HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Presentasi berjudul: "HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK"— Transcript presentasi:

1 HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI

2 PARPOL DAN DEMOKRASI RAKYAT PEMEGANG KEDAULATAN
HAK MENYATAKAN PENDAPAT HAK BERSERIKAT PARTAI POLITIK: Seleksi Agregasi Komunikasi Pendidikan NEGARA DAN PEMERINTAHAN

3 PEMBATASAN HAK DAN PEMBUBARAN PARPOL
Perlindungan Hak lain Nilai-nilai Agama dan Moral Ketertiban Umum dan Keamanan Keberlanjutan Demokrasi KEBEBASAN BESERIKAT Pembatasan Hak Pembubaran Parpol Untuk Melindungi: Demokrasi Konstitusi Kedaulatan Negara Keamanan Nasional Ideologi Melalui Putusan Pengadilan Sesuai Prinsip Due Process of law

4 1. Pengertian Partai Politik
2. Pengertian Pembubaran 3. Pemohon 4. Isi Permohonan 5. Termohon 6. Alasan 7. Bagan proses sidang 8. Putusan dan Akibat Putusan

5 1. PENGERTIAN PARTAI POLITIK
Pasal 1 Angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membel kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945.

6 2. PENGERTIAN PEMBUBARAN
• Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bab XVII Pembubaran Dan Penggabungan Partai Politik Partai Politik bubar apabila: a)membubarkan diri atas keputusan sendiri; b)menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau c)dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

7 • Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2008 (1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di beritahukan kepada Menteri. (2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Pasal 45 UU No. 2 Tahun 2011 : Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

8 2. PENGERTIAN PEMBUBARAN
• Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bab XVII Pembubaran Dan Penggabungan Partai Politik Partai Politik bubar apabila: a)membubarkan diri atas keputusan sendiri; dilakukan berdasarkan AD dan ART (Pasal 42)

9 2. PENGERTIAN PEMBUBARAN
• Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Bab XVII Pembubaran Dan Penggabungan Partai Politik Partai Politik bubar apabila: b) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain • Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2008 (1)Penggabungan Partai Politik dengan Partai Politik lain dapat dilakukan dengan cara: (a) menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau (b) menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik. (2) Partai Politik baru hasil penggabungan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

10 PEMBATASAN Hak dan kewajiban diatur undang-undang Parpol bubar karena
Membubarkan diri Menggabungkan diri Dibubarkan

11 LARANGAN TERHADAP PARPOL
Undang-Undang tentang Partai Politik Dengan Pembekuan terlebih dulu: melanggar larangan terkait dengan nama, lambang, atau tanda gambar melanggar larangan mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. melanggar larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Tanpa Pembekuan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme. pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

12 CATATAN SEJARAH Masa Penjajahan Belanda Masa Pemerintahan Orde Lama
Indische Partij Partai Komunis Indonesia Partai Nasional Indonesia Masa Pemerintahan Orde Lama Pembubaran Masyumi (Keppres No. 200 Tahun 1960) Pembubaran PSI (Keppres No. 201 Tahun 1960) Masa Pemerintahan Orde Baru Partai Komunis Indonesia (Keppres No. 1/3/1966). Fusi Parpol (UU No.3/1975)

13 HUKUM ACARA PEMOHON: Pemerintah, dapat diwakili oleh Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk Presiden (PMK 12/2008). ISI PERMOHONAN: identitas lengkap pemohon; uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; alat-alat bukti yang mendukung permohonan TERMOHON: Partai Politik yang akan dibubarkan MK menyampaikan permohonan kepada Termohon dalam jangka waktu 7 hari sejak registrasi permohonan

14 ALASAN PEMBUBARAN Pasal 68 Ayat (2) UU MK:
Ideologi bertentangan dengan UUD 1945; Asas bertentangan dengan UUD 1945; Tujuan bertentangan dengan UUD 1945; Program bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945.

15 PERSIDANGAN Harus Diputus dalam waktu 60 hari kerja; Tahapan :
Pemeriksaan Administrasi oleh Panitera Pemeriksaan Pendahuluan oleh Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksaan Persidangan, sidang panel atau pleno Rapat Permusyawaratan Hakim Putusan Pembuktian: Dokumen Fakta

16 AMAR PUTUSAN MENGABULKAN
mengabulkan permohonan pemohon; menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran; memerintahkan kepada Pemerintah untuk: menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima; mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

17 AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN
Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008: pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia; pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan; pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

18 KASUS PEMBUBARAN PARPOL
Partai Refah Turki Socialist Reich Party dan Communist Party di Jerman Thai Rak Thai Party di Thailand Pembubaran Masyumi (Keppres No. 200 Tahun 1960) Pembubaran PSI (Keppres No. 201 Tahun 1960) Pembubaran PKI (Keppres No. 1/3/1966).

19 TERIMA KASIH