RENCANA KERJA KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI."— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA KEGIATAN PENGAWASAN BERSAMA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

2 AGENDA KEGIATAN AUDIT ASET BERMASALAH (RS PENDIDIKAN, GEDUNG DAN BANGUNAN PENDIDIKAN DALAM PENGERJAAN) 1 1 RAPAT SIDANG KABINET DAN DAN ARAHAN PRESIDEN RI AUDIT TUJUAN TERTENTU PADA SATKER PTN, PTN BLU, PTN BH DAN KOPERTIS 2 2 SURAT INSPEKTUR JENDERAL KEMRISTEKDIKTI NOMOR 940/G.G4/TU/2016 TGL 1 SEPTEMBER 2016 TINDAK LANJUT ATAS NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMRISTEKDIKTI DAN BPKP MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK PADA SATKER PTN DAN KOPERTIS 3 PENDAMPINGAN DAN MONEV INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET KEMRISTEKDIKTI PADA SATKER PTN DAN KOPERTIS 4 PENGAWALAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PTN APBN-P 2016 3 ALOKASI APBN-P UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PTN 5

3 1 AUDIT ASET BERMASALAH

4 LATAR BELAKANG Informasi dari Menristekdikti kepada Presiden RI dalam rapat kabinet tentang banyaknya aset bermasalah/ mangkrak berupa Rumah Sakit Pendidikan, Gedung dan Asrama di Kemristekdikti Arahan Presiden RI kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap aset bermasalah di lingkungan Kemristekdikti 23 PTN RUMAH SAKIT PTN BELUM SELESAI, PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN Rp 4,667 TRILYUN 98 PTN GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2015, NILAI Rp 9,100 TRILYUN

5 Permasalahan Aset Bermasalah
KONDISI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PTN Sebaran Lokasi/PTN? Berapa Total Anggaran DIPA Setiap Tahun? Berapa Realisasi DIPA Tiap Tahun? Berapa Progress Fisik/Berita Acara Terakhir? Berapa Nilai yang Masih Terhutang ke Rekanan? Berapa Perkiraan Biaya Penyelesaian? Apa Rencana Pembiayaan Alternatif? GEDUNG DAN BANGUNAN TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN GEDUNG DAN BANGUNAN BERPOTENSI RUSAK BERPENGARUH PADA DAYA TAMPUNG DAN MUTU

6 1 2 TUJUAN AUDIT ASET BERMASALAH
Memperoleh informasi mengenai kondisi aset bermasalah/mangkrak dan belum terselesaikan per 31 Desember dan permasalahannya Mengidentifikasi kemajuan fisik pembangunan sarana dan prasarana yang bermasalah dan kondisi fisiknya Memperoleh informasi mengenai urgensi lanjutan pembangunan sarana dan prasarana, rencana kebutuhan pembiayaan, SASARAN 1 SATKER PTN YANG MEMBANGUN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATKER PTN YANG MASIH MEMILIKI KDP GEDUNG DAN BANGUNAN 2

7 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PADA SATKER PTN

8 GEDUNG DAN BANGUNAN PTN DAN PUSAT DALAM PENGERJAAN (KDP) PER 31 DES 2015
KELOMPOK BARANG PTN PUSAT JUMLAH PTN NILAI KDP JUMLAH SATKER Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian 5 1,686,672,000 - Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan 8 4,947,868,000 Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan 98 9,100,504,027,951 1 (PUSPIPTEK) 229,240,000 Jalan. Irigasi. dan jaringan Dalam Pengerjaan 28 102,722,614,853 Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan 25 319,352,546,753 Tanah Dalam Pengerjaan 10 67,589,498,100 TOTAL 9,596,803,227,657

9 DATA PTN YANG MEMILIKI GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2015
NO NAMA PTN NILAI PER 31 DES 2015 1 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 2,661,340,000 2 INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA DENPASAR 25,363,053,789 3 INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG 6,099,956,270 4 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 10,265,271,782 5 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 86,974,566,901 6 INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 313,019,996,039 7 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 17,351,888,862 8 POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA 159,266,020,200 9 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG 4,615,143,000 10 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 22,042,360,300 11 POLITEKNIK NEGERI BALI 7,153,027,010 12 POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 43,611,276,262 13 POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 64,401,804,709 14 POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 1,662,716,000 15 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 96,993,429,675 16 POLITEKNIK NEGERI BATAM 79,712,548,317 17 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 11,495,649,000 18 POLITEKNIK NEGERI FAK FAK 88,388,805,969 19 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 31,104,528,267 20 POLITEKNIK NEGERI JEMBER 109,488,615,632 21 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 52,953,541,821 22 POLITEKNIK NEGERI KUPANG 105,085,983,800 23 POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 772,337,000 24 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 64,451,000 25 POLITEKNIK NEGERI MADIUN 65,708,974,330

10 DATA PTN YANG MEMILIKI GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2015
NO NAMA PTN NILAI PER 31 DES 2015 26 POLITEKNIK NEGERI MADURA 68,704,933,100 27 POLITEKNIK NEGERI MALANG 278,377,098,600 28 POLITEKNIK NEGERI MANADO 118,274,076,638 29 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF 29,590,501,756 30 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 3,513,800,000 31 POLITEKNIK NEGERI PADANG 11,560,996,320 32 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 111,010,036,748 33 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 45,668,749,700 34 POLITEKNIK NEGERI SAMBAS 58,664,079,900 35 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 21,354,686,800 36 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 6,357,186,638 37 POLITEKNIK NEGERI SUBANG 3,526,055,280 38 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 58,038,356,416 39 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PADANG 95,937,756,608 40 POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL 9,310,876,208 41 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA 52,337,103,720 42 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 9,099,178,293 43 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN 31,147,335,292 44 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH 21,804,337,840 45 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 6,419,801,000 46 UNIVERSITAS ANDALAS 239,989,138,219 47 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 44,349,834,120 48 UNIVERSITAS BENGKULU 23,823,383,250 49 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 101,030,373,170 50 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 499,517,014,889

11 DATA PTN YANG MEMILIKI GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2015
NO NAMA PTN NILAI PER 31 DES 2015 51 UNIVERSITAS CENDERAWASIH 104,292,780,519 52 UNIVERSITAS DIPONEGORO 61,099,663,250 53 UNIVERSITAS HALUOLEO 88,505,088,300 54 UNIVERSITAS HASANUDDIN 444,184,164,638 55 UNIVERSITAS JAMBI 63,881,752,400 56 UNIVERSITAS JEMBER 109,839,242,186 57 UNIVERSITAS JENDERAL SUDIRMAN 15,050,538,145 58 UNIVERSITAS KHAIRUN 56,663,046,150 59 UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 15,181,832,831 60 UNIVERSITAS LAMPUNG 52,412,870,800 61 UNIVERSITAS MALIKULSALEH 76,376,868,563 62 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 33,932,299,021 63 UNIVERSITAS MATARAM 101,936,878,600 64 UNIVERSITAS MULAWARMAN 157,132,618,964 65 UNIVERSITAS MUSAMUS 86,373,044,918 66 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 88,050,347,502 67 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 195,459,070,580 68 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 171,241,200,529 69 UNIVERSITAS NEGERI MALANG 213,077,103,022 70 UNIVERSITAS NEGERI MANADO 314,132,641,810 71 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 41,477,169,382 72 UNIVERSITAS NEGERI PADANG 101,849,898,229 73 UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 12,175,342,442 74 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 549,961,370,652 75 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 359,604,571,205

12 DATA PTN YANG MEMILIKI GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2015
NO NAMA PTN NILAI PER 31 DES 2015 76 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 181,644,340,453 77 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 115,438,235,852 78 UNIVERSITAS PADJADJARAN 295,146,569,320 79 UNIVERSITAS PALANGKARAYA 17,494,122,350 80 UNIVERSITAS PATTIMURA 71,428,557,784 81 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 27,023,981,399 82 UNIVERSITAS RIAU 51,970,413,702 83 UNIVERSITAS SAM RATULANGI 175,149,073,335 84 UNIVERSITAS SAMUDRA 15,904,117,200 85 UNIVERSITAS SEBELAS MARET 170,578,267,930 86 UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA 5,025,157,100 87 UNIVERSITAS SILIWANGI 3,259,374,000 88 UNIVERSITAS SRIWIJAYA 107,095,067,780 89 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 32,611,051,000 90 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 1,542,744,140 91 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 3,307,910,400 92 UNIVERSITAS TADULAKO 43,061,238,650 93 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 190,903,041,675 94 UNIVERSITAS TERBUKA 9,744,455,200 95 UNIVERSITAS TEUKU UMAR 32,695,993,320 96 UNIVERSITAS TIDAR 27,695,865,000 97 UNIVERSITAS TRUNOJOYO 167,179,629,615 98 UNIVERSITAS UDAYANA 485,049,439,668 Grand Total 9,100,504,027,951

13 METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
AUDIT ASET BERMASALAH PENDEKATAN AUDIT/EVALUASI PENYUSUNAN LANGKAH KERJA/JUKNIS MELIBATKAN PERWAKILAN BPKP SELURUH PROVINSI MELIBATKAN DINAS PU PROVINSI/KAB/KOTA KOMPILASI NASIONAL

14 AUDIT TUJUAN TERTENTU PADA SATKER PTN, PTN BLU, PTN BH DAN KOPERTIS
2

15 LATAR BELAKANG OPINI LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015 WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) DASAR PEMBERIAN OPINI WDP ANTARA LAIN CATATAN ATAS SALDO KAS DAN SETARA KAS, PIUTANG, PERSEDIAAN, ASET TETAP, KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN YANG BELUM DISAJIKAN SECARA MEMADAI DAN DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN SECARA LENGKAP, DAN MASIH DIJUMPAI KELEMAHAN PENGENDALIAN YANG BERPENGARUH TERHADAP KEWAJARAN PENYAJIAN SALDO POS-POS NERACA INSPEKTORAT JENDERAL KEMRISTEKDIKTI DITUGASI UNTUK MENYUSUN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS OPINI BPK DI ANTARANYA DALAM BENTUK PEMERIKSAAN PENDAHULUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERPOTENSI MENJADI CATATAN DALAM OPINI BPK DAN UNTUK MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMRISTEKDIKTI. SMBER PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGIAN BESAR TERJADI DI PERGURUAN TINGGI YANG TERSEBAR DI SELURUH INDONESIA

16 TUJUAN AUDIT AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENYAJIAN SALDO ASET LANCAR, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI NEGERI SWASTA SEMESTER I TAHUN 2016 ADALAH UNTUK: MENILAI KEWAJARAN PENYAJIAN POS-POS ASET LANCAR, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET LANCAR, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA YANG BERPOTENSI MEMPENGARUHI KEWWAJARAN DAN PENYAJIAN DALAM LAPORAN KEUANGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN PERBAIKAN ATAS KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL.

17 Permasalahan Laporan Keuangan
KAS DAN SETARA KAS Selisih Kas dengan bukti pendukung Kas dan setara kas lainnya Dana Titipan di Rekening Kas PTN Selisih Kas yang tidak dapat dijelaskan Pengelolaan Uang Muka Kegiatan Belum Memadai Rekening belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan PIUTANG Selisih Piutang dengan bukti pendukung Tidak dilakukan analisis umur piutang Belum ada SOP tentang Piutang PERSEDIA AN Selisih Persediaan dengan stock opname Hasil pengadaan belum tercatat dalam aplikasi persediaan Belum ada SOP tentang Persediaan ASET TETAP Pengadaan tanah tidak sesuai prosedur Serah terima tanah dengan pihak ketiga belum selesai Aset berupa tanah tidak dilaporkan dalam LK/ SIMAK BMN Selisih luas tanah dalam LK dengan dokumen Aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya

18 Permasalahan Laporan Keuangan
ASET TETAP Aset tetap yang tidak diketemukan fisiknya Belum dilakukan kapitalisasi atas aset tetap Aset tetap belum ada nilainya Pengakuan nilai aset tetap berdasarkan SP2D (belum menggambarkan nilai aset tetap seharusnya) Aset tanah dalam sengketa Aset masih dikuasai oleh pihak ketiga Aset belum didukung dengan bukti kepemilikan Aset belum atas nama universitas atau kementerian Bukti kepemilikan aset tidak dapat ditunjukkan Pemanfaatan aset yang tidak ijin menteri keuangan Pemanfaatan labschool tidak menghasilkan PNBP Pemanfaatan rumah dinas melewati batas waktu

19 SASARAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT
24 SATKER PTN BLU AUDIT TERBATAS ATAS PENYAJIAN SALDO POS NERACA ASET LANCAE, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PER 30 JUNI 2016 24 PTN NON BLU DAN POLITEKNIK NEGERI AUDIT TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN OPINI ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 4 PTN BH 76 AUDIT DILAKSANAKAN PADA MINGGU 1-MINGGU 2 BULAN OKTOBER 2016 BERSAMAAN DENGAN PEMANTAUAN TL BPK OLEH TIM BPKP PERWAKILAN, BPKP PUSAT DAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMRISTEKDIKTI SELAMA 12 HARI KERJA PTN BARU 10 KOPERTIS 14

20 METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
AUDIT TUJUAN TERTENTU PENDEKATAN RISK BASED AUDIT BERDASARKAN POTENSI RISIKO PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PENYUSUNAN LANGKAH KERJA/JUKNIS MELIBATKAN PERWAKILAN BPKP SELURUH PROVINSI KOMPILASI NASIONAL

21 MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK PADA SATKER PTN DAN KOPERTIS
3 SATKER PTN YANG POSISI TLHA BPK NYA BELUM TUNTAS

22 LATAR BELAKANG TUJUAN KEGIATAN
Implementasi Rencana Aksi Hasil Audit BPK RI atas Opini Laporan Keuangan Kemristekdikti WAJAR DENGAN PENGECUALIAN Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Kemristekdikti adalah melakukan pendampingan penyelesaian atas tindak lanjut hasil audit BPK untuk mendorong Satuan Kerja untuk melaksanakan rekomendasi BPK secara efektif dan efisien. TUJUAN KEGIATAN Tujuan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. monitoring TLHA BPK meliputi pelaksanaan penyelesaian TLHA tahun 2015 untuk satuan kerja yang diuji petik audit BPK dan TLHA BPK tahun sebelumnya untuk satuan kerja yang telah diaudit oleh BPK namun masih terdapat saldo temuan/rekomendasi hasil audit yang belum diselesaikan

23 4 MONITORING INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
SATKER PTN YANG MELAKSANAKAN INVENTARISASI BMN

24 4 MONITORING INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku Pengguna Barang di lingkungan Kemenristek Dikti bertanggung jawab melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun Tujuan monitoring adalah untuk memastikan proses pelaksanaan Inventarisasi BMN telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN; mengetahui hambatan pelaksanaan Inventarisasi BMN Satker dan memberi masukan kepada satuan kerja terhadap hal-hal terkait masalah pengelolaan BMN Ruang lingkup pendampingan dan monitoring atas Inventarisasi BMN Satker adalah proses pelaksanaan inventarisasi BMN yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindaklanjut.

25 5 PENGAWALAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APBN-P
SATKER PTN PENERIMA ALOKASI SARPRAS APBN-P

26 PENGAWALAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA APBN-P
GAMBARAN UMUM Kemristekdikti dalam tahun 2016 akan mengalokasikan dana APBN-P sebesar Rp700 Milyar untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi kepada 74 PTN Untuk mengawal akuntabilitas pelaksanaannya diperlukan pengawalan pengadaannya sampai dengan akhir tahun 2016 TUJUAN PENGAWALAN Mengawal proses pengadaan barang/jasa dalam bentuk reviu pengadaan barang/jasa seiring dengan pelaksanaan proses pengadaan Melakukan on going monitoring atas pelaksanaan pengadaan/ pembangunan Melakukan verifikasi untuk penyelesaian tunggakan pembayaran atas pekerjaan untuk PTN yang mengusulkan penyelesaian pembayaran tunggakan tahun sebelumnya

27 DISTRIBUSI APBN-P TA 2016 NO NAMA PTN NILAI PEKERJAAN 1
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG 5,000,000,000 Drainase 2 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 10,000,000,000 RSPTN 3 UNIVERSITAS PATTIMURA 14,200,000,000 Gedung 4 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 4,000,000,000 Peralatan 5 UNIVERSITAS RIAU 3,600,000,000 6 UNIVERSITAS SAM RATULANGI 19,956,859,590 7 UNIVERSITAS SAMUDERA 2,116,122,931 8 UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOPEMBER KOLAKA 2,747,410,933 9 UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 15,000,000,000 10 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 17,000,000,000 11 UNIVERSITAS SYIAH KUALA 12 UNIVERSITAS TADULAKO 5,750,000,000 13 UNIVERSITAS TANJUNGPURA 14 UNIVERSITAS TIDAR 15 UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 16 UNIVERSITAS HASANUDDIN 17 UNIVERSITAS INDONESIA 18 UNIVERSITAS JAMBI 19 UNIVERSITAS JEMBER 20 UNIVERSITAS LAMPUNG 21 UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 22 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 15,236,171,586 Sarpras 23 UNIVERSITAS MATARAM 12,136,346,250 Gedung dan Peralatan 24 UNIVERSITAS MULAWARMAN 20,000,000,000 25 UNIVERSITAS MUSAMUS 2,000,000,000

28 DISTRIBUSI APBN-P TA 2016 NO NAMA PTN NILAI PEKERJAAN 26
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO 3,717,232,890 Gedung 27 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 10,000,000,000 28 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 4,200,000,000 Peralatan 29 UNIVERSITAS NEGERI MALANG 23,000,000,000 30 UNIVERSITAS NEGERI PADANG 9,500,000,000 31 UNIVERSITAS NEGERI PAPUA 2,461,221,250 32 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 33 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 34 POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 5,000,000,000 IT 35 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 6,000,000,000 36 POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT 3,000,000,000 37 POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA 38 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 1,122,014,657 39 POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH 40 UNIVERSITAS AIRLANGGA 26,000,000,000 RSPTN 41 UNIVERSITAS ANDALAS 12,500,000,000 Peralatan dan IT 42 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG Jalan landscape 43 UNIVERSITAS BENGKULU 5,500,000,000 44 UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN 45 UNIVERSITAS BRAWIJAYA Gedung dan Sarpras 46 UNIVERSITAS CENDERAWASIH 47 UNIVERSITAS DIPONEGORO 16,000,000,000 48 UNIVERSITAS GADJAH MADA 30,000,000,000 49 UNIVERSITAS HALU OLEO 50 POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA 8,800,000,000

29 DISTRIBUSI APBN-P TA 2016 NO NAMA PTN NILAI PEKERJAAN 51
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 15,000,000,000 Gedung 52 POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 5,000,000,000 Landscape 53 POLITEKNIK NEGERI BATAM 11,000,000,000 Peralatan 54 POLITEKNIK NEGERI CILACAP 12,500,000,000 Gedung dan Masterplan 55 POLITEKNIK NEGERI FAKFAK 56 POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU 10,500,000,000 Peralatan dan Masterplan 57 POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 10,000,000,000 Sarpras 58 POLITEKNIK NEGERI JEMBER 59 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 3,300,000,000 60 POLITEKNIK NEGERI KUPANG 23,218,086,060 Gedung dan Infra 61 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 62 POLITEKNIK NEGERI MADURA 10,096,976,053 Peralatan dan sisa pekerjaan 63 POLITEKNIK NEGERI MANADO 64 POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA 2,300,000,000 65 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 7,500,000,000 66 POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA 5,100,000,000 67 POLITEKNIK NEGERI SAMBAS 24,966,904,400 68 INSTITUT PERTANIAN BOGOR 4,000,000,000 69 INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 511,144,000 70 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN 71 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 8,000,000,000 72 POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TOTAL 699,536,490,600

30 METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWALAN PENGADAAN SARANA PRASARANA APBN P PENDEKATAN REVIU PENGADAAN BARANG/JASA PENDEKATAN VERIFIKASI TUNGGAKAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN SEBELUMNYA PELAKSANAAN MONITORING PROSES MELIBATKAN PERWAKILAN BPKP PADA PTN PENERIMA ALOKASI

31 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN SEP SEP OKT OKT NOP DES M 1- 4 M 3- 4 M 4 M 1- 3 M 3- 4 M 1- 2 MONITORING INVENTARISASI ASET KAK/TOR PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN ANGGARAN, SDM DAN KORDINASI PERSIAPAN SOSIALISASI KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT ASET BERMASALAH QUALITY ASSURANCE PELAKSANAAN AUDIT KOMPILASI NASIONAL HASIL MONEV INVENTARISASI ASET KOMPILASI NASIONAL HASIL AUDIT PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU ASET LANCAR, ASET TETAP, ASET LAINNYA PENDAMPINGAN TL BPK PENGAWALAN PROSES PENGADAAN SARPRAS APBN P

32 PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBIAYAAN KEGIATAN OLEH KEMRISTEKDIKTI (PERWAKILAN BPKP MENGAJUKAN RAB) RENCANA MULAI OKTOBER S.D. DESEMBER BERSAMAAN PENUGASAN KEMRISTEKDIKTI LAINNYA