Politik, Administrasi, dan Birokrasi

Presentasi berjudul: "Politik, Administrasi, dan Birokrasi"— Transcript presentasi:

1 Politik, Administrasi, dan Birokrasi
KHAERUL UMAM NOER SAP 2. SPS MIA UMJ umamnoer.com

2 4 paradigma administrasi
Administrasi terpisah dari politik, di mana titik beratnya adalah legal-prosedural. Dinamika politik tidak berpengaruh pada administrasi, dan sebaliknya. Administrasi sepenuhnya bertujuan untuk melayani dan implementasi kebijakan. Administrasi adalah sub-ordinat dari politik, di mana administrasi menjadi “pendukung” fungsi politik dari sebuah sistem politik. Pengambil kebijakan akan memberikan wewenang kepada administrator untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut umamnoer.com

3 4 paradigma administrasi
Administasi bertujuan untuk meningkatkan “scientific content” dalam proses politik dan perumusan kebijakan. Asumsinya: hanya dengan menggunakan “policy science” dan “policy analysis” dalam pembuatan kebijakan, sehingga “irrationality of politics” dapat dikurangi secara perlahan. Administrasi berkontribusi ke politik dengan efisiensi dalam implementasi kebijakan. Fokus utamanya lebih pada alasan kalkulasi ekonomis, yakni efisiensi akan menekan biaya, baik dalam proses perumusan maupun implementasi. umamnoer.com

4 Memisahkan administrasi dan politik?
Kemunculan dikotomi ini pada era sebelum PD II  Woodrow Wilson dan Max Weber Ada dua alasan: (1) baik Wilson, Goodnow, dan Weber merujuk pada “British Parliamentary System”, di mana nilai-nilai dari netralitas politik dari administrator (civil servant) dikombinasikan dengan doktrin mengenai tanggungjawab pemerintah. (2) dikotomi ini muncul dalam era kebangkitan partai politik modern. Asumsinya, kebangkitan partai politik modern akan membawa “efek negatif” pada pelaksanaan tugas administrator. umamnoer.com

5 Memisahkan administrasi dan politik?
Dikotomi antara administrasi dan politik tidak lepas dari model fungsional, yang melihat bahwa masing-masing pihak memiliki fungsinya sendiri-sendiri  4 fungsi dasar: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Perspektif tradisional melihat dikotomi, bahwa administrasi berfokus pada pelaksanaan kebijakan, yang wewenang untuk itu diberikan oleh pembuatan kebijakan. Di luar wewenang tersebut, administrator memiliki kewenangan yang amat terbatas, utamanya dalam implementasi dan evaluasi. umamnoer.com

6 Memisahkan administrasi dan politik?
Aktivitas administrasi bisa bersifat aktif, langsung, dan jelas dalam hal implementasi kebijakan. Mungkin saja administrator memiliki kewenangan lebih, namun itu karena pembuat kebijakan memilih untuk meminta pertimbangan administrator. Ada kemungkinan lain, bahwa pembuat kebijakan (politik) berbagi dengan administrasi, yakni dalam hal menentukan tujuan (umumnya politik), membuat kebijakan (campuran), mengatur kebijakan (campuran), dan pelaksanaan kebijakan (umumnya administrasi). umamnoer.com

7 Memisahkan administrasi dan politik?
Karena administrasi tidak memiliki akses selain pada implementasi, maka administrator dibebankan tugas-tugas untuk mendetailkan legislasi, mendefinisikan program, menentukan level performa, dan mengujicobakan berbagai komponen penilaian. Gambaran umumnya: administrasi memiliki kebebasan dalam implementasi, yang didasarkan pada delegasi wewenang, namun tidak memiliki kebebasan dan dalam fungsi lainnya. umamnoer.com

8 Pertanyaan dan konsekuensi
Jika administrator dan politisi (pembuat kebijakan) tidak terpisah secara fungsi, bagaimana membedakan dua ranah, bagi politik dan administrasi? Jika administrator secara sadar masuk dalam ranah penyusunan agenda kebijakan dan formulasi kebijakan, apakah mereka “masuk” ke dalam ranah politik? Karena wewenang yang dimiliki oleh administrator sangat terbatas, maka administrator kehilangan kemampuannya untuk “berimprovisasi”. Sering terjadi saling lempar tanggungjawab ketika sebuah kebijakan bermasalah. Pembuat kebijakan berdalih kalau mereka hanya membuat, sedangkan administrator berdalih kalau mereka hanya mengimplementasikan. umamnoer.com

9 Membaurkan politik dan administrasi, bagaimana dengan birokrasi?
Dalam dikotomi antara politik dan administrasi, birokrasi ditujukan untuk melayani sepenuhnya kepentingan masyarakat. Tujuan dari administrator (birokrat) adalah untuk menyediakan “kompetensi netral” dalam implementasi kebijakan, bahwa administrasi berada di luar ranah politik. Dikotomi ini nyata gagal dalam banyak negara, dan berdampak pula pada birokrasi. umamnoer.com

10 “Kompetensi Netral” Kompetensi netral atau neutral competence adalah prasyarat mutlak dalam birokrasi (setidaknya menurut versi dikotomi).  Kompetensi netral meliputi tiga aspek: keahlian, netralitas, dan hirarki. Bahwa administrator membuat kontribusi yang didasarkan pada keahlian mereka dalam pembuatan kebijakan, sambil menjaga jarak dari ranah politik, dan sedapat mungkin menjaga hirarki struktural dari pengaruh politik. umamnoer.com

11 Netralitas birokrasi Netralitas politis birokrasi  birokrasi tidak berpolitik? Birokrasi tidak boleh berpihak? Netralitas politis adalah doktrin yang menuntut para pelayan publik untuk tidak ikutserta dalam aktivitas yang mempengaruhi kemampuan dan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas-tugas melayani masyarakat. Mereka dituntut untuk netral, tidak berpolitik praktis, dan tidak memihak pada pihak-pihak manapun. Tujuan mereka hanyalah untuk melayani masyarakat. umamnoer.com

12 Netralitas Birokrasi Politik dan kebijakan terpisah dengan administrasi. Tugas utama birokrat adalah eksekusi kebijakan. Birokrasi didasarkan pada jasa dan layanan, bukan pada afiliasi partai. Birokrat tidak terlibat dalam aktivitas partai politik. Birokrat tidak memperlihatkan pandangan pribadi mereka terhadap kebijakan. Birokrat memberikan saran yang objektif kepada pengambil kebijakan. Birokrat mengeksekusi kebijakan secara loyal, terlepas dari opini dan kepentingan pribadi mereka. umamnoer.com

13 Membaurkan politik dan administrasi, bagaimana dengan birokrasi?
Netralitas birokrasi menghasilkan mentalitas birokrat. Berbagai proses dalam perumusan kebijakan tidak lagi mutlak sepenuhnya politik.  administrator pun ikut bergabung, termasuk juga akademisi dan praktisi. Aktivitas dalam arena pengambilan kebijakan (Kingsdon): (1) problem articulation, (2) discovery of policy alternatives, (3) political processes. Ketiga arena tersebut tidak lagi dilihat sebagai domain utama politik. umamnoer.com

14 Membaurkan politik dan administrasi, bagaimana dengan birokrasi?
Menghilangnya batasan antara politik dan administrasi berdampak langsung pada birokrasi. Asumsi bahwa administrasi tidak terpengaruh politik jelas hanyalah pepesan kosong. Loyalitas birokrasi bisa bergeser sejalan dengan perubahan politik  peta politik mempengaruhi kinerja birokrasi. Pertanyaannya adalah, apakah birokrasi bisa mempengaruhi politik? umamnoer.com

15 Pengaruh birokrasi pada politik
Pembuat kebijakan adalah “sekelompok orang tolol yang hanya tahu mengenai membuat kebijakan”  wewenang birokrat untuk mengimplementasikan kebijakan. Birokrat bebas dari “agenda pribadi”?  birokrat sebagai “para pembisik” Birokrat tidak hanya memberikan saran pada pembuat kebijakan, namun juga memberikan “tekanan” kepada pembuat kebijakan, utamanya melalui “interest group”. umamnoer.com

16 Politik dan administrasi sebagai “bounded rationality”
Prinsip atas rasionalitas yang dituju  pada dasarnya organisasi berorientasi tujuan, segala hal dilakukan untuk mencapai tujuan. Prinsip adaptasi  beri “waktu” bagi pembuat kebijakan untuk memahami kompleksitas masalah agar bisa mencapai tujuan. Prinsip ketidakpastian  pada dasarnya setiap keputusan menghadapi ketidakpastian, maka dibutuhkan kalkulasi atas seluruh keputusan. Prinsip maksimasi hasil (trade-off)  kebijakan diambil di antara seluruh alternatif yang paling maksimal memberikan hasil. umamnoer.com

17 Benang kusut administrasi dan politik
Tiga sisi: pengambil kebijakan (kebanyakan politisi yang miskin pengetahuan dan minim pengalaman), aparatus administrasi (kebanyakan karir, kaya pengalaman, dan mudah beralih loyalitas), dan kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah sisi ketiga yang paling rawan. Berisikan akademisi, NGO, CSO, pengusaha, dll. Kelompok kepentingan bisa memberikan legitimasi atau deligitimasi pada pembuat kebijakan atau aparatus administrasi. Ketiga sisi ini berperan penting dalam pengambilan kebijakan dalam konteks “bounded rationality”  harus diingat bahwa kebijakan tidak bisa mencla-mencle. Rasionalitas menjadi penting. umamnoer.com