HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM

Presentasi berjudul: "HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM"— Transcript presentasi:

1 HUKUM DALAM ARTI TATA HUKUM
ISNAINI, SH. M.HUM

2 Aturan sejenis dan yang pernah berlaku dan tetap Recht
Pengertian Tata Hukum Tata Hukum berasal dari Bahasa Belanda “Recht Orde” (Susunan Hukum) memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. “yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup Tata hukum dalam pelaksanaannya berlangsung selama pergaulan hidup manusia berkembang. Oleh karena itu tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu, di tempat tertentu yg dst dgn Hukum positif (Ius Constitutum). Aturan sejenis dan yang pernah berlaku dan tetap Recht

3 LAHIRNYA TATA HUKUM INDONESIA
Kapan Lahirnya Tata Hukum Indonesia? Periode I : sebelum 17 Agustus 1945, berlaku : 1. Tata Hukum Kolonial 2. Tata Hukum Adat Periode II : setelah 17 Agustus 1945, berlaku : 1. Tata Hukum Nasional 3. Tata Hukum Kolonial  B.W., KUHP Tata Hukum Indonesia  2 (dua) periode :

4 GAMBARAN SEJARAH HUKUM INDONESIA
ADAT VOC Vereenigde Oost Indische Compagnie AB RR IS JEPANG UUD 45 170845 RIS 1949 UUDS 1950 1959 SAAT INI INGGRIS SBL BLD PENJAJAHAN BELANDA

5 SEBELUM BELANDA Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada beberapa daerah (setelah Islam masuk pada abad VII-XIII) Hukum Islam dan Hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah

6 KEMBALI KE PEMERINTAHAN BELANDA JAMAN PENJAJAHAN JEPANG (1942-1945)
Tujuan VOC: perdagangan rempah-rempah dari orang pribumi dan meraih keuntungan di pasar eropa Memiliki hak istimewa (octrooi) dari pemerintah Hindia Belanda (HB) untuk daerah perdagangan yang konkordan dengan hukum Belanda kuno (Oud Nederlandsrecht) berupa hukum disiplin (tuchtrecht): hak atas pelayaran Perdagangan Membentuk angkatan perang Mendirikan benteng Mencetak uang Hukum yang berlaku pada masa VOC Statuta Hukum adat dan pribumi Hukum perdagangan Hukum pendatang di luar Eropa VOC ( ) Daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Bataafche Republiek yang kemudian diubah menjadi Koninlijk Holand MASA DEANDLES ( ) Tugas utama mempertahankan tanah jajahan sementara menghadapi kemungkinan serangan Inggris Bidang pemerintahan: Membagi Jawa menjadi 9 karasidenan Bidang hukum Tidak mengganti peraturan yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi Hukum pribumi tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan perintah yang diberikan atau dasar-dasar umum keadilan dan kepatutan demi keamanan umum MASA PENJAJAHAN PEMERINTAH BELANDA MASA RAFFLES (INGGRIS) 1816: melalui konvensi London (1814) Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Belanda Peraturan per-UU-an mulai tertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu: Masa Besluiten Regerings (BR) Masa Regering Reglement (RR) Masa Indische Staatsregeling (IS) KEMBALI KE PEMERINTAHAN BELANDA JAMAN PENJAJAHAN JEPANG ( ) Bidang pemerintahan: membagi pulau Jawa menjadi 19 karasidenan Bidang Hukum: mengganti susunan peradilan Divisin’s court: Wedana/demang dan pegawai bawahannya (beberapa pegawai pribumi) mengadili perkara kecil dan perkara sipil (pembatasan 20 rupyen). Banding ke bopati’s court District’s courts/bopati’s court: Bupati (sebagai ketua), penghulu, jaksa dan pegawai bawahannya berwenang mengadili perkara sipil (21-50 rupyen). Banding ke resident’s court. Resident’s court: Residen (sebagai ketua), para bupati, penghulu, hoof (jaksa), mengadili perkara pidana dengan ancaman hukuman mati dan perkara sipil > 50 rupyen Court of circuit: terdiri dari ketua dan anggota, bertugas keliling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, menganut sistem juri 5-9 pribumi. Raffles tidak mengganti hukum yang berlaku pada pribumi Anggapan hukum yang berlaku adalah hukum Islam Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda pada 1816 sebagai hasil Konvensi London 1814 Membagi Indonesia dalam 2 kekuasaan: Indonesia Timur kekuasaan angkatan laut berkedudukan di Makasar Indonesia Barat kekuasaan angkatan darat berkedudukan di Jakarta Tidak banyak aturan baru, tetap menggunakan aturan sebelumnya berdasar Osamu Seirei no. 1 Tahun 1942: Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan uu dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer

7 JAMAN KEMERDEKAAN 1. 17-08-1945: kemerdekaan Indonesia
# Keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu tata hukum Indonesia * Proklamasi kemerdekaan: “kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia…” * Pembukaan UUD 45: “kemudian daripada itu…. Disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia….” 2. UUD 1945 ( s.d ) a. Kebutuhan UU organik dipenuhi dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 45. b. Bukan kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, karena hanya sementara 3. Konstitusi RIS ( s.d ) a. Aturan peralihan 4. UUDS 1950 ( s.d ) 5. UUD 1945 ( s.d. sekarang) JAMAN KEMERDEKAAN

8 Mengapa sampai saat ini Tata Hukum Kolonial masih berlaku di Indonesia ?
Karena adanya perjalanan sejarah yang panjang dari penjajahan yang dilakukan oleh penjajah kolonial khususnya, penerapan hukum juga dari masa lalu yang diterapkan sudah menjadi darah daging dalam dunia hukum di Indonesia sehingga mempengaruhi hampir semua aspek, bukan hanya pada aspek agraria semata melainkan perbedaan pandangan terhadap Hak Azazi Manusia (HAM) dan menghindari terjadinya kekosongan Hukum atau kevakuman Hukum. Aspek-aspek lain juga ikut terpengaruhi terhadap budaya hukum barat yang sejak dulu sudah diterapkan. Saat ini Negara Indonesia belum bisa sepenuhnya untuk mengganti Tata Hukum Kolonial, karena masih terdapat sebagian besar dasar hukum Belanda yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif (IUS CONSTITUM), contohnya : KUH Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang dan sebagainya. Apa dasar hukumnya ? Perpres No.2 tahun 1945 yang berbunyi “Segala badan Negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 selama bulan diadakan yang baru menurut UUD 1945, masih berlaku asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Pasal II, aturan peralihan UUD 1945 (sebelum diamandemen) Pasal I, aturan peralihan UUD 1945 (setelah empat kali diamandemen) Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dasar prinsip Unifikasi dan Kodifikasi, yaitu memberlakukan seluruh wilayah Indonesia dengan hukum yang sama dalam sistem Hukum Nasional.

9 SEKIAN DAN TERIMA KASIH
“Semoga mudah dipahami”