Data Kependudukan Kabupaten Klaten No. Bidang Urusan 2010 2011 2012 2013 L P Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah Penduduk 692,404 699,979 1,392,383 685,455 693,269 1,378,724 724,851 736,816 1,461,667 727,555 736,968 1,464,523 Jumlah Kepemilikan KTP 425,313 441,862 867,175 Jumlah Kepemilikan KK 329,747 61,796 391,543 325,137 67,931 393,068 359,746 74,916 434,662 367,482 78,185 445,667 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran 24,986 22,051 47,037 23,436 20,778 44,214 9,543 8,750 18,293 15,537 13,484 29,021 Jumlah Bayi/Balita ber-Akta Kelahiran 43,932 41,390 85,322 52,720 49,899 102,619 51,616 48,773 100,389 54,181 51,092 105,273 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan 711 609 536 488

22 TOLOK UKUR KINERJA Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan pencapaian program atau kegiatan unit kerja. Ditetapkan untuk setiap fungsi pemerintahan dalam bentuk standar pelayanan minimal. Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan dapat digunakan indikator sbb: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

23 REKOMENDASI Kerterbukaan informasi anggaran publik
Konsisten terhadap dokumen perencanaan Jaring partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah harus lebih konkrit Anggaran berbasis kinerja