Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Presentasi berjudul: "Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah"— Transcript presentasi:

1 Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat – BAPPENAS Disampaikan dalam Sosialisasi Revisi RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Peraturan Gubernur RAD-PG Se-Kalimantan Timur Tahun 20017 Samarinda, 01 Agustus 2017

2

3 PILAR RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
01 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan, BKKBN/Badan KB, PPPA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja. 1 02 PENINGKATAN AKSESBILITAS PANGAN YANG BERAGAM Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Sosial, 2 03 PENINGKATAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan  3 04 PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Kementerian Agama, Dinas PUPR/Cipta Marga, Dinas Kominfo 4 05 KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI Bappeda, Biro Kesra, Biro Ekonomi 5 *) SOTK OPD menyesuaikan kondisi daerah

4 10 LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN RAD-PG
Penetapan Tim Pengarah dan Tim Teknis Sidang Pleno I untuk Langkah Penyusunan Rancangan RAD-PG OPD menyusun RAD-PG (matriks kegiatan dan budgeting) berdasarkan Pilar Sidang Pleno II (Tiap Pilar menyajikan rancangan RAD-PG) Penyempurnaan dan Finalisasi Rancangan RAD-PG ke Review Rancangan RAD-PG (Provinsi ke Pusat, Kab/Kota ke Provinsi) Penyampaian hasil review Penyempurnaan rancangan RAD-PG Pengesahan RAD-PG dalam Bentuk Peraturan Daerah (Pergub, Perbub/Perwali) Sosialisasi RAD-PG ke Kabupaten Kota (khusus provinsi) 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10

5 Sistematika Penyusunan BAB I
BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah pangan dan gizi Instansi yang terlibat 1.2 Tujuan Penyusunan Mengintegrasikan dan menyelaraskan pangan dan gizi Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan Panduan bagi kab/kota dalam menyusun RAD-PG 1.3 Dasar Hukum Penyusunan

6 Sistematika Penyusunan BAB II (1)
BAB II. PERAN PANGAN DAN GIZI DALAM PEMBANGUNAN 2.1 Situasi Pangan dan Gizi 2.1.1 Situasi Pangan Ketersedian pangan Distribusi dan harga pangan Konsumsi pangan 2.1.2 Situasi Gizi Stunting pada anak balita Wasting pada anak balita Gizi Kurang (underweight) pada anak balita Kegemukan pada anak balita dan dewasa Kurang energi kronis pada ibu hamil Menyusui ASI Eksklusif Sumber data untuk untuk situasi di provinsi dan kab/kota dapat menggunakan data dari BPS dan atau pelaporan rutin Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Sumber data untuk untuk situasi di provinsi dan kab/kota dapat menggunakan riset nasional seperti Riskesdas dan PSG, dan juga pelaporan rutin dari Dinas Kesehatan

7 Sistematika Penyusunan BAB II (2)
BAB II. PERAN PANGAN DAN GIZI DALAM PEMBANGUNAN 2.2 Konsekuensi Pangan dan Gizi dalam Pembangunan 2.3 Kebijakan Provinsi dalam Pembangunan Pangan dan Gizi Kebijakan yang dimaksud adalah peraturan/regulasi/surat keputusan kebijakan lokal yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov/Pemda dalam bidang pangan dan gizi. Misal: Perda ASI, One day no rice, dsb 2.4 Tantangan dan Hambatan Kunci Identifikasi dan pemetaan kemungkinan munculnya tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan RAD-PG dan rencana untuk menindaklanjutinya

8 Sistematika Penyusunan BAB III (1)
BAB III. RENCANA AKSI MULTISEKTOR 2.1 Outcome Utama, Output, dan Intervensi Skor PPH, Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari), Konsumsi ikan (kg/kap/tahun), Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen), Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen), Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen), Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen), Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita (persen), Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen), Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen) Sumber data untuk beseline (situasi awal) di provinsi dan kab/kota dapat menggunakan riset nasional seperti Riskesdas dan PSG, dan juga pelaporan rutin dari Dinas Kesehatan dan Dinas pertaian/ketahanan pangan Target atau dalam akhir periode RAD-PG dapat menggunakan target pada RPJMD dan Rencana Strategi OPD terkait

9 Sistematika Penyusunan BAB III (2)
BAB III. RENCANA AKSI MULTISEKTOR Outcome Antara (11) Produksi padi (juta ton), (12) Produksi jagung (juta ton), (13) Produksi kedelai (juta ton), (14) Produksi gula (juta ton), (15) Produksi daging sapi (ribu ton), (16) Produksi ikan (juta ton) diluar rumput laut, (17) Produksi garam (juta ton) 2.2 Prinsip dan Pendekatan Kunci Pendekatan Multisektor Sensitif gender Kesetaraan Keberlanjutan Sejalan dengan RPJMN, RPJMD dan regulasi pemerintah lainnya Sumber data untuk beseline (situasi awal) di provinsi dan kab/kota. Outcome antara tidak bersifat wajib, disesuaikan dengan produksi dan data yang ada pada Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Target atau dalam akhir periode RAD-PG dapat menggunakan target pada RPJMD dan Rencana Strategi OPD terkait

10 Sistematika Penyusunan BAB III (3)
BAB III. RENCANA AKSI MULTISEKTOR 2.3 Penguatan RAD-PG Multisektor Legal aspek Perencanaan penganggaran Implementasi Monitoring dan evaluasi

11 Sistematika Penyusunan BAB IV
BAB IV. RENCANA PELAKSANAAN RENCANA AKSI 4.1 Kerangka Kelembagaan 4.1.1 Struktur organisasi (Tim Pengarah dipimpin Sekretaris Daerah, Tim Teknis dipimpin Kepala Bappeda) 4.1.2 Peran sektor swasta dan lembaga masyarakat* (JIKA ADA) 4.1.3 Instansi pelaksana (Pemerintah), dikelompokkan ke dalam Pilar : Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Kelembagaan 4.2 Strategi Pengembangan Kapasitas 4.3 Strategi Advokasi dan Komunikasi 4.4 Pendanaan Indikatif 4.5 Strategi Pemantauan dan Evaluasi

12 Sistematika Penyusunan BAB V
BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 4.1 Indikator yang Dipantau 4.2 Waktu dan Pelaksana Pemantauan 4.3 Pelaporan Hasil Pemantauan 4.4 Indikator – indikator yang dievaluasi 4.5 Waktu dan Pelaksana Evaluasi 4.6 Pelaporan dan Hasil Evaluasi DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Indikator Kinerja Utama Matriks Anggaran Indikatif Dapat dibuat matriks yang juga memuat frekuensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Utama diseleksi dari Program/Kegiatan yang telah ada dalam Rencana Strategis OPD yang dinilai memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap pangan dan gizi, dan atau kegiatan lainnya di luar Renstra yang sekiranya dinilai mempunyai daya ungkit terhadap pangan dan gizi.

13 CONTOH PERGUB TENTANG RAD-PG