KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM-ASN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM-ASN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM-ASN
Dr. Mariman Darto Kepala PKP2A III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 7 Juli 2017 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

2 My Profile Lahir di Blora, 7 Pebruari 1972
Kepala PKP2A III LAN Samarinda, 2014-sekarang Karya Tulis Ilmiah The Effect of Transformational Leadership, Religiosity, Job Satisfaction, and Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior and Employee Performance in the Regional Offices of National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia, European Journal of Business and Management, Vol 7 No. 23 (2015) Peran Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Peningkatan Kinerja Individu di Sektor Publik : Sebuah Analisis Teoritis dan Empiris, JBA, Vol. 10 No. 1 (2014). Kepemimpinan Transformasional dalam Konteks Perubahan Organisasi di Lembaga Administrasi Negara, JBA, Vol. 9 No. 3 (2013) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

3 Buku 2016 Coming Soon … 2017 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

4 Para pemimpin belum memimpin dengan tenaga
Para pemimpin belum memimpin dengan tenaga. Kebanyakan masih memimpin dengan suara saja. Sesungguhnya, mereka baru mencari pengertian dan menaburkan pengertian itu kepada orang banyak, belum memperhatikan tindakan bagi dirinya sendiri dan orang banyak (KH. Ahmad Dahlan, 1912) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

5 Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, mutlak memiliki tiga hal : berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya (Ir. Soekarno) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

6 Masalah ASN Distribusi ASN (PNS) belum merata
Kesenjangan kompetensi dan kebutuhan jabatan Rekrutmen PNS bernuansa KKN & Diskriminatif Pengangkatan dalam jabatan belum didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Masih ada nilai-nilai Feodalisme, kooptasi dan intervensi politik Pengembangan kompetensi belum menjadi kebutuhan pemenuhan dalam jabatan Sistem karir yang tertutup dan tidak berdasar pada kualifikasi dan kompetensi (tidak sesuai kebutuhan) Penilaian kinerja masih administratif Kurangnya pengawasan dalam pengisian jabatan PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

7 2014 /175 2015 /168 2016 /176 Dengan skor sebesar 37 poin, Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara.Kenaikan skor CPI Indonesia belum mampu negara tetangga seperti Malaysia (49 poin), Brunei (58 poin) dan Singapura (85 poin). Indonesia hanya berada di atas Thailand (35 poin), Filipina (35 poin), Vietnam (33 poin), Myanmar (28 poin), dan Kamboja (21 poin).

8 Kesenjangan sosial PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

9 PERINGKAT DAYA SAING NEGARA ASEAN 2016
Rangking (2016) Skor (1-7) Rangking (2015) Perubahan Singapura 2 5.81 Malaysia 25 5.16 18 -7 Thailand 34 4.64 32 -2 Indonesia 41 4.52 37 -4 Filipina 57 4.36 47 -10 Brunei Darusalam 58 4.35 n/a Vietnam 60 4.31 56 Kamboja 89 3.98 90 1 Laos 93 3.93 83 Myanmar 131 Sumber : WEF (2016) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

10 Government Effectiveness
Kualitas Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Aparatur Tingkat Kemandirian dari Tekanan Politik Kualitas Rumusan Kebijakan dan Implementasinya Kredibilitas komitmen pemerintah © 2016 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

11 PERKEMBANGAN GOVERNMENT INDIKATOR
Government Effectiveness © 2016 Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

12 PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014)
Komposisi ASN JUMLAH PNS (BKN) PER JANUARI 2017 JFT Guru 37,43 % JFT Kesehatan 4,34 % JFT Teknis 10,02 % JF U (Administrasi) 37,69 % J Struktural 10,51 % TOTAL PNS 100 % JFU Administrasi = 64% PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM ( ) Asal Jumlah Pengangkatan Persentase (%) RasioTerhadap thd Total PNS Tenaga Honorer * 58.8% 24.6% Pelamar Umum 41.2% 17.3% Sumber: BKN, *Oktober 2016

13 Pegawai ASN menurut Pendidikan
Didominasi Guru ( orang) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

14 KOMPOSISI PEGAWAI ASN BERDASARKAN JABATAN
Persentase

15 Prosentase Jabatan Teknis terhadap Jabatan Administrasi ASN
KORIDOR SULAWESI JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Pertanian/perkebunan 2.6% Bidang Perikanan 0.3% Bidang Pertambangan/geologi 0.01% KORIDOR KALIMANTAN JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Perkebunan/Pertanian/ Penyuluh 2% Bidang Industri 0.02% Bidang Pertambangan/geologi 0.04% Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas) KORIDOR MALUKU PAPUA JABATAN KEBUTUHAN Bidang Perikanan 0.25% Bidang Pertanian/perkebunan 1.2% Bidang Pertambangan 0.03% Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bauksit, Perkayuan KORIDOR SUMATERA Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang Perkebunan/Pertanian dan Penyuluh 2.2% Bidang Industri 0.04% Bidang Pertambangan/geologi 0.03% KORIDOR BALI NUSA TENGGARA KORIDOR JAWA JABATAN PERSENTASE JABATAN Pariwisata 0.3% Bidang Perikanan 0.4% Bidang Peternakan 0.2% JABATAN PERSENTASE JABATAN Bidang transportasi 0.1% Bidang Industri 0.25% Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area Pariwisata, Perikanan, Peternakan Sumber: BAPPENAS dan Kementerian PANRB, 2016

16 MERIT SISTEM SEBAGAI SOLUSI?
UU ASN sebagai landasan & Arah baru Kebijakan ASN PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

17 Definisi ASN PROFESI bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

18 Jabatan ASN JABATAN : kedudukan yang menunjukkan TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, dan HAK seseorang pegawai aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi. Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama). Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana) Jabatan Fungsional Keahlian: Utama, Madya, Muda, Pertama, Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

19 Milestones Pembangunan Nasional dan ASN
RPJM 1 ( ) RPJM 2 ( ) Good Governance Reformasi Birokrasi RPJM 4 ( ) RPJM 3 ( ) ASN Merit System ASN Human Capital INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 2024 Keunggulan kompetitif Ekonomi berbasis SDA SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

20 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2015-2024
UU 17/2007 RPJP SMART ASN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI UU 5/2014 ASN KEBIJAKAN & PROGRAM Tantangan: Eksternal Globalisasi Internal Mismatch SDMA NAWA CITA PermenPAN 11/2015 ROADMAP RB (Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi ) Perpres 81/2010 GRAND DESIGN RB (Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional)

21 Pengembangan Karir MERIT SISTEM sebagai KEBIJAKAN dan MANAJEMEN ASN;
Pengembangan karier PNS berdasarkan KUALIFIKASI, KOMPETENSI, KINERJA. Agar memenuhi rasa ADIL dan WAJAR tanpa membedakan latarbelakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

22 MEMBANGUN SISTEM MERIT ASN
Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama Menyesuaikan arah pembangunan nasional Sistem pensiun & JHT Sistem kompensasi Mengapresiasi secara layak PENGORGANISASIAN PURNABHAKTI & TERMINASI Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru Mendapatkan talenta terbaik Talent Mapping, Succession & Career Planning Rotasi nasional (perekat NKRI) Menuju ASN yang dinamis PEREKRUITAN & ORIENTASI PROMOSI & ROTASI 6P KINERJA & AWARDS PENILAIAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Performance dialogue Merit & performance based incentives Meningkatkan kinerja berkelanjutan Training Need Analysis (TNA) Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kompetensi Mengurangi kesenjangan kompetensi KEBIJAKAN & PROSES SISTEM & INFRASTRUKTUR BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN

23 6B ASN VALUES 2019-2024 Beretika Bekerja tuntas Berpikir strategis
TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES (Internalisasi terhadap pejabat struktural) Beretika Bekerja tuntas Berpikir strategis 6B Ps 2, asas kebijakan dan menajamen ASN: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Ps 3, prinsip profesi ASN: nilai dasar; kode etik dan kode perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi sesuai bidang tugas; kualifikasi akademik; jaminan perlindungan hukum dalam bertugas; dan profesionalitas jabatan. Ps 4, nilai dasar: Pancasila; UUD 1945 dan pemerintahan yg sah; pengabdian pd negara dan rakyat; profesional dan tidak memihak; membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; lingkungan kerja yg nondiskriminatif; standar etika luhur; mempertanggungjawabkan kinerja kpd publik; kemampuan dlm melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; layanan publik yg jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; mendorong kesetaraan dlm pekerjaan; dan meningkatkan efektivitas pemerintahan yg demokratis sebagai perangkat sistem karir. Ps 5, kode etik dan kode perilaku diarahkan agar pegawai ASN: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; cermat dan disiplin; sesuai peraturan perundangan yg berlaku; sesuai perintah atasan atau Pejabat yg Berwenang; melayani dg sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; menjaga kerahasiaan yg menyangkut kebijakan negara; menggunakan kekayaan dan BMN scr bertanggung jawab, efektif, dan efisien; menjaga agar tdk terjadi konflik kepentingan dlm bertugas; memberikan informasi yg benar / tidak menyesatkan terkait kedinasan; tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya utk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau utk orang lain; memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan melaksanakan ketentuan peraturan perUUan mengenai disiplin Pegawai ASN. Berinovasi Berkola- borasi Berkeputusan tegas

24 Pengembangan Kompetisi
Instansi Pemerintah WAJIB menyusun RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUNAN yang dituangkan dalam RKA tahunan instansi.  Perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan KEBUTUHAN INDIVIDU pegawai dan KEBUTUHAN ORGANISASI dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

25 KURVA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SK1 SK A SK-1 C SK : standar kompetensi A : Pegawai sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya  rotasi, pelatihan. B : Pegawai mempunyai kompetensi lebih tinggi dari standar kompetensi  promosi (tallent pool) C : Pegawai mempunyai kompetensi lebih rendah dari standar kompetensi jabatan  pelatihan. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

26 Jenis Kompetensi ASN TEKNIS, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; MANAJERIAL, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan SOSIO KULTURAL, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

27 Pengembangan Kompetensi Aparatur
PENDIDIKAN PELATIHAN pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar pelatihan klasikal: (pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis, dan/atau penataran) pelatihan non klasikal (bimbingan di tempat kerja/ coaching dan mentoring ditempat kerja, pelatihan jarak jauh dengan system e-learning, magang, dan pertukaran pegawai) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

28 Tanggung Jawab Peng. Kompetensi
Manajemen Puncak : Kebijakan & Prosedur Pengendalian Prosedur Diklat Unit Kepegawaian : Menyediakan tenaga terampil Pegawai : Minat kerja lebih baik Minat untuk berkembang Atasan Langsung : Pemberian kesempatan yang cukup Mendorong untuk berkembang TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

29 Pengembangan Kompetensi
Pelatihan Dasar Kader PNS (Gol I/II dan Gol III) CPNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar Pelatihan Kepemimpinan: (I, II, III, IV) Utama, Madya, Pratama, Administrator, dan Pengawas. Pelatihan Teknis Semua ASN dalam Jabatan Pelatihan Fungsional Semua ASN dalam jabatan Fungsional PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL

30 TERIMA KASIH Memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kinerja diri syarat wajib bagi Aparatur Sipil Negara memasuki era baru The World Class Bureaucracy PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL