Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

Presentasi berjudul: "Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012"— Transcript presentasi:

1 Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
PERBAIKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM RANGKA MENUNJANG PERBAIKAN PENYUSUNAN LAKIP KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan pada acara : Sosialisasi LAKIP Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012

2 LAPORAN KEUANGAN Pengertian
Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
UU No 17 Tahun 2003 UU No 1 Tahun 2004 PP No 8 Tahun 2006 PP No 71 Tahun 2010 PerDirjen Perbendaharaan No 65 Tahun 2010

4 UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan

5 PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Prinsip pertanggung jawaban (Responsibility Center ) Prinsip Perbandingan, Laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode periode lain atau unit lainnya Prinsip Akuntabilitas Prinsip Manfaat

6 LAPORAN KINERJA Pengertian Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

7 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

8 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INPRES No. 7 Tahun 1999 SK LAN No. 589 Tahun 1999 SK LAN No. 239 Tahun 2003 KMA No. 489 Tahun 2000 KMA No.507 Tahun 2003 PMA No. 21 Tahun 2006 Intruksi MA No.1 Tahun 2003 Intruksi MA No.2 Tahun 2006

9 PRINSIP PENYUSUNAN AKIP
Pertanggung jawaban Prioritas Manfaat

10 UNSUR LAPORAN KINERJA Ringkasan ouput dari masing-masing kegiatan
Hasil yang dicapai dari masing-masing program (menurut PP no 8 Tahun 2006)

11 OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN
WTP (Unqualified Opinion) WDP (Qualified Opinion) Tidak Wajar (Adversed Opinion) Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

12 PENILAIAN ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012 1 AA Memuaskan 2 A Sangat Baik 3 B Baik 4 CC Cukup Baik Cukup 5 C Agak Kurang Kurang 6 D Sangat Kurang

13 NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA
No Gradasi Penilaian Permenpan 35 /2011 Permenpan 25/2012 38 CC Cukup Baik Cukup

14 BENCHMARKING LAKIP KEMENPAN VS KEMENAG TAHUN 2011
No Daftar Isi Kemenpan Kemenag BAB I Pendahuluan Ada A. Latar Belakang - B. Kedudukan, Tupoksi C.Aspek Strategis D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penyajian BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. RPJMN B. Renstra Tahun C. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Ada * BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 A. Pengukuran Capaian Kinerja Th 2011 B. Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan BAB IV Penutup A. Simpulan B. Saran *= penjelasan atas sasaran strategis dg pendekatan per progam

15 KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN VS LAPORAN KINERJA
Akuntabilitas keuangan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan disusun bersama-sama dengan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja K/L Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akuntabilitas Kinerja, karena dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan data tentang Akuntabilitas Keuangan Ketidakwajaran penyajian Akuntabilitas Keuangan berdampak pada ketidakwajaran dalam penyajian Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas keuangan (audited) digabungkan dengan laporan akuntabilitas kinerja (evaluated) disampaikan kepada Presiden

16 KENDALA Belum selarasnya peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Adanya duplikasi kelembagaan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Belum seragamnya format yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

17 SOLUSI Perlunya diadakan penyelarasan antar berbagai peraturan yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejelasan tentang lembaga yang menangani tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Penyeragaman Format dalam menyusun Laporan Akuntabiltas Kinerja

18 TERIMA KASIH