PP 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "PP 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1 PP 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 Materi SAP PP 24/2005 Pengantar SAP Kerangka Konseptual
PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran PSAP No. 3 Laporan Arus Kas PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan

3 Materi SAP PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan
PSAP No. 6 Akuntansi Investasi PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

4 DASAR HUKUM Pasal 5 UUD 1945 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
“SAP disusun oleh komite standar yg independen dan ditetapka dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan BPK” UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah “Lapkeu pemda disusun & disajikan sesuai SAP yang ditetapkan dg PP” UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

5 PENGERTIAN Akuntansi: proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi & kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan SAP: prinsip akuntansi yg diterapkan dlm menyusun dan menyajikan lapkeu pemerintah Sistem akuntansi pemerintah: prosedur manual/-terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah

6 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

7 Hambatan dlm menghasilkan laporan keuangan yg relevan dan handal
Objektivitas Konsistensi Daya banding Tepat waktu Ekonomis dlm penyajian laporan materialitas

8 1. OBJEKTIVITAS Msyrakt  pemilik modal / prinsipal
Pemerintah  pelaksana / agen Hambatan : Berbeda kepentingan antara Pem dgn msy. Pem cenderung meningkatkan kesejahteran pribadi. Msy ingin kesejahteraan bersama

9 2. KONSISTENSI Penggunaan metode atau teknik akuntansi yg sama utk menghasilkan lap keu organisasi selama periode wkt secara berturut-turut Hambatan: Organisasi  tujuan jk panjang Lap.keu  mengukur kinerja periode terttu agar inf nya nyambung mk hrs konsisten

10 3. DAYA BANDING Lap. Keu hendaknya bs dibandingkan antar periode wkt tertentu, dan dengan instansi lain yg sejenis Hambatan: Semakin objektif & konsisten lap keu,maka semakin tinggi daya bandingnya.

11 4. TEPAT WAKTU Lap keu hrs disajikan tpt wkt sebgi dsr pembuatan keputusan eko, sosial, dan politik (artinya hrs byk inf sehingga kep yg diambil tdk salah) Hambatan: Semakin byk inf yg dibutuhkan,maka semkn lama pula wkt yg dibutuhkan

12 5. EKONOMIS DLM PENYAJIAN LAPORAN
Utk menyajikan lap keu  biaya Semakin byk inf yg dibutukan, mk semakin byk biaya Hambatan: Manfaat lap keu hrs lbh besar dari Biaya yg dikeluarkan

13 6. MATERIALITAS Informasi dianggap materil apabila mempengaruhi keputusan Hambatan : ukt menentukan materialitas proffessional judgement

14 TEKNIK AKUNTANSI KEU SP
AKUNTANSI ANGGARAN AKUNTANSI KOMITMEN AKUNTANSI DANA AKUNTANSI KAS AKUNTANSI AKRUAL

15 1. AKUNTANSI ANGGARAN Menyajikan jlh yg dianggarkan dgn jlh aktual dictt secr berpasangan Mrp teknik akuntansi yg menyajikan jml yg dianggarkan dg jml aktual dan dicatat scr berpasangan (double entry). Lebih menekankan pd bentuk dr akun-akun keuangan bukan pd isi akun tsb Dpt membandingkan scr sistematik & kontinyu jml anggaran dg realisasi anggaran, shg dpt dilakukan tindakan koreksi bila tdpt varians. Tujuan: utk menekankan peran anggaran dlm siklus perencanaan, pengendalian, & akuntabilitas. Kelemahan: teknik ini sangat kompleks.

16 2. AKUNTANSI KOMITMEN Akuntansi komitmen adl sistem akuntansi yg mengakui transaksi & mencatatnya pd saat order dikeluarkan. Tujuan: utk pengendalian anggaran, agar tak over-commit the budget Masalah: akun yg dicatat hanya didukung oleh order yg dikeluarkan, tak ada legal-liability utk patuh pd order & order dg mudah dibatalkan. Shg sulit utk mengakui biaya utk periode ybs yg didasarkan pd order yg dikeluarka

17 3. AKUNTANSI DANA Metode akuntansi yg menekankan pd pelaporan pemanfaatan dana Mengakui transaksi saat komitmen disepakati

18 3. AKUNTANSI DANA Sistem akt pemerintah yg dilakukan dg konsep dana, memperlakukan unit kerja sbg accounting entity & budget entity yg berdiri sendiri. Sistem ini dibuat utk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan utk tujuan yg telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan bila tdpt otorisasi dr dewan legislatif, pihak eksekutif, atau krn tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.

19 3. AKUNTANSI DANA Dua jenis dana pd organisasi sektor publik, yaitu:
expendable fund: digunakan utk menctt nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih & saldo dana yg dpt dibelanjakan utk kegiatan yg tak bertujuan mencari laba. Digunakan pd governmental funds Nonexpendable fund: utk menctt pendapatan, biaya, aktiva, utang, & modal utk kegiatan yg sifatnya mencari laba. Digunakan pd organisasi bisnis (proprietary funds).

20 3. AKUNTANSI KAS Pendapatan dictt pd saat kas diterima
Pengeluaran dictt pd saat kas keluar Keuntunganya memberikan inf aktual,rill dan objektif.

21 4. AKUNTANSI AKRUAL Menghasilkan lap keu yg bs dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dg berbasis akrual: 1 Basis Kas Penerimaan kas - Pengeluaran kas = Perubahan kas. 2 Basis Akrual Pendapatan/income - Biaya-biaya = Rugi/laba (surplus/defisit) 3 Pendapatan/income Penerimaan kas selama satu periode akuntansi - saido awal piutang + saido akhir piutang. 4 Biaya Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi - saldo awal utang + saldo akhir utang.

22 LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

23 Komponen Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas

24 Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan
Kepatuhan & pengelolaan Akuntabilitas & pelaporan retrospektif Perencanaan & informasi otorisasi Kelangsungan organisasi Hubungan masyarakat

25 Pemakai Laporan Keuangan SP:
Pembayar pajak Pemberi dana bantuan Investor Pengguna jasa Karyawan Pemasok Dewan legislatif Manajemen Pemilih Badan pengawas

26 Hak & Kebutuhan Pemakai Lap Keu:
Hak untuk mengetahui Hak untuk diberi informasi Hak untuk dimenyalurkan aspirasi - nya

27 Perbedaan Laporan Keuangan
Pemerintah Swasta Fokus finansial dan politik Fokus finansial Kinerja di ukur secara finansia dan non finansial Sebagian besar kinerja diukur dgn finansial Pertanggungjwbn kpd parlemen dan msyrakat Pertanggungjwbn kpd owner dan kreditur Berfokus pd sebagian organisasi Berfokus pd organisasi secr keseluruhan Melihat masa dpn Tdk dpt melihat ms dpn Aturan pelaporan ditetntukan Depkeu Aturan pelaporan ditentukan UU, SAK Lap keu diperiksa treasury Diperiksa auditor

28 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

29 Akuntansi Keuangan Daerah :
Adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak-pihak eksternal pemda.

30 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah
Single entry Double entry Triple entry

31 Single Entry Single entry disebut juga sistem tata buku tunggal
Single entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi dengan satu kali pencatatan

32 Single Entry Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dicatat pada sisi penerimaan, dan sebaliknya transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran

33 Single Entry Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dg alasan kemudahan & kepraktisan. Namun tak dpt memberikan informasi yg komprehensif & mencerminkan kinerja sesungguhnya. Tuntutan good governance (transparaiisi & akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi sektor publik) mjdkan perubahan dr sistem single entry mjd double entry sbg solusi mendesak diterapkan.

34 Contoh Single Entry Skp = surat ketetapan pajak No Urut Tanggal Buku
Uraian Penerim-aan Pengeluar-an 1 10/10/06 3 Diterima SKP Daerah - 2 17/10/06 28 Dibayar Kuitansi Jumlah Sisa 31/10/06 Skp = surat ketetapan pajak

35 Double Entry Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan Sistem double entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dua kali pencatatan

36 Double Entry Sisi debit berada disebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada dikanan Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN

37 Double Entry Aplikasi pencttn transaksi dg sistem double entry ditujukan utk menghasilkan LK yg auditable & traceable yg mrp faktor utama menghasilkan informasi keu yg dpt dipertanggungjawabkan kpd publik. Dpt dilakukan pengukuran kinerja scr lebih tepat.

38 Contoh Double Entry Tanggal Kode Rek Uraian Ref Debit Kredit 1/10/06
xxx Kas Ekuitas Dana 17/10/06 Belanja Dinas

39 Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dgn menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dgn pencatatan pd buku anggaran.

40 Dasar Pengakuan (SAP NO.24 THN 2005)
Basis Kas Basis Akrual Basis Kas Modifikasian Basis Akrual Modifikasian

41 Basis Kas Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas Misal transaksi terjadi tgl 5 jan 06, diterima bendahara tgl 14 jan 06, maka transaksi akan dicatat pd tgl 14 jan 06

42 2. Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pd saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi Misal transaksi terjadi tgl 5 jan 06, diterima bendahara tgl 14 jan 06, maka transaksi akan dicatat pd tgl 5 jan 06

43 3. Basis Kas Modifikasian
Merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual

44 3. Basis Kas Modifikasian
Transaksi penerimaan/pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima/dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakuan penyesuian utk mengakui transaksi dlm periode berjln meskipun penerimaan/pengeluaran kas yang dimaksud belum terealisasi

45 Contoh Basis Kas Modifikasian
Tgl Kode Rek Uraian Ref Debit Kredit 05/02/06 XXX Belanja Perjalanan Dinas Kas Dibendahara Pengeluaran Jumlah pengeluaran Rp pd tgl 05/02/2006, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 31/12/06 25.000

46 4. Basis Akrual Modifikasian
Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dgn menggunakan basis kas utk transaksi tertentu dan menggunakaan basis akrual utk sebagian besar transaksi

47 Pelaporan Basis Kas Basis kas mengakui transaksi pd saat kas diterima atau dibayarkan Akibatnya yang dilaporkan dlm neraca hanya akun KAS, sehingga EKUITAS DANA yg ada disisi pasiva hanya menggambarkan keadaan KAS

48 Pelaporan Basis Akrual
Basis akrual mengakui transaksi pd saat terjadi transaksi Akibatnya yg dilaporkan dineraca adalah semua KEKAYAAN, UTANG DAN EKUITAS DANA yg dimiliki

49 Pelaporan Basis Kas Modifikasi
Basis kas modifikasi adalah pendekatan yg mecoba menampilkan inf yg dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan inf yg hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual Sehingga neraca yg dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas

50 Pelaporan Basis Akrual Modifikasi
Basis ini lebih banyak diimplementasikan pd negara2 yg menggunakan multidana dlm akt pemerintahannya Memfokuskan pengukuran hanya pd sumber daya yg bersifat lancar

51 Contoh Diilustrasikan sebuah pemerintahan memiliki saldo kas awal sebesar Rp tanpa memiliki kekayaan lainnya. Misalnya terjd transaksi pembelian kendaraan senilai Rp Diminta : Catat dan laporkan transaksi tersebut kedalam basis yg berbeda.

52 Basis Kas Pencatatan Belanja Kendaraan Rp. 70 Jt Kas Rp 70 Jt
Pelaporan Neraca Berbasis Kas Kas Ekuitas Dana

53 Neraca Berbasis Akrual
Pencatatan Kendaraan Rp. 70 Jt Kas Rp 70 Jt Pelaporan Neraca Berbasis Akrual Kas Kendaran Ekuitas Dana

54 Neraca Berbasis Kas Modifikasi
Pencatatan Belanja Kendaraan Rp. 70 Jt Kas Rp 70 Jt Kendaraan Rp. 70 Jt Ekuitas Dana Yg Dinvestasikan dlm aset Rp 70 Jt Pelaporan Neraca Berbasis Kas Modifikasi Kas Kendaran Ekuitas Dana Ekuitas Dana Yg Di Inv dlm Aset

55 Contoh Surat ketetapan pajak tertanggal 1 Jan diberikan kpd wajib pajak. Setoran pajak baru diterima oleh pemerintah 10 Jan. jurnal yg dibuat pd masing2 basis adalah:

56 Penyelesaian Tgl Kas Modifikasi Akrual 1 Jan -------- ------- 10 Jan
Piutang Pjk Pend. Pjk 10 Jan Pend.Pjk Piutang Pjk

57 Contoh Setiap bulan, gaji pegawai selalu dibayarkan tgl 5 bulan berikutnya. Jurnal yg dibuat pd masing2 basis adalah……

58 Penyelesaian Tgl Kas Modifikasi Akrual 31 Des ------ ------- 5 Jan
Belanja Gaji Utang Gaji 5 Jan Utang Gji