Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN"— Transcript presentasi:

1 STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN
DR. MARIMAN DARTO, SE.M.SI KEPALA PKP2A III LAN Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

2 Permasalahan Pengelolaan SDM
DISTRIBUSI ASN-PNS YANG BELUM MERATA TERJADINYA KESENJANGAN KOMPETENSI DENGAN KEBUTUHAN JABATAN REKRUTMEN PNS YANG DIPANDANG BERNUANSA KKN DAN DISKRIMINATIF PENGANGKATAN DALAM JABATAN BELUM BERBASIS KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI SERTA KINERJA MASIH ADANYA NILAI-NILAI FEODALISME, KOOPTASI DAN INTERVENSI POLITIK PENGEMBANGAN KOMPETENSI BELUM MENJADI KEBUTUHAN PEMENUHAN DALAM JABATAN SISTEM KARIER YANG TERTUTUP DAN TIDAK BERDASAR PADA KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI (TDK SESUAI KEBUTUHAN) PENILAIAN KINERJA YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF KURANGNYA PENGAWASAN DALAM PENGISIAN JABATAN BELUM TERINTEGRASINYA SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DLL Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

3 Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN
BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

4 Pemetaan dan Kalibrasi
URGENSI PENATAAN ORGANISASI MORATORIUM ASN SEBAGAI PROFESI KOMPOSISI ASN – PNS PROFESIONALITAS ASN PEMENUHAN KEBUTUHAN PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PENATAAN PNS KELEMBAGAAN SDM - ASN PENILAIAN Kualifikasi Kompetensi Kinerja Pemetaan dan Kalibrasi Matriks Talent (9 Kuadran ) Rekomendasi & Tindak lanjut PROFIL PNS Hasil : Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

5 Milestones Arah Pembangunan Nasional dan ASN
RPJM 1 ( ) RPJM 2 ( ) Good Governance Reformasi Birokrasi RPJM 4 ( ) RPJM 3 ( ) ASN Merit System ASN Human Capital INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 2024 Keunggulan kompetitif Ekonomi berbasis SDA SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

6 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2015-2024
UU 17/2007 RPJP UU 5/2014 ASN SMART ASN 2024 KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI Tantangan: Eksternal Globalisasi Internal Mismatch SDMA STRATEGI DAN PROGRAM NAWA CITA PermenPAN 11/2015 ROADMAP RB (Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi ) Perpres 81/2010 GRAND DESIGN RB (Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

7 Membangun Sistem Merit ASN
Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama Menyesuaikan arah pembangunan nasional Sistem pensiun & JHT Sistem kompensasi Mengapresiasi secara layak PENGORGANISASIAN PURNABHAKTI & TERMINASI Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru Mendapatkan talenta terbaik Talent Mapping, Succession & Career Planning Rotasi nasional (perekat NKRI) Menuju ASN yang dinamis PEREKRUITAN & ORIENTASI PROMOSI & ROTASI 6P KINERJA & AWARDS PENILAIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Performance dialogue Merit & performance based incentives Meningkatkan kinerja berkelanjutan Training Need Analysis (TNA) Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kompetensi Mengurangi kesenjangan kompetensi KEBIJAKAN & PROSES SISTEM & INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

8 Government Effectiveness
Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Aparatur Tingkat Kemandirian dari Tekanan Politik Kualitas Rumusan Kebijakan dan Implementasinya Kredibilitas komitmen pemerintah © 2016 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

9 PERKEMBANGAN GOVERNMENT INDIKATOR
Government Effectiveness © 2016 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

10 PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014)
KOMPOSISI ASN JFT Guru 37,43 % JFT Kesehatan 4,34 % JFT Teknis 10,02 % JF U (Administrasi) 37,69 % J Struktural 10,51 % TOTAL PNS 100 % JUMLAH PNS (BKN) PER JANUARI 2017 JFU Administrasi = 64% PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM ( ) Asal Jumlah Pengangkatan Persentase (%) RasioTerhadap thd Total PNS Tenaga Honorer * 58.8% 24.6% Pelamar Umum 41.2% 17.3% Sumber: BKN, *Oktober 2016 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

11 Didominasi Guru ( orang) Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

12 KOMPOSISI PEGAWAI ASN BERDASARKAN JABATAN
Persentase Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

13 Prosentase Jabatan Teknis terhadap Jabatan Administrasi ASN
KORIDOR SULAWESI JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Pertanian/perkebunan 2.6% Bidang Perikanan 0.3% Bidang Pertambangan/geologi 0.01% KORIDOR KALIMANTAN JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Perkebunan/Pertanian/ Penyuluh 2% Bidang Industri 0.02% Bidang Pertambangan/geologi 0.04% Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas) KORIDOR MALUKU PAPUA JABATAN KEBUTUHAN Bidang Perikanan 0.25% Bidang Pertanian/perkebunan 1.2% Bidang Pertambangan 0.03% Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan KORIDOR SUMATERA Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Perkebunan/Pertanian dan Penyuluh 2.2% Bidang Industri 0.04% Bidang Pertambangan/geologi 0.03% KORIDOR BALI NUSA TENGGARA KORIDOR JAWA JABATAN PERSENTASE JABATAN Pariwisata 0.3% Bidang Perikanan 0.4% Bidang Peternakan 0.2% JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang transportasi 0.1% Bidang Industri 0.25% Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area Pariwisata, Perikanan, Peternakan Sumber: BAPPENAS dan Kementerian PANRB, 2016

14 KOMPONEN BELANJA PEGAWAI & TREN BELANJA PEGAWAI PUSAT TAHUN 2010 – 2016
Gaji & Tunjangan Total 2016: Rp. 347,6 T Kontribusi Sosial Honorarium & Vakasi Belanja Pegawai terdiri dari: Gaji dan Tunjangan Honorarium dan Vakasi Kontribusi Sosial Kontribusi Sosial yang dibayar oleh Pemerintah: Iuran dari Pemerintah untuk Jaminan Kesehatan PNS (3% Gaji Pokok PNS) Pembayaran Manfaat Pensiun PNS (Pay As You Go, iuran 4,75% Gaji Pokok PNS) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24% Gaji Pokok PNS) dan Jaminan Kematian (0,3% Gaji Pokok PNS) Sumber: Nota Keuangan & APBN – Kemenkeu, 2016 Vakasi: uang yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian, pengawasan pengujian, pemeriksaan ujian, penyusunan naskah ujian, koordinasi ujian, dan persiapan pembuatan ijazah.

15 TREN BELANJA PEGAWAI (Pusat + DAU/Daerah)
Rp Triliun orang Nominal belanja pegawai PNS cenderung meningkat dari Rp 351,08 Triliun pada Tahun 2010 menjadi Rp 732,90 Triliun pada Tahun 2016 Penyebab peningkatan belanja pegawai diantaranya: kebijakan kenaikan gaji pokok PNS (terakhir Tahun 2015) penyesuaian manfaat pensiun PNS karena kenaikan gaji pokok PNS pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan K/L perbaikan hak keuangan pimpinan Lembaga Non Struktural. Sumber: Nota Keuangan & APBN – Kemenkeu, 2016 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

16 BELANJA PENSIUN PNS/TNI/POLRI
Rp Triliun Tahun Sumber: Nota Keuangan Th. 2016 Kementerian Keuangan Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

17 RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%) JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA
RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (TAHUN 2016) UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA NO RASIO BELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%) JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA 1 Kurang dari 50 % 375 2 Lebih dari 50 % 134 Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 diolah oleh KemenPANRB, 2016 Catatan: Khusus DKI Jakarta adalah data Provinsi Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

18 PROFIL TENAGA HONORER-K2 YANG TIDAK LULUS
PADA TES TAHUN 2013 NO PENDIDIKAN TIDAK LULUS JUMLAH % 1 SD - SMP 98.528 22,4 2 SMA – D.III 67,2 3 S1/DIV-S3 45.895 10,4 100,0 Pendidikan THK-2 yang tidak lulus didominasi oleh SD, SMP, SMA & DIII sebesar 89,6%. Sedangkan Sarjana hanya 10,4%. NO JABATAN TIDAK LULUS JUMLAH % 1 PENDIDIK 35,8 2 KESEHATAN 6.106 1,4 3 PENYULUH 1.808 0,4 4 ADMINISTRASI 62,4 100,0 Jenis jabatan THK2 yang tidak lulus mayoritas pada Jabatan Administrasi sebesar atau 62,4% Sumber: Panselnas, 2013 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

19 1 2 3 RANGKUMAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN TERKAIT
DENGAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN CPNS BARU: Moratorium terbatas sampai dengan tahun 2019 Rekruitmen ASN harus sesuai kebutuhan organisasi Redistribusi ASN merupakan prioritas dalam pemenuhan ASN Pertumbuhan ASN negatif untuk mengoptimalkan ASN yg ada Belanja pegawai Pemerintah Daerah maksimal 50% 1 RESIKO KUALITAS ASN (KUALIFIKASI & KOMPETENSI) EX-THK2: SD – SMP: 22.4 % (98.528orang) SMA-DIII: 67.2 % ( orang) S1/DIV – S3: 10.4 % ( orang) Didominasi Jabatan Administrasi: 62.4 % ( orang) 2 ANGGARAN YANG PERLU DISEDIAKAN: Total Gaji & Tunjangan: Rp Triliun per tahun (belum termasuk anggaran untuk seleksi, prajabatan dan pensiun) 3 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

20 ASN ke Depan Untuk dapat meningkatkan daya di dunia Internasional diperlukan ASN yang berkualitas, namun di lain pihak komposisi ASN yang ada saat ini masih jauh dari ideal. 1 ASN yang ada pada saat ini didominasi oleh Tenaga Administrasi. Pengangkatan Tenaga Honorer yang notabene didominasi oleh tenaga administrasi berpotensi menjadi beban birokrasi dan menghambat upaya tersebut. 2 Solusi yang paling ideal dan berkeadilan adalah : Penataan organisasi yang hemat struktur kaya fungsi Pengembangan kompetensi ASN yang ada Pengadaan ASN untuk sektor yang diprioritaskan melalui seleksi secara transparan, objektif, dan berkeadilan Keinginan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS secara langsung menciderai azas-azas keadilan tersebut. Pendekatan Kesejahteraan dan adil Setiap PPK harus bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan Tenaga Honorer tersebut saat ini. 3 Integritas Profesional Inovatif Peduli Teamwork

21 TERIMAKASIH


Download ppt "STRATEGI PENGEMBANGAN SMART ASN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google