JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Tradisional Anggaran Pendekatan NPM

2 Anggaran Tradisional Cirinya : Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line-item. Cenderung sentralistis Bersifat spesifikasi; Tahunan; dan Menggunakan prinsip anggaran bruto

3 incrementalism Hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sdh ada sblmnya dg data tahun sblmnya sbg dasar menyesuaikan besarnya penambahan/pengurangan tanpa kajian yg mendalam/kebutuhan yg wajar. Masalah utama anggaran tradisionaln adl tdk memperhatikan konsep value for money (ekonomi, efisiensi dan efektivitas) Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yg diajukan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dr aktivitas yg dilakukan dibandingkan dg target kinerja yang dikehendaki (outcome).

4 incrementalism Cenderung menerima konsep harga pokok pelayanan historis (historic cost of service) tanpa memperhatikan pertanyaan sbb Apakah pelayanan tertentu yg dibiayai dg pengeluaran pemerintah masih dibutuhkan atau masih menjadi prioritas? Apakah pelayanan yg diberikan telah terdistribusi scr adil & merata di antara kelompok masyarakat? Apakah pelayanan diberikan secara ekonomis dan efisien? Apakah pelayanan yg diberikan mempengaruhi pola kebutuhan publik?

5 Line - Item Tdk memungkinkan utk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yg sebenarnya sudah tidak relevan lagi Penilaian kinerja tak akurat, karena tolok ukur yg digunakan hanya pada ketaatan dlm menggunakan dana yg diusulkan. Dilandasi alasan orientasi sistem anggaran yg dimaksudkan utk mengontrol pengeluaran, bukan tujuan yg ingin dicapai dg pengeluaran yg dilakukan

6 KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL
Hubungan yg tak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dg rencana pembangunan jk panjang Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tak pernah diteliti scr menyeluruh efektivitasnya. Lebih berorientasi pd input drpd output, shg tdk dpt sbg alat utk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dlm bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.

7 KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL
Sekat antar departemen yg kaku membuat tujuan nasional scr keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, & persaingan antar departemen Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tsb tak terlalu pendek, terutama utk proyek modal & mendorong praktik yg tak sehat (KKN).

8 KELEMAHAN ANGGARAN TRADISIONAL
Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dg informasi yg tak memadai menambah lemahnya perencanaan anggaran Persetujuan anggaran yg terlambat, shg gagal memberikan mekanisme pengendalian utk pengeluaran yg sesuai, spt seringnya dilakukan revisi anggaran & manipulasi anggaran. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yg tak memadai yg mjd dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

9 Anggaran Publik dengan Pendekatan New Public Management
Reinventing Government merupakan model pemerintahan yg diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yg dikenal dengan 10 persepektif.

10 Reinventing Government
Pemerintah Katalis Fokus pd pemberian pelayanan bukan produksi pelayanan publik - Pemerintah : Pemberian arahan - Swasta : pihak yg memproduksi

11 Reinventing Government
2. Pemerintah Milik Masyarakat Memberdayakan masyarakat daripada melayani Pemerintah : Memberikan kepercayaan kpd masyarakat utk hal2 tertentu.

12 Reinventing Government
3. Pemerintah Kompetitif Menyuntikan semangat kompetisi dlm memberikan pelayanan publik

13 Reinventing Government
4. Pemerintah Yang Digerakan oleh Misi Merubah organisasi yang digerakan oleh peraturan menjd organisasi yg digerakan oleh misi

14 Reinventing Government
5. Pemerintah Yang Berorentasi pd Hasil Pemerintah membiayai hasil bkn masukan

15 Reinventing Government
6. Pemerintah Yang Berorentasi pd Pelanggan Memenuhi kebutuhan pelanggan, bkn birokrasi

16 Reinventing Government
7. Pemerintah Wirausaha Pemerintah harus mampu menciptakan pendapatan dan tidak hanya sekedar membelanjakan

17 Reinventing Government
8. Pemerintah Antisipatif Pemerintah berupaya mencegah daripada mengobati

18 Reinventing Government
9. Pemerintah Desentralisasi Perubahan struktur dari hierarki menuju partisipatitif dan tim kerja

19 Reinventing Government
Pemerintah Berorentasi pd Mekanisme Pasar Mengadakan perubahan dgn mekanisme pasar dan bkn dgn mekanisme administratif

20 New Publik Manajemen Cirinya: Komprehensif Terintegrasi
Keputusan rasional Jangka Panjang Spesifikasi dan Prioritas Analisis total cost dan benefit Orentasi pada Input-Output-Outcome Adanya pengawasan

21 New Publik Manajemen Performance Budgeting NPM Zero Based Budgeting
Planning, Programming and Budgeting System

22 Performance Budgeting (PB)
Menekankan pd VFM (Value For Money) dan pengawasan atas kinerja output Penentuan dan pembuatan prioritas tujuan yg sistematis dan rasional Penilaian kinerja berdsrkan pelaksanaan VFM dan efektivitas anggaran

23 Zero Based Budgeting (ZBB)
Anggaran disusun mulai dari nol (zero) Penentuan besarnya angaran berdsrkan kebutuhan saat ini Item2 anggaran yg tdk relevan dpt dihilangkan dari struktur anggaran

24 Zero Based Budgeting (ZBB)
Identifikasi Unit Keputusan Proses Implementasi ZBB Penentuan Paket Keputusan Merengking, Mengevaluasi Paket Keputusan

25 Zero Based Budgeting (ZBB)
Keunggulannya : Jika ZBB dilaksanakan dg baik maka dpt menghasilkan alokasi sumber daya scr lebih efisien ZBB berfokus pada value for money Memudahkan identifikasi tjdnya inefisiensi & ketidakefektivan biaya meningkatkan pengetahuan & motivasi staf & manajer Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dlm proses penyusunan anggaran Mrp cara yg sistematik utk menggeser status quo & mendorong organisasi utk selalu menguji alternatif aktivitas & pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran

26 Zero Based Budgeting (ZBB)
Kelemahan : Time consuming, terlalu teoritis & tak praktis, membutuhkan biaya besar, & hasilkan kertas kerja yg menumpuk krn pembuatan paket keputusan ZBB cenderung menekankan manfaat jk pendek Implementasi ZBB membutuhkan teknologi maju Masalah terbesar ZBB adl proses meranking & mereview paket keputusan yg mrp pekerjaan melelahkan & membosankan shg dpt mempengaruhi keputusan Peranking paket keputusan membutuhkan staf yg mpy keahlian yg tak mungkin dimiliki organisasi. Dlm perankingan seringkali muncul pertimbangan subyektif dan tekanan politik Memungkinkan munculnya kesan yg keliru bhw semua paket keputusan hrs masuk dlm anggaran Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dlm organisasi

27 Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)
Teknik penganggaran berdasarkan teori yg berorentasi pd output dan tujuan Penekan pada alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi

28 Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)
Penentuan Tujuan Identifikasi program Proses Implementasi PPBS Evaluasi Program Pemilihan Program Alokasi sumber Daya

29 Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)
Kelebihan: Berfokus pd tujuan dan program Orentasi masa depan Mempertimbangkan biaya yg terjadi

30 Planning, Programming and Budgeting System (PPBS)
Kelemahan: Membutuhkan sistem informasi yg canggih Butuh biaya yg besar Sulit utk diimplementasikan Orientasi statistik

31 Masalah utama penggunaan ZBB & PPBS
Bounded rationality; keterbatasan dlm menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, utamanya mengukur output Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa yad, perubahan politik & ekonomi Pelaksanaan teknik tsb menimbulkan beban pekerjaan yg sangat berat Kesulitan menentukan tujuan & perankingan terutama krn conflict of interest Seringkali tak memungkinkan perubahan program scr cepat & tepat Resistance to change berupa hambatan birokrasi & perlawanan politik Pelaksanaannya sering tdk sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Pemerintah beroperasi pd situasi yg tdk rasional.

32