FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Presentasi berjudul: "FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

2 Pendahuluan Dari judul terdapat dua frasa: formulasi dan kebijakan publik. Formulasi berarti perumusan (penyusunan/ pembuatan) dan kebijakan publik sendiri telah banyak diartikan oleh berbagai pakar. Formulasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian (tahapan) dari proses kebijakan publik.

3 lanjutan Dalam organisasi negara tidak dapat dihindari perumusan kebijakan agar negara dapat bergerak dinamis. Negara pun menjalankan kekuasaan memaksanya dengan kebijakan-kebijakan (Weber). Negara yang berisi berbagai jabatan, pun dicirikan dengan adanya kebijakan-kebijakan agar dapat meraih apa-apa yang dicita-citakan (JHA Logemann)

4 lanjutan Negara dicirikan oleh dua jenis kewenangan keputusan: (1) political authority (wewenang pengambilan kebijakan); dan (2) administrative authority (wewenang pelaksanaan kebijakan). Kenyataannya dominan wewenang pelaksanaan kebijakan. Bidang kekuasaan eksekutif lebih banyak diproduksi. Bahkan wewenang politis harus didukung oleh peran lembaga eksekutif dalam perumusan kebijakan.

5 lanjutan Dengan demikian, kita harus perhatikan perumusan kebijakan dalam rangka wewenang pengambilan kebijakan (political authority) biasanya bersifat pengaturan ataukah dalam rangka wewenang pelaksanaan kebijakan (administrative authority) yang bisa bersifat pengaturan dan pengurusan.

6 lanjutan Perumusan pelaksanaan kebijakan, tentu dilakukan oleh lembaga eksekutif dan para pembantunya yang menghasilkan berbagai kebijakan pula, sedangkan perumusan kebijakan yang bersifat pengaturan ditentukan oleh lembaga-lembaga politik yang biasanya harus di-back-up oleh lembaga birokrasi (eksekutif). Lembaga politik ditandai oleh rekrutmen aktornya berupa election bukan selection.

7 lanjutan Lembaga politik di Indonesia ada di tingkat nasional dan di tingkat lokal karena kita menjalankan desentralisasi. Di tingkat nasional, hampir semua lembaga tinggi negara adalah lembaga politik. Di daerah, DPRD dan Kepala Daerah merupakan lembaga politik. Dengan demikian, di tingkat nasional terdapat UUD UU, PerPU, PP, PerPres adalah kebijakan politik. Di daerah, terdapat Perda dan Keputusan Kepala daerah yang bersifat mengatur sebagai kebijakan politik.

8 lanjutan Ada pula PP yang merupakan pelaksanaan kebijakan. Di tingkat nasional, Kepres ke bawah merupakan pelaksanaan kebijakan. Di daerah, keputusan kepala daerah yang bersifat mengurus ke bawah merupakan pelaksanaan kebijakan. Tetapi kebijakan juga ditandai oleh perilaku para pejabat negara. Negara bertindak atau tidak bertindak adalah kebijakan menurut Dye.

9 FORMULASI SEBAGAI TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK
Policy Formulation is the development of policy alternatives for dealing with problems on the public agenda (Dye, Thomas R). William N. Dunn mengingatkan bahwa dalam proses kebijakan publik, terutama dalam tahapan formulasi seringkali kita menghadapi kesalahan tipe ketiga (error third type) yakni kesalahan perumusan kebijakan karena kekeliruan dalam mengidentifikasi masalah.

10 lanjutan Formulasi kebijakan yang ideal, mengandalkan identifikasi, agenda setting, pilihan alternatif yang akurat. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan data yang benar. Untuk itu memerlukan kajian yang mendalam. Seringkali yang dialami, kita sulit melakukan kajian yang serius untuk satu kebijakan publik tertentu.

11 THE PROCESS OF POLCIY ANALYSIS (DUNN)
POLICY PROBLEM POLICY ACTIONS POLICY OUTCOMES POLICY ALTERNATIVES POLICY PERFORMANCE monitoring Problem Structuring Practical Inference Evaluation Recommendation Forecasting

12 POLICY MAKING PBB (1975): “One of the most significant development in the theory and practice of public administration since the second world war is the increasing role that the administrative arm of government plays in public policy making.”

13 lanjutan “The new policy role for public administration is one suggested by the advocates of policy sciences. It includes the building up of an administrative machinery capable of providing sophisticated aids to high level policy making and using policy analysis based on the modern management technology.”

14 Lanjutan “In order to enable the administrative arm of government to perform this new function, it is important to enhance capability in policy analysis.” “New Methodology, new Professionals, and New Units.”

15 lanjutan “Even assuming that the methods of forecasting and projection are good and adequate, in areas of major interest to public policy makers in the modern world, the element of uncertainty is so great that forecasting and projection is a very hazardous business.” “The need for positive policies is even greater in the developing countries than in developed nations.”

16 Nakamura dan Smalwood Bagi Nakamura dan Smalwood, Proses Kebijakan terkait dengan arena-arena kebijakan yang merupakan forum memenuhi fungsi-fungsi dar proses kebijakan yang terdiri dari (1) policy formulation; (2) policy implementation; dan (3) policy evaluation. Masing-masing fungsi membentuk lingkungan kebijakan masing-masing. Ada aktor, resources, ada perilaku, ada simbol dan nilai-nilainya.

17 New Model: The Policy Process As a System
Linkages ENVIRONMENT I Policy Formulation ENVIRONMENT III Policy Evaluation ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS Linkages Linkages ENVIRONMENT II Policy Implementation ARENA AND ACTORS

18 New Model: The Policy Process As a System
Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantung (interdependent) Proses kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusive, seorang pelaku (actor) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan Tiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbeda Linkages ENVIRONMENT I Policy Formulation ENVIRONMENT III Policy Evaluation ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS Linkages Linkages ENVIRONMENT II Policy Implementation ARENA AND ACTORS

19 ENVIRONMENT I: Policy Formulation
Lingkungan ini dianggap paling formally structured Terpusat pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakan Aktor/pelaku utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penentuan prioritas dan alokasi sumber daya Anggota DPR - Aktor/pelaku lain dari luar Pejabat Tinggi pemerintahan Menteri - Special Interest Kepala Daerah - Other Constituency Groups, Presiden misalnya LSM

20 General Means to Achieve Policy Goals
Paling sedikit (minimum) pada tahap formulasi (policy formulation/formation), para pelaku (aktor) harus mengidentifikasikan General Policy Goals The Problem Area The Priority Area A Population to be benefited General Means to Achieve Policy Goals Suggested approach by which goals are to be achieved The key actors who will carry out the policy Resources to be expanded in carrying out the policy Possibly, suggest some indicators for measuring benefits

21 PROBLEM KEBIJAKAN DI NEGARA BERKEMBANG
Cenderung tidak dimulai dengan identifikasi masalah secara benar dan serius Perubahan yang diinginkan umumnya drastis lebih menekankan subyektifitas (individu/ elite) daripada sistem. Proses penetapan kebijakan cenderung buru-buru. Evaluasi juga bersifat formalitas, tidak berorientasi pada perbaikan sistem bahkan bisa jadi subyektifitas muncul. Tidak ada pembelajaran yang berarti kecuali ada elite yang baik dan bervisi pada kemajuan bersama.

22 Perubahan Konteks Manajemen Publik
J. Steven Ott, Albert C Hyde & Jay M Shafritz (1991) berpendapat, dalam tahun 1990an manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu penting yang menantang: Privatisasi sbg suatu alternatif bagi pemerintah dlm memberikan pelayanan publik; Rasionalitas & akuntabilitas; Perencanaan & kontrol; Keuangan & penganggaran; Produktivitas SDM. Isu2 ini telah menantang sekolah u PT yg mengajarkan manajemen publik profesional yg berkualitas tinggi & penataan sistem manajemen yang lebih baik (Keban, 2004).

23 Menurut The National Commision on Public Service di AS perlu memperhatikan:
Identifikasi secara jelas peran pelayan publik dlm proses yang demokratis, sekaligus standar etika & kinerja yang tinggi dari pejabat kunci; Fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan mempekerjakan & memecat pegawai oleh petinggi kabinet & pimpinan instansi; Pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh Presiden harus dikurangi dan lebih diberikan ruang untuk pengembangan karier profesional; Pemerintah harus melakukan investasi lebih besar di bidang pendidikan & pelatihan eksekutif dan manajemen.