OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI

Presentasi berjudul: "OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI"— Transcript presentasi:

1 OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI
ORDE BARU OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI

2 SETTING SOSIAL POLITIK MASA SOEKARNO
RAKYAT BERDEMONSTRASI (TRITURA) DI JALAN-JALAN DAN MENUNTUT KEPADA PEMERINTAH UNTUK: BUBARKAN PKI GANTI KABINET DWIKORA TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK NAMUN PRESIDEN SOEKARNO TIDAK SEGERA MENGAMBIL LANGKAH TEGAS

3 MUNCULNYA ORDE BARU SURAT PERINTAH SEBELAS MARET (SUPERSEMAR) 1966: MENJADI LANDASAN PENGAMBILALIHAN KEKUASAAN OLEH SOEHARTO DARI SOEKARNO VERSI SUPERSEMAR KONTROVERSIAL DALAM SEJARAH INDONESIA KARENA teks ASLINYA TIDAK PERNAH DITEMUKAN DAN BEREDAR BERBAGAI VERSI TENTANG SUPERSEMAR DARI PELAKU SEJARAHNYA SUPERSEMAR DIDUGA MENJADI LEGALITAS SOEHARTO MENJADI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

4 DUALISME KABINET SUPERSEMAR 1966 MENJADI LEGITIMASI SOEHARTO MENGAMBIL ALIH KEKUASAAN Soeharto juga membentuk Kabinet, tetapi presiden tetap dipimpin oleh Soekarno sehingga terdapat dualism kepemimpinan Sidang MPRS 12 Maret 1967 sepakat melepaskan Soekarno sebagai presiden dan mengangkat Soeharto sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan presiden baru oleh MPR.

5 DEMOKRASI PANCASILA SOEHARTO MEMPERKENALKAN KONSEP DEMOKRASI PANCASILA UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAHANNYA MEMBENDUNG PAHAM KOMUNISME DAN ISLAM KOMUNISME SEBAGAI EKSTRIM KIRI DAN ISLAM SEBAGAI EKSTRIM KANAN SELURUH IDEOLOGI HARUS BERDASARKAN PANCASILA

6 DEISLAMISASI MASA ORDE BARU
ANTAGONISME ISLAM ( ) RESIPROKAL KRITIS ( ) AKOMODASI ISLAM (1990-2….)

7 TIGA PILAR PENDUKUNG ORDE BARU
BIROKRASI GOLKAR ABRI

8 KONDISI POLITIK ERA ORDE BARU
PENYEDERHANAAN DAN PENGELOMPOKAN PARTAI POLITIK: 1. Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dibentuk pada 5 Januari 1973 2. Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo

9 PEMILIHAN UMUM PADA MASA ORDE BARU
Selama pemerintahan Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 Penyelenggaraan pemilu menganut azas Langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) Pemilu selalu diarahkan untuk kemenangan Golkar Kemenangan Golkar menguntungkan pemerintah karena terjadi perimbangan suara di DPR dan MPR sehingga Pertanggungjawaban presiden, rancangan undang-undang maupun program pemerintah selalu disetujui oleh DPR

10 KEBIJAKAN EKONOMI Mencanangkan Trilogi Pembangunan: Pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis Pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 dan jangka pendek 5 tahun (repelita) Memperoleh pinjaman dari IMF, IGGI, dan Bank Duia Liberalisasi perdagangan dan investasi sehingga Indonesia tergantung pada kekuatan negara asing.

11 KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN
PEMERINTAH menempatkan Departemen Penerangan pada posisi yang sangat penting dimana departemen ini mengharuskan setiap media massa memiliki SIUPP dan mengendalikannya secara ketat melalui UU Pokok Pers no 12 Tahun 1982 Untuk mengendalikan gerakan mahasiswa maka diberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) pada

12 KELEMAHAN ORDE BARU Mengguritanya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam birokrasi Pembangunan Indonesia yang tidak merata antara Pulau Jawa non-Jawa Pelanggaran HAM di Aceh Tidak adanya kebebasan berpendapat dan berorganisasi Penggunaan kekerasan militer untuk menciptakan stabilitas keamanan Menurunnya kualitas birokrasi Keterlibatan tentara dalam bidang politik Ekonomi dikuasai swasta dan kroni Suharto