KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Presentasi berjudul: "KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT"— Transcript presentasi:

1 KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2 TUJUAN Mata kulian ini bertujuan agar pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat memahami dan mempraktekan teori, prinsip dan strategi Pemberdayaan masyarakat

3 RINCIAN MATA KULIAH

4 DAFTAR BUKU J, Nasikun, 1995, Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta : Andi Offset. Kutut Suwondo, 2005, Civil Society Di Aras Lokal: Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Pedesaan Jawa, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Percik. Permendagri RI Nomor 7 Tahhun tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Bandung : Fokus Media. Sunyoto Usman,2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sutoro Eko, 2002, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Dese mber 2002.

5 PEMBERDAYAAN Pemberdayaan : Empowerment
Power artinya yang punya kekuatan untuk memberdayakan. Peberdayaan: memberi kemampuan kepada orang yang lemah (Sobahi dan Suhana, 2011)

6 Definisi Pemberdayaan Menurut Para Ahli
Kindervatter “People gaining and understanding of and control over social, economic, and/or political forces in order to improve their standing in society”. (Masyarakat mendapatkan pemahaman tentang kontrol sosial, ekonomi politik agar dapat meningkatkan kedudukannya di masyarakat) Wallerstein (1992) “Empowerment is a social action process that pramates participation of people, organizations, and communities, toward the goal of increasing individual and community control, political effeciency, improved quality of community life and social justice”. (Pemberdayaan adalah proses aksi sosial yang mana membutuhkan partisipasi orgranisasi kemasyarakat dan masyarakatnya sendiri untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kontrol indovidu dan sosial, efisiensi poltik dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan keadilan sosial)

7 Chambers (1995) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable”

8 Steward (1994) Pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu atau masyarakat lemah agar dapat mengeidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

9 Masyarakat ... adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama ... sebagai suatu kesatuan hidup manusia, yang menempati suatu wilayah nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas. Segi statis : Struktur Masyarakat; Segi dinamis: Fungsi Masyarakat

10 Masyarakat Masyarakat : sistem sosial Menurut Tatang M Amirin (1984):
Suatu hubungan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur.

11 Nasikun (1985) Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarkat tersebut bersifat struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse (bermacam-macam). Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua ciri: horizontal: adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. Vertikal: adanya perbedaan yang cukup tajam (suku bangsa, agama adat dan kedaerahan; ciri masyarakat bersifat majemuk).

12 Evolusi Masyarakat Masyarakat Tradisional Masyarakat Transisi
Berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan Secara geografis berada di daerah terpencil dan sulit terjangkau Masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem Peralatan dan teknologinya sederhana Ketergantungan kepada lingkungan Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik Masyarakat Transisi Adanya pergeseran dalam bidang, misalnya pekerjaan, seperti pergeseran dari tenaga kerja pertanian ke sektor industri Adanya pergeseran pada tingkat pendidikan; mempunya tingkat pendidikan yang meningkat. Mengalami perubahan ke arah kemajuan Masyarakat sudah mulai terbuka dengan perubahan dan kemajuan jaman. Tingkat mobilitas masyarakat tinggi. Biasanya terjadi pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota misalnya jalan raya Masyarakat Modern Menerima hal-hal baru. Menyatakan pendapat baik tentang lingkungannya sendiri maupun luar. Masyarakatnya heterogen System pelapisan sosialnya terbuka Mobilitas sosialnya tinggi Melakukan tindakan secara rasional. Tidak terikat pada tradisi/adat Menghargai waktu. Memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Percaya diri Menghargai harkat hidup orang lain Lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjunjung tinggi suatu sikap dimana imbalan sesuai dengan prestasi yang diberikan

13 Struktur Sosial ... merujuk pada pola interaksi tertentu yang kurang lebih tetap dan mantap, yang terdiri dari jaringan relasi-relasi sosial hirarkis dan pembagian kerja tertentu dan ditopang oleh kaidah-kaidah, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai budaya Jaringan relasi sosial : sejumlah kegiatan-kegiatan interaksi antara pelaku-pelaku tertentu Pembagian pekerjaan : kombinasi atau susunan sejumlah “posisi” sosial yang berhubungan dan saling mengisi

14 Pranata (Institusi Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan)
... Suatu ‘pola regulatif untuk interaktif’, yang kurang lebih mantap, dan terdiri dari sejumlah kaidah atau peraturan, nilai, ideologi, dan sebagainya. Fungsi: Pedoman bagi anggota masyarakat untuk bertingkah laku dan bersikap Menjaga keutuhan masyarakat Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial (social control) Wujud konkritnya adalah ASOSIASI

15 Paradigma Pemberdayaan Masyarakat
Tampaknya pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan pilihan yang harus diambil. Jika tidak menempuh cara ini maka pembangunan akan semakin jauh dari visi dan misi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Dalam pembangunan perekonomian rakyat untuk memberdayakan rakyat hendaklah disertai tranformasi secara seimbang, baik itu tranformasi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan dalam masyarakat antar kekuatan ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pemikiran demikian diperkuat oleh sistem perekonomian kerakyatan.