Kebijakan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi

Presentasi berjudul: "Kebijakan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
Dr. Jumain Appe Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Rapat Koordinasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Jakarta, 20 Desember 2015

2 PENDAHULUAN

3 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
Tugas: menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi. Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan inovasi; Perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan sistem inovasi serta pengembangan jaringan dan hubungan interaktif antar unsur inovasi; Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan inovasi; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN INOVASI

5 KERANGKA KERJA LOGIS DAN PROGRAM
LEMBAGA YANG BERKUALITAS INOVASI DAYA SAING PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA BERKUALITAS TENAGA TERAMPIL DIKTI

6 DAYA SAING DAN INOVASI

7 DEFINISI DAYA SAING Daya saing adalah kesatuan dari lembaga, kebijakan, dan faktor – faktor yang menentukan tingkat produktivitas dari suatu negara. Sedangkan tingkat produktivitas adalah tingkat kesejahteraan yang dapat dicapai dalam ekonomi. Tingkat Produktivitas juga menentukan tingkat pengembalian investasi dalam suatu ekonomi yang selanjutnya meruapakan penggerak utama tingkat pertumbuhan.

8 GLOBAL COMPETITIVE INDEX – INDONESIA 2015-2016
Rank at 37 of 140 Countries 1st pillar: Institutions 4.1 2nd pillar: Infrastructure 4.2 3rd pillar: Macroeconomic environment 5.5 4th pillar: Health and primary education 5.6 5th pillar: Higher education and training 4.5 6th pillar: Goods market efficiency 4.4 7th pillar: Labor market efficiency 3.7 8th pillar: Financial market development 9th pillar: Technological readiness 3.5 10th pillar: Market size 5.7 11th pillar: Business sophistication 4.3 12th pillar: Innovation 3.9

9 INDONESIA AND SELECTED ASEAN COUNTRIES
9th Pilar: Technology Readi Avail. of the Latest Techn. Firm Level Techn. Adoption FDI Technology Transfer Rank Country Value 47 Malaysia 4.6 30 5.7 23 5.6 5 58 Thailand 4.2 68 Indonesia 4.8 40 Philippines 5.1 28 4.9 3.9 70 4.7 41 42 85 3.5 78 53 54 11th Pilar: Business Sophist Local Supplier Quality Value Chain Breadth State of Cluster 13 5.3 19 11 6.2 6 35 4.4 59 31 4.3 36 64 32 39 4.1 74 33 45 4 12th Pilar: Innovation Quality of R&D Inst University Industri Collaboration Patent Application Per Million Pop 20 12 11.8 4.5 66 1.3 48 0.3 57 3.4 69 3.7 56 3.8 102 0.1

10 SCIENTIFC JOURNAL RANKINGS
2014 Country 2014 Compare to 2012 H-Index Rank Singapore 349 32 same Malaysia 165 36 up 4 Thailand 213 43 Indonesia 140 57 Viet Nam 133 66 up 1 Philippines 147 69 Source: SJR : Scientific Journal Rankings

11 SCIENTIFIC JOURNAL FROM 1996-2014
Source: SJR : Scientific Journal Rankings

12 DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI
Everett M. Rogers (1983), Mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Stephen Robbins (1994), Mendefinisikan, inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa.

13 DEFINISI INOVASI DAN SISTEM INOVASI
Schumpeter (1947), Inovasi merupakan suatu sumber dari perubahan ekonomi sedangkan inovasi teknologi merupakan suatu sumber dari siklus bisnis. Oleh karena itu, inovasi merupakan fenomena yang terjadi pada satu atau lebih dari lima hal di bawah ini : Pengenalan Produk Baru Pengenalan Metode Produksi Baru Penetrasi Pasar yang Baru Menemukan Sumber Baru Suplai Bahan Baku atau Produk Antara Implementasi Bentuk Baru Organisasi

14 Fenomena SISTEM INOVASI NASIONAL
Elemen  sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu Prosedur  suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar Perlunya Pengkajian SIN meningkatnya peran pengetahuan (knowledge) dalam perekonomian (knowledge-based economy) meningkatnya cara pikir sistemik di kalangan pengambil kebijakan menggantikan model linier meningkatnya jumlah organisasi yang terlibat dalam kreasi pengetahuan Pembatas dari sistem Sistem Inovasi Nasional: Suatu sistem yang menunjang/mendorong kemampuan/kapasitas suatu negara untuk berinovasi – khususnya untuk mengadaptasi dan menciptakan Iptek guna kepentingan ekonomi dan masyarakat Phillip A. Griffiths - Science Initiative Group, Institute for Advanced Study 14

15 Definisi Sistem Inovasi Nasional
“ ….jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru.” (Freeman, 1987) “ …..elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi suatu sistem nasional yang mencakup elemen-elemen dan hubungan-hubungan bertem- pat atau berakar di dalam suatu batas negara.” (Lundvall, 1992) “: …..sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif” (Nelson dan Rosenberg, 1993) “ ……, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga- lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru”. (Metcalfe, 1995) “ …. himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi.” (OECD, 1999) …… Sumber: OECD (1997) Adanya jejaring interaksi di antara berbagai komponen dalam sistem kegiatan inti dari jejaring adalah proses inovasi dan pembelajaran (Edquist, 1996) Dari berbagai definisi yang ada, intinya Sistem Inovasi Nasional adalah: Adanya jejaring interaksi diantara berbagai komponen dalam sistem Kegiatan inti dari jejaring adalah proses inovasi dan pembelajaran Berbagai kajian di negara maju menunjukkan bahwa inovasi bersumber pada proses pembelajaran secara interaktif (interactive learning) yang terjadi di lingkungan industri. Interaksi pengetahuan dan kegiatan desain, enjiniring, produksi serta pemasaran merupakan elemen inti dalam proses inovasi. Dengan demikian pemahaman tentang bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di berbagai sektor industri merupakan aspek kajian kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang krusial untuk mempelajari proses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kajian kebijakan ilmu pengetahuan yang sangat terfokus pada perkembangan kemampuan penelitian pengembangan seringkali melupakan proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang terjadi di industri; dan dengan demikian berpotensi menghasilkan kesimpulan tentang peran pemerintah yang terlalu sempit.

16 KERANGKA SISTEMINOVASI NASIONAL
PENGIKAT (Kebijakan Nasional) Potensi Nasional (Litbang, SDA, SDM dll) Menjadi pendorong kekuatan ekonomi nasional. Inovasi Industri academia Gov’t Masyarakat BUMD/BUMN Investor KESAMAAN LANGKAH (INSENTIF) TRIGGER (INSENTIF) PT LPNK Lemlit KEUANGAN, BAPENAS SEKTOR RISTEKDIKTI Perindustrian dll

17 KESENJANGAN INDUSTRI, PEMERINTAH, AKADEMISI (ABG)
Rendahnya koherensi kebijakan antarsektor Political Wiil - rendahnya pemihakan pemerintah terhadap pendayagunaan hasil litbang Kebijakan lembaga & peraturan anggaran pemerintah tidak menunjang Sedikitnya insentif pemerintah INDUSTRI Didominasi oleh perusahaan-perusahaan dengan permintaan atau daya serap inovasi rendah Mahalnya sarana litbang Keterbatasan SDM litbang LITBANG PEMERINTAH & PERGURUAN TINGGI Misi dan kultur lembaga litbang Profesionalisme pelayanan jasa teknologi Penelitian tidak sesuai kebutuhan industri. Ketidak jelasan kebijakan pemilikan HKI/lisensi Rendahnya Anggaran Litbang Lemahnya Saluran transaksi dan partnership Perbedaan kepentingan Hambatan komunikasi dan fasilitasi (sistem informasi hasil-litbang dan information clearing house)

18 ALTERNATIF INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI
PPBT Pemanfaatan kebutuhan pemerintah dan BUMN Prototyping center Testing and certification center Program litbang strategis Aliansi strategis lembaga litbang dengan perusahaan Dukungan start up capital melalui kapital ventura Sinkronisai & koherensi kebijakan: Pelaksanaan UU terkait iptek dan turunannya Pengarusutamaan iptek PEMERINTAH Memperkuat fungsi memotivasi, menstimulasi, memfasilitasi, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penguatan sistem inovasi Kebijakan alih teknlogi Kebijakan HKI dan publikasi Penyelarasan ukuran kinerja Roadmap kompetensi dan litbang INDUSTRI Insentif perpajakan Pendampingan kredit perbankan (matching fund) Jaminan kredit perbankan (loan guarantee Menstimulasi perkembangan kemampuan dan investasi perusahaan dalam kegiatan inovasi Meletakkan lembaga litbang pemerintah & perguruan tinggi untuk memperkuat daya dukung inovasi Pelaksanaan UU Amandemen UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional P3Iptek. UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan. UU No.3/2014 tentang Perindustrian. UU No.11/2014 tentang Keinsinyuran, UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Amandemen UU No. 18/2002 tentang Sinas P3Iptek, Pertambangan Mineral dan Batubara, Industri Pertahanan, Perindustrian, Keinsinyuran, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Tentang Pemerintahan Daerah, dsb LITBANG PEMERINTAH & PERTI Lembaga Intermediasi STP, inkubator, pusat alih teknologi, pusat promosi iptek, pusat kemitraan

19 PEMETAAN SISTEM INOVASI NASIONAL
Hasil Studi PERISKOP (2002) menunjukkan perlunya penguatan Sistem Inovasi Nasional Indonesia.

20 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
KEMENRISTEKDIKTI

21 ARAH KEBIJAKAN KEMENRISTEK DIKTI
Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang. Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas. Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan. Meningkatkan inovasi bangsa. Fokus bidang utama : Pangan, Energi, Teknologi dan Manajemen Transportasi, Teknologi Infomasi dan Komunikasi, Teknologi Pertahanan dan Keamanan, Teknologi Kesehatan dan Obat, dan Material Maju.

22 STRATEGI KEBIJAKAN KEMENRITEKDIKTI
Meningkatkan angka partisipasi kasar, lulusan bersertifikat kompetensi, mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, mahasiswa mendapat medali emas di kancah internasional, mutu LPTK dan calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru.Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang. Meningkatkan jumlah perguruan tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia, perguruan tinggi berakreditasi A (unggul). Mengembangkan Pusat Unggulan Iptek dan Pusat Unggulan Inovasi dan STP atau TP Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah sumber daya litbang yang berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM dikti dan lembaga litbang yang meningkat kompetensinya. Meningkatkan revitalisasi sarpras iptek dan dikti. Meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional dan prototipe hasil litbang termasuk yang laik industri. Meningkatkan jumlah produk inovasi yaitu produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna.

23 PROGRAM KEMENRISTEKDIKTI
Program Penguatan Inovasi Program Penguatan Kelembagaan LEMBAGA YANG BERKUALITAS INOVASI DAYA SAING PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA BERKUALITAS TENAGA TERAMPIL DIKTI Program Penguatan Risbang Program Penguatan Sumberdaya Program Pembelajaran & Kemahasiswaan

24 PROGRAM PENGUATAN INOVASI
Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi (Nasional dan Daerah) Penguatan, Pengembangan dan Penumbuhan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Penguatan, Pengembangan dan Penumuhan Inovasi Industri Disiminasi dan Pemasyarakatan Inovasi Teknologi

25 TERIMA KASIH