USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017

Presentasi berjudul: "USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017"— Transcript presentasi:

1 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
DISAMPAIKAN DALAM FORUM SKPD MARET 2016 OLEH : BIRO HUKUM SETDA DIY

2 ISU STRATEGIS BIDANG PEMERINTAHAN
Reformasi Birokrasi (khususnya Kualitas Pelayanan Publik) Perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik

3 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah  Indikator: Prosentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum serta Layanan Informasi Hukum  Indikator: Persentase Layanan dan Bantuan Hukum serta Layanan Informasi Hukum

4 EVALUASI KINERJA 2015 SASARAN 1 INDIKATOR TARGET REALISASI
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Prosentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan dan Kepentingan Umum 100% 120,55%

5 EVALUASI KINERJA 2015 SASARAN 2 INDIKATOR TARGET REALISASI
Meningkatkan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum serta Layanan Informasi Hukum Prosentase Layanan dan Bantuan Hukum serta Layanan Informasi Hukum 96% 118,54

6 POTENSI Kewenangan untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pengembangan hukum, pengelolaan dokumentasi hukum, pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota, bantuan hukum, dan supremasi hukum ( Perdais 3 Tahun 2015)

7 PERMASALAHAN Akses Layanan dan Perlindungan Hukum bagi semua masyarakat belum merata Kapasitas dan Kapabilitas aparatur penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang Kesadaran dan budaya hukum belum optimal Penegakan supremasi hukum

8 ISU STRATEGIS Pelayanan Hukum yang update, valid, responsif dan aksesibel

9 STRATEGI Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Optimalisasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum Pengembangan kajian, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah Pengembangan konsultasi, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten / kota.

10 STRATEGI Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Penyusunan database produk hukum Pengembangan Layanan Bantuan Hukum serta penegakan HAM

11 Strategi perencanaan tahun 2017

12 PROGRAM & TARGET KINERJA
No Program Target Kinerja 1 Penataan Peraturan Perundang-undangan Prosentasi Rancangan Produk Hukum yang terselesaikan 100% 2 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Prosentase Produk Hukum Kab/Kota yang dikonsultasikan, dievaluasi dan diklarifikasi 100% 3 Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum Pemberian Layanan Hukum terhadap Aduan/Pengaduan Permasalahan Hukum yang Diterima 100% 4 Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dokumentasi produk hukum yang dapat diakses 100%

13 KEGIATAN 2017 No Program Kegiatan 1
Penataan Peraturan Perundang-undangan Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum 2 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Pengawasan Preventif Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Pengawasan Represif Produk Hukum Kabupaten/Kota 3 Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum Penyelesaian Permasalahan Hukum Layanan Hukum Masyarakat 4 Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Publikasi Peraturan Perundang-undangan

14 KEGIATAN KEISTIMEWAAN 2017
No Program Kegiatan 1 Pengembangan Regulasi Urusan Keistimewaan Penyusunan Produk Hukum Urusan Keistimewaan Penyebarluasan Produk Hukum Keistimewaan DIY

15 ANGGARAN ANGGARAN: Rp 6.177.000.000,00 JUMLAH PROGRAM : 6
JUMLAH KEGIATAN : 29 ANGGARAN KEISTIMEWAAN : Rp JUMLAH PROGRAM : 1 JUMLAH KEGIATAN : 2

16 MANFAAT USULAN PEMBANGUNAN
Perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dalam arti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan kepentingan umum, bersifat implementatif serta mendukung pelayanan hukum lainnya

17