Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA
INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2 Assalamu’alaikum Wr.Wb.
NAMA Rahmat Suparman PENDIDIKAN Master Educ. Management, Massey University, New Zealand (2002) Doktor Admin. Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2014) PENGALAMAN Widyaiswara Madya Assessor Kompetensi SDM Kabid Diklat Aparatur RESEARCH INTEREST Competency-based training Competency-based assessment Ethics in organization CONTACT

3 PENDAHULUAN: Indonesia Negara Kepulauan Terbesar di Dunia

4 NUNUKAN GARDA DEPAN NKRI
PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

5 MENCAPAI VISI INDONESIA 2025

6 6

7 3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM DUKUNGAN
NAWA CITA 3 PROGRAM WAJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS 1 PROGRAM DUKUNGAN PROGRAM WAJIB KESEHATAN PENDIDIKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN POROS MARITIM PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN PROGRAM DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

8 3 DIMENSI PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
Peraturan Presiden No. 2/2015 Dimensi Pembangunan Manusia Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan & Kewilayahan Faktor SDM akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor unggulan serta kewilayahan !!

9 RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN ASN
PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

10 EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

11 ISU-ISU STRATEGIS APARATUR SIPIL NEGARA
Tuntutan Nasional Kompleksitas Manajemen ASN Issu Global Tingginya Korupsi Daya Saing Global Rendahnya Kepercayaan Publik AEC World Class Bureaucracy Rendahnya Akuntabilitas Publik Inefisiensi anggaran Pelayanan publik masih buruk KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI Gap Kompetensi ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

12 ISU-ISU STRATEGIS ASN ASN Berkelas Dunia BIROKRASI KELAS DUNIA 2025
Globalisasi, ASEAN Community Middle-income trap, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Pemerintah berkinerja tinggi: Efektif dan efisien, inovatif, akuntabel, bersih ASN Berkelas Dunia BIROKRASI KELAS DUNIA 2025 SMART ASN 2019

13 PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Pegawai ASN: 4,51 juta Pusat : Daerah: (EIS BKN, 2015) Rasio Pegawai ASN: 1,77% (dgn jumlah penduduk 255 juta, Proyeksi BPS 2015) POSISI INDONESIA DALAM WORLDWIDE GOVERNMENT INDIKATOR (EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN), BANK DUNIA 2013 0,7 1,2 1,7 2,1 2,9 1,9 11,4 3,7 2,5 2,9 RASIO THD PENDUDUK (%)

14 PEMBANGUNAN KUALITAS ASN S-1 S-2 S-3
TARGET CAPAIAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KUALITAS ASN S-1 S-2 S-3 BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI DIKLAT MAGANG 2025 2019 PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL MANAJEMEN SDM 2013 ----- Meeting Notes (8/22/13 14:05) ----- 1. Rule base: activity base 2. Performance: Output base, outcome base 3. Dynamic: Sensitif dengan perubahan lingkungan, memiliki pemikiran 10th capability, thinking ahead, thinking cross, thinking again 50% 15% 2.5% 60% 20% 5% 5-25% 10% 26-50% 25% ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 42% 11% 1.1% <5% <1% Sumber: Kementerian PAN

15 RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN KUALITAS ASN
Visi Pembangunan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR ASN Human Capital SMART ASN Reformasi Birokrasi & UU ASN Penerapan Good Governance Milestones Pembangunan ASN Sumber: Kementerian PAN

16 ROAD MAP PEMBANGUNAN ASN
PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

17 3 SASARAN ROADMAP ASN 2015-2019 Hingga 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UU ASN RPP UU ASN ASN AWARD Peren. Peg. ASN & Formasi Khusus E-formation Redistribusi Pegawai SMART ASN Berbasis Sistem Merit Perencanaan ASN sesuai arah pembangunan nasional & potensi daerah SASARAN 1 Moratorium CPNS Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM-ASN Rekruitmen CPNS & PPPK (Pendidik, Kesehatan, Penegak Hukum, Formasi Khusus, dan Tenaga Teknis yg mendukung Nawa Cita) Rekruitmen: metoda LJK & CAT Pemetaan Standar Kompetensi Jabatan & individu Pengembangan SIM seleksi CPNS SASARAN 2 Penyelarasan Kompetensi dgn jabatan Gen Y Management Pengembangan Assessment Centre Sertifikasi Jabatan ASN Seleksi Terbuka JPT Talent Management JPT & JA ASN Gaji & Tunj. berbasis kinerja Inpassing nasional JF PROFESIONALISME; Penguatan JF SASARAN 3 Internship ASN-Swasta Capacity Building ASN

18 Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan
SASARAN 1: Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan Terwujudnya Pegawai ASN Sesuai Kebutuhan, yang akan dicapai melalui arah kebijakan: Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM ASN ASN sesuai Arah Pembangunan Formasi khusus ASN untuk akselerasi capaian Redistribusi ASN Anjab & ABK dg E-FORMASI & SIM- ASN Kebutuhan ASN sesuai arah pembangunan nasional & potensi daerah Formasi Khusus ASN (Pa/Pi Terbaik Univ., Pa/Pi Papua, Disabilitas, Olahragawan/wati Prestasi Internasional) ASN untuk akselerasi capaian target nasional/daerah (Multi Entry Level unt PPPK) Redistribusi ASN

19 Rekruitmen ASN yg Transparan & Bebas KKN
SASARAN 2: Rekruitmen ASN yg Transparan & Bebas KKN Terwujudnya ASN Berkinerja Prima & Bebas KKN, akan dicapai melalui arah kebijakan: Rekruitmen ASN yg Transparan & Bebas KKN Seleksi CPNS dan PPPK Optimalisasi Perlibaan Media Massa Promosi Terbuka JPT Seleksi CPNS & PPPK Penyempurnaan CAT TKD & TKB Penguatan Pansel Instansi & Panselda Penguatan Infrastruktur & Jaringan IT PPPK (Multi Entry Level) Formasi khusus (Outstanding Gen Y) Promosi Terbuka JPT Panduan/Penguatan Pansel JPT Akreditasi Assessment Centre Talent Management Inst./Nasional Mendorong Merit System 3. Optimalisasi Peran Media Massa

20 SASARAN 3: PROFESIONALISME ASN
Arah Kebijakan Pengembangan Profesionalisme ASN: Pemetaan standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu Sertifikasi kompetensi Penguatan jabatan fungsional Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi Capacity Building ASN Peningkatan jenjang pendidikan Formal Diklat berbasis “gap” kompetensi indv. & jabatannya Internship, coaching & counseling Pengukuran kinerja individu & disiplin Peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja Profesionalisme ASN Penetapan Standar dan Pemetaan Sertifikasi Kompetensi Penguatan Jabatan Fungsional Mutasi dan Rotasi (>5 tahun) Capacity Building Pengukuran Kinerja Individu & Displin Peningktan Kesejahteraan

21 STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

22 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Berdasarkan kesejanjangan kompetensi individu & jabatannya, maka strategi pengembangannya adalah: Pendidikan Formal Tugas Belajar Ijin Belajar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Diklat Fungsional Diklat Teknis Non Diklat Internship (Magang) Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop Peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal baik dalam maupun luar negeri Peningkatan kompetensi melalui pelatihan paling sedikit 80 (delapan puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Peningkatan kompetensi melalui program magang maksimum 1 (satu) tahun (instansi pemerintah & swasta) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

23 PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN (80 JP/tahun)
1. Pendidikan dan pelatihan 2. Seminar 3. Kursus 4. Penataran 5. Praktek kerja, di instansi pusat dan daerah 6. Pertukaran PNS dan Swasata INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

24 Kompetensi Berdasarkan UU ASN
Adalah Pengetahuan, Keterampilan, Sikap/Perilaku yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

25 KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG DIBUTUHKAN (UU No
KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG DIBUTUHKAN (UU No. 5 dan 30/2014) Teknis Sosio- Kultural Pemerintahan Manajerial

26 STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
STRATEGI PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMAL ASN (S-1 s/d S-3) STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI KERJA STRATEGI PEMAGANGAN BAIK DI INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA (1 TAHUN) KOMPETENSI SOSIO PEMERINTHAN & KULTURAL KOMPETENSI MANAJERIAL KOMPETENSI TEKNIS SESUAI BIDANG ASN BERKELAS DUNIA

27 Training & Development
Diklat untuk Membangun SDM Aparatur Profesional Training & Development

28 Pelayanan publik kelas satu (first-class public services)
PETA JALAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA INOVATIF PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA INOVATIF BAGI ASN Mendorong berpikir kreatif (berorientasi pada kebaruan, kebermanfaatan, dan memberikan solusi) Membuahkan perilaku baru (cara bekerja inovatif yang lebih cepat dan lebih baik) Menghasilkan karya cipta yang mampu menjadi solus, lebih bermanfaat, berkesinambungan dan dapat direplikasi PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA Permasalahan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks Tuntutan kinerja tinggi bagi setiap ASN menjadi keniscayaan Diperlukan terobosan diklat dan budaya kerja untuk menyikapinya DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI ASN Berbasis pada kompetensi yang harus dimiliki Bertujuan untuk mencapai kompetensi yang harus dipenuhi Menggunakan metode pembelajaran inovatif TERWUJUDNYA ASN BERKELAS DUNIA Pelayanan publik kelas satu (first-class public services)

29 K T E R I M A S H LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PEDULI INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL


Download ppt "Kebijakan Pengembangan Kompetensi APARATUR SIPIL NEGARA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google