KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Oleh : H. Sabli, S.H., M.H. (Kepala LPMP Lampung) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pedidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung Tahun 2017

2 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME) PELAKU: SEKOLAH PELAKU: PEMERINTAH, PEMDA, BSNP, BAN SIKLUS KEGIATAN: memetakan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran; melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. SIKLUS KEGIATAN: memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; mengevaluasi dan menetapkan standar nasional pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; melakukan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

3 Penjaminan Mutu Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU MONITORING DAN EVALUASI MUTU PENDIDIKAN ANALISIS PEMETAAN MUTU Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Sarana dan Prasarana

4 Stakeholder dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Dinas kabupaten/kota/prov Perguruan Tinggi sekolah Kemdikbud LPMP LPMP menjadi pengendali mutu pendidikan Masyarakat/ NGO/Lemb Donor dll

5 Mekanisme Penjaminan Mutu di Sekolah
Kepala Sekolah Guru Tata Usaha Mekanisme Penjaminan Mutu di Sekolah Visi-Misi, Kebijakan sekolah Kebijakan, Pemerintah (kurikulum, SNP dll) Perencanaan Implementasi Monitoring Evaluasi Dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi Quality Review Dokumen evaluasi Diri Laporan hasil evaluasi: Pemenuhan 8 SNP Implementasi dari rencana aksi Output: Capaian Kualitas sekolah sesuai 8 SNP

6 Keterkaitan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
BALITBANG Kurikulum dan Pengujian Akreditasi Sekolah Disdik Prov SD Sinkronisasi kegiatan: Pelatihan K13 Pendampingan K13 Monev Pembinaan Sekolah model ....dll SMP SMA SMK PKLK Set ditjen Pendataan, Kelembangaan, Pengembangan SDM, Koordinasi L P M DIKMEN DITJEN DIKDASMEN koordinasi hasil pemetaan mutu pendidikan KEMDIKBUD Disdik Kab/kota DIKDAS Ditjen GTK Uji Kompetensi Guru (UKG)

7 Program LPMP 3. Capacity Development 1. Core Program
2. Extended Program 3. Capacity Development 1. Core Program Pemetaan mutu Pembinaan dan pembimbingan pendampingan supervisi pelaporan dan rekomendasi …… Pengembangan SDM (Asesor, fasilitator, dan WI) Pengembangan fasilitas penjaminan mutu Pengembangan sistem informasi mutu ….. Implementasi K13 Sekolah Rujukan Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) Kerjasama dengan pihak lain …..

8 Tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003)
Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sikap Spiritual beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Sosial berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab Pengetahuan berilmu Keterampilan cakap dan kreatif

9 Generasi Emas 100 Tahun Indonesia Merdeka
Kelompok umur Jumlah Penduduk (juta) Generasi 100 thn Merdeka (Usia pada tahun 2045) Strukutur Penduduk Indonesia Tahun 2010 45-54 tahun 35-44 tahun Periode Bonus Demografi Paudisasi Pendidikan Dasar berkualitas dan merata Pendidikan karakter Memastikan semua penduduk usia sekolah bersekolah Pend. Menengah Universal (PMU) & Kurikulum 2013 Pendidikan Tinggi berkualitas dan berdaya saing Jumlah Penduduk: 238,5 Juta orang Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia (Bappenas, BPS, UNFPA 2013))

10 Proses Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Nasional
KURIKULUM 2013 (PERBAIKAN) PROSES PELATIHAN GURU DAN PENDAMPINGAN SEKOLAH PENERAPAN BERTAHAP DAN PENDAMPINGAN SEKOLAH MONITORING DAN EVALUASI 2015 PROSES KONTINU PENERAPAN KURIKULUM NASIONAL PROSES PERBAIKAN; Berdasarkan evaluasi dan masukan publik KURIKULUM TAHUN 2006 (KTSP) KURIKULUM 2013 Pengembangan: Nilai-nilai kebangsaan Pendidikan karakter terintegrasi Ketrampilan bernalar Penilaian otentik (menyeluruh dari proses sampai output) PELIBATAN PUBLIK (PRAKTISI [FORMAL DAN NON FORMAL]), AKADEMISI DAN PENGAMAT, DUNIA USAHA/INDUSTRI DAN ORGANISASI PROFESI, ORANGTUA, DAN SISWA)

11 Tahap Implementasi Kurikulum Nasional
Juli 2015 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2018 Juli 2019 Juli 2020 Juli 2021 Ragam model pengembangan kapasitas sekolah secara reguler berbasis kompetensi dan konteks wilayah Persiapan Sekolah Rintisan Program pengembangan yang holistik untuk daerah khusus, termasuk 3T PENERAPAN KURIKULUM NASIONAL DI SEMUA SEKOLAH DAN SEMUA KELAS ± 40% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11) ± 40% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10) ± 40% sekolah KTSP ± 35% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10) ± 35% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11) ± 75% sekolah KTSP ± 15% sekolah K13 (kelas 1,4,7,10) ± 15% sekolah K13 (kelas 1,2,4,5,7,8,10,11) ± 94% sekolah KTSP Perbaikan K2013 ± 10% sekolah K13 (semua kelas) ± 10% sekolah K13 (semua kelas) ± 25% sekolah K13 (semua kelas) ± 60% sekolah K13 (semua kelas) ± 6% sekolah K2013 Tahap Implementasi Kurikulum Nasional dengan pendampingan sekolah dan pengimbasan dari Sekolah Rintisan

12 Strategi Pelatihan SD, SMP, SMA, SMK Mapel Umum dan Peminatan SMA GS
Guru Sasaran (GS) Instruktur Nasional (IN) Narasumber Nasional (NS) NS IN GS SMK Mapel Produktif Guru Sasaran (GS) Narasumber Nasional (NS) NS GS

13 Pola Pendampingan Online Off line Instruktur yang terseleksi
Lokasi atau Sekolah yang akan Didampingi Model ‘on’ dan ‘in’ Pendekatan In House Training (IHT) PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN MATERI PENDAMPINGAN PENENTUAN PENDAMPING PELATIHAN PENDAMPING PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELAPORAN PENDAMPINGAN Dinamika Perkembangan Kurikulum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Model Pembelajaran (berbasis saintifik) Penilaian Hasil Pembelajaran Pendidikan Karakter Layanan Siswa (Hidden Curriculum), Pembinaan Karakter Interaksi Sekolah dengan Orangtua Penggunaan Peralatan Pendidikan (ABE) Manajemen Sekolah Budaya Sekolah dan Pencegahan Tindak Kekerasan Materi Penunjang Direktorat terkait Rencana Tindak oleh sekolah induk dan sekolah imbas Dilaksanakan oleh Direktorat Penyiapan Materi Pelatihan Jadwal dan Lokasi Pelatihan Pendampingan Online Off line

14 Kedudukan dan Proses Monev

15 Uji Kompetensi Guru, KS dan PS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pedidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Selatan Tahun 2015 15

16

17 Terima Kasih