PERANAN BARESKRIM POLRI DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA SUNARYONO DIREKTORAT I KAMTRANNAS.

Presentasi berjudul: "PERANAN BARESKRIM POLRI DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA SUNARYONO DIREKTORAT I KAMTRANNAS."— Transcript presentasi:

1 PERANAN BARESKRIM POLRI DALAM RANGKA KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN LINTAS NEGARA SUNARYONO DIREKTORAT I KAMTRANNAS

2 KEJAHATAN TRANSNASIONAL BERHUBUNGAN DENGAN : ANATOMI KEJAHATAN PADA UMUMNYA
MUTLAK DIBANGUN KERJASAMA AGAR EFFEKTIP & EFFESIEN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL : SKEP / 626 / XII /2008,TGL 27 DESEMBER 2008 MEROBAH SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL : SKEP/203/1992 , TGL 9 MEI 1992 BARESKRIM BAGIAN INTEGRAL TIM KOORDINASI INTERPOL APA YANG SUDAH DIOPTIMALISASIKAN & APA PEMIKIRAN UNTUK MEMCECAH DAN MEMANGGULANGI KAJAHATAN TRANSNASIONAL

3 PERTAMA : SOSIALISASI DENGAN PERUBAHAN ORGANISASI TATA KERJA
TUPOKSIRAN BARESKRIM (KEPUTUSAN KAPOLRI NO POL : KEP/22/VI/2004, TGL 30 JULI 2004 PSL PELAKSANA UTAMA DIBAWAH KAPOLRI ( KEDUDUKAN ) PSL 2. PEMBINAAN&PENYELENGGARAN PENYELIDIKAN ,PENYIDIKAN ,IDENTIFIKASI & LABORATORIUM FORENSIK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ( TUGAS ) PSL 3 HURUP C PENYELENGGARAAN & KERJASAMA LUAR NEGERI UNTUK PENANGGULANGAN KEJAHATAN TANSNASIONAL ( FUNGSI ) STRUKTUR BARESKRIM KABARESKRIM WAKA UNSUR PIMPINAN RO ANALIS /PKAN RO RENMIN UNSUR PEMBANTU PIM & PELAKS STAF PUS LABFOR PUS IDENT BID KORWAS PPNS UNSUR PELAKS STAF SUS DIT I,II,III,IV,V DENSUS 88 AT SAT GAS SUS UNSUR PELAKS UTAMA

4 TUPOKSIRAN RO ANALISIS MEMBAWAHI BIDANG PKAN/TNCC :
MEMBERI MASUKAN BERUPA INISIATIP ,TERHADAP ISSUE KEJAHATAN LINTAS NEGARA, MEMBERI ARAH DAN MENGKOORDINASIKAN GIAT TIM PENINDAKAN SEKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL MENGATUR KERJASAMA DENGAN ORGANISASI PENEGAK HUKUM BAIK NASIONAL DAN INTERNASIONAL SERTA LATIHAN UNTUK MENGANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENYEDIAKAN ANALISA INFORMASI MENGENAI KEJAHATAN YANG BERSIPAT LINTAS NEGARA DAN MENYEDIAKAN HUBUNGAN DENGAN PROPIINSI-PROINSI UNTUK MENDATA,MEMPRIORITASKAN DAN MENGKOOORDINASIKAN TERHADAP RUJUKAN-RUJUKAN DAN PERMINTAAAN-PERMINTAAN UNTUK BANTUAN BIDANG PKAN / TNCC DIPIMPIN OLEH KEPALA BIDANG PENGANALISAAN KEJAHATAN ANTAR NEGARA, DISINGKAT KABID PKAN ( TNCC ) YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KARO ANALIS / PKAN/TNCC BIDANG PKAN ( TNCC ) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA DIBANTU OLEH KELOMPOK ANALISIS SERTA 8 ( DELAPAN ) KA TIM YAITU : KEPALA TIM ANTI TEROR KEPALA TINM PENYELUNDUPAN MANUSIA KEPALA TIM NARKOTIKA KEPALA TIM PENYELUNDUPAN SENJATA API KEPALA TIM PENCUCIAN UANG KEPALA TIM KEJAHATAN TEHNOLOGI TINGGI KEPALA TIM KEJAHATAN EKONOMI KEPALA TIM PERAMPOKAN

5 OPTIMALISASI BARESKRIM POLRI
MEMSOSIALISASIKAN KEDUDUKAN DAN TUPOKSIRAN PIRANTI LUNAK PENATAAN PILUN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KABARESKRIM NO POL : SKEP /22/II/ TENTANG HTCK BIRO ANALIS DENGAN DIREKTORAT DAN DETASEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; PENGAWAKAN ORGANISASI BIDANG PKAN ( TNCC ),PENINGKATAN KEMAMPUAN TAKTIS & TEKNIS OPRASIONAL MEMBANGUN KAPASITAS : PEMBENAHAN FASILITAS KERJA INTERNAL PKAN ( TNCC ), MEMPERKUAT JARINGAN ANTARA PKAN ( PKAN ) DENGAN DIREKTORAT, DETESEMEN, OPERASIONAL KEWILAYAHAN DAN HUBUNGAN ANTARA INSTANSI PENDATAAN : SENTRALISASI PENDATAAAN HAMBATAN & KENDALA HAMBATAN DAN KENDALA INTERNAL , EKSTERNAL DIJADIKAN PELUANG UNTUK MEREKAYASA PERCEPATAN TERWUJUDNYA KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL’

6 KEDUA : POKOK – POKOK PIKIRAN MEREKAYASA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL
MENCEGAH DAN MENANGGUL ANGI KEJAHATAN = mempersempit ruang gerak pelaku APARAT/INSTANSI hukum NEGOISASI TUPOKSI PELAKU WILAYAH KEJAHATAN TRANSNASIONAL Penegak Hukum/Aparat APARAT/INSTANSI APARAT/INSTANSI HUKUM OBYEK KORBAN KOORDINASI taat masy APARAT/INSTANSI

7 REALITA KEJAHATAN = MEMBERI KELELUASAAN PELAKU
HUKUM KEJAHATAN KEJAHATAN PELAKU OBYEK APARAT/INSTANSI NEGOISASI APARAT GAKKUM/INSTANSI TUPOKSI HUKUM KOORDINASI WILAYAH KORBAN KEJAHATAN TAAT KEJAHATAN MASY

8 POKOK – POKOK PIKIRAN NEGOISASI MEKANISME
WILAYAH ABU ABU ( SEKTORAL,KETIDAK MAMPUAN, TIDAK MAU TAHU/PURA PURA, ADA TAPI TIADA DAN PERBEDAAN PENDAPAT / KEPENTINGAN KUNCI PEMECAHAN DAN PENANGGULANGAN : KOORDINASI NEGOISASI MEKANISME AGAR TIDAK ADA WILAYAH ABU – ABU PELAKU TIDAK ADA KESEMPATAN MEMANFAATKAN HAMBATAN DAN KENDALA : KEKUATAN DAN PELUANG DIOPTIMALKAN KENDALA DAN HABATAN DIHILANGKAN KEKUATAN DIOPTIMALKAN DAN KENDALA DIPERKECIL PELUANG DIOPTIMALKAN DAN HAMBATAN DIPERKECIL

9 JAGA DAN TEGAKAN IBU PERTIWI, JANGAN MEMBUAT KESALAHAN YANG BERLANJUT UNTUK PERCEPAT PECAPAIAN TUNAS

10 SEKIAN & TERIMAKASIH