PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.

Presentasi berjudul: "PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010."— Transcript presentasi:

1 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010

2 Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama;
Perubahan beberapa peraturan perundang- undangan terkait dengan perencanaan, penganggaran dan pelaporan; Kebutuhan untuk mengimplementasikan SAKIP dalam manajemen pemerintahan, bukan sekedar formalitas

3 Orientasi Akuntabilitas Kinerja
berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan Menjadi Perubahan Paradigma 3

4 Results-Oriented Government
Clarity about objectives Outcomes Link between objectives and means Outputs, inputs and processes Information on results Performance indicators Targets for results

5 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
RPJMD Rencana Strategis Performance Feedback Rencana Kinerja Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Penetapan Kinerja (Performance Agreement) KINERJA AKTUAL Laporan Kinerja (LAKIP) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

6 Pokok-Pokok Pengaturan
Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja

7 Penetapan Kinerja Suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi

8 Instansi yang Wajib Menyusun
Kementerian/Lembaga; Unit Organisasi Eselon I Satuan Kerja dan Unit Mandiri di Pusat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota SKPD Unit Mandiri di Pemerintah Daerah

9 Pernyataan Kinerja

10 Pernyataan Penetapan Kinerja

11 Lampiran Penetapan Kinerja Tingkat Kementerian/Lembaga

12 Lampiran Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

13 Lampiran Penetapan Kinerja Tingkat Unit Organisasi Eselon I dan Satker

14 Lampiran Penetapan Kinerja Tingkat SKPD

15 Hal Yang Harus Diperhatikan
Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri; Dokumen perencanaan jangka menengah; Dokumen perencanaan kinerja tahunan; Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran.

16 Formulir Rencana Kinerja Tahunan

17 Pemanfaatan Penetapan Kinerja
Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai keberhasilan organisasi.

18 Pengukuran Kinerja Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja; Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja; Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

19 Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Kementerian dan Lembaga

20 Formulir Pengukuran Kinerja Selain Kementerian dan Lembaga

21 Laporan Akuntabilitas Kinerja
Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

22 Instansi Yang Wajib Menyusun LAKIP
Kementerian /Lembaga; Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga; Satuan Kerja Perangkat Daerah; Unit kerja mandiri yang ditetapkan.

23 Waktu Penyampaian LAKIP
Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

24 Muatan LAKIP pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

25 Fokus Laporan Kementerian /Lembaga /Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome); Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

26 Outline LAKIP Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan
 Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.  Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja  Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).  Bab III Akuntabilitas Kinerja …..  Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.  Bab IV Penutup  Lampiran-lampiran

27 Pemanfaatan LAKIP Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;

28 Ketentuan Penutup Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dinyatakan tidak berlaku. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

29 Sekian dan Terima Kasih