TATA RUANG DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN

Presentasi berjudul: "TATA RUANG DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN"— Transcript presentasi:

1 TATA RUANG DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN
PROF.Dr. Suratman Woro, M.Sc.

2 PANDANGAN GEOGRAFI Geografi Mutakhir memastikan arah perkembangan konsep geografi untuk dapat diterapkan pada berbagai lingkugan geografi yang beraneka tingkat perkembangan ekonomi, budaya dan penguasaan teknologi Dalam tahapan ini studi geografi dapat berorientasi pada masalah interaksi manusia dengan lingkungan, selain itu juga dapat berorientasi pada studi wilayah, permukaan bumi dipandang sebagai lingkungan hidup dimana manusia dapat memanfaatkan sumberdaya alam Potensi dan masalah unsur-unsur geografi sangat bervariatif, sehingga perlu kajian secara spasial dan temporal untuk dapat mengenali watak/sifat wilayah

3 GEOGRAFI DALAM PENATAAN RUANG
Ruang diartikan sebagai ruang daratan, lautan dan ruang udara termasuk lahan/tanah, air, udara, benda lainnya serta daya dan keadaan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Ditjen Ciptakarya, Departemen Pekerjaan Umum, 1996) Memperhatikan pandangan geografi mutakhir yang bersifat integratif dengan memahami pula pengertian ruang, maka ruang (space) juga merupakan kajian penting dalam studi geografi

4 Dengan demikian sasaran penataan ruang yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengedalian dalam implementasi rencana, peran geografi terapan (applied geography) sangat penting Unsur-unsur geografi yang dikaji oleh geograf dalam penataan ruang dapat dibedakan menurut kegiatan dalam penataan ruang yang terdiri dari :

5 I. KEGIATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH
Dalam kegiatan ini dilakukan pemahaman karakteristik wilayah melalui studi kompilasi data, kemudian dilakukan kegiatan analisis data dan selanjutnya menyusun rumusan rencana disertai penyajian peta-peta dengan cara : a. Kegiatan Pemahaman Karakteristik Wilayah Data Geografi yang diperlukan meliputi : 1) Karakteristik ekonomi wilayah 2) Karakteristik kependudukan/demografi 3) Data sosial kemasyarakatan 4) Karakteristik sumberdaya alam 5) Sumberdaya buatan Data tersebut dapat diperoleh melalui survei instansional, survei lapangan, interpretasi citra dan peta, sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan.

6 b. Kegiatan analisis wilayah (analisis data)
Setelah kegiatan inventarisasi data wilayah dilanjutkan dengan analisis wilayah , kegiatan yang dapat dilakukan oleh geografi meliputi : 1. Analisis sistem perwilayahan 2. Analisis sosial kemasyarakatan 3. Analisis geografi 4. Analisis ekonomi 5. Analisis fisik/daya dukung lingkungan 6. Analisis kondisi sarana dan prasarana 7. Analisis struktur dan pola masyarakat 8. Analisis potensi dan sumberdaya alam, buatan manusia Dalam melaksanakan kegiatan analisis dapat menerapkan rumus-rumus, statistik, analisis peta dan hasil interpretasi citra serta pengolahan data spasial dengan SIG

7 c. Perumusan Rencana Tata Ruang Wiayah
Kegiatan perumusan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan pula oleh ahli geografi yang meliputi : 1. Perumusan arahan pemanfaatan ruang dan masalah pembangunan 2. Perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah 3. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah Penyajian informasi rencana tata ruang wilayah dapat diwujudkan dalam bentuk peta-peta hasil rumusan rencana yang diperoleh atas dasar studi kompilasi data dan analisis data wilayah

8 II. Peran dalam Pelaksanaan Tata Ruang
Memberikan informasi alokasi pemanfaatan ruang yang ekonomis dan ekologik Memberikan input bagi analisis kelayakan investasi Memberikan arahan pola pemerataan pertumbuhan / perkembangan wilayah Memberikan masukan program penanganan masalah fisik, ekonomi dan sumberdaya manusia Mengarahkan pilihan prioritas penanganan kawasan tertentu berdasarkan kepentingan ekonomi, eksositem dan sumber alam Mengatur pola pemanfaatan tata guna sumber alam, pelestarian lingkungan dan sumber alam Memberikan masukan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata Menganalisis kecenderungan perkembangan secara keruangan Memberikan gambaran dampak pembangunan secara keruangan Memberikan alternatif dalam pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aspirasi berbagai kepentingan

9 III. Terapan dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Peran ahli geografi dalam hal ini mencakup : Pengarahan alokasi kegiatan pembangunan Ploting lokasi perubahan peruntukan ruang Program pengambilan fungsi kawasan dan ekosistem, misalnya wilayah resapan, sempadan pantai, kawasan gambut dsb Pencegahan terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti kasus lapangan golf di Pantai Parangtritis Yogyakarta Mengarahkan program pengelolaan lingkungan dan pelestarian tataguna sumber alam Mengevaluasi dan meng-update data secara spasial

10 MATERI KULIAH TATA RUANG DAN PERENCANAAN LINGKUNGAN
No Materi Tatap Muka 1 Pengertian Ruang-Tata Ruang 1x 2 Penataan Ruang 3 Hirarki Rencana Tata Ruang 4 Teori Proses dan Pendekatan Perencanaan Ruang 5 Sumberdaya Ruang dan Lingkungan 6 Analisis Struktur Pemanfaatan Ruang 7 Evaluasi Kawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan

11 WILAYAH PERENCANAAN : Merupakan wil
WILAYAH PERENCANAAN : Merupakan wil. yang arahan pemanfaatan ruangnya disesuaikan dengan jenis rencana tata ruang daerah (RUTR Kab., RDTR Satuan Kaw. Pengembangan dan RTR Satuan Permukiman) WILAYAH PENGAMATAN : Merupakan Wilayah yang mempunyai pengaruh terhadap wilayah perencanaan, sehingga perlu ikut di evaluasi pada saat penyusunan suatu rencana tata ruang. Bentuk evaluasi dimaksud antara lain berupa analisis tata jenjang pusat-pusat pelayanan yang terdapat di sekitar wilayah perencanaan UNIT WILAYAH PERENCANAAN : merupakan bagian dari wilayah perencanaan yang menurut sudut pandang tertentu merupakan suatu kesatuan

12 WILAYAH FUNGSIONAL : merupakan istilah alin dari wilayah Nodal
SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) : merupakan wilayah yang meliputi beberapa kota berikut wilayah pengaruhnya yang disebabkan oleh perannya sebagai simpul jasa distribusi, kota-kota tersebut saling terkait dalam suatu susunan hirarkis WILAYAH PENGEMBANGAN PARSIAL : merupakan wilayah pengaruh langsung dari suatu pemusatan kegiatan usaha penghasil jasa (kota orde 1,2,3,4 dan 5) yang mempunyai kontribusi pengembangan terhadap proses berkembangnya wilayah pada suatu mekanisme pengembagnan SWP

13 SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN (SKP) : merupakan wilayah dengan satuan mekanisme jangkauan fungsi pelayanan sosial ekonomi tertentu dalam rangka proses berkembangnya wilayah pada satu satuan mekanisme pengembangan WWP SATUAN PERMUKIMAN (SP) : merupakan satuan kelompok permukiman yang susunannya sedemikian rupa sehingga memiliki keuntungan-keuntungan sosial, ekonomi dan fisik, serta terkait dalam karakteristik / fungsi SP tersebut. Satu SP dapat terdiri dari atas sejumlah lingkungan permukiman. Menurut fungsinya SP dapat berupa SP pertanian, SP Pariwisata, SP Industri dan Pertambangan dan SP Perdagangan

14 WILAYAH HOMOGEN : merupakan wilayah dengan ciri-ciri atau karakteristik yang serupa secara ekonomis misalnya struktur produksinya hampir sama/pola konsumsinya dapat pula bersifat sosial misalnya kepribadian masyarakatnya yang khas sehingga mudah dibedakan dengan ciri atau karakter wilayah-wilayahnya WILAYAH NODAL : merupakan wilayah yang terdiri dari satuan-satuan wil. yang heterogen, misal distribusi penduduk yang terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu mengakibatkan lahirnya kota-kota besar, kota-kota menengah dan kota-kota kecil lainnya, sedangkan penduduk di daerah-daerah pedesaan relatif jarang antara kota-kota tersebut terdapat keterkaitan atau hubungan fungsional satu sama lainnya

15 KEPADATAN LANTAI BANGUNAN : rasio luas tanah tertutup bangunan dalam satu persil tertentu dibagi luas total persil tersebut. Kepadatan lantai bangunan dinyatakan dalam persentasi (%) TINGKAT PERESAPAN AIR : persentasi yang menunjukkan proporsi air yang terserap ke dalam tanah dibandingkan dengan air yang mengalir di permukaan tanah DAYA TAMPUNG : pada RTR dikenal dua istilah daya tampung, yaitu : daya tampung bangunan perumahan/villa dan daya tampung lahan usaha

16 GAMBAR HIRARKI RENCANA TATA RUANG
RTRW NASIONAL RTRW PROPINSI DATI I RTRW KAB/KODYA DATI II RENCANA RINCI TATA RUANG RDTR RDTR

17 RENCANA TATA RUANG RUTR RDTR RTR Penetapan Lokasi Pemanfaatan ruang
Penjabaran PULDAS Kab. Mengacu pada RSTRWP Penyusunan program Izin lokasi pembangunan Alokasi peruntukan ruang Acuan pemberian ijin Fungsi kawasan Satuan permukiman RDTR RTR RTR-SP Rencana tapak Pengaturan pembangunan Penjabaran RDTR

18 MANFAAT RDTR 1 2 3 4 5 PEDOMAN PEMANFAATAN RUANG
MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN YANG “TERTIB RUANG’ DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2 ACUAN UNTUK PENETAPAN LOKASI INVESTASI 3 4 PENYEDIAAN KESEMPATAN BERUSAHA BAGI MASYARAKAT 5 ACUAN UNTUK PENERTIBAN IJIN LOKASI

19 LANGKAH PEMANFAATAN 1 2 3 4 PEMASYARAKATAN, PROMOSI, PEMASARAN
MEREALISASI PROGRAM RDTR UNTUK MERANGSANG PENGEMBANGAN KAWASAN MELALUI PEMBANGUNAN PRASARANA 2 MENJADIKAN RDTR SEBAGAI ACUAN YANG OPERASIONAL DALAM PROSES PERIJINAN 3 MERUMUSKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF UNTUK MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN KAWASAN SECARA TERKENDALI 4

20 1 2 3 4 RDTR KAWASAN TELAH TERSUSUN BAGAIMANA TINDAK LANJUTNYA ?
APA MANFAATNYA 3 BAGAIMANA MEMANFAATKANNYA 4 BAGAIMANA PENGENDALIAN KAWASAN ?

21 PENGENDALIAN KAWASAN 1 2 3 4 5 PENGAMANAN FUNGSI KAWASAN
MEMBATASI PEMANFAATAN RUANG YANG TIDAK SEJALAN DENGAN RDTR, MELALUI PERIJINAN 2 MENDORONG PENGEMBANGAN KEGIATAN TERKAIT AGAR BERLOKASI DI KAWASAN YANG SESUAI RDTR 3 4 KONSISTEN DALAM PENERTIBAN 5 MENERAPKAN KETENTUAN TEKNIS YANG DIGARISKAN RDTR

22 TINDAK LANJUT 1 2 3 4 5 6 7 8 PENETAPAN RENCANA
MEMBANGUN KESEPAKATAN SEGENAP PIHAK TERKAIT 3 PEMASYARAKATAN RDTR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH, PENGUSAHA SWASTA DAN MASYARAKAT 4 MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG 5 MENYUSUN KEBIJAKSANAAN PENGATURAN YANG BERSIFAT MENUNJANG 6 ACUAN UNTUK MENETAPKAN KETENTUAN TEKNIS DALAM PEMB. KAWASAN 7 ACUAN UTK PENYUSUNAN KEBIJAKSANAAN PENGATURAH TERKAIT (CONTOH : MASALAH KAWASAN LINDUNG SEMPADAN) 8 ACUAN UNTUK PENYUSUNAN PROGRAM (DALAM RAKORBANG)

23 TEORI PROSES PENDEKATAN RASIONAL/KOMPREHENSIF (perumusan rencana)
1. Penentuan tujuan dan sasaran 2. Perumusan rencana alternatif 3. Evaluasi dampak alternatif 4. Rencana alternatif dipilih 5. Implementasi rencana 6. Monitoring hasil (outcome) rencana Analisis data Proyeksi Analisis kebutuhan dan persediaan Pemodelan sistem Tujuan dan sasaran Penyusunan rencana PENDEKATAN ADAPTIF (implementasi) Partisipasi masyarakat dalam implementasi rencana Partisipasi dan diskursus publik Pembangunan konsensus dan resolusi konflik Monitoring dan penyelesaian masalah Analisis dampak dan mitigasi (lingkungan) Penilaian investasi dan proyek publik Evaluasi dan penyesuaian rencana (naturalism, phenomenology) (Positivism rationalism)

24 LAND PLANNING GAME “PERMAINAN TATA RUANG
PEMERINTAH pusat daerah KEPENTINGAN masyarakat RT/RW LSM environmentalis pengusaha/ekonomi petani PASAR pemilik tanah pengembang pembangunan bank ATURAN PERMAINAN Prosedur perencanaan dan pembangunan PERENCANA RUANG tata ruang kini tata ruang besuk

25 SISTEM PERENCANAAN MULTI TINGKAT DAN INTERAKSINYA
Rencana Tata Ruang Nasional Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) PROPEDA Propinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota Rencana penggunaan lahan kab/kota PROPEDA Kab/Kota Rencana Sektor Kehutanan Penggunaan lahan masyarakat / Rencana tindak Rencana investasi multi tahun/tahunan Rencana Sektor Pertambangan Rencana Sektor Pertanian Rencana-Rencana Sektor Lain

26 PERANAN TATA RUANG DALAM SISTEM DAN MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan Umum Perencanaan Teknis Pelaksanaan RTRWN LONG TERM THN PJP RTRWP RTRWK MEDIUM TERM 5 THN GBHN PROPENAS RENSTRADEP RENSTRADA POLDA PROPEDA SHORT TERM 1 THN REPETANA RAPBN Keterangan : Hanya untuk Renstrada Propinsi : REPETADA RAPBD

27 PROSES PENDEKATAN PENYUSUNAN RDTR
KEBIJAKSANAAN YANG MENJADI LANDASAN RENCANA DETAIL TATARUANG KAWASAN ANALISIS FISIK STRATEGI PELUANG DAN KENDALA FISK SOSIAL EKONOMI RENCANA STRUKTUR STRUKTUR KAWASAN FUNGSI SUB KAW RENCANA DETAIL TATARUANG EFEKTIF BLOK PEMANFAATAN RUANG RENC JAR JALAN INTERNAL TAMAN HIJAU/ JALUR HIJAU ANALISIS EKONOMI POTENSI KONSEPSI RENCANA PEMANFAATAN RUANG RONA AWAL ANALISIS SOSIAL MASALAH KAW BUDI DAYA SUB KAW FUNGSI DOMINAN/EFEKTIF -SUB KAW FUNGSI PENUNJANG KAWASAN LINDUNG SKENARIO ANALISIS STRUKTUR RUANG RENCANA JAR JALAN RENCANA PRASARANA RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MEKANISME KELEMBAGAAN

28 KEBIJAKSANAAN SEKTOR KEDUDUKAN KEGIATAN FUNGSI EKONOMI DOMINAN DALAM EKONOMI WILAYAH SEKTOR UNGGULAN SEKTOR PENUNJANG JENIS INDUSTRI YANG DAPAT DIKEMBANGKAN KARAKTERISTIK KEGIATAN EKONOMI UTAMA ANALISA KEGIATAN BERPOTENSI UNTUK DIKEMBANGKA KEGIATAN YANG DAPAT DIKEMBANGKAN OBYEK WISATA YANG DAPAT DIKEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT ANALISA EKONOMI MASYARAKAT KEMAMPUAN EKONOMI MASYARAKAT KARAKTERISTIK EKONOMI PENUNJANG ANALISA KEGIATAN EKONOMI PENUNJANG KEGIATAN YANG DAPAT MENUNJANG

29 LATAR BELAKANG PERUMUSAN TUJUAN KERANGKA KONSEPSIONAL PERUMUSAN LINGKUP PEKERJAAN APRESIASI LOKASI PERUMUSAN MASALAH ISSUE POKOK/ HIPOTESA FAKTOR YANG BERPENGARUH PENENTUAN VARIABEL PENGUMPULAN DATA ANALISIS RENCANA

30 DASAR PERTIMBANGAN RENCANA
PENELITIAN PERENCANA LATAR BELAKANG DASAR PERTIMBANGAN RENCANA TUJUAN LINGKUP PELUANG DAN KENDALA KERANGKA KONSEPSIONAL STRATEGI APRESIASI TERHADAP WILAYAH RENCANA ISSUE POKOK VARIABEL PENGUMPULAN DATA ANALISIS

31 WAWASAN RSTRWP BERWAWASAN EKONOMI FISIK SOSIAL POLA STRUKTUR TATARUANG
RENCANA LOKASI PEMANFAATAN RUANG WAWASAN SNPPTR MAKRO SOSIO-EKONOMI RSTRWP RUTRW RDTR MIKRO FISIK RTR