Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK

2 Perkembangan Audit Kinerja
Pertama kali diperkenalkan oleh Elmer B Staat, tahun 1971 di kongres INTOSAI yang diselenggarakan di Montreal, Kanada

3 Masuk ke Indonesia pada tahun 1976, dimulai dengan management audit course yang merupakan hasil kerjasama antara

4 Definisi Audit Kinerja
Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata KINERJA

5 Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

6 Pentingnya Audit Kinerja
PEMERINTAH MASYARAKAT & LEGISLATIF Penilaian dan Perbaikan 3E Sumber Informasi yang Independen Sepervisi & Pengambilan Keputuan Meningkatkan Motivasi Pemeriksa Mendorong Kreativitas dan Pembelajaran

7 Audit Kinerja untuk Akuntabilitas Publik
Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupa peningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan  akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis  yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan normatif.

8 Keterkaitan Audit Kinerja dengan Manajemen Keuangan
Dalam melaksanakan audit kinerja penting bagi auditor untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan terhadap hasil-hasil, khususnya sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pengindikator kinerja yang dimiliki atau melekat pada suatu instansi pemerintah.

9 Istilah-istilah dalam Audit Kinerja
Indikator kinerja kunci Kinerja Indikator kinerja Efektivitas Efisiensi

10 Perbedaan antara Audit Kinerja dan Audit Keuangan
NO PERBEDAAN AUDIT KINERJA AUDIT KEUANGAN 1. TUJUAN KETERCAPAIAN TUJUAN DAN HARAPAN PENYAJIAN AKUN YANG BENAR DAN WAJAR 2 DASAR AKADEMIK EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK AKUNTANSI 3. METODE BERVARIASI TELAH TERSTANDARISASI 4. FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI SISTEM AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 5. KRITERIA PENILAIAN SUBJEKTIF KURANG SUBJEKTIF 6. LAPORAN BERVARIASI DAN DIPUBLIKASIKAN TIDAK TETAP TERSTANDARISASI DAN DIPUBLIKASIKAN BERKALA

11 Karakteristik Audit Kinerja
Profesor Soemardjo Tjitrosidojo memberikan karakteristik audit kinerja sebagai berikut: Pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan Pemeriksa haruslah wajar (fair), objektif, dan realitis Pemeriksa harus mempunyai pengetahuan & ketrampilan dari berbagai macam bidang Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu”early warning system”

12 Manfaat Audit Kinerja Peningkatan Kinerja
Audit kinerja mampu memperbaiki, memulihkan,dan meningkatkan kualitas kinerja sektor publik. Peningkatan Akuntabilitas Publik Meningkatkan akuntabilitas berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja

13 Tujuan Audit Kinerja Tujuan dasar dari audit kinerja ialah menilai suatu kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

14 Jenis Audit Kinerja Audit Ekonomi
Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. 2. Audit Efisiensi Pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu 3. Audit Efektifitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan

15 Proses Audit Kinerja Struktur audit kinerja Tahapan audit kinerja
 Secara umum memiliki sistematika: Struktur audit kinerja Tahapan audit kinerja Kriteria atau indikator yang menjadi tolok ukur audit kinerja.

16 Lanjutan STRUKTUR AUDIT KINERJA Tahap-tahap audit
Elemen masing-masing tahap audit Tujuan umum masing-masing elemen Tugas-tugas yang diperlukan utuk mencapai setiap tujuan

17 Lanjutan 2. TAHAPAN AUDIT KINERJA
Tahap pengenalan dan perencanaan (familiarization and planning phase) Tahap pengauditan (audit phase) Tahap pelaporan (reporting phase) Tahap penindaklanjutan (follow-up phase)

18 Lanjutan 3. Penentuan Kriteria Audit
Harus berasal dari sumber yan berwenang sehingga hasil penilaiannya dapat dipertahankan (valid) Harus tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak berprasangka (objective) Harus dapat dinyatakan secara tepat sebagai alat ukur dalam satuan jumlah tertentu (spesifik) Harus dapat disajikan sebagai standar pelaksanaan dan standar hasil serta dapat dicapai (realistic dan attainable)

19 Peran Auditor dalam Audit Kinerja
Memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan Memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Membantu manajemen mencapai kinerja yang baik

20 STUDI KASUS Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Perfomance Audit Dengan adanya Otonomi Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah berada pada pemerintah daerah sendiri, di mana perlu adanya sistem pemeriksaan yang efektif untuk memastikan bahwa dana desentralisasi yang telah dipercayakan oleh pusat kepada daerah telah dikelola secara transparan. Sistem pemeriksaan yang efektif, tidak hanya yang konvensional tetapi juga 3E audit yaitu audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Audit kinerja atau performance audit terhadap sektor pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi pemerintah (PEMDA). Audit Kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor publik dan badan pemerintah, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. Di Indonesia kita mengenal dua badan yang berhak melakukan audit yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Download ppt "AUDIT KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google