FORMULASI KEBIJAKAN Kelompok 1: Talitha a.a Romario Siti hidayatul j.

Presentasi berjudul: "FORMULASI KEBIJAKAN Kelompok 1: Talitha a.a Romario Siti hidayatul j."— Transcript presentasi:

1 FORMULASI KEBIJAKAN Kelompok 1: Talitha a.a Romario Siti hidayatul j.
PasKalis j. M, S.IP Andi sYamsul

2 MODEL-MODEL FORMULASI KEBIJAKAN
OUTLINE KEBIJAKAN PUBLIK FORMULASI KEBIJAKAN MODEL-MODEL FORMULASI KEBIJAKAN TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN AKTOR FORMULASI KEBIJAKAN STUDI KASUS

3 Pengertian Kebijakan Menurut Wilson, kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda Menurut PERMENPAN Nomor 4 Tahun 2007, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.

4 Pengertian Publik Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik Nomor 4 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Publik adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Menurut Inu Kencana, Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki.

5 Pengertian Kebijakan Publik
Menurut Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2007, Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan, melakukan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Thomas Dye, mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.

6 Prinsip Penyusunan Kebijakan Publik
Benar Dalam Proses Benar Secara Isi Benar Secara Politik Etik Benar Secara Hukum Benar Secara Manajemen Benar Secara Bahasa Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik Nomor 4 Tahun 2007

7 Bentuk Kebijakan Publik
Peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal Pernyataan Pejabat Publik di depan publik Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik Nomor 4 Tahun 2007

8 Stratifikasi Kebijakan Publik
Kebijakan di tingkat pusat Kebijakan di tingkat daerah Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik Nomor 4 Tahun 2007

9 Sifat Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Strategis Kebijakan Publik Manajemen Kebijakan Publik Teknis Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik Nomor 4 Tahun 2007

10 Formulasi Kebijakan Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

11 MODEL – MODEL FORMULASI KEBIJAKAN
Thomas R. Dye dalam bukunya Understanding Public Policy (1955) Model Sistem Model Rasional Model Pengamatan Terpadu Model Institusional Model Inkremental Model Strategi Model Kelompok Model Pilihan-Publik Model Demokrasi Model Proses Model Teori Permainan

12 Model Sistem Model ini lebih menggunakan teori David Easton, dimana kebijakan publik ada karena adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Kelemahan dari sistem ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah, dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah (Winarno, 2007:70).

13 Model Elite model ini dipastikan akan berwarna kepentingan elite-elite yang berkuasa dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik. kaum elite massa sisi negatif sisi positif pemegang kekuasaaan akan menggunakan kuasanya untuk menjalankan keinginannya Munculnya kepemimpinan, dimana pemimpin ini akan membawa visi untuk diubah menjadi kenyataan.

14 Model Institusional Model ini disebut juga model kelembagaan. Model ini menyatakan bahwa tugas formulasi merupakan tugas sentral lembaga-lembaga pemerintah secara otonom tanpa perlu melakukan interaksi dengan lingkungannya.Artinya adalah tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah dan publik selaku pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh institusi pemerintahan kelemahan dari model ini adalah terabaikannya masalahmasalah lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan

15 Model Kelompok Dalam model ini dapat ditemukan adanya interaksi dalam kelompok untuk menghasilkan keseimbangan model kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

16 Model Proses Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dinilai sebagai aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian (proses) yang berujung pada evaluasi kebijakan. Secara singkat model ini menyatakan bahwa dalam memformulasikan kebijakan ada standar-standar yang harus dilakukan oleh para formulator kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai dengan apa yang hendak dicapai

17 Model Rasional Prinsipnya model ini menuntut bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus ada perhitungan rasionalitas costs and benefits bagi masyarakat Menbuat kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat kebijakan yang memungkinkan untuk diimplementasikan menilai konsekuensi masing-masing pilihan kebijakan memilih alternatif kebijakan yang paling efisien dan ekonomis

18 Model Inkremental Model ini merupakan kritik terhadap model rasional (Nugroho, 2009:407). Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan kebijakan di masa lalu.

19 Model Pilihan Publik Model ini menekankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang berbasis pada pilihan publik mayoritas Artinya ketika pemerintah ingin membuat suatu kebijakan, akan ada tawar menawar dengan publik

20 Model Teori Permainan Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah bahwa kebijakan publik berada dalam kondisi kompetisi yang sempurna, agar kebijakan yang ditawarkan pada pengambilan keputusan lain dapat diterima

21 Model Pengamatan Terpadu
Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental Pemerintah Masyarakat

22 Model Strategis Perencanaan strategis lebih memfokuskan kepada pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu, lebih menekankan kepada penilain terhadap lingkungan diluar dan di dalam organisasi, dan berorientasi kepada tindakan Memperjelas arah masa depan Menciptakan prioritas Kontrol organisasi

23 Model Demokratis Model ini berkembang khususnya di Negara-negara yang baru saja mengalami transisi demokrasi, seperti Indonesia model ini sangat efektif dalam implementasinya karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan

24 TAHAP-TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN

25 Identifikasi Isu-isu Publik
Agenda Setting Alternatif Kebijakan Adopsi Kebijakan Penetapan Kebijakan

26 Identifikasi Isu-isu Publik
Menurut Mitroff dan Kliman (2003), perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri dari tiga tahap: Konseptualisasi masalah Spesifikasi masalah Pengenalan masalah.

27 Teori Agenda Setting John Kingdon
Problem Stream Politics Stream Policy Stream

28 Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik
1. Menyusun kuesioner masalah-masalah publik

29 Alternatif Kebijakan Alternatif Kebijakan
Pemilihan alternatif  menyelesaikan masalah-masalah Kompromi dan negosiasi

30 Penetapan Kebijakan Penetapan Kebijakan Dokumen Kebijakan

31 STUDI KASUS Formulasi Kebijakan Program One Village One Product (OVOP) Kabupaten Bantul

32 Identifikasi Isu Publik
Isu pelayanan publik Isu kemiskinan Isu pemerintahan yang empatik

33 Tahap Agenda Setting Problem Stream
single-issue, yakni isu kemiskinan. Policy Stream BAPPEDA Bantul dan SKPD-SKPD terkait membahas tentang single-issue, yaitu isu kemiskinan. Politics Stream Melibatkan DPRD di dalam proses pembahasan selanjutnya

34 Penguatan Kelembagaan dengan OVOP
Alternatif Kebijakan Penguatan Mental Penguatan Kelembagaan dengan OVOP

35 Adopsi Kebijakan Alternatif kebijakan berupa penguatan kelembagaan dengan program One Village One Product (OVOP) adalah yang paling tepat untuk diimplementasikan di Kabupaten Bantul. BAPPEDA kemudian membuat draft program OVOP untuk kemudian masuk ke tahap-tahap selanjutnya hingga dapat diimplementasikan di Kabupaten Bantul sebagai program pengentasan kemiskinan.

36 Penetapan Kebijakan Juli-Agustus 2013 dilakukan pembahasan Program OVOP kembali di DPRD sekaligus pembahasan KUA-PPAS, DPA, dan RAPBD Pertengahan Agustus 2013 Kebijakan OVOP sudah ditetapkan sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengatasi kemiskinan.

37 Aktor Formulasi Kebijakan
Winarno (2003 :123) : mengatakan ada dua kelompok actor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yaitu : Para aktor resmi yang terdiri dari : agen – agen pemerintah, presiden, legislatif dan yudikatif. Para aktor tidak resmi meliputi : kelompok kepentingan, partai politik, organisasi masyarakat dan warga negara/individu

38 Studi Kasus : Kebijakan Pemberlakuan Helm SNI Secara Wajib Bagi Pengendara Sepeda MOTOR
Mengapa di buat kebijakan tersebut ??? Banyaknya Kecelakaan Pengendara bermotor dua mengalami dampak cedera fatal di kepala. Aktor dalam pembuatan Perumusan kebijakan : 1. Kementrian Perindustrian 2. Badan Standarisasi Nasional 3. Kementrian Perhubungan 4. Kepolisian RI

39 Lanjutan .. Aktor tidak resmi : Industri Helm.
Lembaga dan asosiasi yang peduli terhadap keselamatan para pengendara.

40 Perumusan Kebijakan Tahap I identifikasi isu – isu :
Pada tahap inilah pemerintah yang diwakili Kementrian Perindustrian, Perhubungan, Kepolisian RI dan stokeholders lainnya mengidentifikasi persoalan yang terjadi di publik untuk kemudian dibahas dan dicari solusinya.

41 Tahap 2 Agenda setting 1. Membahas penting untuk menetapkan dan mencari solusi 2. Kementrian perindustrian membentuk tim yang diagendakan untuk dapat membuat kebijakan tersebut. Tim ini teridiri dari lembaga pemerintah yang terkait, asosiasi dan lembaga. 3. Kementrian Perindustrian mengkodinir membuat kebijakan dengan membuat jadwal dan menentukan agenda agenda terkait hal – hal yang diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

42 Tahap 3 Penetapan kebijakan
1. adanya kajian tahapan pembahasan awal - aktor aktor menganalisis manfaat dan alasan pertimbangan perlunya diberlakukan kebijakan. - pemberian arahan kepada tim anggota perumusan kebijakan mengenai arahan terkait dengan ketentuan dan aturan – aturan yang akan diatur dalam kebijakan tersebut. - kemudian pada pembahasan awal ini juga dibahas terkait kesiapan pihak luar dan masyarakat dalam pemberlakuan kebijakan ini.

43 2. Peran Aktor Pembahasan Kebijakan
Pertemuan berikutnya tim penyusunan kebijakan menyampaikan hal – hal yang menjadi pokok dasar diberlakukannya wajib SNI helm tersebut, kepada aktor – aktor yang terkait. Setiap perwakilan yang diundang diberikan kesempatan menyampaikan ide – ide serta usulan sesuai konteks masing – masing.

44 Tahap 3 penyusunan draft
1. tim perumusan membuat konsep dan kerangka peraturan dengan melakukan pertemuan dan pembahasan berikutnya dengan berbagai pihak yang terkait. 2. Mensepakati untuk finalisasi draft yang akan diserahkan sebagai hasil akhir pembahasan. Draft tersebut hasil keputusan bersama yang kemudian disesuaikan dengan format yang telah ditentukan dalam membuat sebuah peraturan di instansi kementrian perindustrian.

45 3. isi drfat dan kerangka peraturan diserahkan ke bagian hukum kementrian perindustrian untuk diedit dan diperbaiki sesuai prosedur kementrian tersebut. Dalam proses kebijakan ini juga tim perumusan kebijakan membuat konsep petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan pengawasan peraturan tersebut.

46 Teknik Menyusun Prioritas Masalah Publik
2. Menentukan populasi dan sampel stakeholders 3. Pengolahan data dan penyimpulan prioritas masalah

47 KESIMPULAN Kebijakan Publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan, melakukan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak dengan pertimbangan tentang bagaimana, mengapa, dan apa akibat dari keputusan atau tindakan tersebut.

48 Dalam proses penyusunan kebijakan publik ada prinsip-prinsipnya yaitu benar dalam proses, benar secara isi, benar secara politik etik, benar secara hukum, benar secara manajemen, benar secara bahasa. Kebijakan Publik dapat berbentuk Peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal atau Pernyataan Pejabat Publik di depan publik. kebijakan publik ada yang bersifat strategis, manajemen, dan teknis.

49 Formulasi kebijakan publik atau pembuatan kebijakan publik meliputi beberapa tahap yakni tahap identifikasi isu-isu publik (perumusan masalah), Agenda Setting, pembuatan alternatif kebijakan, adopsi kebijakan, penetapan kebijakan. Dua kelompok aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yaitu: pertama, para aktor resmi yang terdiri dari agen – agen pemerintah, presiden, legislatif dan yudikatif. Kedua, para aktor tidak resmi meliputi : kelompok kepentingan, partai politik, organisasi masyarakat dan warga negara/individu. Terdapat sejumlah model perumusan kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Model Institusional, Model Elit–Massa, Model Kelompok, Model Sistem–Politik, Model Rational-Comprehensive, Model Incremental, Model Mixed- Scanning. Ada dua contoh kasus yang menjadi pembahasan yakni formulasi kebijakan One Village One Product (OVOP) Kabupaten Bantul dan Penetapan Penggunaan Helm SNI. Dalam kedua kebijakan di atas telah memenuhi setiap tahapan di dalam formulasi kebijakan publik dan telah sesuai dengan input yang masuk atau kondisi di masyarakat.