Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM

Presentasi berjudul: "Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM"— Transcript presentasi:

1 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Pembiayaan Pemerintah Daerah Dalam JKN M. Faozi Kurniawan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM

2 Materi Bagian 1: Kebijakan Keuangan Daerah
Bagian 2: Integrasi Jamkesda Bagian 3: Tantangan ke depan

3 Bagian 1. Kebijakan Keuangan Daerah

4 Penerapan Prinsip Money Follows Function
Kemenkeu, 2016

5 Pembiayaan

6 BPJS Kesehatan, 2016

7 PERANAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH YANG SEMAKIN MENURUN
Secara Nasional, peranan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah terus mengalami penurunan dari 68,3% tahun 2010 menjadi 55,3% pada tahun 2015. Peranan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah di provinsi/kab/kota se Kaltim juga mengalami penurunan dari 75,6% pada tahun 2010 menjadi 63,6% pada tahun 2015. Peningkatan peran PAD Kemenkeu, 2016

8 PERANANAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2010 – 2015
Secara Nasional, peranan PAD dalam pendapatan daerah relatif masih rendah meskipun terus meningkat, dari 18,1% tahun 2010 menjadi 25% pada tahun 2015. Peranan PAD terhadap pendapatan daerah juga meningkat di provinsi/kab/kota se-Kalimantan Tengah, dari 14,7% pada tahun 2010 menjadi 22,5% pada tahun 2015. Hal ini diantaranya disebabkan adanya kebijakan penguatan Local Taxing Power, pendaerahan PBB dan BPHTB serta pengenaan pajak rokok). Implikasinya inefisiensi dan kurang akuntabelnya daerah dalam membelanjakan pendapatannya Fiscal daerah kecil? Kemenkeu, 2016

9 Efisiensi dan Inefisiensi
STRUKTUR APBD PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SE-PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN Dalam kurun waktu tahun , terjadi kenaikan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu tahun terdapat surplus anggaran daerah (realisasi APBD), defisit anggaran terjadi dalam APBD secara Nasional tahun Efisiensi dan Inefisiensi Keterangan: Tahun 2010 – 2013 : Data realisasi APBD Tahun 2014 – 2015 : Data APBD Kemenkeu, 2016

10 Bagan Proporsi Sumber Dana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2016
Tidak untuk dikutip Kab Lhokseumawe Kota Tidore UGM, UNICEF, 2016/2017

11 Bagan Trend Sumber Dana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2014-2016
Kota Tidore Tidak untuk dikutip UGM, UNICEF, 2016/2017

12 Bagan Trend Sumber Dana Kesehatan berasal dari APBD, 2014-2016
Kota Tidore Tidak untuk dikutip UGM, UNICEF, 2016/2017

13 Bagian2. Integrasi Jamkesda

14 Kepesertaan

15 BPJS Kesehatan, 2016

16 Integrasi Jamkesda adalah sinergitas penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema SJSN dan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

17 Beberapa regulasi terkait pelaksanaan Integrasi Jamkesda
No Regulasi Pasal Keterangan 1 UU nomor 40 tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 4 Kepesertaan bersifat wajib 2 UU nomor 24 tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 4 dan 14 3 Perpres nomor 111 tahun 2013 Tentang Perubahan Perpres nomor 12 Pasal 6A Penduduk yang belum ikut dalam JKN dapat didaftarkan Pemda Pasal 16, ayat 1a Iuran dibayar Pemda Pasal 23 Perawatan di Kelas III 4 Perpres nomor 19 tahun 2016 Pasal 16A Besaran iuran= Rp ,- dan belaku sejak 1 januari 2016

18 Beberapa regulasi terkait pelaksanaan Integrasi Jamkesda
No Regulasi Pasal Keterangan 4 Nota Kesepahaman Dirut BPJS Kesehatan dengan Mendagri nomor: 006/MoU/0614 dan 440/3149A/SJ Pasal 2 Tanggungjawab Kemendagri mendorong integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan 5 PKS Dirkumkomhal BPJS Kes dengan Dirjen Otda nomor: 523/KTR/1214 dan 440/5191/OTDA Pasal 4 Kewajiban Dirjen Otda mendorong integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan 6 Perpres no 74 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan 7 Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (disusun oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional). Jamkesda berintegrasi ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya tahun 2016. 8 Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 202 tahun 2014 tentang Pendaftaran Peserta PPU dan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemda Pasal 6 Pendaftaran integrasi Jamkesda berdasarkan PKS

19 Peta Jalan JKN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Jamkesda Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96,4 juta PBI BPJS Kesehatan, 2016

20 Peta Jalan JKN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Belum Optimal
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, PJKMU ke BPJS Kesehatan Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Penyusunan Sisdur Kepesertaan dan Pengumpulan Iuran Pemetaan Perusahaan dan sosialisasi Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Integrasi Jamkesda Pengalihan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial -- NIK Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwa 121,6 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan Lain 257,5 juta peserta (semua penduduk) dikelola BPJS Keesehatan Tingkat Kepuasan Peserta 85% KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan 73,8 juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Perpres Dukungan Operasional Kesehatan bagi TNI Polri 96,4 juta PBI Belum Optimal BPJS Kesehatan, 2016

21 Upaya-upaya……… 1 Advokasi pada Pemda dilakukan secara Periodik (Kuwartel) 2 Membentuk tim terpadu percepatan integrasi jamkesda (surat nomor: 13998/VII.I/1215) 3 Surat Direktur Utama BPJS Kesehatan mendorong kab/kota terintegrasi jamkesda (surat nomor: 3037/VII.I/0316) 4 Mengadakan Jamkesda Award BPJS Kesehatan, 2016

22 3. PROGRES PERKEMBANGAN INTEGRASI JAMKESDA
90 Your Text 80 Your Text 70 Dari 514 Kabupaten/ Kota, sejumlah 342 Kab/Kota integrasi ke JKN-KIS BPJS Kes. Jumlah peserta= jiwa 60 50 40 30 20 10 2014 2015 2016 2016 2017 BPJS Kesehatan, 2016

23 Keterangan-Jumlah Peserta
Jamkesda yang Sudah/Belum Integrasi Ke Program JKN-KIS-1 No. Provinsi Nama Program Sudah ∑ Kab/Kota Belum Keterangan-Jumlah Peserta 1 Aceh JKRA 23 - 2 Sumatera Utara Jamkesprov 28 5 3 Sumatera Barat JKSS 19 4 Riau Kesehatan Gratis 10 Kepualuan Riau 75.746 6 Jambi Samisake 8 60.387 7 Sumatera Selatan Jamsoskes 17 Belum ada 1 pun Kab Integrasi Bengkulu 98.974 9 Bangka Belitung DKI Jakarta 11 Jawa Barat Jamkesda 18 12 Jawa Tengah 35 peserta BPJS Kesehatan, 2016

24 Jamkesda yang Sudah/Belum Integrasi Ke Program JKN-KIS-2
No. Provinsi Nama Program Sudah ∑ Kab/Kota Belum Keterangan 13 Daerah Istimewa Yogyakarta Jamkesda 1 4 23.625 14 Jawa Timur Kesehatan Gratis 15 23 Kalimantan Timur 6 16 Kalimantan Tenggara 3 2 48.646 17 Kalimantan Selatan Jamkesprov 5 8 18 Kalimantan Tengah 19 Sulawesi Selatan 24 - 20 Sulawesi Barat 21 Sulawesi Tenggara 9 47.317 22 Maluku 10 2.734 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah 34.307 BPJS Kesehatan, 2016

25 Jamkesda yang Sudah/Belum Integrasi Ke Program JKN-KIS-3
No. Provinsi Nama Program Sudah ∑ Kab/Kota Belum Keterangan 25 Gorontalo 6 - 26 Maluku Utara Kesehatan Gratis 7 3 64.301 27 Bali JKBM 9 Belum ada 1 pun Kab Integrasi 28 NTB Jamkesda 65.141 29 NTT 14 8 30 Papua KPS 10.135 31 Papua Barat 5 30.870 32 Banten 2 94.267 33 Kalimantan Barat 13 1 34 Lampung TOTAL 342 172 BPJS Kesehatan, 2016

26 15 PROVINSI YANG BERKONTRIBUSI IURAN KEPADA KAB/KOTA
Aceh Sumatera Utara Riau Sumatera Barat Bengkulu Bangka Belitung Jakarta Banten Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Tengah NTB Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Selatan 15 PROVINSI YANG BERKONTRIBUSI IURAN KEPADA KAB/KOTA BPJS Kesehatan, 2016

27 POTENSI PESERTA JAMKESDA
1 Juta Jiwa SUMSEL 1,5 Juta Jiwa BALI 327 Ribu Jiwa PAPUA BPJS Kesehatan, 2016

28 Pendanaan JKN di Daerah
Kab Lhokseumawe Tidak untuk dikutip UGM, UNICEF, 2016/2017

29 Bagian 3. Tantangan ke depan

30 Tantangan Proses...... Data kepesertaan tidak muktahir
Peserta PBI JKN ditentukan oleh bidan desa / nakes/ ?? Fasilitas obat tidak memadai di FKTL. Pemotongan DAK, DAU berimplikasi terhadap program JKN dan program lain

31 Yang perlu di diskusikan...
Pemerataan tenaga medis di daerah kepulauan (regulasi kapitasi)  Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur pemerataan kepesertaan antar FKTP, untuk Puskesmas maupun FKTP Swasta. Pemenuhan fasilitas dan SDM proporsional pada implementasi JKN di daerah. Sosialisasi dan transparansi oleh BPJS Kesehatan. Portabilitas pada pengguna layanan JKN dilakukan tanpa merugikan FKTP.

32 Tindak lanjut....... Pemuktahiran data kepesertaan berkala
Penyediaan fasilitas fisik (internet) dan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) di wilayah Tidore. Komunikasi 2 arah antara BPJSK dan Faskes Peningkatan upaya sosialisasi program JKN pada masyarakat Adanya regulasi implementasi portabilitas penggunaan layanan FKTP tanpa merugikan FKTP. Adanya anggaran operasional khusus dalam program JKN bagi FKTP wilayah kepulauan

33 Terima Kasih