PENANGANAN BENCANA NASIONAL

Presentasi berjudul: "PENANGANAN BENCANA NASIONAL"— Transcript presentasi:

1 PENANGANAN BENCANA NASIONAL
1 PENYEMPURNAAN ORGANISASI PENANGANAN BENCANA NASIONAL NAD & SUMUT TUGAS POKOK BAKORNAS: “ PENANGGULANGAN BENCANA PROPINSI NAD DAN SUMUT DALAM RANGKA MELAKUKAN TANGGAP DARURAT, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEHINGGA KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN BERJALAN NORMAL DI PROPINSI NAD DAN SUMUT”

2 SISTEM KODAL YANG BELUM EFEKTIF;
2 II. DASAR HASIL PENINJAUAN KE LAPANGAN DAN PENERAPAN PROSEDUR SERTA MEKANISME ORGANISASI YANG SEDANG BERJALAN, TERDAPAT KELEMAHAN-KELEMAHAN SEBAGAI BERIKUT: SISTEM KODAL YANG BELUM EFEKTIF; SISTEM INVENTORI MANAGEMEN TENTANG BANTUAN; JARING LOGISTIK YANG BELUM TERTATA DENGAN BAIK; TIDAK TERKOORDINIR PENATAAN RELAWAN; LEGALISASI WEWENANG JABATAN; MEKANISME ADMINISTRASI PERMINTAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK;

3 PERMINTAAN TRANSPORTASI ATAS DASAR PAKET;
3 PERMINTAAN TRANSPORTASI ATAS DASAR PAKET; SISTEM DAN PUKBLIKASI TERBATAS; BANTUAN TENAGA ASING YANG BELUM TERKOORDINIR DENGAN BAIK.

4 III. SARAN DAN LANGKAH TINDAK LANJUT
4 SINKRONISASI ORGANISASI PENANGGULANGAN BENCANA ATAS DASAR KESERASIAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN; PENATAAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN (WEWENANG); LEGALISASI KEWENANGAN; PERLU ADA INVENTORI MANAGEMEN; DUKUNGAN BAHAN BAKAR; PENENTUAN PRIORITAS JENIS LOGISTIK; PENAMBAHAN KEBUTUHAN ALAT-ALAT BERAT YANG DIBUTUHKAN

5 Organisasi Penanggulangan Bencana Nasional NAD dan SUMUT
5 PRESIDEN WAKIL PRESIDEN Ketua Bakornas PBP DEPDAGRI POSKO BAKORNAS POSKO LOG MEDAN DEP NON DEP SATGAS PROPINSI NAD PEMDA SUMUT PEMDA NAD PEMDA KABUPATEN NIAS PEMDA KABUPATEN SATLAK KABUPATEN Catatan _______________________ : Garis Komando : Garis Kordinasi

6 Organisasi Bakornas Penanggulangan Bencana Nasional NAD
6 KETUA WAKIL PRESIDEN WAKIL KETUA MENKO KESRA POSKO BAKORNAS SUPERVISI Menko Polhukam Menko Ekuin Kementrian Lingkungan Polhukam Kementrian Lingkungan Ekuin Kementrian Lingkungan Kesra Posko Log Medan SATGAS NAD Catatan: _________: Garis Komando : Garis Kordinasi

7 ORGANISASI POSKO BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL
7 WAPRES/ KETUA BAKORNAS PBP SUPERVISOR KETUA POSKO Staf Wapres Staf BAKORNAS PBP SEKRETARIAT Koordinator Bidang Logistik Koordinator Bidang Hubungan LN/ Antar Instansi Koordinator Bidang Penunjang Koordinator Bidang Humas Koordinator Bidang Logistik

8 ORGANISASI POSKO LOGISTIK BENCANA NASIONAL MEDAN
8 Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Harian SATGAS OPS SATGAS MIN SATGAS HUKKESRA SUB SATGAS DARAT SUB SATGAS UDARA SUB SATGAS SAR SUB SATGAS KESEHATAN SUB SATGAS DOKPEN SUB SATGAS HUKHAM SUB SATGAS RELAWAN SUB SATGAS SOSIAL SUB SATGAS LAUT SUB SATGAS KEPOLISIAN SUB SATGAS HUBLU SUB SATGAS LOGISTIK SUB SATGAS PENDUKUNG SUB SATGAS KOMLEK SUB SATGAS UMUM

9 SATGAS PENANGGULANGAN PROPINSI NAD 9
TNI POLRI POLHUKAM EKUIN KESRA WAS KETUA WAKIL KETUA STAFF PAM EVAKUASI Pengungsi & Relokasi REKONSTRUKSI LOGISTIK PERSONIL HUMAS/ MEDIA MASSA KEUANGAN SET BINTAL KES DIK TEKNIK HUKUM PELAKSANA Satlak Lhokseumawe Satlak Banda Aceh Satlak Meulaboh Satlak Relawan Satlak Khusus TIM EVAKUASI TIM PENGUNGSI TIM RELOKASI TIM LOGISTIK TIM KESEHATAN TIM EVAKUASI TIM PENGUNGSI TIM RELOKASI TIM LOGISTIK TIM KESEHATAN TIM ALAT BERAT TIM SUNGAI & PERAIRAN TIM BANGUNAN TIM EVAKUASI TIM PENGUNGSI TIM RELOKASI TIM LOGISTIK TIM KESEHATAN

10 SARAN DAN LANGKAH TINDAK LANJUT
10 No MASALAH TINDAKAN / SARAN KETERANGAN 1 Organisasi penanggulangan bencana atas dasar keserasian tugas, fungsi dan keuangan belum sinkron. Akibat yang ditimbulkan: Organisasi Pusat dan daerah belum dapat berkomunikasi secara efektif Pembagian fungsi antara pusat dan daerah tidak selaras Fungsi-fungsi yang disusun belum memasuki masalah aktual dilapangan Perlu segera kebijakan pimpinan untuk : . Menyempurnakan organisasi Posko Nasional, Satgas Propinsi dan Satlak Kabupaten dalam rangka tugas melaksanakan tanggap darurat dalam 3 bulan meliputi prioritas evakuasi, pengungsian, distribusi logistik dan pelayanan kesehatan serta masalah-masalah aktual yang muncul di lapangan . Setelah 3 bulan organisasi di evaluasi kembali untuk disesuaikan dengan keadaan lapangan Terlampir konsep struktur organisasi. 2 Belum efektif Komando dan Pengendalian organisasi Penataan Komando dan Pengendalian dengan melakukan : . Jalur komando yang jelas mulai dari Bakornas (Wapres) – Ketua Satgas Propinsi dan Ketua Pelaksana di Kabupaten, . Jalur koordinasi yang jelas dari staf (Posko Bakornas) – Posko Logistik Medan – Satgas Propinsi – Satlak Kabupaten. . Penataan job description tiap-tiap bagian / unsur dalam organisasi . Penataan sistem laporan dari satuan bawah. Komando dan Pengendalian akan semakin efektif dengan melakukan sinkronisasi organisasi meliputi struktur, fungsi dan wewenang. 3 Belum ada legalisasi kewewenangan Perlu segera Surat Perintah Penugasan dengan tugas dan wewenang yang jelas

11 Mekanisme Penyusunan Laporan
11 Laporan dari Satgas NAD dan Pemda Kabupaten Nias. Laporan dari masing-masing Departemen. Hasil Kordinasi/pengecekan dari masing-masing Penanggung Jawab Bidang sesuai Organisasi Posko Bakornas. Proses Analisa. Penyusunan Laporan sesuai Format yang sudah ditentukan. Format Situasi Laporan Harian

12 SUBTANSI LAPORAN HARIAN
12 SUBTANSI LAPORAN HARIAN SITUASI DAN KEGIATAN HARI ITU 1. SITUASI UMUM a. NAD b. SUMUT

13 2. KEGIATAN KEGIATAN UTAMA (MENONJOL) EVAKUASI DAN PERAWATAN KESEHATAN
13 KEGIATAN UTAMA (MENONJOL) EVAKUASI DAN PERAWATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PENGUNGSI PENAMBAHAN LOGISTIK PEMBERSIHAN KOTA NORMALISASI ANGKUTAN NORMALISASI TELEPON, LISTRIK & BBM NORMALISASI PASAR & EKONOMI RAKYAT NORMALISASI PEMERINTAHAN DAERAH NORMALISASI PENDIDIKAN

14 3. POSISI DAN KEGIATAN KEMANUSIAAN
14 CIVIL SOCIETY + LSM DALAM NEGRI NEGARA SAHABAT + LEMBAGA INTERNASIONAL

15 REKAPITULASI KEKUATAN DAN KEGIATAN UTAMA HINGGA HARI INI (….HARI)
15 REKAPITULASI KEKUATAN DAN KEGIATAN UTAMA HINGGA HARI INI (….HARI) JUMLAH KORBAN MENINGGAL HILANG DIRAWAT JUMLAH KERUSAKAN BANGUNAN NEGARA RUMAH RAKYAT INFRASTRUKTUR

16 BIDANG SOSIAL (+PENGUNGSI) BIDANG PEKERJAAN UMUM BIDANG PERHUBUNGAN
16 BIDANG KESEHATAN BIDANG SOSIAL (+PENGUNGSI) BIDANG PEKERJAAN UMUM BIDANG PERHUBUNGAN BIDANG ENERGI BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG EKONOMI + USAHA BIDANG PENDIDIKAN BIDANG KEAMANAN

17 PENGERAHAN TNI DAN POLRI BANTUAN DUNIA BANTUAN MASYARAKAT
17 PENGERAHAN TNI DAN POLRI BANTUAN DUNIA BANTUAN MASYARAKAT III. PERMASALAHAN MENONJOL IV. SARAN