REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

Presentasi berjudul: "REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017"— Transcript presentasi:

1 REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017

2 PRIORITAS DALAM ROAD MAP RB KEMENTERIANHPERHUBUNGAN 2015-2019
peningkatan pelayanan publik Prioritas 2 profesionalisme SDM aparatur Prioritas 3 birokrasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN

3 AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN
Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Peraturan perundang-undangan Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

4 ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (HASIL EVALUASI)
MASYARAKAT MEMILIKI KESAN MASIH TEREDAPAT PRAKTIK PUNGLI DAN SUAP DI KEMENHUB MANAJEMEN PERUBAHAN BELUM TERLEMBAGA DAN TERINTENRALISASI SISTEM PENGENDALIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN MASIH BELUM OPTIMAL DILAKSANAKAN KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BELUMA ADA KEMAJUAN BERARTI PENATALAKSANAAN BELUM MENGACU PADA POLA HUBUNGAN KINERJA (PROSES BISNIS) UPAYA PENATAAN MANAJEMEN SDM PERLU SELALU DI MONITORING DAN EVALUASI KOMITMEN PENGENDALIAN INTERNAL PERLU SELALU DIJAGA MASIH RENDAHNYA KOMPETENSI, BELUM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DALAM JABATAN; KINERJA BELUM OPTIMAL REFORMASI BIROKRASI TERKESAN MASIH DOKUMENTATIF HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK DI BAWAH RATA-RATA NASIONAL

5 REKOMENDASI YANG PERLU DILAKUKAN (1)
MENETAPKAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA Tidak ada dokumen Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama melekat pada Rencana Strategis MENINJAU KEMBALI PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UNTUK MENGUKUR TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Masih berorientasi Output pada Tingkat Kementerian/Eselon I Jumlah Pedoman Starndar Keselamatan (IKU KEMENTERIAN) Jumlah Lintasan/rute angkutan perintis (IKU KEMENTERIAN) Jumlah Sarana dan Prasarana Keselamatan (IKU KEMENTERIAN) DLL Tidak Relevan dengan Sasaran/Tujuan (kinerja) Sasaran: Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan Tidak ada indicator yang mengukur aspek “kualitas” Indikator: Jumlah peraturan perundang-undangan di sector transportasi yang ditetapkan

6 REKOMENDASI YANG PERLU DILAKUKAN (3)
MEMASTIKAN RENCANA STRATEGIS MENGAWAL AMANAT RPJMN Sebelumnya, tidak ada satupun Sasaran dan indikator Kementerian Perhubungan (Pada Rencana Strategis yang lama) yang berbicara tentang konektivitas. Baru pada Rencana Strategis Reviu (saat ini sedang dalam proses pembahasan) muncul sasaran dan indicator konektivitas SASARAN: TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENJAMIN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN INDIKATOR: RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH

7 REKOMENDASI YANG PERLU DILAKUKAN (4)
MENYEGERAKAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS REVIU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA Kualitas Rencana Strategis Reviu lebih baik dibandingkan dengan Rencana Strategis saat ini MEMASTIKAN PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS ESELON I DENGAN RENCANA STRATEGIS REVIU MENETAPKAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DAN IV SEBAGAI INSTRUMEN DALAM RANGKA MENGAWAL KINERJA ESELON I DAN II, SERTA SEBAGAI INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA (AMANAT UU ASN) MENINGKATKAN KUALITAS MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN MONITORING EVALUASI KINERJA MELALUI OPTIMALISASI SISTEM E-KINERJA MENINGKATKAN KUALITAS BUDAYA KINERJA, SALAH SATUNYA DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN REWARD DAN PUNISHMENT DALAM MENDORONG MOTIVASI PENCAPAIAN KINERJA

8 TAHAPAN LIMA TAHUNAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2014 2019 2025 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED BUREAUCRACY efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

9 SASARAN 2 : PELAYANAN PUBLIK YG BERKUALITAS
3 Ada (TIGA) REKOMENDASI RB DAN ZI SASARAN 2 : PELAYANAN PUBLIK YG BERKUALITAS SASARAN 1: BIROKRASI YG BERSIH &AKUNTABEL Integrasi Perencanaan Kinerja, Penganggaran, dan Manajemen Kinerja Memperbaiki Ukuran Kinerja Budget Saving Mendorong Penerapan Zona Integritas Menjadi Tidak Sebatas Dokumentatif Memastikan Keterlibatan Seluruh Pihak, Khususnya Pimpinan untuk Memberantas Segala Bentuk Praktik Pungli dan Suap Memperbaiki Manajemen Kinerja dengan Memaksimalkan Pengukuran Kinerja dan Pemberian Reward dan Punishment

10 SASARAN 3: PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
Menjaring Sebanyak-banyaknya Aspirasi Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Diharapkan Utamakan Memperbaiki Budaya Pelayanan Prima Segera Menerapkan Berbagai Aplikasi/Sistem Informasi Yang Memudahkan Pelayanan

11 PARADIGMA APARATUR REFORMIS
Sebelum Reformasi Dilayani Orientasi proses Menunggu Tidak kompeten Rumit Koruptif Setelah Reformasi Melayani Orientasi hasil Menjemput Kompeten Sederhana Bersih

12 KOMITMEN PIMPINAN DAN PERKUAT TIM RB
APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH INSTANSI? KOMITMEN PIMPINAN DAN PERKUAT TIM RB REVIEW TIM RB YANG ADA REVIU ROAD MAP RB BERDASARKAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RB TAHUN 2016 SUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2017 3. SUSUN RENCANA AKSI SERTA TARGET YANG YANG AKAN DICAPAI UNTUK TIM RB DALAM MENGAWAL PELAKSANAAN RENCANA KERJA 4. LAKUKAN PERTEMUAN TIM SECARA RUTIN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET ROAD MAP RB PENUNJUKKAN ASESOR INSPEKTUR MELAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA DENGAN PARA ASESOR DENGAN MENGGUNAKAN PMPRB PENYAMPAIAN HASIL PMPRB KEPADA KEMENPANRB PELAKSANAAN PMPRB

13 CAPAIAN SASARAN YANG DIHARAPKAN TAHUN 2017
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS Meningkatnya integritas birokrasi Meningkatnya sinergitas sistem pengawasan Meningkatnya integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan Meningkatnya sinegitas sistem pelaporan Meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional Meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi Meningkatnya independensi APIP Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah Meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kalangan instansi pemerintah Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan Meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya sinergi antar fungsi dan kewenangan antar instansi Meningkatnya penggunaan TI dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Meningkatnya keterbukaan informasi publik Meningkatnya penerapan manajemen SDM yang berbasis merit Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai Meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur Meningkatnya harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan Meningkatnya dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan anggaran Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan Meningkatnya aksesibilitas pelayanan Meningkatnya penggunaan TI dalam pemberian pelayanan Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan 5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik 6. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan 7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 9. Meningkat investasi dalam negeri

14 Terima Kasih Selamat Bekerja