KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PEMBEKALAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS Jalur K1/K2 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Depok, 2 Juni 2016 WISNU SARDJONO SOENARSO Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016

2 Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Integrasi
PEMBENTUKAN KEMENTERIAN Perpres 9/2015 Pendidikan Tinggi Perubahan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Integrasi Teknologi Persaingan Global Perpres 13/2015 Inovasi Penataan Organisasi Permenristekdikti 15/2015

3 LOGO KEMENRISTEKDIKTI

4 UNSUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN
Pemimpin Staf/Pembantu Pemimpin Pengawas Lini/ Pelaksana menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendukung Dukungan yang bersifat substantif meliputi dan tidak terbatas pada tugas di bidang penelitian dan pengembangan, pengembangan sdm, dan pengelolaan data dan informasi.

5 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

6 ORGANISASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
Kemenristekdikti 6 LPNK (BPPT, LIPI, BAPETEN, LAPAN, BATAN, BSN) 121 PTN 14 Kopertis ± 3200 PTS

7 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

8 PP 101/2000 DIKLAT JABATAN PNS DIKLAT BAGI ASN / PNS
DIKLAT PRA JABATAN DIKLAT DALAM JABATAN PRAJABATAN K1 & K2 Gol. II dan III KEPEMIMPINAN Pim Tk I Pim Tk II Pim Tk III Pim Tk IV TEKNIS Umum, Adm Manajemen Substantif FUNGSIONAL Jenjang pertama Jenjang muda Jenjang madya Jenjang utama Fungsional teknis INSTANSI PEMBINA (LAN) INSTANSI PEMBINA PEMBINA TEKNIS INSTANSI PEMBINA PEMBINA JABFUNG KOMPETENSI: KOGNITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK PENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI

9 APARATUR SIPIL NEGARA ……. persoalan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia lebih terkait masalah kompetensi daripada soal jumlah. Rasio jumlah PNS dan jumlah penduduk di Indonesia masih wajar dan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain di Asia….. (Kepala LAN, 2015) “…. dalam penelitian kita tahun 2013, ada PNS di Indonesia yang baru melakukan pelatihan sekali dalam 26 tahun. Jika dibandingkan dengan PNS di Singapura, dalam setahun, mereka punya 100 jam untuk lakukan pelatihan," (Agus Dwiyanto, Kepala LAN)

10 Kompetensi ASN Rendah? APARATUR SIPIL NEGARA
Menurut Penilaian BKN, mayoritas pejabat Eselon I dan II instansi pemerintah memiliki kompetensi yang rendah (Kompas, 7 April 2016)

11 TUJUAN DIKLAT PRAJABATAN
Memberikan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS Memberikan pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan penyelenggara negara, bidang tugas, dan budaya organisasi Menjadikan seorang PNS yang profesional, yang dibentuk oleh nilai dasar PNS, agar mampu melaksanakan tugas dan peran secara profesional sebagai pelayan masyarakat

12 Lulus Diklat Prajabatan
TAHAPAN MENJADI SEORANG ASN - PNS Lulus Seleksi Job Test Lulus Diklat Prajabatan Lulus Tes Kesehatan Sumpah PNS ASN/PNS

13 KENAPA HARUS ADA PELATIHAN
Dilakukan dalam rangka mengurangi/menutup “GAP” antara kompetensi (kecakapan/kemampuan) pegawai dengan persyaratan (permintaan) jabatan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016

14 DASAR DIKLAT PRAJABATAN
UU NO 5 TAHUN 2014 Tentang ASN PP NO 101 TAHUN 2000 Tentang Diklat PNS PERKA LAN NO 15 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan III PERKA LAN NO 16 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II PERKA LAN NO 10 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol I, III & III yang diangkat dari tenaga honorer

15 Pasal 21: PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi
UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN Pasal 21: PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Pasal 70 ayat 2: Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dalam RPP pengembangan kompetensi disebutkan jam wajib 80 JP setahun

16 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

17 VISI, MISI, KEMENRISTEKDIKTI
Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya saing bangsa Misi: Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas Meningkatkan kemampuan Iptek dan Inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi

18 5 ISU POKOK PEMBANGUNAN RISTEK dan DIKTI

19 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenristekdikti
TUJUAN : Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa SASARAN Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi Meningkatnya kualitas kelembagaan iptek dan dikti Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan Menguatnya kapasitas inovasi

20 Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi
Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (1) KEBIJAKAN Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi Meningkatkan angka partisipasi kasar serta jumlah mahasiswa yang berwirausaha, lulusan bersertifikat kompetensi, prodi terakreditasi unggul, mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional, lulusan yang langsung bekarja, LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademiknya, dan calon pendidik dalam mengikuti pendidikan profesi guru STRATEGI PROGRAM Penguatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan No Indikator Program Target 2015 2016 2019 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (Nominal) 26,86% 28.16% 32.56% 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (Nominal) 2.000 2.500 4.000 3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi (Nominal) 55% 60% 75% 4 Jumlah Prodi terakreditasi unggul (Kumulatif) 10.800 12.000 15.000 5 Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional (Nominal) 380 390 420 6 Prosentase lulusan yang langsung bekerja (Nominal) 50% 90% 7 Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik (Nominal) 17 46 8 Jumlah calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru (Nominal) 4.458 5.458

21 Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (2)
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Lembaga Litbang Meningkatkan jumlah perguruan tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia, perguruan tinggi berakreditasi A Mengembangkan jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun, Taman Sains dan Teknologi yang mature, Pusat Unggulan Iptek STRATEGI PROGRAM Penguatan Kelembagaan No Indikator Program Target 2015 2016 2019 1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia (Kumulatif) 2 3 5 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) (Kumulatif) 29 39 194 Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun (Kumulatif) 77 100 4 Jumlah Taman dan Teknologi yang mature (Kumulatif) 6 14 58 Pusat Unggulan Iptek (Kumulatif) 12 15 30

22 Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (3)
Meningkatkan Sumber Daya Litbang dan Pendidikan Tinggi yang berkualitas Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya, jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen Meningkatkan jumlah SDM litbang berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya, jumlah sarpras Iptek dan Dikti yang direvitalisasi STRATEGI PROGRAM Penguatan Sumber Daya No Indikator Program Target 2015 2016 2019 1 Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 (Kumulatif) 23.500 28.000 41.500 2 Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya – perubahan (Nominal) 2.000 3 Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen – komulatif (Nominal) 8.000 10.000 4 Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor (Kumulatif) 3.350 3.700 5.450 5 Jumlah SDM iptek yang meningkat kompetensinya (Nominal) 95 161 205 6 Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi  (Nominal) 126 142 153

23 Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (4)
Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan Meningkatkan jumlah HKI didaftarkan, publikasi internasional dan prototipe hasil litbang STRATEGI PROGRAM Penguatan Riset dan Pengembangan No Indikator Program Target 2015 2016 2019 1 Jumlah HKI yang didaftarkan (Kumulatif) 1.580 1.735 2.305 2 Jumlah publikasi internasional (Nominal) 5.008 6.229 12.089 3 Jumlah prototipe R & D (Nominal) 530 632 1.081 4 Jumlah prototipe laik industri (Nominal) 15

24 Kebijakan, Strategi, Program, Indikator, dan Target (5)
Meningkatkan inovasi Meningkatkan jumlah produk inovasi STRATEGI PROGRAM Penguatan Inovasi No Indikator Program Target 2015 2016 2019 1 Jumlah produk inovasi (Nominal) 10 15 30

25 8 BIDANG PRIORITAS RISET (2014-2025)
1. PERTANIAN DAN PANGAN 2. Energy, New and Renewable Energy 3. KESEHATAN DAN OBAT 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5. TRANSPORTASI 6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN 7. MATERIAL MAJU (Nanotechnology) KEMARITIMAN

26 REFORMASI BIROKRASI

27 REFORMASI BIROKRASI Mengapa Harus Reformasi Birokrasi?
PERMASALAHAN BIROKRASI Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Mengapa Harus Reformasi Birokrasi? Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik

28 Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi
Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dalam sistem manajemen pemerintahan Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi

29 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
TUJUAN Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

30 TUJUAN JANGKA PANJANG REFORMASI BIROKRASI
... diharapkan melalui reformasi birokrasi, pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ... 2014 2019 2025 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

31 Program Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015-2019
1. MANAJEMEN PERUBAHAN Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas Agenda Reformasi Birokrasi Hasil yang Diharapkan 2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat 3 PENGUATAN KELEMBAGAAN Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien 4. PENGUATAN TATALAKSANA Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan,sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur 5. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional 6. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN 7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya 8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. Penguatan Layanan Mahasiswa b. Penguatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan

32 Reformasi Birokrasi Internal Reformasi Pelayanan Publik
SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun , terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu: Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari: a. Reformasi Layanan Mahasiswa b. Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan c. Reformasi Layanan Riset dan Pengembangan d. Reformasi Layanan Kelembagaan e. Quick Wins: Unit Layanan Terpadu Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Reformasi Birokrasi Internal (8 Area Perubahan + Quick Wins) Reformasi Pelayanan Publik Reformasi Layanan Riset & Pengembangan Reformasi Layanan PTK Mahasiswa Reformasi Layanan Kelembagaan Quick Wins

33 KEMENTERIAN RISTEKDIKTI
TERIMA KASIH KEMENTERIAN RISTEKDIKTI 33