APAKAH DIKLAT ITU ?? MILKOVICH & BOUDREAU (HRM):

Presentasi berjudul: "APAKAH DIKLAT ITU ?? MILKOVICH & BOUDREAU (HRM):"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KEDIKLATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

2 APAKAH DIKLAT ITU ?? MILKOVICH & BOUDREAU (HRM):
Pelatihan merupakan suatu proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan motivasi secara sistematis untuk menyesuaikan kemampuan pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan. HASIBUAN (MSDM): Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral pegawai, sedangkan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan pegawai. KMA 1 TAHUN 2003 : Penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS di lingkungan Kem. Agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 40 jam pelajaran, dengan durasi tiap jam pelajaran adalah 45 menit

3

4 URGENSI DIKLAT PEMENUHAN PERSYARATAN JABATAN
MENGHADAPI PEKERJAAN YANG BARU MENGURANGI GAP COMPETENCIES MENGATASI PENURUNAN MOTIVASI KERJA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN IPTEK PENYESUAIAN TERHADAP KEBIJAKAN BARU MENGETAHUI PERUBAHAN MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA TUNTUAN KINERJA YANG TINGGI DARI STAKEHOLDER

5 DASAR HUKUM ORG. DIKLAT KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tanggungjawab, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang disempurnakan dengan PMA Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep.Agama KMA Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi & Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan sebagai pengganti Bab III KMA 45/1981

6 PENYELENGGARAAN DIKLAT
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN DIKLAT UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan & Pelatihan Jabatan PNS KMA No. 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Diklat PNS lingkungan Depag SK Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat PNS

7 ORGANISASI DIKLAT KEMEMTERIAN AGAMA
BADAN LITBANG & DIKLAT PUSDIKLAT ADM PUSDIKLAT T.T. KEAGAMAAN 12 BALAI DIKLAT ( Medan, Padang, palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado, Ambon)

8 STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN (KMA No. 345 Tahun 2004)
KEPALA KASUBAG TU KASI DIKLAT TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN KASI DIKLAT TENAGA ADMINISTRASI KEL. JAB. FUNGSIONAL

9 VISI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG 2011-2015
TERWUJUDNYA SDM KEMENTERIAN AGAMA PROP. JAWA BARAT YANG PROFESIONAL BERDASARKAN SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERSERTIFIKASI ISO

10 MISI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG 2011-2015
MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MENINGKATKANN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERSERTIFIKASI ISO TAHUN 2015 MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA ADMINISTRASI MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN MENINGKATKAN JEJARING KERJA DENGAN STAKEHOLDERS MENINGKATKAN SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN

11 APA RESPON KEMENTERIAN AGAMA
AKAN PENTINGNYA DIKLAT BAGI PENYIAPAN SDM BERKUALITAS AKTUALISASI FUNGSI LEMBAGA DIKLAT

12 NEW PARADIGM OF TRAINING
Invoking/Continuing the Quality of Training and Developing (Menjalankan/Melanjutkan dan Mengembangkan Mutu Diklat) To Continuing Education and Training On The Job Training (Diklat Di Tempat Kerja) Training in The Work List Distance Learning (Diklat Jarak Jauh) FORUM PEMBELAJARAN CLUSTER 2 Optimalisation Networking (Optimalisasi Kerjasama dengan Instansi lain : LPMP, P4TK dan Pustekkom) Empowering (Maximalis, Improvemen Madrasah Model, Pemberdayaan KKG, MGMP, Madrasah Model dan Madrasah Induk)

13 DDTK Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) adalah salah satu pengembangan model diklat yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung berkerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat. Materi DDTK meliputi materi-materi yang berhubungan dengan kebutuhan praktis di tempat kerja, seperti Materi DDTK untuk guru; KTSP, Aplikasi Model-Model Pembelajaran, Praktek Membuat Silabus dan RPP, Pembuatan Karya Tulis Ilmiah, Penelitian Tindakan Kelas, Teknik Evaluasi berbasis IT, dll. Sedangkan materi DDTK untuk pegawai administrasi/staff seperti AKIP-LAKIP, Komputer, Kearsipan, Keuangan, dll.

14 DJJ Diklat Jarah Jauh (DJJ) adalah pengembanagn model diklat dengan menggunakan TIK, dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung melalui kegiatan tatap muka ( 30%) dan tutorial jarah jauh/on line (70%). Pada tahun 2011 DJJ dilaksanakan 10 jenis DJJ: Matematika M.Ts dan MA, Sains MI dan Biologi MA, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris M.Ts, IPS MI dan M.Ts, Aqidah Akhlak M.Ts dan Penyuluh

15 PEMBERDAYAAN Kegiatan non diklat dengan nama kegiatan Pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kelembagaan di lingkungan Kementerian Agama Prov. Jawa Barat seperti kegiatan pemberdayaan KKM, MGMP, KKG, POKJAWAS, POKJALUH, POKJAHULU, KKG RA, FKDT dll. Serta pendampingan untuk meningkatkan mutu kelembagaan dan pelayanan kelembagaan.

16 PENDAMPINGAN Kegiatan non diklat dengan nama Program Pendampingan sebagai bentuk urgensi peningkatan SDM dalam kontek peningkatan mutu, harus diawali dengan pemahaman yang sama antara Stakeholder dengan Balai Diklat Keagamaan sebagai pelaksana teknis kediklatan. Pengembangan kompetensi dan kinerja widyaiswara yang bersinergi dengan kebutuhan Stakeholder yang dipraktekan di lapangan, diwadahi dalam program pendampingan.

17 Penyelenggaraan ISO Pasal 26 PP 101/2000 mengamanatkan Lembaga Diklat untuk menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management yang berisi tiga komponen utama, yakni penetapan standar kualitas (quality standard), pelaksanaan jaminan qualitas (quality assurance), dan pelaksanaan control kualitas (quality control). Sejalan dengan hal tersebut, maka Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung, yang dimotori oleh Renstra Pada tahun 2011 BDK Bandung mulai merintis ISO 2008 dibantu oleh konsultan ‘ManTec’, dimana standar ISO 2008 yang akan diterapkan tahun ini adalah pada diklat PIM IV, diklat Prajabatan dan diklat Penghulu.

18 TERIMA KASIH

19 UNTUK KITA CERMATI BERSAMA
Sumber daya manusia memberikan kontribusi yang sangat dominan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM merupakan satu lingkaran sistem yang terkait (rekruitmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan) Pembinaan dan pengembangan SDM merupakan proses yang tidak dibatasi waktu, kontinyu.

20 SEPULUH TANTANGAN ABAD – 21 ( Robert B. Tucker )
KECEPATAN (SPEED) JAMINAN MUTU (QUALITY CONTROL) KENYAMANAN (CONVI-NIENCE) TEKNOLOGI SEBAGAI ANDALAN (TECHNO AGE) GELOM-BANG GENERASI (AGEWAVE) TANTANGAN ABAD 21 PELAYANAN PELANGGAN (CUSTUMER SERVICE) PILIHAN (CHOICE) PERTAMBAHAN NILAI (VALUE ADDED) RAGAM GAYA HIDUP (LIFE STYLE) KOMPETI-SI HARGA (DISCOUN-TING)

21 DIKLAT UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN
Diklat Guru PAI SD, SMP,SMA/SMK Diklat Guru MA bidang studi Kimia Fisika Biologi Diklat Guru M.Ts. Matematika tingkat lanjut Diklat Guru Bahasa, Sunda, Inggris dan Arab Diklat KTI untuk Guru, Kepala Madrasah, dan Pengawas Diklat Guru Fiqh,Aqidah Akhlak dan Qurdist, SKI Diklat guru seni dan budaya

22 DIKLAT UNTUK TENAGA PELAKSANA
Diklat Komputer untuk pelaksana Diklat Bendahara/ Pengelola Keuangan pada Madrasah Diklat Akip Lakip Diklat Perkantoran Diklat Perpustakaan Diklat Barang Dan Jasa

23 DIKLAT DALAM JABATAN CPNS ; PRAJABATAN DIKLAT BERJENJANG
PNS UNTUK KARIER JABATAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TK I, II, III, IV

24 JENJANG DIKLAT TENAGA PENDIDIKAN

25 MENINGKATKAN SISTEM INFORMASI DAN PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN
Penyediaan Data based Pegawai Kementerian Agama Propinsi jawa barat Penyediaan web-site BDK Bandung Perluasan Jejaring Kerja Peningktan kompetensi dan pemberdayaan widyaiswara Peningkatan mutu sarana dan prasarana Penyediaan referensi bermutu di Perpustakaan Dan lain-lain

26 DIVERSIVIKASI KEGIATAN DIKLAT TAHUN 2011
DIKLAT KLASIKAL DIKLAT DI TEMPAT KERJA DIKLAT JARAK JAUH 10 Materi jenis Diklat Tenaga Pendidik (Bahasa Indonesia , Matematika , PAI , dan Sains , Penyuluh) . 27 Kandepag Kab/ Kota Substansi Teknis Administrasi, Kependi dikan, keagamaan Tempat pelaksanaan : Balai Diklat, di wilayah. PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL WIDYAISWARA BERSAMA MGMP, KKG, KKM Memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas. Optimalisasi peran MGMP, KKG, KKM sebagai wadah peningkatan kualitas SDM.

27 MEMBANGUN TUJUH MENTALITAS PROFESIONAL.
Mentalitas Mutu Mentalitas Altruistik Mentalitas Melayani Mentalitas Pembelajar Mentalitas Pengabdian Mentalitas Kreatif Mentalitas Etis Artikel, Jansen H. Sinamo, Institut Darma Mahardika:

28 OPTIMALISASI ANUGERAH OTAK
AMAN LATIHAN INFORMASI DAN GIZI SOSIALISASI SANTAI AKU MENCINTAI

29 Tujuh Etos Kerja DALAM PELAYANAN Melayani adalah ibadah.
Melayani adalah amanah Melayani adalah rahmat Melayani adalah panggilan Melayani adalah aktualisasi diri Melayani adalah seni Melayani adalah kehormatan.

30 TIGA CIRI ORANG YANG IKHLAS
Beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam keadaan sendiri atau bersama orang banyak, ada pujian ataupun celaan Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka Dalam bekerja, hamba yang ikhlas akan merasa senang jika kebaikan terealisasi di tangan saudaranya sesama hamba sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya.

31

32 KEBIJAKAN TEKNIS KEPALA BADAN LITBANG & DIKLAT
TENTANG KEDIKLATAN Pengembangan kapasitas SDM penyelenggara diklat baik melalui pendidikan di jalur formal maupun informal; Peningkatan jumlah widyaiswara yang berkualitas, melalui rekruitmen terhadap para pegawai yang berminat dan memenuhi syarat, di samping terus berupaya memperoleh calon widyaiswara melaluipenerimaan pegawai; Pengembangan program diklat sesuai kebutuhan pegawai dan unit Kementerian Agama, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; Peningkatan kualitas instrumen kediklatan baik secara substansional maupun teknis; Penyiapan konsep kebijakan teknis kediklatan yang meliputi berbagai jenis dan arah program, penyusunan pedoman kediklatan, pengembangan kurikulum kediklatan yang diperlukan oleh unit-unit pelaksana di daerah, sehingga terdapat standar minimal pada kualitas kediklatan secara nasional;

33 Lanjutan Pembagian dan pemeratan kegiatan kediklatan Pusat dan Daerah secara proporsional, di mana pusat melakukan kegiatan kediklatan pada tingkat nasional dan unit pelaksana kediklatan di daerah melakukan kegiatan kediklatan pada tingkat daerah; Pengembangan jaringan kemitraan dalam penyelenggaraan diklat baik dengan unit-unit teknis di lingkungan Departemen Agama atau dengan institusi lain di luar Departemen Agama; Peningkatan jumlah sasaran kediklatan untuk mencapai siklus empat dan tiga tahunan bagi PNS Departemen Agama. Melalui kebijakan teknis kediklatan tersebut, secara internal, kami telah menyiapkan berbagai perangkat pengembagan sistem kediklatan, seperti studi kebutuhan diklat pegawai, pemetaan tugas dan fungsi pengguna pada masing-masing unit terkait, kajian kurikulum serta strategi dan metode diklat, peningkatan dan pengembangan kualifikasi tenaga kediklatan.

34 REVITALISASI MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN
Peningkatan kualitas dan pengembangan Diklat tatap muka Pengembangan dan Peningkatan kualitas Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) Pengembangan / Revitalisasi Diklat Jarak Jauh (DJJ) Mengembangkan kerjasama dengan LPMP, P4TK, Pustekom dan lembaga diklat lain yang relevan dengan kebutuhan Kementerian Agama Menjalin kerjasama dengan unit kerja Kementerian Agama dalam program pemberdayaan KKG, MGMP, KKM, Madrasah induk, madrasah model, pokjawas dan kelompok jabatan fungsional lainnya dalam penyelenggaraan diklat Program Pendampingan untuk meningkatkan kulitas kompetensi SDM di Kementerian Agama