INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.

Presentasi berjudul: "INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL."— Transcript presentasi:

1 INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN Jakarta, Desember 2015

2 DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT KEMAHASISWAAN DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT PEMBELAJARAN BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAGIAN UMUM BAGIAN HUKUM, KERJA SAMA DAN LAYANAN PUBLIK SUBDIT PENGEMBANGAN SISTEM MUTU SUBDIT PENDIDIKAN AKADEMIK SUBDIT PENALARAN DAN KREATIVITAS SUBDIT PENGUATAN MUTU SUBDIT PENDIDIKAN VOKASI DAN PROFESI SUBDIT KESEJAHTERAAN DAN KEWIRAUSAHAAN SUBDIT PEMBELAJARAN KHUSUS SUBDIT KOMPETENSI LULUSAN SUBDIT MINAT, BAKAT DAN ORMAWA SUBDIT PENGAKUAN KUALIFIKASI SUBDIT PENYELARASAN KEBUTUHAN KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN (Permenristekdikti No: 15 tahun 2015 tentang OTK Kemristekdikti) TUGAS : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan. FUNGSI : Perumusan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran dan kemahasiswaan; Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keterjangkauan layanan pendidikan tinggi dan penyelarasan dunia pendidikan dan dunia kerja; Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi; Pengawasan dan pengendalian bidang pembelajaran dan kemahasiswaan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Program PENGUATAN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

4 INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM Penguatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Mahasiswa Pendidikan Tinggi KODE INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 IKP 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 29.54%  31,07% 32.56% IKP 2. Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 IKP 3. Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 60% 65% 70% 75% IKP 4. Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 IKP 5. Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 390 405 410 420 IKP 6. Prosentase lulusan yang langsung bekerja 50% 80% 90% IKP 7. Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 46 IKP 8. Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 5.458 7.000 9.500

5 Target dan Capaian Kinerja Program Tahun 2015
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan No Indikator Program Target 2015 Capaian 2015 * % Capaian 2015 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 25,2% 93,82% 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 2.000 2800 140 % 3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi 55% 54,55 % 99,18 % 4 Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 9.076 84 % 5 Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional 380 325 85,526 % 6 Persentase lulusan yang langsung bekerja 50% 60.5% 121 % 7 Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik 17 100% 8 Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru 4.458 4.466 100,18%

6 RINGKASAN RKAKL DITJEN BELMAWA 2016 YANG TERKAIT DENGAN PTN DAN KOPERTIS

7 LAMAN BELMAWA belmawa.ristekdikti.go.id

8 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

9 Beasiswa BIDIKMISI Beasiswa ADik PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN Beasiswa BIDIKMISI Beasiswa ADik

10 Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76
DASAR HUKUM : Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 76 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

11 1 Beasiswa BIDIKMISI

12 PEMINAT DAN DAYA TAMPUNG PROGRAM BIDIKMISI (2010-2015)
Pendaftar SNMPTN 2015

13 Rata-Rata IPK Nasional Semester Genap Tahun 2014
per Jenjang Studi Range IPK JUMLAH MHS Total % D3 D4 S1 <2.00 155 37 3200 3,392 2.4% 1,103 230 1,3961 15,294 10.6% 1,495 359 1,5727 17,581 12.2% 5,554 1,403 66,090 73,047 50.7% 2,499 812 30,824 34,135 23.7% 4.00 96 50 560 706 0.5% Grand Total 10,902 2,891 130,361 144,155 100% SEBAIKNYA DI SATU DAERAH JUMLAHNYA 100%

14 SOP PENCAIRAN BIDIKMISI
SIPBESAR PT/ KOP DIT BELMAWA KPPN SET DITJEN BANK PENYALUR DOWN LOAD DATA PENERIMA VERIFIKASI & VALIDASI DATA PENERIMA (KUOTA DAN NOREK) PENETAPAN PENERIMA OLEH PPK PENERBITAN SPP UP DATE STATUS PENCAIRAN PENERBITAN INSTRUKSI PENYALURAN / SI (SETELAH TERBIT SP2D) VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN PENERBITAN SPM INPUT DATA ADK SPM DI SPAN PENERBITAN SP2D PENCAIRAN DANA KE BANK PENYALUR MENAMPUNG DANA MENERIMA INSTRUKSI PENYALURAN DARI KPA MENYALURKAN DANA KE REKENING PENERIMA (MHS DAN PT) VARIFIKASI & VALIDASI DATA PENERIMA PENETAPAN PENERIMA UP LOAD DATA PENETEPAN KE SYSTEM > 2 HARI > 2 HARI > 1 HARI > 4 HARI > 3 HARI = 12 HARI

15 2 Beasiswa ADik

16 AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) Papua dan Daerah 3T
No Angkatan Papua 3T Jumlah Ket. 1 2012 361 -- On Going 2 2013 389 92 481 3 2014 395 168 563 4. 2015 434 312 746 Baru 1.579 572 2.151 Catatan : Bantuan Biaya Pendidikan Tahun Pertama Semester Gasal dibayarkan bulan September 2015

17 DISTRIBUSI MAHASISWA ADik TAHUN 2015 PER PROVINSI
No. PROVINSI JUMLAH KAB./KOTA JUMLAH MHS 1 Papua 26 252 2 Papua Barat 11 182 3 Aceh 12 63 4 Kalimantan Timur 5 Kalimantan Utara 28 6 Kepulauan Riau 14 7 Maluku 8 Maluku Utara 9 Nusa Tenggara Timur 27 10 Sulawesi Tenggara 46 Sulawesi Utara 18 Sumatera Barat 22 13 Sumatera Utara 33 Jumlah 98  746

18 JALAN-JALAN DI KOTA JAKARTA SINGGAH DI HOTEL MILINIUM PESERTA RAKORNAS BELMAWA BERDISKUSI SAMBIL TERSENYUM JAKARTA DIKENAL IBU KOTA NEGARA, JAKARTA DIKENAL JUGA KOTA BATAVIA. PESERTA RAKORNAS SEDANG BERKARYA, BERKARYA NYATA UNTUK ANAK BANGSA.

19 TERIMA KASIH