KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2 Esensi Reformasi Birokrasi
Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola Pemerintahan Indonesia Penataan overlapping fungsi-fungsi Pemerintahan Penataan ulang birokrasi pada setiap level Langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh Terobosan inovasi & cara berfikir baru

3 Tujuan & Sasaran Reformasi Birokrasi
Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4 Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi
8 Area Perubahan Maraknya KKN Bersih dari KKN Buruknya Pelayanan Publik Pelayanan Publik Berkualitas Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi

5 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Keputusan Menhub No. KP 191 Tahun 2015 8 Area Perubahan Mental Aparatur (Manajemen Perubahan) Biro KIP Pengawasan Setitjen Akuntabilitas Biro Perencanaan Kelembagaan Biro Kepegawaian dan Org Tata Laksana Pusat TIK SDM ASN Peraturan Perundangan Biro Hukum Pelayanan Publik PPTB a

6 Sekilas Reformasi Birokrasi di Kemenhub
Desember 2015: Kepmenhub No. KP 724/2015 tentang Road Map RB Kemenhub April 2015: Nilai keberhasilan RB Kemenhub kembali meningkat, menjadi 70,34 (Kategori BB) melanjutkan perbaikan melalui Reformasi Birokrasi Mei 2014: Nilai keberhasilan RB Kemenhub meningkat menjadi 60,02 (Kategori B) Agustus 2012: Keberhasilan RB Kemenhub dinilai 42% (Level 2) & dapat diproses usul Tunkin November 2015: Penyesuaian Tunkin dengan Perpres No. 133/2015 November 2013: Ditetapkan Perpres No. 90/2013 tentang Pemberian Tunkin bagi Pegawai Kemenhub 28 April 2016: Submit PMPRB Online dengan nilai 92,26 Agustus 2011: Kemenhub menetapkan Dokumen Usulan dan Road Map RB kepada Kemenpan & RB 2010: Ditetapkan Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design RB

7 Rincian Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Online Kemenhub 2016
Komponen Penilaian Nilai Maksimal Nilai Capaian % Capaian A Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 5,00 5 100 % 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 6 4. Penataan Tata Laksana 4,75 95,05% 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 14,89 99,27% 6. Penguatan Akuntabilitas 100% 7. Penguatan penagwasan 12,00 11,75 97,92% 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Subtotal Komponen Pengungkit 60,00 59,39 98,99% B Hasil 1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 14,55 72,26% 2. Pemerintah yang Bersih dan bebas KKN 10,00 9,5 95,63% 3. Kualitas Pelayanan Publik 7,5 87,5% Subtotal Komponen Hasil 40,00 32,86 109,55% Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 92,26 92,26%

8 Keberhasilan Terkini Kemenhub
Peringkat ke-1 pelaksanaan LHKPN (dari KPK) Peringkat ke-1 pelaksanaan e-PUPNS (dari BKN) Opini WTP Tahun 2015 (dari BPK)

9 Terima Kasih Selamat Bekerja