PROSPEK PEMERINTAHAN HASIL PILKADA 2015

Presentasi berjudul: "PROSPEK PEMERINTAHAN HASIL PILKADA 2015"— Transcript presentasi:

1 PROSPEK PEMERINTAHAN HASIL PILKADA 2015
Oleh. Perkumupulan Untuk Pemilu dan Demokrasi

2 Sebagian besar dari kita melihat pemilu dari sudut panda proses penyelenggaran semata (teknik pemberian suara dan konversi suara menjadi kursi) tanpa melihat hasil pemilu (pemerintahan yang terbentuk dan kebijakan publik yang dihasilkan). Sebagian besar dari kita juga melihat korupsi yang melibatkan kepala daerah dari sudut pandang behavioralis atau perilaku pejabat publik, tanpa melihat pemerintahan hasil pemilu yang terbentuk. Sudut pandang institusionalis melihat latar belakang korupsi dipengaruhi oleh seperangkat sistem/situasi yang memaksa hadirnya korupsi. Tingginya fragmantasi politik dan minoritasnya koalisi partai politik pendukung kepala daerah terpilih menjadi faktor pendukung hadirnya ketidak-efektifan pemerintahan yang menyulitkan pengambilan keputusan dan berujung pada kebijakan publik berbasiskan transaksi. Rumusan masalah: berusaha untuk menelaah lebih jauh bagaiamana prospek pemerintahan daerah hasil pilkada serentak 2015 ditengah tingginya fragmantasi politik di parlemen dengan mengkomparsikan indeks ENPP dengan koalisi partai politik pengusung kepala daerah ? Latar belakang

3 Penelitian ini dibagi kedalam tiga lokus daerah pilkada:
Tujuh Provinsi yang menyelenggarakan pilkada. 27 daerah kabupaten/kota yang dimenangkan oleh incumbent. Daerah pilkada yang dimenangkan oleh calon kepala daerah perempuan. Indeks effective number party in parliament (Indeks ENPP) menjadi tools utama untuk mengukur tingkat fragmantasi politik di DPRD. Laakso dan Taagepera (Laakso & Taagepera , 1979) rumus indeks ENPP dengan logika semakin tinggi indeks ENPP semakin terfragmantasi : n n ENPP= 1 / (∑ S i) = 1 / (S1 + S2 + S3 + S Sn) F = 1 - ∑ (S i)2 = 1 – 1/ENPP i= i=1 Fokus dan lokus kajian Jumlah Partai Tingkat Jarak Ideologis Rendah Tinggi 3 – 5 Multipartai Moderat Multipartai terbatas namun terpolarisasi >5 Multipartai Ekstrim Multipartai Terpolarisasi (Satori 1976 :124 – 126, 288 – 289 dalam Ambardi 2009: 11)

4 Indeks ENPP DPRD Provinsi
(sumber diolah dari jumlah kursi DPRD Provinsi dan rumus indeks ENPP)

5 Kepala Daerah Terpilih Presentase Kursi Koalisi
Nama Daerah Kepala Daerah Terpilih Partai Koalisi Jumlah Kursi DPRD Jumlah Kursi Koalisi Presentase Kursi Koalisi Provinsi Bengkulu Ridwan Mukti & Rohidin Mersyah Nasdem, PKPI, Hanura, PKB 45 10 22% Provinsi Sumatera Barat Irawan Prayitno & Nasrul Abit PKS, Gerindra 65 15 23% Provinsi Jambi Zumi Zola & Fachrori Umar Nasdem, PKB, PAN 55 14 25% Provinsi Sulawesi Tengah Longki Djanggola & Sudarto Gerindra, PAN, PKB, PBB 13 29% Provinsi Kepulauan Riau M Sani & Nurdin Basirun Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP 17 38% Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor & Rudy Resnawan PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura 22 40% Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondakambey & Steven O.E PDIP Koalisi minoritas (sumber diolah dari perolehan kursi partai DPRD kabupaten/kota hasil pemilu legislatif 2014, dan

6 Koalisi pemerintahan terputus
Koalisi Pemerintahan Pusat Koalisi Pemerintahan Provinsi Partai Koalisi Keterangan Konkuren Koalisi Pemerintahan Jokowi-JK KIH Koalisi Oposisi KMP Provinsi PDIP Nasdem PKB Hanura PKPI PAN PPP Gerindra Golkar PKS Demokrat Provinsi Bengkulu Nasdem, PKPI, Hanura, PKB Tidak konkruen Provinsi Sumatera Barat PKS, Gerindra Konkruen dengan oposisi Provinsi Jambi Nasdem, PKB, PAN Konkuren dengan pemerintah pusat Provinsi Sulawesi Tengah Gerindra, PAN, PKB, PBB Provinsi Kepulauan Riau Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, PPP Provinsi Kalimantan Selatan PDIP, Gerindra, PKS, PAN, Hanura Provinsi Sulawesi Utara Konkruen dengan pemerintah pusat Koalisi pemerintahan terputus

7 Indeks ENPP daerah incumbent

8 Koalisi pendukung pemerintahan incumbent

9 Indeks ENPP & peta koalisi kepala daerah perempuan terpilih
No Nama Daerah ENPP Persentase Kursi 1 HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI KAB. BIMA 9.9 31% 2 SITI U SURUWAKY KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 9.6 48% 3 Hj. RATU TATU CHASANAH, SE, M. Ak KAB. SERANG 9.4 58% 4 HJ. IRNA NARULITA, SE., MM. KAB. PANDEGLANG 9.1 52% 5 Dr. CELLICA NURRACHADIANA KAB. KARAWANG 8.5 22% 6 Dr. Hj. FAIDA, MMR KAB. JEMBER 8.2 34% 7 HJ. INDAH PUTRI INDRIANI, S.IP, M.SI KAB. LUWU UTARA 8.1 40% 8 Dr. MIRNA ANNISA, M.Si KAB. KENDAL 9 HJ.AIRIN RACHMI DIANY,SH.,MH KOTA TANGERANG SELATAN 44% 10 Dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG KOTA BONTANG 7.9 11 SRI SUMARNI, SH, MM KAB. GROBOGAN 7.7 12 Chusnunia Chalim KAB. LAMPUNG TIMUR 7.6 24% 13 DR (H.C) IR. Tri Rismaharini, MT KOTA SURABAYA 7.1 26% 14 Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM KAB. NUNUKAN 15 Hj. Badingah,S.Sos KAB. GUNUNG KIDUL 6.8 68% 16 HARYANTI KAB. KEDIRI 64% 17 VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN KAB. MINAHASA UTARA 6.7 30% 18 Dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI KAB. SRAGEN 6.4 19 Hj. SRI HARTINI, SE KAB. KLATEN 5.6 36% 20 I Gusti Ayu Mas Sumantri, S.Sos, M.Ap KAB. KARANGASEM 5.1 20% 21 HJ. ANNA SOPHANAH KAB. INDRAMAYU 4.8 22 CHRISTIANY EUGINIA PARUNTU KAB. MINAHASA SELATAN 4.7 23 Rita Widyasari, S. Sos., MM., Ph. D KAB. KUTAI KARTANEGARA 4.2 24 Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos KAB. TABANAN 2.9 55% Indeks ENPP & peta koalisi kepala daerah perempuan terpilih

10 Indeks ENPP & peta koalisi wakil kepala daerah perempuan terpilih
No NAMA DAERAH ENPP PRESENTASE KURSI 1 NETI HERAWATI, S.Sos KAB. KEPAHIANG 10.6 32% 2 Drh. MARIA GEONG, Ph.D KAB. MANGGARAI BARAT 10.2 33% 3 Hj. Yulis Suti Sutri KAB. KAUR 9.3 20% 4 Hj. Andi Merya Nur, S.IP KAB. KOLAKA TIMUR 9.2 31% 5 Hj. Hairiah, S.H., M.H. KAB. SAMBAS 36% 6 Hj. SOFIA JOESOEF, S.H KAB. BATANGHARI 8.8 23% 7 Hj. Suwarti, S.IP KAB. MUSI RAWAS 49% 8 PAULINA, S.E., M.Si KAB. SIGI 9 YULI HASTUTI, SH KAB. PURWOREJO 7.9 10 Sri Muslimatun, M. Kes KAB. SLEMAN 7.2 42% 11 Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti KAB. NATUNA 7.1 25% 12 DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.ECON KAB. PURBALINGGA 60% 13 Cory Sri Waty Sebayang KAB. KARO 14 Dra. Hj. Tuty Hamid KAB. BANGGAI LAUT 6.8 37% 15 Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, MM., MHP KAB. LAMONGAN 92% 16 Dra. WINDARTI AGUSTINA KOTA MAGELANG 6.4 17 Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU KOTA SEMARANG 6.1 18 Ir. Hj. ARINI HARIMURTI KAB. PEKALONGAN 5.7 27% 19 Hj. SRI MULYANI KAB. KLATEN 5.6 34% 20 Ilmiati Daud, SE, M.Si KAB. WAKATOBI 4.6 48% 21 SYERLY ADELYN SOMPOTAN KOTA TOMOHON 4.3 22 Erlina, SP, MH KAB. PESISIR BARAT NA Indeks ENPP & peta koalisi wakil kepala daerah perempuan terpilih

11 Sebagian besar daerah yang melangsungkan pilkada serentak memiliki indeks ENPP rata-rata lebih dari 7 atau terdapat 7 partai politik di DPRD yang relevan untuk mengambil keputusan dan cenderung terfragmantasi. Bangunan koalisi partai politik pengusung kepala daerah tidak memikirkan indeks ENPP yang terbukti dengan sebagian besar kepala daerah terpilih didukung oleh minoritas kursi di DPRD. Secara teoritik ada dua kemungkinan yang terjadi ditengah kondisi demikian: Konflik legislatif dan eksekutif yang berujung pada deadlock pengambilan keputusan. Munculnya kebijakan publik berbasiskan pada transaksi antara eksekutif dan legislatif yang berujung korupsi. Pemilu konkuren serentak nasional (pemilu presiden, DPR, DPD) serentak lokal (pemilu kepala daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) menjadi solusi untuk mencapai mayortas dukungan parlemen terhadap pemerintahan eksekutif terpilih. Kesmipulan