AKREDITASI DALAM RANGKA PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "AKREDITASI DALAM RANGKA PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 AKREDITASI DALAM RANGKA PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
Disampaikan dalam Rembug Nasional Pendidikan Tahun 2009 BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH (BAN-S/M)

2 Lingkup Paparan Mandat BAN-S/M (Dasar Hukum) Kebijakan Umum
Mekanisme Akreditasi Pelaksanaan Program 2008 Program Kerja BAN-S/M 2009 Renstra

3 I. Mandat BAN-S/M (Dasar Hukum)

4 Dasar Hukum 1. Undang-Undang No.20/2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendiknas No.29/2005 tentang BAN-S/M. 4. Kepmendiknas No.064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota BAN-PT, BAN-S/M, dan BAN-PNF. 5. Permendiknas No.22/2006 tentang Standar Isi. 6. Permendiknas No.23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. 7. Permendiknas No.13/2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 8. Permendiknas No.16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 9. Permendiknas No.19/2007 tentang Standar Pengelolaan. 10. Permendiknas No.20/2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 11. Permendiknas No.24/2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. 12. Permendiknas No.41/2007 tentang Standar Proses.

5 PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SESUAI SISDIKNAS
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung/tidak langsung. PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal dimaksud.

6 PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77. Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi, Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat), PP19/2005 psl 92. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl 60, Permen 29/2005 psl 1 AKREDITASI oleh BAN S/M , PP 19/2005 psl 86 dan 87. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi, Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)

7 PENJAMINAN MUTU INTERNAL OLEH SATUAN PENDIDIKAN
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdas-men menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. (PP 19/2005 psl 49) Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi (Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan penilaian hasil belajar termasuk ujian sekolah, dan evaluasi kinerja masing-masing. (PP19/2005 psl 65). Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP. (PP 19/2005 psl 91)

8 Hubungan antar pilar dalam penjaminan mutu eksternal
SNP Mutu pada Satuan Pend Pemenuhan PHB PEM & Evaluasi Eksternal SNP Akreditasi

9 PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU
BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)

10 II. Kebijakan Umum Akreditasi

11 Pengertian Akreditasi
UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. [Pasal 60 ayat (1)] Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. [Pasal 60 ayat (2)]

12 Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan PP No. 19/2005
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21] Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. [Pasal 86 ay 1] Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]

13 Akreditasi S/M Berdasarkan Permen No.29/2005
Akreditasi S/M adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu S/M berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan da-lam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. [Pasal 1 ayat (5)] Untuk melaksanakan akreditasi S/M, pemerintah membentuk BAN-S/M [Pasal 2 ayat (1)]

14 Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan
Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA). Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

15 Tujuan Akreditasi S/M  Memberikan informasi tentang kelayakan S/M sebagai satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait (rekomendasi tindak lanjut).

16 Manfaat Akreditasi S/M
Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan rencana pengembangan S/M. Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program S/M.

17 Manfaat Akreditasi S/M
4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. 5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masy, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

18 Fungsi Akreditasi S/M Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung-jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya. Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

19 Prinsip Akreditasi S/M
Objektif Akreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu S/M. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebera-daannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.

20 Prinsip Akreditasi S/M (Lanjutan)
 2. Komprehensif Dalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan S/M tersebut. 3. Adil Dalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

21 Prinsip Akreditasi S/M (Lanjutan)
 4. Transparan Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. Akuntabel Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

22 KOMPONEN AKREDITASI Akreditasi mencakup semua komponen dalam Standar Nasional Pendidikan Standar Isi, [Permendiknas 22/2006] Standar Proses, [Permendiknas 41/2007] Standar Kompetensi Lulusan, [Permendiknas 23/2006] Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permendiknas 13/2007 Ttg Kasek, Permendiknas 16/2007 Ttg Guru, Permendiknas 24/2008 Ttg Tenaga Adm] Standar Sarana Dan Prasarana [Permendiknas 24/2007] Standar Pengelolaan, [Permendiknas 19/2007] Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008 ttg Pendanaan Pendidikan] Standar Penilaian Pendidikan. [Permendiknas 20/2007]

23 Sifat dan Kedudukan BAN-S/M
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional. [Permen No.29/2005, Pasal 1] BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas. [Permen No.29/2005, Pasal 2]

24 Tugas BAN-S/M merumuskan kebijakan operasional,
melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan akreditasi S/M [Permen 29/2005, pasal 7].

25 Fungsi BAN-S/M Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAN-S/M mempunyai fungsi untuk: merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi S/M merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/M untuk diusulkan kepada Menteri; melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi S/M; melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi S/M; memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; mengumumkan hasil akreditasi S/M secara nasional; melaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri; melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M . [Permen No.29/2005, Pasal 7 ayat (2)].

26 Badan Akreditasi Provinsi S/M (BAP-S/M)
Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur [PP No. 19/2005, Pasal 87] BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi. [Permen No. 29/2005, Pasal 1] Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M. [Permen No. 29/2005, Pasal 7)

27 III. Mekanisme Akreditasi A. Struktur Hubungan Kerja Akreditasi S/M B
III. Mekanisme Akreditasi A. Struktur Hubungan Kerja Akreditasi S/M B. Mekanisme Akreditasi

28 A. STRUKTUR HUBUNGAN KERJA AKREDITASI S/M
MENAG MENDIKNAS DITJEN PENDAIS DITJEN MANDIKDASMEN DITJEN PMPTK BALITBANG BAN-S/M BSNP GUBERNUR KANWIL DEPAG DISDIK PROV LPMP BAP-S/M BUPATI/ WALIKOTA Asesor KANDEP DISDIK KAB/KOT Unit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M KAB/KOTA MADRASAH SEKOLAH

29 B. MEKANISME AKREDITASI
1. BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi S/M yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag 2. BAP-S/M umumkan kpd S/M agar menyampaikan usul diakreditasi 3. Disdik Prov/Kab/Kota dan Kanwil/Kandepag mengusulkan S/M yang akan diakreditasi 4. BAP-S/M mengirimkan Perangkat Akreditasi ke S/M 5. S/M mengisi Instrumen Pendukung dan Instrumen Akreditasi 6. S/M mengirimkan Instrumen yang telah diisi ke BAP-S/M 7. BAP-S/M menentukan kelayakan S/M yang akan divisitasi

30 BAP-S/M kirim surat penjelasan kpd S/M
Layak? TIDAK BAP-S/M kirim surat penjelasan kpd S/M YA 8. BAP-S/M menugaskan Asesor laksanakan visitasi 9. Asesor melaksanakan visitasi ke S/M 10. BAP-S/M melakukan verifikasi hasil visitasi 11. BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi Terakreditasi? TIDAK BAP-S/M kirim surat penjelasan kpd S/M YA 12. BAP-S/M menerbitkan sertifikat akreditasi 13. BAP-S/M laporkan hasil akreditasi ke BAN-S/M dan pihak terkait

31 MEKANISME AKREDITASI Penyusunan Rencana Jumlah dan Alokasi S/M
BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi S/M yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag untuk tiap provinsi pada setiap tahunnya dan jabaran alokasi untuk setiap kabupaten/kota 2. Pengumuman Secara Terbuka kepada S/M BAP-S/M mengumumkan secara terbuka kepada S/M pada provinsinya masing-masing untuk menyampaikan usul akreditasi melalui Disdik Kabupaten/Kota, Kandepag, UPA, dan media lainnya. 3. Pengusulan Daftar S/M Disdik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil Depag, dan Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat S/M yang akan diakreditasi mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan pada butir 1.

32 MEKANISME AKREDITASI (Lanjutan)
4. Pengirman Perangkat Akreditasi ke S/M BAP-S/M mengirimkan Perangkat Akreditasi ke S/M yang akan diakreditasi. Pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung Sebelum mengajukan permohonan akreditasi, S/M harus melakukan evaluasi diri terlebih dahulu. Evaluasi diri ini dilakukan melalui pengisian Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung yang telah dikirimkan oleh BAP-S/M. 6. Pengiriman Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung S/M mengirimkan Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung dan mengajukan permohonan untuk diakreditasi kepada BAP-S/M melalui UPA-S/M Kab/Kota, atau langsung ke BAP-S/M bagi Kab/Kota yang tidak memiliki UPA-S/M, dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kandepag. Pengajuan akreditasi oleh S/M harus dilengkapi dengan surat pernyataan Kepala S/M tentang Keabsahan Data dalam Instrumen Akreditasi dan Instrumen Pendukung.

33 MEKANISME AKREDITASI (Lanjutan)
7. Penentuan Kelayakan Visitasi BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi berdasarkan hasil evaluasi diri. Apabila pemeriksaan hasil evaluasi diri dinyatakan layak untuk divisitasi, maka BAP-S/M menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi ke S/M. Namun apabila hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan tidak layak, maka BAP-S/M membuat surat kepada S/M yang berisi tentang penjelasan agar S/M yang bersangkutan melakukan perbaikan. 8. Penugasan Tim Asesor BAP-S/M menetapkan dan menugaskan tim asesor untuk melaksanakan visitasi ke S/M. 9. Pelaksanaan Visitasi Asesor melaksanakan visitasi dengan jalan melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data evaluasi diri S/M sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah itu tim asesor melaporkan hasil visitasi tersebut kepada BAP-S/M.

34 MEKANISME AKREDITASI (Lanjutan)
10. Verifikasi Hasil Visitasi Asesor BAP-S/M melakukan verifikasi terhadap hasil visitasi asesor terutama untuk butir-butir esensial. 11. Penetapan Hasil Akreditasi S/M BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi S/M melalui rapat pleno. Penetapan hasil akhir akreditasi dinyatakan sah apabila rapat pleno dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% jumlah anggota BAP-S/M dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota BAN-S/M. Keputusan penetapan hasil akreditasi ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat. Hasil rapat pleno BAP-S/M tentang penetapan hasil akreditasi dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan BAP-S/M Penerbitan Sertifikat - BAN-S/M menerbitkan blanko sertifikat akreditasi S/M. - Berdasarkan Surat Keputusan penetapan hasil akreditasi , BAP- S/M mengajukan permohonan blanko sertifikat ke BAN-S/M - Sertifikat akreditasi S/M ditandatangani oleh Ketua Bap-S/M atas nama Ketua BAN-S/M

35 MEKANISME AKREDITASI (Lanjutan)
13. Pelaporan Hasil Akreditasi Hasil akreditasi S/M tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut. BAN-S/M melaporkan kegiatan akreditasi S/M kepada Mendiknas. BAP-S/M melaporkan kegiatan akreditasi S/M kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAN-S/M, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kandepag, dan LPMP. Laporan hasil akreditasi S/M juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan. Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui website BAN-S/M dengan alamat situs di Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kandepag, dan penyelenggara melakukan pembinaan terhadap S/M dengan mempertimbangkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.

36 IV. Pelaksanaan Program Akreditasi 2008
Sasaran 2009 dan Hasil Akreditasi 2005 – 2008 B. Penyelesaian Perangkat akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMK C. Hasil Akreditasi S/M tahun 2008 D. Partisipasi pendanaan akreditasi S/M 2008

37 A. Sasaran 2009 dan Hasil Akreditasi 2005-2008
TABEL 1. DATA SEKOLAH/MADRASAH HASIL AKREDITASI TAHUN 2005 S/D 2008, SASARAN AKREDITASI TAHUN 2009 NO JENJANG JUMLAH SEKOLAH/MADRASAH HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN SASARAN 2009 SISA SEK/MAD YG BLM DIAKREDITASI S/D 2009 SEKOLAH MADRASAH TOTAL 2005 2006 2007 2008 1 TK/RA 50.083 10.712 60.795 1.998 7.699 12.568 9.758 32.023 750 28.022 2 SD/MI 22.610 7.390 29.173 30.320 21.072 87.955 16.700 65.748 3 SMP/MTs 22.274 12.498 34.772 2.572 4.251 5.309 4.462 16.594 3.450 14.728 4 SMA/MA 8.899 4.918 13.817 863 1.880 2.614 1.751 7.108 1.500 5.209 5 SMK* 14.163 - 1.373 1.916 2.890 1.606 7.785 4.000 2.378 6 SLB 1.248 69 292 257 201 819 100 329 JUMLAH 50.738 14.265 45.211 53.958 38.850 26.500 * Program keahlian

38 B. Penyelesaian Perangkat Akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMK
Pada tahun 2008 telah diselesaikan Draf Final Perangkat Akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMK/MAK, menunggu penetapan Mendiknas. Perangkat Akreditasi terdiri dari: 1. Instrumen Akreditasi. 2. Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Akreditasi 3. Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi 4. Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi

39 C. HASIL AKREDITASI S/M TAHUN 2008
TABEL 2. REALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI S/M 2008 No Propinsi Sekolah/Madrasah Persentase Capaian Rencana Realisasi 1 DKI (DIKDAS) 696 701 100,72% 18 Sulut 208 209 100,48% 2 DKI (DIKMEN) 99 100,00% 19 Sulteng 792 3 Jawa Barat 6.623 6.801 102,69% 20 Sulsel 1.230 1.232 100,16% 4 Jawa Tengah 5.652 5.950 105,27% 21 Sultra 440 441 100,23% 5 DIY 689 794 115,24% 22 Maluku 407 419 102,95% 6 Jawa Timur 9.112 8.690 95,37% 23 Bali 386 7 NAD 600 24 NTB 486 8 Sumut 1.057 25 NTT 978 1.126 115,13% 9 Sumbar 901 898 99,67% 26 Papua 320 302 94,38% 10 Riau 1.625 1.497 92,12% 27 Bengkulu 290 104,14% 11 Jambi 466 435 93,35% 28 Maluku Utara 264 12 Sumsel 664 736 110,84% 29 Banten 716 726 101,40% 13 Lampung 614 100,49% 30 Babel 271 254 93,73% 14 Kalbar 668 110,18% 31 Gorontalo 314 325 103,50% 15 Kalteng 570 508 89,12% 32 Kepri 146 255 174,66% 16 Kalsel 418 519 124,16% 33 Sulbar 283 282 99,65% 17 Kaltim 409 414 103,18% Jumlah 38.394 38.850 101,22%

40 JENJANG SEKOLAH/MADRASAH
TABEL 3. DATA HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2008 No JENJANG SEKOLAH/MADRASAH PERINGKAT AKREDITASI JUMLAH A B C TT 1 TK 1.381 4.419 1.585 242 7.627 2 RA 265 1.224 590 52 2.131 3 SD 2.684 11.273 4.841 735 19.533 4 MI 192 719 483 145 1.539 5 SMP 959 1.306 707 143 3.115 6 MTs 152 479 557 159 1.347 7 SMA 505 440 238 87 1.270 8 MA 56 154 158 113 481 9 SMK 545 686 323 1.606 10 MAK - 11 SLB 121 68 201 Jumlah 6.748 20.821 9.550 1.731 38.850

41 GRAFIK HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2008

42 Data Hasil Akreditasi Sekolah Tahun 2008
Tabel 4. Data Hasil Akreditasi Sekolah Tahun 2008 No JENJANG SEKOLAH PERINGKAT AKREDITASI JUMLAH A B C TT 1 TK 1.381 4.419 1.585 242 7.627 2 SD 2.684 11.273 4.841 735 19.533 3 SMP 959 1.306 707 143 3.115 4 SMA 505 440 238 87 1.270 5 SMK 545 686 323 52 1.606 6 SLB 9 121 68 201 Jumlah 6.083 18.245 7.762 1.262 33.352

43

44 Tabel 5. Data Hasil Akreditasi Madrasah Tahun 2008
No JENJANG MADRASAH PERINGKAT AKREDITASI JUMLAH A B C TT 1 RA 265 1.224 590 52 2.131 2 MI 192 719 483 145 1.539 3 MTs 152 479 557 159 1.347 4 MA 56 154 158 113 481 5 MAK - Jumlah 665 2.576 1.788 469 5.498

45

46 TABEL 6. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI TK 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Bali 54,29% 37,14% 8,57% 0,00% 17 Sulut 11,54% 50,00% 30,77% 7,69% 2 Banten 38,03% 35,21% 26,76% 18 Sulsel 10,66% 50,82% 28,69% 9,84% 3 DKI (Dikdas) 35,71% 51,79% 12,50% 19 Babel 10,64% 31,91% 40,43% 17,02% 4 DIY 33,54% 60,44% 6,01% 20 Kepri 8,89% 48,89% 35,56% 6,67% 5 Jawa Barat 32,36% 59,40% 8,16% 0,09% 21 Jambi 35,90% 33,33% 23,08% 6 Kalteng 25,81% 29,03% 35,48% 9,68% 22 NTT 7,30% 28,47% 35,77% 7 Sumut 24,44% 44,44% 31,11% 23 NAD 5,88% 61,76% 32,35% 8 Kalbar 21,74% 43,48% 17,39% 24 Gorontalo 5,56% 58,89% 26,67% 9 Papua 19,05% 40,48% 28,57% 11,90% 25 Lampung 4,44% 55,56% 10 Sumbar 17,24% 27,59% 5,17% 26 Maluku 3,85% 26,92% 55,77% 13,46% 11 Jawa Tengah 16,85% 63,55% 18,81% 0,78% 27 Sultra 1,43% 30,00% 31,43% 12 Sumsel 15,15% 45,45% 39,39% 28 Sulteng 1,32% 38,16% 22,37% 13 Jawa Timur 14,55% 62,43% 1,28% 29 Kalsel 1,31% 48,37% 43,79% 6,54% 14 Riau 14,36% 40,33% 35,36% 9,94% 30 Bengkulu 45,71% 17,14% 15 Kaltim 46,15% 28,85% 31 Maluku Utara 100,00% 16 NTB 11,63% 27,91% 41,86% 18,60% 32 Sulbar 54,55% 36,36% 9,09%

47 TABEL 7. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI RA 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Bali 50,00% 33,33% 16,67% 0,00% 15 Sumbar 2,94% 55,88% 38,24% 2 Kaltim 16 NAD 47,62% 4,76% 3 Gorontalo 11,11% 22,22% 17 Jambi 20,00% 60,00% 4 DIY 28,00% 12,00% 18 Sumsel 5 DKI (Dikdas) 25,00% 75,00% 19 Lampung 14,29% 85,71% 6 Sulsel 44,44% 20 Kalteng 100,00% 7 Riau 18,18% 27,27% 36,36% 21 Kalsel 53,85% 38,46% 7,69% 8 Banten 17,39% 58,70% 23,91% 22 Sulteng 9 Kalbar 23 Sultra 66,67% 10 Sumut 15,38% 30,77% 24 NTB 6,67% 11 Jawa Tengah 14,91% 56,68% 25,57% 2,84% 25 Bengkulu 12 NTT 12,50% 26 Maluku Utara 13 Kepri 11,76% 47,06% 17,65% 23,53% 27 Babel 14 Jawa Timur 10,51% 61,13% 27,65% 0,71% 28 Sulbar

48 TABEL 8. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI SD 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 DKI (Dikdas) 53,58% 43,71% 2,32% 0,39% 17 Babel 5,00% 54,29% 37,86% 2,86% 2 Bali 46,78% 52,36% 0,86% 0,00% 18 Sumut 4,88% 47,63% 45,27% 2,22% 3 DIY 42,05% 55,90% 2,05% 19 Kalsel 4,84% 56,99% 35,48% 2,69% 4 Jawa Timur 21,51% 65,36% 12,65% 0,48% 20 NTB 4,40% 43,40% 50,94% 1,26% 5 Jawa Tengah 19,01% 74,56% 6,38% 0,04% 21 Kalteng 4,34% 34,18% 46,43% 15,05% 6 Banten 17,24% 59,87% 22,88% 22 NTT 3,93% 24,71% 58,56% 12,80% 7 Sulut 16,67% 59,26% 24,07% 23 NAD 3,20% 47,20% 2,40% 8 Jawa Barat 13,49% 78,79% 7,68% 24 Jambi 3,17% 29,41% 59,28% 8,14% 9 Kaltim 38,41% 37,20% 11,59% 25 Maluku Utara 2,53% 43,04% 48,10% 6,33% 10 Papua 12,35% 19,41% 52,94% 15,29% 26 Sultra 2,20% 43,22% 42,12% 12,45% 11 Sulsel 12,27% 63,68% 22,22% 1,82% 27 Sulteng 1,80% 38,51% 50,00% 9,68% 12 Sumbar 6,97% 52,61% 37,63% 2,79% 28 Sumsel 1,60% 30,54% 66,27% 13 Riau 6,89% 38,01% 45,30% 9,80% 29 Maluku 1,37% 26,28% 49,83% 22,53% 14 Gorontalo 6,56% 54,92% 31,15% 7,38% 30 Bengkulu 1,16% 27,75% 60,69% 10,40% 15 Kepri 6,09% 49,57% 39,13% 5,22% 31 Sulbar 0,57% 27,01% 68,97% 3,45% 16 Lampung 5,19% 49,86% 42,07% 2,88% 32 Kalbar 8,92% 55,42% 35,66%

49 TABEL 9. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI MI 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Bali 46,67% 53,33% 0,00% 17 Sulbar 5,26% 26,32% 57,89% 10,53% 2 Gorontalo 41,18% 29,41% 23,53% 5,88% 18 NAD 4,00% 50,67% 40,00% 5,33% 3 Maluku Utara 30,77% 7,69% 19 Kalbar 3,51% 7,02% 50,88% 38,60% 4 Jawa Tengah 30,00% 57,06% 11,76% 1,18% 20 Banten 2,94% 26,47% 55,88% 14,71% 5 Kalteng 10,00% 21 Riau 1,19% 15,48% 53,57% 29,76% 6 DKI (Dikdas) 28,95% 65,79% 22 Jambi 18,18% 63,64% 7 DIY 27,78% 72,22% 23 Sulut 50,00% 8 Kalsel 16,67% 39,39% 37,88% 6,06% 24 Sulteng 29,23% 36,92% 33,85% 9 Sumsel 14,29% 7,14% 78,57% 25 Sultra 20,00% 60,00% 10 Jawa Timur 11,45% 62,65% 24,90% 1,00% 26 Maluku 85,71% 11 Kaltim 36,84% 47,37% 27 NTB 26,76% 49,30% 23,94% 12 Bengkulu 28 NTT 28,57% 21,43% 13 Sulsel 42,86% 33,93% 16,07% 29 Papua 14 Sumut 6,67% 33,33% 30 Babel 88,89% 11,11% 15 Sumbar 52,94% 32,35% 8,82% 31 Kepri 16 Lampung 5,56% 38,89%

50 TABEL 10. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI SMP 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 DIY 88,37% 11,63% 0,00% 17 Lampung 12,64% 42,53% 37,93% 6,90% 2 DKI (Dikdas) 73,33% 26,67% 18 Riau 10,96% 43,15% 38,36% 7,53% 3 Bali 68,42% 28,95% 2,63% 19 Kalsel 10,34% 34,48% 48,28% 4 Jawa Tengah 65,38% 20,67% 13,94% 20 Kalteng 9,38% 40,63% 31,25% 18,75% 5 Jawa Timur 46,96% 37,50% 13,75% 1,79% 21 Bengkulu 9,09% 24,24% 48,48% 18,18% 6 Jawa Barat 40,41% 47,31% 12,14% 0,14% 22 Banten 8,06% 32,26% 58,06% 1,61% 7 Sulsel 31,45% 46,77% 14,52% 7,26% 23 Sumsel 6,38% 55,32% 38,30% 8 NTB 27,27% 53,03% 13,64% 6,06% 24 NAD 6,00% 68,00% 24,00% 2,00% 9 Kaltim 24,66% 28,77% 34,25% 12,33% 25 NTT 5,75% 36,78% 9,20% 10 Babel 17,65% 52,94% 23,53% 5,88% 26 Maluku Utara 5,71% 54,29% 37,14% 2,86% 11 Papua 17,19% 39,06% 6,25% 27 Jambi 5,48% 46,58% 13,70% 12 Sulut 16,67% 50,00% 33,33% 28 Maluku 4,76% 52,38% 38,10% 13 Sultra 29,17% 29 Sulteng 3,92% 43,14% 9,80% 14 Gorontalo 16,00% 48,00% 36,00% 30 Sulbar 3,57% 42,86% 46,43% 7,14% 15 Kepri 14,81% 62,96% 18,52% 3,70% 31 Kalbar 2,27% 21,59% 39,77% 36,36% 16 Sumut 13,79% 63,45% 22,07% 0,69% 32 Sumbar 62,50% 25,00% 12,50%

51 TABEL 11. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI MTs 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Bali 85,71% 14,29% 0,00% 17 Sulsel 3,03% 31,82% 53,03% 12,12% 2 DIY 60,53% 39,47% 18 Jambi 2,50% 40,00% 35,00% 22,50% 3 DKI (Dikdas) 33,33% 66,67% 19 Sumbar 2,17% 18,48% 44,57% 34,78% 4 Maluku Utara 21,74% 47,83% 8,70% 20 Riau 23,37% 57,61% 16,85% 5 Gorontalo 26,09% 43,48% 21 Sumut 50,00% 6 Jawa Tengah 21,52% 55,70% 20,25% 2,53% 22 Sumsel 20,00% 60,00% 7 Jawa Timur 21,35% 44,94% 32,58% 1,12% 23 Sultra 18,52% 37,04% 44,44% 8 Kalsel 15,63% 31,25% 3,13% 24 Maluku 30,00% 10,00% 9 Sulut 57,14% 28,57% 25 NTB 35,85% 52,83% 11,32% 10 Banten 12,96% 31,48% 5,56% 26 NTT 11 Kalteng 12,50% 62,50% 25,00% 27 Papua 100,00% 12 NAD 48,00% 2,00% 28 Bengkulu 80,00% 13 Kaltim 29 Babel 14 Kalbar 4,17% 14,58% 64,58% 16,67% 30 Kepri 11,11% 55,56% 15 Sulteng 3,92% 25,49% 47,06% 23,53% 31 Sulbar 45,83% 29,17% 16 Lampung 3,45% 51,72% 37,93% 6,90%

52 TABEL 12. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI SMA 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Bali 94,12% 5,88% 0,00% 17 Riau 15,79% 39,47% 36,84% 7,89% 2 DIY 94,00% 6,00% 18 Sumsel 15,38% 47,69% 33,85% 3,08% 3 DKI (Dikmen) 79,73% 20,27% 19 NTB 12,50% 37,50% 4 Kalsel 63,64% 36,36% 20 Sumbar 11,11% 38,89% 5 Jawa Barat 63,04% 33,04% 3,91% 21 Sulut 33,33% 44,44% 6 Jawa Timur 52,30% 33,89% 10,04% 3,77% 22 Sulteng 10,53% 47,37% 5,26% 7 Jawa Tengah 50,00% 13,64% 23 Maluku Utara 5,56% 8 Gorontalo 40,00% 20,00% 24 Kalbar 4,88% 24,39% 26,83% 43,90% 9 Kaltim 30,77% 42,31% 23,08% 3,85% 25 Jambi 4,76% 23,81% 47,62% 10 Banten 28,89% 24,44% 17,78% 26 Kalteng 76,92% 11 Sulsel 27,27% 49,09% 18,18% 5,45% 27 Sultra 58,82% 23,53% 17,65% 12 Lampung 26,92% 28 Maluku 16,67% 13 Babel 25,00% 29 NTT 42,42% 21,21% 14 NAD 56,10% 19,51% 30 Papua 15 Bengkulu 22,22% 31 Kepri 57,14% 42,86% 16 Sumut 16,13% 41,94% 32 Sulbar 72,73% 9,09%

53 TABEL 13. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI MA 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 DKI (Dikmen) 100,00% 0,00% 16 Sumut 7,69% 53,85% 23,08% 15,38% 2 DIY 17 Jawa Barat 6,67% 26,67% 66,67% 3 Kalteng 50,00% 18 Riau 4,35% 33,33% 39,13% 23,19% 4 Bali 19 Kalbar 3,23% 12,90% 48,39% 35,48% 5 Jawa Timur 31,58% 36,84% 21,05% 10,53% 20 NAD 69,57% 30,43% 6 Bengkulu 25,00% 21 Jambi 7 Kalsel 22,22% 27,78% 22 Sumsel 8 Kaltim 77,78% 23 Lampung 40,00% 60,00% 9 Maluku Utara 16,67% 24 Sulut 10 Gorontalo 58,33% 8,33% 25 Sulteng 12,50% 62,50% 11 Jawa Tengah 13,64% 36,36% 45,45% 4,55% 26 Maluku 83,33% 12 Sumbar 13,04% 34,78% 21,74% 27 NTB 32,61% 54,35% 13 Sultra 37,50% 28 NTT 14 Banten 29,17% 29 Babel 15 Sulsel 7,84% 27,45% 31,37% 30 Sulbar

54 TABEL 14. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI SMK 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Bali 90,48% 9,52% 0,00% 17 Sumut 14,81% 62,04% 22,22% 0,93% 2 DKI (Dikmen) 87,50% 12,50% 18 Gorontalo 13,64% 54,55% 22,73% 9,09% 3 DIY 81,05% 17,89% 1,05% 19 Sulteng 9,84% 42,62% 39,34% 8,20% 4 NTB 69,23% 30,77% 20 Sumsel 8,96% 61,19% 23,88% 5,97% 5 Jawa Timur 56,30% 35,56% 7,04% 1,11% 21 Sulsel 8,00% 42,67% 44,00% 5,33% 6 Jawa Barat 54,81% 44,23% 0,96% 22 Kepri 7,41% 81,48% 11,11% 7 Kalteng 44,44% 33,33% 23 Lampung 5,71% 51,43% 37,14% 8 Sulut 40,00% 20,00% 24 Jambi 4,55% 36,36% 9 Jawa Tengah 34,54% 47,42% 18,04% 25 Bengkulu 3,45% 37,93% 44,83% 13,79% 10 Babel 31,82% 59,09% 26 NTT 2,00% 34,00% 60,00% 4,00% 11 Kaltim 29,55% 15,91% 27 Sumbar 37,74% 45,28% 16,98% 12 Kalbar 18,52% 29,63% 28 Sultra 35,71% 42,86% 21,43% 13 Banten 17,24% 48,28% 29,31% 5,17% 29 Maluku 27,27% 63,64% 14 NAD 16,67% 50,00% 30 Papua 80,00% 15 Riau 41,67% 25,00% 31 Sulbar 62,50% 37,50% 16 Maluku Utara

55 TABEL 15. RANKING PROVINSI BERDASARKAN PERINGKAT AKREDITASI SLB 2008
NO PROVINSI PERINGKAT A B C TT 1 Sumut 33,33% 0,00% 2 DKI (Dikdas) 15,38% 80,77% 3,85% 3 Jawa Barat 4,00% 72,00% 24,00% 4 Jawa Timur 57,33% 38,67% 5 Jawa Tengah 79,17% 20,83% 6 DIY 75,00% 25,00% 7 Sumbar 100,00% 8 Riau 40,00% 60,00% 9 Sumsel 10 Sulut 11 Sulsel 12 Bali 13 NTB 50,00% 14 NTT 15 Bengkulu 16 Banten 38,46% 46,15% 17 Kepri 18 Sulbar 66,67%

56

57 ANALISIS KOMPONEN HASIL AKREDITASI SMA Tabel 16
ANALISIS KOMPONEN HASIL AKREDITASI SMA Tabel 16. Analisis Komponen Standar Isi  No. A B C D E 1 56.36% 28.35% 10.94% 3.57% 0.78% 2 68.19% 18.53% 8.71% 3.13% 1.45% 3 53.35% 31.03% 12.39% 1.56% 1.67% 4 50.67% 25.33% 18.42% 4.13% 5 42.41% 22.66% 20.98% 10.04% 3.91% 6 68.53% 17.19% 9.60% 3.35% 1.34% 7 82.59% 12.95% 3.24% 0.45% 8 84.71% 8.82% 2.79% 9 50.33% 34.71% 11.27% 0.89% 10 41.96% 35.60% 14.29% 6.03% 2.12% 11 73.21% 5.25% 2.23% 5.02% 12 61.50% 23.10% 8.93% 4.58% 1.90% 13 79.80% 14.84% 3.68% 14 74.89% 15.51% 6.70% 15 93.30% 4.69% 0.33%

58 Butir nomor 11, terdapat 45 dari 896 SMA (5
Butir nomor 11, terdapat 45 dari 896 SMA (5.02%) belum mengesahkan KTSP yang disusun kepada pejabat yang ditunjuk. Nomor butir 15 Sebanyak 836 (93,30%) dari 896 SMA telah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, pembelajaran efektif, dan hari libur dalam kalender akademik yang dimiliki sekolah

59 Tabel 17. Analisis Komponen Standar Proses
 No. A B C D E 16 46.32% 34.82% 12.39% 5.69% 0.78% 17 78.13% 16.29% 4.24% 0.89% 0.45% 18 49.11% 36.83% 11.38% 1.90% 19 32.92% 38.39% 23.66% 4.58% 20 70.20% 22.43% 5.92% 1.00% 21 65.58% 20.77% 8.92% 3.16% 1.58% 22 45.87% 35.94% 13.06% 3.46% 1.67% 23 72.88% 18.08% 6.25% 1.56% 1.23% 24 52.01% 30.36% 13.50% 3.01% 1.12% 25 49.78% 32.25% 11.50% 4.46% 2.01%

60 Nomor 25, berkaitan dengan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran, terdapat 18 dari 896 SMA (2.01%) belum menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran.. Nomor 17, sebanyak 146 (78,13%) dari 896 SMA telah menyusun RPP yang dijabarkan dari silabus.

61 Tabel 18. Analisis Komponen Standar Kompetensi Lulusan
 No. A B C D E 26 12.83% 24.11% 37.39% 23.55% 2.12% 27 40.29% 27.34% 5.92% 2.90% 28 14.40% 24.67% 34.15% 2.68% 29 47.32% 28.24% 15.85% 7.37% 1.23% 30 46.43% 17.41% 8.48% 3.01% 31 36.27% 19.64% 11.05% 4.80% 32 50.78% 23.88% 15.74% 7.70% 1.90% 33 38.28% 25.56% 21.09% 9.38% 5.69% 34 66.29% 18.97% 10.49% 3.13% 1.12% 35 72.88% 18.53% 6.58% 0.78% 36 58.59% 21.88% 2.01% 1.67% 37 60.49% 23.77% 12.17% 0.56% 38 68.53% 18.64% 9.82% 2.57% 0.45% 39 63.50% 22.10% 12.50% 1.79% 0.11% 40 59.60% 27.12% 8.37% 4.02% 0.89% 41 74.22% 17.19% 7.03% 0.33% 42 57.70% 23.33% 14.29% 3.68% 1.00% 43 70.54% 18.19% 3.46% 44 48.88% 30.58% 14.06% 4.91% 1.56% 45 52.12% 24.22% 14.84% 6.47% 2.34% 46 56.25% 26.45% 13.50% 47 44.87% 32.14% 7.81% 4.13% 48 27.23% 35.60% 18.30% 49 49.11% 20.76% 10.27% 50 24.33% 10.83% 3.57%

62 Nomor 33, berkaitan dengan kegiatan mengapresiasikan karya seni dan budaya, terdapat 51 dari 896 SMA (5.69%) belum melakukan kegiatan kepada siswa yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengapresiasikan karya seni dan budaya. Nomor butir 35, sebanyak 166 (72,88%) dari 896 SMA telah memberikan pengalaman kepada siswa untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial

63 Tabel 19. Analisis Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 No. A B C D E 51 91.07% 6.92% 1.34% 0.45% 0.22% 52 76.34% 18.75% 3.68% 0.89% 0.33% 53 94.08% 4.91% 0.78% 0.00% 54 17.97% 55 93.75% 5.13% 56 85.27% 11.72% 2.57% 57 54.58% 24.55% 17.41% 3.01% 58 86.50% 12.50% 0.56% 59 93.08% 3.13% 2.46% 60 95.42% 3.46% 0.11% 61 33.04% 24.11% 20.09% 4.02% 62 43.75% 22.43% 16.41% 10.49% 63 24.00% 12.05% 7.37% 2.01% 64 86.38% 8.04% 2.79% 1.45% 65 51.67% 24.78% 6.14% 66 47.66% 18.97% 11.38% 9.38% 12.61% 67 34.93% 19.98% 14.51% 18.08% 68 32.14% 15.63% 9.93% 30.25% 69 35.16% 16.18% 11.61% 10.38% 26.67% 70 52.68% 20.54% 13.28% 9.71% 3.79%

64 Nomor 62, berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam kewirausahaan, terdapat 62 dari 896 SMA (6.92%) kepala SMA belum mempunyai kemampuan kewirausahaan. Nomor butir 60, sebanyak 855 (95.42%) dari 896 kepala SMA telah mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun

65 Tabel 20. Analisis Komponen Standar Sarana dan Prasarana
 No. A B C D E 71 75.89% 17.75% 5.36% 0.67% 0.33% 72 84.04% 14.17% 1.00% 0.22% 0.56% 73 82.03% 15.29% 1.79% 74 81.25% 12.83% 3.91% 0.89% 1.12% 75 70.76% 20.87% 7.37% 76 50.89% 42.41% 0.45% 77 70.42% 20.76% 6.03% 1.90% 78 92.63% 6.25% 79 84.26% 10.83% 2.23% 80 67.41% 13.39% 4.13% 3.13% 11.94% 81 79.58% 11.27% 6.81% 1.67% 82 49.00% 29.24% 16.74% 4.24% 0.78% Bersambung…

66 Lanjutan No. A B C D E 83 68.42% 17.52% 10.83% 2.46% 0.78% 84 44.87%
19.53% 17.41% 11.72% 6.47% 85 41.07% 15.85% 5.69% 26.56% 86 34.71% 10.04% 14.29% 4.58% 36.38% 87 34.49% 9.60% 12.83% 5.80% 37.28% 88 53.79% 12.95% 8.37% 14.06% 89 35.38% 4.69% 6.25% 3.79% 49.89% 90 71.43% 15.63% 5.58% 5.25% 2.12% 91 56.58% 24.78% 8.93% 7.92% 1.79% 92 59.60% 21.09% 8.82% 7.81% 2.68% 93 67.63% 12.72% 3.68% 10.27% 94 50.89% 15.51% 10.71% 12.61% 95 46.54% 14.96% 13.50% 11.27% 13.73% 96 55.02% 15.07% 8.15% 9.49% 12.28% 97 58.04% 24.55% 9.15% 7.14% 1.12% 98 47.10% 17.97% 9.04% 14.40% 11.50% 99 60.27% 13.84% 7.37% 12.05% 100 61.50% 20.65% 4.91% 1.45%

67 Nomor 89, berkaitan dengan ruang laboratorium bahasa, terdapat 447 dari 896 SMA (49.89%) belum memiliki ruang laboratorium. Nomor butir 78, sebanyak 830 (92.63%) dari 896 SMA telah memunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai

68 Tabel 21. Analisis Komponen Stadar Pengelolaan
 No. A B C D E 101 78.35% 17.63% 3.35% 0.45% 0.22% 102 75.78% 19.75% 3.46% 0.67% 0.33% 103 71.54% 21.76% 4.46% 1.12% 104 68.64% 17.52% 7.81% 3.24% 2.79% 105 67.75% 25.67% 3.79% 1.79% 1.00% 106 82.25% 12.61% 2.57% 1.90% 107 62.83% 28.35% 6.58% 1.45% 0.78% 108 71.43% 22.43% 4.35% 109 81.70% 14.29% 3.13% 0.56% 110 56.58% 27.57% 12.50% 111 63.62% 25.56% 7.25% 2.34% 1.23% 112 77.12% 16.63% 4.58% 113 61.16% 27.12% 9.04% 114 46.43% 21.43% 16.41% 9.15% 115 57.25% 26.34% 10.49% 2.12% 116 47.32% 35.83% 5.02% 4.24% 7.59% 117 52.12% 30.47% 12.39% 2.46% 118 81.92% 13.06% 3.68% 119 84.04% 11.50% 3.57% 120 49.11% 21.09% 7.48% 8.26% 14.06%

69 Nomor 120, berkaitan dengan kegiatan evaluasi diri, terdapat 126 dari 896 SMA (14,06%) belum melakukan kegiatan evaluasi diri. Nomor butir 119, sebanyak 753 (84.04%) dari 896 SMA telah mempunyai struktur kepemimpinan sesuai standar pendidik dan tenaga kependidikan

70 Tabel 22. Analisis Komponen Standar Pembiayaan
 No. A B C D E 121 64.84% 17.97% 8.82% 4.91% 3.46% 122 66.29% 16.96% 8.15% 6.58% 2.01% 123 75.78% 14.06% 5.36% 2.57% 2.23% 124 83.15% 11.05% 3.91% 1.23% 0.67% 125 82.48% 10.83% 4.80% 126 67.19% 20.54% 8.37% 3.01% 0.89% 127 71.65% 15.18% 8.59% 4.02% 0.56% 128 78.79% 12.72% 5.69% 129 75.89% 12.39% 7.25% 1.45% 130 74.22% 12.28% 1.00% 131 76.34% 11.16% 6.03% 5.47% 132 71.09% 16.18% 5.25% 2.12% 133 82.70% 9.15% 4.13% 134 78.24% 10.16% 5.02% 135 59.38% 17.19% 10.38% 7.37% 136 79.13% 12.17% 1.56% 137 52.57% 12.61% 14.40% 6.36% 138 74.33% 4.24% 3.24% 12.50% 139 37.28% 20.31% 9.60% 7.70% 25.11% 140 37.61% 33.37% 18.86% 141 78.57% 12.05% 3.68% 142 79.46% 13.28% 3.57% 0.45% 143 55.92% 22.54% 11.61% 5.58% 4.35% 144 62.39% 21.88% 9.71% 145 21.21% 10.27%

71 Nomor 139, berkaitan dengan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu, terdapat 225 (25.11%) dari 896 SMA belum melakukan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu. Nomor butir 124, sebanyak 745 (83.15%) dari 896 SMA telah membayar gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain bagi guru pada tahun berjalan.

72 Tabel 23. Analisis Komponen Standar Penilaian Pendidikan
 No. A B C D E 146 66.07% 24.11% 6.81% 1.90% 1.12% 147 80.47% 15.74% 3.13% 0.33% 148 64.17% 25.33% 8.59% 1.67% 0.22% 149 62.39% 27.46% 7.59% 2.01% 0.56% 150 56.36% 28.24% 10.38% 3.01% 151 49.55% 31.92% 12.72% 4.80% 1.00% 152 54.80% 2.46% 1.79% 153 83.59% 11.16% 3.35% 0.89% 154 54.35% 24.89% 12.17% 3.79% 155 81.14% 13.62% 2.34% 1.23% 156 81.36% 16.52% 0.67% 0.78% 157 90.29% 6.47% 1.34% 158 81.47% 10.60% 6.14% 159 32.70% 14.96% 9.93% 37.28% 5.13% 160 79.13% 12.95% 4.58% 1.45% 161 59.26% 23.66% 4.91% 2.68% 9.49% 162 87.50% 5.80% 3.68% 163 63.17% 25.11% 2.12% 5.02% 164 60.27% 29.69% 4.46% 3.91% 165 71.43% 19.98% 5.92%

73 Nomor 161, berkaitan dengan kegiatan sekolah untuk melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten, terdapat 85 dari 896 SMA (9.49%) belum melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tepat waktu. Nomor butir 157, Sebanyak 809 (90.29%) dari 896 SMA telah menentukan kriteria kenaikan kelas atau kriteria program pembelajaran (beban Sistem Kredit Semester/SKS) melalui rapat

74 Tabel 24. Analisis Komponen untuk SD
NO KOMPONEN RATA-RATA 1 Kurikulum/ proses belajar mengajar 81 2 Manajemen sekolah 76 3 Organisasi/kelembagaan sekolah 68 4 Sarana dan prasarana 64 5 Ketenagaan 51 6 Pembiayaan 7 Peserta didik/siswa 8 Peranserta masyarakat 79 9 Lingkungan/kultur sekolah 80

75 Tabel 25. Analisis Komponen untuk SMP
NO KOMPONEN RATA-RATA 1 Kurikulum/ proses belajar mengajar 79 2 Manajemen sekolah 75 3 Organisasi/kelembagaan sekolah 74 4 Sarana dan prasarana 71 5 Ketenagaan 63 6 Pembiayaan 7 Peserta didik/siswa 8 Peranserta masyarakat 78 9 Lingkungan/kultur sekolah 77

76 Persentase APBD thd APBN
D. PARTISIPASI PENDANAAN PEMDA TABEL 26. PARTISIPASI PENDANAAN AKREDITASI S/M TIAP PROVINSI 2008 No. BAP-S/M Provinsi Dana APBD Dana APBN Persentase APBD thd APBN Jml Sekolah (APBN) 1 DKI (Dikmen) 266,61% 99 2 Kepulauan Riau 252,80% 146 3 NAD 145,99% 600 4 Sumatera Selatan 107,17% 664 5 DKI (Dikdas) 52,20% 696 6 Jawa Tengah 42,85% 5.652 7 Kalimantan Timur 38,97% 409 8 Lampung 35,83% 614 9 Kalimantan Barat 28,29% 668 10 Jambi 24,39% 466 11 Papua 24,19% 320 12 Sulawesi Utara 16,89% 208 13 Bengkulu 14,83% 290 14 NTT 14,52% 978 15 Sumatera Utara 13,55% 1.057 16 NTB 12,45% 486 17 Maluku 11,63% 407 18 Jawa Barat 10,33% 6.623 19 Kalimantan Tengah 7,93% 570 20 Jawa Timur 7,67% 9.112 21 DI Yogyakarta 7,12% 689 22 Sumatera Barat 5,41% 901 23 Sulawesi Tengah 3,27% 792 24 Riau 0,00% 1.625 25 Kalimantan Selatan - 418 26 Sulawesi Selatan 1.230 27 Sulawesi Barat 283 28 Sulawesi Tenggara 440 29 Bali 386 30 Maluku Utara 264 31 Banten 716 32 Bangka Belitung 271 33 Gorontalo 314 Jumlah 21,80% 38.394

77 TABEL 27. REALISASI PENGGUNAAN DANA BLOCKGRANT BAN-S/M TA 2008
NO Provinsi DANA BLOCKGRANT 2008 DANA REALISASI SISA DANA 1 DKI Jakarta (Dikdas) 2 DKI Jakarta (Dikmen) 40.000 3 Jawa Barat 4 Jawa Tengah 5 D.I. Yogyakarta 6 Jawa Timur 7 Nangroe Aceh Darusalam 8 Sumatera Utara 9 Sumatera Barat 10 Riau 11 Jambi 12 Sumatera Selatan 13 Lampung - 14 Kalimantan Barat 15 Kalimantan Tengah 16 Kalimantan Selatan 17 Kalimantan Timur 18 Sulawesi Utara 19 Sulawesi Tengah 20 Sulawesi Selatan 21 Sulawesi Tenggara 22 Maluku 23 Bali 24 Nusa Tenggara Barat 25 Nusa Tenggara Timur 26 Papua 27 Bengkulu 52.000 28 Maluku Utara 29 Banten 30 Bangka Belitung 31 Gorontalo 32 Kepulauan Riau 33 Sulawesi Barat

78 V. Program Kerja BAN-S/M 2009

79 PROGRAM KERJA BAN-S/M Tahun 2009
MELALUI PROGRAM WAJIB BELAJAR DIKDAS SEMBILAN TAHUN - Bantuan Sosial Pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah 1. Akreditasi SMA/MA, SMK, SLB; 2. Akreditasi SMP/MTs; 3. Akreditasi SD/MI, TK/RA; (Semua dengan Instrumen Baru) - Bantuan Operasional BAP S/M 32 Propinsi MELALUI ROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN Manajemen BAN S/M 1. Operasional BAN S/M 2. Rakornas dengan BAP-S/M 3. Pengembangan program SIA S/M 4. Pencetakan perangkat akreditasi dan sertifikat 5. Penyempurnaan dan finalisasi perangkat akreditasi 6. Peningkatan SDM, pengolah data, dan TOT Asesor Nasional 7. Monitoring pelaksanaan akreditasi dan Bimbingan Teknis 8. Penyusunan laporan 9. Penyusunan perangkat akreditasi satuan pendidikan layanan khusus 10. Pemantapan program tindak lanjut hasil akreditasi

80 VI. Renstra

81 Tabel Proyeksi Tahun 2010-2014 NO JENJANG
SISA SEK/MAD YG BLM DIAKREDITASI S/D 2009 JUMLAH SEK/MAD AKREDITASI ULANG 2005 S/D 2008 TOTAL SEK/MAD YANG HRS DIAKREDITASI PROYEKSI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 TK/RA 28,022 32,023 60,045 7,000 13,261 2 SD/MI 65,748 87,955 153,703 20,000 33,426 3 SMP/MTs 14,728 16,594 31,322 4,000 6,831 4 SMA/MA 5209 7,108 12,317 4,400 1,979 5 SMK* 2,378 7,785 10,163 1,500 2,166 6 SLB 329 819 1,148 100 262 JUMLAH 116,414 152,284 268,698 37,000 57,925

82 Kondisi Idaman 2014 & Indikator Kinerja Kunci
Kondisi idaman tahun 2014 dan tahapan pencapaian kinerja tahun Sebesar 100% SD/SLB, 100% SMP/SMPLB terakreditasi, Sebesar 100% SMA/SMALB dan 100% SMK terakreditasi Sebesar 95% SD dan 50% SMP memenuhi SNP dengan akreditasi minimum B, serta 40% SDLB dan SMPLB dengan akreditasi minimum B Sebesar 90% SMA/SMALB dan 75% SMK memenuhi SNP dengan akreditasi minimum B Akreditasi dipandang sebagai indikator kinerja kunci Peningkatan mutu PAUD dengan persentase TK berakreditasi Persentase SD berstandar SNP dengan akreditasi minimal B Persentase SMP berstandar SNP dengan akreditasi minimal B Persentase SMA berstandar SNP dengan akreditasi minimal B Persentase SMK berstandar SNP dengan akreditasi minimal B Penyelenggaraan program akreditasi dan pemetaan mutu pendidikan Penyelenggaraan akreditasi program dan satuan pendidikan Penyusunan peta dan penjaminan mutu pendidikan berdasar hasil akreditasi