Hendro Witjaksono, Ak, Macc.

Presentasi berjudul: "Hendro Witjaksono, Ak, Macc."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintahan
Hendro Witjaksono, Ak, Macc. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

2 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

3 Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP
Umum: (perbaikan instrumen) Perencanaan Strategis Perencanaan Kinerja Perjanjian Kinerja (kontrak kinerja) Pengukuran Kinerja (utk monitoring kinerja) Evaluasi Kinerja Internal Pelaporan Kinerja yang efektif.

4 Monitoring & Evaluasi Kinerja
Mengandalkan Sistem pengukuran kinerja yang baik Analisis & Evaluasi kinerja Indikator Kinerja Pelaporan Kinerja Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Pengumpulan & Pengolahan data kinerja

5 Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP
Khusus: Integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilannya. Pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor. Secara bertahap penyelaraskan dan menyediakan interface yang baik bagi pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja.

6 Peningkatan Efektivitas Penerapan SAKIP
Khusus: Perubahan paradigma perencanaan dan perbaikan praktik perilaku perencanaan yang berorientasi hasil. Perubahan gaya leadership dalam melakukan monitoring dan pengendalian. Pemberian penghargaan kepada institusi yang akuntabilitasnya baik. Publikasi dan menyebaran best practice dalam penerapan SAKIP.

7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagai area perubahan dalam RB
Penerapan SAKIP Reformasi Birokrasi (RB) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja melalui penerapan instrumen2 SAKIP. Peningkatan Kinerja, melalui manajemen kinerja yang menyediakan informasi kinerja guna monitoring dan evaluasi kinerja yang handal. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

8 Keterkaitan Grand Design & Roadmap dengan RPJP dan RPJM
Grand Design Reformasi Birokrasi RPJMN Roadmap Reforasi Birokrasi RPJMN Roadmap Reforasi Birokrasi Roadmap Reforasi Birokrasi RPJMN

9 Perencanaan Strategis
Penyusunan Renstra. Review Renstra. Review Indikator Kinerja Utama dalam kaitannya dengan target-target Renstra dan RPJMN.

10 Perencanaan Kinerja Tahunan
Target Setting Kinerja sebelum perencanaan operasional. Peninjauan dan adjustement target-2 kinerja dalam Renstra di tahun yang direncanakan. Penguatan komitmen para manajer lini yang bertanggung jawab atas kinerja unit kerja.

11 Perjanjian Kinerja /Kontrak Kinerja (dokumen penetapan kinerja)
Permen 29/2010, penyederhanaan. Instansi boleh melakukan tambahan penjelasan dan tambahan format, sepanjang minimum requirement-nya dipenuhi. Pengkaitan dengan anggaran, diusahakan sepanjang alokasi anggaran masih dapat dikenali/ diatribusi dan dihubungkan dengan target kinerja yg ditetapkan.

12 Pengukuran Kinerja Setiap unit kerja harus punya IKU.
Setiap unit kerja harus dapat diukur kinerjanya. Setiap tingkatan unit kerja harus memiliki IKU dan dapat diukur kinerjanya. Setiap tahapan program/kegiatan harus dapat diukur kemajuannya (hasil yang dicapai). Setiap tahapan manajemen kinerja harus menggunakan indikator kinerja yang baik/ tepat dan memadai.

13 Pelaporan Kinerja Diutamakan pelaporan pencapaian kinerja, dengan menonjolkan pembahasan pencapaian sasaran strategis unit kerja. Mengungkapkan capaian kienrja dengan prioritas menguraikan pencapaian IKU. Analisis, pembandingan, dan evaluasi internal perlu diungkapkan agar laporan dapat “berbicara sendiri”.

14 Instrumen Renstra IKU RKT PK LAKIP: PPS Indikator Kinerja

15 Monitoring: Kartu Kinerja (performance scorecard)
Sasaran strategic Indicators Target Realisasi SKPD Objecrive Indicators target Realisasi Objective Indicator Target Realisasi Objective Indicator target Realisasi Unit Pelaksana/ Bidang

16 BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM
16

17 Hubungan keselarasan antar instrumen sistem akuntabilitas kinerja
RENSTRA IKU PermenPAN 9 Renja_K/L/SKPD RKT PK Inpres 5 Dokumen Penganggaran LapKeu LAKIP

18 Akuntabilitas kinerja
Yang direncanakan Yang diperjanjikan Yang dilaksanakan Yang direncanakan kemudian (Ad hoc) Yang dilaporkan Yang dievaluasi

19 Beberapa Upaya Penyelarasan dan Penyediaan Interface
Financial Management Performance Management Target setting Measurement Monitoring and Reporting Evaluation Budget making A B C D Budget Implementation E F G H Accounting and Reporting I J K L Audit M N O P Kombinasi dari dua hal tsb, paling tidak diperlukan penyelarasan dan interfacing terhadap 16 titik persinggungan.

20 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

21 Target Kinerja s.d. 2014 Indikator pencapaian sasaran AWAL 2014
IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 2,8 5,0 Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L dengan status WTP 42,17% 100% Opini BPK atas Lap keu Pemda dengan WTP 2,73% 60% Skor integritas pelayanan publik pada unit pelayanan K/L 6,64 8 Skor integritas pelayanan publik pada unit pelayanan Pemda 6,46 Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan (skala -2,5 s.d. 2,5) -0,29 0,5 Instansi Pemerintah yang akuntabel (yang akuntabilitas kinerjanya baik) 24% 80%

22 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Aspek yang Dievaluasi:
BOBOT KOMPONEN 1. Perencanaan Kinerja 35 Misal: Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 20 Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran 3. Pelaporan Kinerja 15 Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 10 Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemenfaatan Hasil Evaluasi 5. Pencapaian Kinerja Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Knerja lainnya TOTAL 100 22

23 PENGKATEGORIAN PERINGKAT (RATING)
No. Predikat Nilai absolut Interpretasi Karakteristik Instansi 1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel 2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 3. B >65-75 Baik, dan perlu sedikit perbaikan Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. 5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar. Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. 23

24 PERKEMBANGAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2009 - 2010
Yg Baik 47,37% Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 63,29% 2009  2010 Naik sebesar 15,92% 24 24

25 Rata2 Nilai Hasil Evaluasi 2010
ASPEK YG DINILAI Proporsi Rata2 Nilai K/L Th 2010 Perencanaan 35% 19,22 Pengukuran Kinerja 20% 10,06 Pelaporan Kinerja 15% 8,20 Evaluasi Kinerja 10% 3,79 Capaian Kinerja 10,41 Total 100 % 51,68

26 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 2010
Sosialisasi IKU, Review IKU K/L, sinkronisasi & integrasi kebijakan. Surat Edaran ttg Evaluasi (SE-MENPAN&RB no. 03/2011) Bintek : Pengukuran Kinerja & penggunaannya untuk monitoring dan evaluasi.